Dengan demikian apa yang dilakukan oleh CamatKranggan tidaklah melanggar ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3)Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala16 Bahwa penghitungan suara yang dilakukan oleh PanitiaPemilihan dengan disaksikan oleh saksi dari masingmasingcalon Kepala Desa adalah sesuai dengan tugas danfungsinya, bukan karena pengaruh pihak lain.

dan Pemberhentian Kepala Desa dan PeraturanBupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten TemanggungNomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desasebagai dasar pelaksanaan pemilihan kepala desa diKabupatenTemanggung ;20 Bahwa karena tidak adanya bukti pelanggaran yangdilakukan dalam proses pemilihan Kepala Desa Purwosari,maka seluruh hasil pemilihan Kepala Desa tersebut adalahsah.

P3 : Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenTemanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa (Fotokopi darifotokop1); 4. P4 : Berita Acara Pebentukan Panitia Pemilihan Kepala DesaPurwosari tanggal 31 Agustus 2013, beserta daftar hadir(Fotokopi dari fotokopi); 5.

T1 : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi darifotokopi); 2. T2 : Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa (Fotokopi darifotokopi); 3.

dan Pemberhentian Kepala Desa sertaPeraturan Bupati Temanggung Nomor 06 Tahun 2007 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, Majelis Hakim berpendapat menurut hukumterhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa serta Peraturan Bupati Temanggung Nomor 06 Tahun 2007tentang Petunjuk

mengetahui pukul atau jam berapaakan berlangsung, karena penyelenggara pengundanganyakni bawahan dari bawahan Tergugat tidak menyampaikanundangan resmi untuk acara pelantikan itu secara patut;Bahwa hingga pukul 19.30 tanggal 6 Januari 2011810.Penggugat masih berada di kantor Pusat PerbukuanKemdiknas, Jalan Gunung Sahari Raya No. 4 Jakarta diLantai 4 Bidang Informasi bersama teman staf, namuntidak ada pemberitahuan apapun dari pihak yangberwenang akan ada pelantikan ;Bahwa undangan resmi yang kemudian

Penggugat' tahusebagai suatu surat Kepala Biro Kepegawaian an.Sekretaris Jenderal Kemdiknas Nomor 1687/A4.2/K/P2011tanggal 4 Januari 2011 hal Undangan pelantikan = dansifat Sangat Segera/Rahasia, adalah setelah acarapelantikan usai.

Posita gugatan Penggugat menerangkan mengenaiundangan pelantikan, pengambilan sumpah jabatanHalaman 19 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUN JKT20(pelantikan) dan pemeriksaan atas nama Penggugat,sementara itu petitum gugatan adalah memintapembatalan Keputusan Menteri Pendidikan NasionalNomor 68/MPN.A4/KP/2011 tanggal 31 Januari 2011, halint membuktikan petitum tidak didukung oleh posita ;.

Penggugat memang mendalilkan bahwaTergugat memberikan undangan pelantikan atas namaPenggugat kepada pihak lain/orang sembarangan, halmana merupakan pelanggaran asas kecermatan (butir 10gugatan). Dalil Penggugat tersebut sama sekali tidakada kaitannya dengan Keputusan Menteri PendidikanNasional Nomor 68/MPN.A4/KP/2011 yang menjadi objeksengketa.

Bahwa dalil Penggugat mengenai undangan pelantikan,pengambilan sumpah jabatan (pelantikan) pejabatstruktural pejabat eselon III tanggal 7 Janual 2011 dilingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, danpemeriksaan atas nama Penggugat adalah dalil yang tidakrelevan dengan objek sengketa, sehingga menurutpendapat Tergugat tidak perlu ditanggapi ;Berdasarkan alasan alasan dan fakta hukum yang dikemukakandi atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis HakimPengadilan Tata UsahaHalaman 27 dari 48 halaman

Saya Para Peserta Pilperades Tahun 2018 MemintaPenundaan Pelantikan yang diwakili oleh peserta Izrofuzain yangdisampaikan Kepada Bapak Kepala Desa M. Asnawi, S,Ag danKetua Panitia, untuk menunda pelantikan, namun di jawab (sayatetep melantik sesui skedul atau jadwal yang telah ditentukan);4.

Penggugat hadir, mereka protes kepadapanitia supaya tidak ada pelantikan; Bahwa ketika Sdr.

Saksi bernama Nurhadi, yang pada pokoknya menerangkan: Bahwa Saksi hadir dalam pelantikan karena diundang sebagaiLKMD; Bahwa yang dilantik pada Kadus Ill adalah Sdr. Nur Bahwa yang hadir dalam pelantikan pada tanggal 12 Maret 2018yaitu RT, RW, LKMD, BPD, dan TokohMasyarakat; Bahwa Penggugat hadir dalampelantikan; Bahwa proses pelantikan berjalan lancar tetapi pada saatmembacakan kata pelantikan Sdr.

Edhy Haryanto datang melakukanprotes supaya tidak diadakan pelantikan;Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.

Bahwa Saksi mengetahui undangan yang dibuat Kepala Desaterhadap pelantikan; 0 nn orn nnn nnn ne ncn nnn nn nc nnnnnns Bahwa setelah proses pelantikan tidak adakegaduhan; Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Keputusan yang dibacakanoleh Kepala Desa saat pelantikan di Balai Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat pelantikan Penggugatmelakukan protes kepada Siapa;0 Bahwa Penggugat masuk sendiri ke ruang BalaiMenimbang, bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal21 Februari 2019 baik pihak Penggugat dan

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKefamenanu, dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengancaracara sebagai berikut:e Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2011, sekitar pukul 10.00Wita terdakwa AGUSTINUS HALE, S.lp Alias AGUS datang ke GedungBale Biinmafo di Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu,Kabupaten Timor Tengah Utara dengan maksud untuk menghadiri acarapengambilan sumpah dan pelantikan

ilegal, tidak akan ada pelantikan disini, gedung ini akan kamitutup, keluar...Bahwa selanjutnya terdakwa AGUSTINUS HALE, S.IP alias AGUSmengangkat kursi plastik berwarna coklat merk Napoli yang berada di sisikanan gedung pada deretan belakang dan melemparkannya ke arah kacajendela bagian kanan Gedung Bale Biinmafo, tepatnya disamping KantorDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara,sehingga kaca jendela tersebut menjadiKemudian terdakwa mengambil lagi sebuah kursi plastik

,MM serta MIKAEL NAIF (masingmasing dilakukan penuntutansecara terpisah), sehingga menimbulkan rasa takut pada diri paraPegawai Negeri Sipil yang akan dilantik dan diambil sumpahnya dalamkegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural eselon Il,II dan IV di Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga para PegawaiNegeri Sipil tersebut berusaha menghindar dengan cara berlarimeninggalkan tempat tersebut;Bahwa selain menimbulkan rasa takut pada para Pegawai Negeri Sipilyang akan dilantik dalam

dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan,merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatuyang seluruh atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan caracaraSEA BST Dp = mmm nn nn nnne Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2011, sekitar pukul 10.00Wita terdakwa AGUSTINUS HALE, S.lp Alias AGUS datang ke GedungBale Biinmafo di Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu,Kabupaten Timor Tengah Utara dengan maksud untuk menghadiri acarapengambilan sumpah dan pelantikan

ilegal, tidak akan ada pelantikan disini, gedung ini akan kamitutup, keluar...Klar. 2.

Edi Yanto berdasarkanSurat Keputusan Kepala Desa TiparNomor : 141.32/09/IV/2012 tanggal 17April 2012, padahal Tergugat telahdiperingatkan oleh Camat Rawalo,Bupati Banyumas selaku pimpinan agartidak melakukan pelantikan sdr.

,pada menjelang malam pelantikan, undangan telah diedarkan,kelimalimanya yang akan dilantik sudah hadir, tetapi menjelangmalam hari setelah magrib saksi menerima somasi dari bapakSyamsudin ;Bahwa pelantikannya pada Hari Senin, awal April 2012 ; Bahwa yang meminta penundaan pelantikan itu hasil musyawarahantara Muspika dengan Pak Kades ; Bahwa setelah saksi menerima surat dari Kepala Desa terkait denganpenangguhan pelantikan dan mengembalikan lagi proses penentuanKepala Desa kepada saksi atau panitia

Edi Yanto ; Bahwa ditundanya pelantikan Kholik Hidayat karena ada somasi dariAdvokat Syamsudin ;Bahwa pada waktu saksi mendapatkan undangan, tidak tertulisbahwa akan ada pelantikan Kadus III saudara Edi Yanto, hanya adatertulis undangan untuk menghadiri pelantikan ; Bahwa surat pernyataannya tertulis karena wakil saksi pada waktuitu istilahnya ke luar kota, lalu karena sudah ditandatangani saksi,Halaman 35 dari 67 hal Perkara Nomor : 32/G/2012/PTUN.Smgsaksi suruh membuat surat pernyataan supaya

Namun, oleh karena adanya surat pengaduan dari saudara EDIYANTO melalui kuasanya, Tergugat menunda pelantikan Penggugat hinggatanggal 5 April 2012.

Menyatakan batal keputusan Tergugat berupa Keputusan KepalaDesa Tipar, Nomor: 141.32/09/IV/2012, tanggal 17 April 2012,tentang Pengesahan dan Pelantikan Perangkat Desa Tipar,Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, atas nama EDI YANTO;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KepalaDesa Tipar, Nomor: 141.32/09/IV/2012, tanggal 17 April 2012,tentang Pengesahan dan Pelantikan Perangkat Desa Tipar,Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, atas nama EDI YANTO;4.

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 357Tahun 2010, yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangandengan Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005,Pasal 52 yang berbunyi *Masa jabatan kepala desa adalah6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dandapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatanberikutnya.

Pasal 11, dan Pasal 14 huruf a s/d f Peraturan DaerahKabupaten Kepahiang Nomor 14 Tahun 2005, tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepalaDesa; reer rr er rr ere ree eee eee3. Pasal 8 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 ayat (2) huruf asampai dengan g.

dan PemberhentianKepala Desa, yangberbunyi : Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005Tentang Desay +++ sees ewe ese neonMasa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahunterhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilihkembali hanya untuk satu kali masa jabatanberikutnya; Pasal 11 ayat (1) Perda Kabupaten Kepahiang Nomor 14Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa: Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahunterhitung sejak tanggal pelantikan

Bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten KepahiangNomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,yang diatur dalam Bab IX Pemberhentian Sementara danPemberhentian Kepala Desa Pasal 14 a s/df; .

dan Pemberhentian KepalaDesa; Peraturan Bupati Kepahiang Nomor: 05 Tahun 2006tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Kepahiang Nomor: 14 Tahun 2005 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian KepalaDesa 3 rrr errr rr rr re ree ee eeeSurat pernyataan dari saudara Haryani tertanggal29 Oktober 2010 ; Surat pernyataan dari saudara Budi tertanggal 29Desember 2010 ; Surat Pernyataan dari.

haridan jam kerja, akan tetapi pelantikan Sdr.

Sedangkan undangan pelantikan diedarkan padahari itu juga, yakni Jumat, 2 Desember 2016 yang isinya tertulis untukacara pelantikan Tanggal 2 November 2016, sehingga menimbulkankeraguan/kebingunganpada penerima undangan untuk menghadiri acarapelantikan tersebut. Hal itu menunjukan itikad buruk TERGUGATuntuk secara sembunyisembunyi memaksakan kehendaknya dalampengangkatan dan pelantikan Sekretaris Desa Jatiyoso ini.

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun2016 tersebut diatas karena ketentuan hanya menyebutkan hari kerja sedangkanwaktu (jam) pelaksanaan pelantikan tidak diatur.Halaman 21 dari 67 hal Putusan Nomor : 075/G/2016/PTUN.SMGMengenai undangan pelantikan yang oleh PARA PENGGUGAT dikatakan bahwaundangan pelantikan diedarkan pada hari itu juga, yakni Jumat, 2 Desember 2016yang isinya tertulis untuk acara pelantikan tanggal 2 Nopember 2016 adalah benarnamun perlu diketahui bahwa dalam agenda surat keluar

TERGUGAT ketikamelakukan pelantikan terhadap Sdr.

Tugino Hadi Perwito sebagai tokoh masyarakat telah mengajukansurat aduan atau keberatan atas pelantikan Sdr.

Asli 1 (satu) jepit daftar honor raker di Kecmatan sejumlah 10 (sepuluh) kecamatan ; 24.Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan daftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uang Transportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Kota Maba tanggal 09 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS Pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Kota Maba dan 2 (dua) lembar daftar hadir PPD Pelantikan dan bimbingan teknis PPK,PPS dan PPD Kec. Kota Maba;26. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Mabab pemilukada tahun 2010, tanggal 11 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Kec.

Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba Utara tanggal 11 Maret 2010 dan 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Maba Utara;30. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pilih Kec.

Wasile tanggal 9 maret 2010 dan 4 (empat) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile;31. Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Asli 1 (satu) jepit 2 (dua) lembar biaya SPPD pelantikan PPS/raker tanggal 8 Maret 2010;38.

Raker dengan PPS sebesar Rp. 276.000.000,(dua ratus tujuh puluh enamjuta rupiah);Bahwa kegiatan raker/pelatinan dan raker dengan PPK dan raker dengan PPS,pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan peresmian atau pelantikan PPK, kegiatanperesmian atau pelantikan PPS dan kegiatan peresmian atau pelantikan KPPS,Halaman 24 dari 90 HalamanPts.No.10/Pid.SusTPK/2014/PT TTEsebagaimana yang pelaksanaan peresmian atau pelantikan yang sudah diuraikantersebut diatas;Bahwa dari anggaran yang terrealisasi sebesar

uangTransportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Wasiletanggal 9 maret 2010 dan 4 (empat) lembar daftar hadir PPDP pelantikan danbimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile;Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbinganteknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec.

Halmahera Timur tahun 2010,tanggal 7 Maret 2010;Asli 1 (satu) jepit daftar honor raker di Kecmatan sejumlah 10 (sepuluh)kecamatan ;24.Asli 1 (Satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilinan kecamatan (PPK)25.26.2/.dan daftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihankecamatan (PPk);Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uangTransportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Wasile;Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan danbimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2(dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPSdan PPD Kec. Wasile Tengah, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS pelantikandan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

tidak terdapat diDPT, jumlah hak pilihnya 11 orang, tetapi lembaran tersebut tanpa diberitanggal, dan tidak dibuatkan berita acara, serta tidak diumukan di BalaiDesa, demikian juga DPT yang sudah jadi tidak diumumkan, dan Penggugattidak diberi waktu untuk mempelajari DPT dan DPT tambahan tersebut,padahal menurut ketentuan Peraturan Bupati Sumenep No.1 Tahun 2013Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten SumenepNomor 21 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan

pencoblosan surat suara, jika dihitung secara kasatmata kurang lebih 20 orang yang diantar; Ada 2 kotak suara, tetapi yang diperlihatkan oleh Panitia kepada saksisaksi, ketiga Calon Kepala Desa, dan kepada pihak MUSPIKA hanya 1kotak suara, sedangkan kotak suara yang satunya tidak diperlihatkan,hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep No.1 Tahun 2013Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten SumenepNomor 21 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan

Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugatuntuk Nomor dan tanggal SKnya sama semua se Kabupaten Sumenepyang berbeda hanya tentangnya saja menunjuk kepada masing masingDesa, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilin se KabupatenSumenep pada saat itu hanya bersifat seremonial, serta dihukum pulakepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ; Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiSumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013, tanggal 13 Juni 2013,Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilin atas nama SAHODDIN sebagaiKepala Desa Grujugan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, yangditerbitkan oleh Tergugat ; 252522 02 =Mewajibkan kepada Tergugat untuk memerintahkan kepada PanitiaPemilihan Kepala Desa Grujugan untuk melaksanakan Pemilihan KepalaDesa Ulang di Desa Grujugan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;5.

Bahwa, pada tanggal 22 Mei 2013 Tergugat menerima surat dari BadanPermusyawaratan Desa Grujugan Nomor : 141/26/435/420/104/BPD/2013Perihal : Usul Pengesahan Dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih; Buktibertanda T 1 5 nnnn nnn nn nnn nnn nn nn nce en ccc cre cen cee cee ec cnn cen nce oe cae cae cana. Bahwa, terlampir didalam surat dari BPD Desa Grujugan tersebutdiantaranya adalah : 220 02 22 eno nnn nnn nne nenaa.

tetapi Kepala Adat Besar Kecamatan Muara Lawatetap tidak merespon permohonan Penggugat; 6 Bahwa karena permohonan pelantikan kepada Adat Besar Kecamatan MuaraLawa selaku pihak yang berwenang tidak ada tanggapan oleh karenanyaPenggugat mengirimkan Surat Permohonan Pelantikan Kepala AdatKampung Dingin tertanggal 2 Februari 2012 kepada Ketua Presidium DewanAdat Kabupaten Kutai Barat yang isinya menyampaikan situasiketidakjelasan pelantikan Kepala Adat terpilih yang seharusnya dilakukanoleh Kepala Adat

Setelah beberapa kalidi tindaklanjuti oleh Penggugat akhirnya Ketua Presidium Dewan Adatmenyampaikan bersedia melakukan pelantikan pada tanggal 10 Maret 2012sehingga diedarkanlah undangan pada tanggal 6 maret 2012;7 Bahwa sesuai dengan hari yang telah ditentukan pelantikan untuk Penggugatsebagai Ketua Adat yakni pada pada tanggal 10 Maret 2012 Ketua PresidiumDewan Adat Kabupaten Kutai Barat tibatiba berhalangan hadir, karenadalam acara tersebut Kepala Adat Dayak Propinsi Kalimantan Timur jugahadir

DULLAH(Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten) kemudian Ketua PresidiumDewan Adat Kabupaten Kutai Barat menyerahkan piring putih (simboladat) yang maknanya menyerahkan kewenangan Pelantikan Kepala AdatKampung Dingin kepada Kepala Adat Besar Propinsi Kalimantan Timuruntuk melantik Kepala Adat Terpilih (Penggugat) dan untuk itu KetuaPresidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat mengutus salah satu stafadatnya (Bpk. ALI) untuk menyaksikan proses pelantikan tersebut.

Bahwa atas surat tanggapantersebut pelantikan dibatalkan karena pemilihan Kepala Adat Kampung Dinginditinjau ulang atas permintaan Camat Muara Lawa melalui telepon, namun suratpermohonan dari Sempekat Masyarakat Adat Kampung Dingin Nomor 001/SMA/KD/I/2012 tidak direspon / ditanggapi juga permintaan lisan Camat Muara Lawatidak dipenuhi;Bahwa pelantikan tetap berjalan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2012dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Adat Besar Dayak Kalimantan TimurNomor 16/LADKT/VII/2012

Biaya memenuhi syarat administrasi Rp. 20.000.000, (duapuluh juta rupiah.dan mencalonkan diriBiaya acara Pelantikan dan Rp. 65.000.000, (enam >: Penyumpahanyump puluh lima juta rupiahTotal Rp. 85.000.000.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat KeputusanPengangkatan dan Pelantikan Wiwik Wijayantiningsih / Penggugatmenjadi Kepala Desa DesaKedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk masa jabatan tahun 2013 Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuaidengan posita gugatan Penggugat / Pembanding, intinya ( dari sisi Hukum Tata UsahaNegara ) adalah sebagai berikut :e Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, yang menjadi obyek sengketa adalahSurat Keputusan Tergugat

danPemberhentian Kepala Desa Juncto Perbup Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 tentangPedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa; dari segi kewenangan pengangkatan Kepala Desaterpilin Desa Kedungputri oleh Tergugat atas nama Tri Wahyudiono yangtertuang dalam Keputusan Bupati Nomor. 188/354/404.012/2013 tentangPemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri,Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi tanggal 17 Juli 2013 merupakankewenangan Tergugat

, Kewenangan ini adalah Kewenangan Atributif PerdaKabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa JunctoPerbup Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman PelaksanaanPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa yaitu : a.

Perbub Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 36 ayat (1) dan (2);pengangkatan/pelantikan Kepala Desa lKedungputri, Kecamatan Paron,Kabupaten Ngawi atas nama Tri Wahyudiono oleh Tergugat telah proseduralkarena didasarkan pada : a. Surat dari BPD Desa Kedungputri Nomor 06/BPD.VII/2013, tentang Usulan Pemberhentian Kades Kedungputri danPengangkatan Kades Terpilin tanggal 10 Juli 2013 Kepada Tergugat Cq. CamatParon, b.

dan Pemberhentian Kepala Desa danPeraturan Bupati Ngawi Nomor : 5 tahun 2007 tentang Pedoman PelaksanaanPencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, ternyata bahwa dari aspek substansi materiil penerbitan keputusan obyeksengketa adalah sah berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku ; e Bahwa berdasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulanbahwa dari segi kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan obyeksengketa

Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.24/173/XI/BKPP/2012 atasnama Herry Tua ButarButar, S.E.;4.

Putusan Nomor 57 PK/TUN/2015namun Penggugat tidak menghadiri pelantikan padahal telah di Undangsecara resmi berdasarkan Undangan Nomor 005/6718/BKPP/2012 tanggal06 November 2012 perihal Undangan yang telah diterima oleh Penggugatpada tanggal 06 November 2012 pukul 12.00 WIB dari Kasubbag UmumSekretariat KPU Kota Pematangsiantar sebagaimana diakui olen Penggugatdalam surat gugatan halaman 6 Nomor 11;Bahwa berdasarkan surat Fax Penggugat tanggal 12 November 2012perihal Penolakan Undangan pelantikan

Putusan Nomor 57 PK/TUN/2015prosesi pelantikan bagi PNS yang diangkat dalam jabatandilingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;Bukti T.I20 adalah foto copy Surat dari Penggugat tanggal 12November 2012 perihal Penolakan Undangan Pelantikan (surat asliada pada Penggugat) ditujukan kepada Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali diajukandipersidangan untuk membuktikan bahwa Penggugat melakukanpenolakan atas pelantikan, sehingga dengan demikian Penggugatmemang telah mengetahui

Fakta Telah Dilakukannya Pemeriksaan Oleh Inspektorat KotaPematangsiantar Terhadap Termohon Peninjauan Kembali SemulaPenggugat Terkait Penolakan Pelantikan Oleh Herry Tua ButarButar;Bahwa adanya penolakan pelantikan oleh Herry Tua ButarButar telahditindaklanjuti dengan adanya pemeriksaan oleh Inspektorat KotaPematangsiantar dengan kesimpulan Herry Tua Butarbutar wajibmentaati ketentuan yang berlaku di lingkungan kota PemerintahPematangsiantar.

Adanya Undangan Pelantikan Nomor 005/6718/BKPP/2012 tanggal 6November 2012;4.

Pasal 3, pasal4, pasal 5 ayat (1), pasal 5 ayat (2)Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor : 5tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemiliohan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa jo. 5 ayat (3), 5 ayat (4)Peraturan Bupati Sampang Nomor : 8 tahun 2007tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Sampang Nomor : 5 tahun2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, makadapat ketahui dengan jelas bahwa Ketua PanitiaPemilihan Kepala Desa (P2KD)

Foto Copy ijazah MTsN / MAN/ PGAN/ dan surat keterangan Penggantiijazah yang rusak/hilang dilegalisir olehKepala Sekolah yang bersangkutan dan KepalaKantor Departemen Agama bagi yang berijazahMTsN/MAN/PGAN;53Sesirtst Beans Sohne ean Blo. 0 Sill VF wwe: woase 121s exncen meBahwa Sesuai dengan Pasal 8 huruf (d)Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomer 5tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentiankepala Desa Jo.

Pasal 8 huruf (d) PeraturanBupati Sampang Paraturan Bupati Sampang Nomer8 Tahun 2007 tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomer 5tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentiankepala Desa, Jo.

Pasal5huruf (f huruf (f) Peraturan Daerah Kabupaten SampangNomer 5. tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian kepala Desa tahun 2006 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian kepala Desa, maka P2KD berhakmelakukan seleksi administratif dan memeriksakelengkapan' administratif bakal talon dan hasilPemeriksaan administratif ditetapkan oleh P2KD,begitu. juga bakal calon kepala desa SUPARTO yangsetelah diperiksa oleh P2KD ternyata tidak memenuhisyarat

Pasal 11. ayat (2) Peraturan DaerahKabupaten Sampang Nomer 5 tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentiankepala Desa yang berbunyi57"Permohonan Pencalonan Kepala Desa diajukansecara tertulis kepada panitia pemilihandengan dilampiri berkas Persyaratan yangditetapKan= 3 seexn+sseseeeesscmne eee snene semePasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanDaerah Kabupaten Sampang Nomer 5 tahun2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentiankepala Desa

TENGGANG WAKTU.Bahwa Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016tetang Pengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut,tanggal 18 Pebruari 2016 kemudian dilanjutkan dengan pelantikan yangHal. 3 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN.ABNdilakukan Tergugat Kepada DECKY TANASALE sebagai Pemerintah NegeriLeinutu, pada tanggal 20 Februari 2016, kemudian Penggugat memperolehFoto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 141161 tahun 2016 tanggal 18Februari 2016 pada

yangdilakukan Tergugat Kepada DECKY TANASALE sebagai PemerintahNegeri Leinutu, pada tanggal 20 Februari 2016 ;Individual : +=" 72 == ===Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini bersifat Konkrityaitu berwujud tertentu. atau dapat ditentukan, yakni diterbitkannyaKeputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016 tetangPengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut,tanggal 18 Pebruari 2016 kemudian dilanjutkan dengan pelantikan yangdilakukan Tergugat Kepada DECKY

siapa yangditujukan yakni kepada diri Penggugat ;Fit 3~ ~~~ ~~~ mw wn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn neninmminnmmnnnnenKeputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini bersifat Konkrityaitu. berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yakni diterbitkannyaKeputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 141 161 Tahun 2016 tetangHal. 5 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN.ABNPengesahan Kepala Pemerintahan Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut,tanggal 18 Pebruari 2016 kemudian dilanjutkan dengan pelantikan

KeputusanTergugat, Bertentangan dengan Peraturan Daerah(PERDA).Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah(PERDA) Kabupaten Maluku TengahNomor : 3 Tahun 2006 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah NegariCitegaskan : 222922 eo eon nnn nnn nnn non non nnn nn nne cee cee nnn ceeAyat (1 ) teJabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak darimatarumah/keturunan tertentu untuk menentukan berdasarkanmusyawarah matarumah/keturunan .PAYEIL (2) Senmmn

Surat Mandat Matarumah Parentah Negeri Leinitu tanggal 02 DesemberBertentangan dengan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Negeri (PERNIK) LeinituNomor : 01 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa : Musyawarah Matarumah Parentah dinyatakan sah untuk mengambilKeputusan apabila dihadiri oleh 2/3 dari anggota Matarumah Parentah Dengan demikian Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak akanmembuat dan menerbitkan Objek Sengketa dan melanjutkan denganpengesahan / Pelantikan DECKY TANASALE sebagai Kepala Pemerintah

Pada tanggal 13 Maret 2013 Penggugat melalui Kuasa HukumnyaBambang Wijayanto, SH mengirimkan surat ke Bupati Sragen,memohon agar diadakan Penundaan Pelantikan Kepala Desa terpilih,namun tetap diadakan Pelantikan pada tanggal 14 Maret 2013;b.

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut bertentangandengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku yakni : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun2005 Tentang Desa, pada Pasal 46 Ayat 2 berbunyi PemilihanKepala Desa bersifat langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur,dan Adiil; 222022 no( Ketentuan seperti ini tidak pernah terpenuhl ); Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 6 Tahun 2006tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala

Desa di KabupatenSragen, pada Pasal 13 berbunyi Pemilinan Kepala Desa bersifatLangsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dan Demokratis( Ketentuan seperti ini tidak pernah terpenuhi ); Peraturan Bupati Sragen Nomor: 24 Tahun 2006 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Nomor: 6 Tahun 2006 tentangTata Cara Pemilihnan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan,dan Pemberhentian Kepala Desa, pada Pasal 16 berbunyiPanitia Pemilihan Tingkat Desa Bertanggung Jawab TerhadapKelancaran, Ketertiban, dan

Bahwa dalam poin 15. a. gugatannya, pada tanggal 13 MaretPenggugat melalui Kuasa hukumnya Bambang Wijayanto, SH.Mengirimkan surat permohonan penundaan Pelantikan KepalaDesa Mojodoyong kepada Tergugat.;4. Bahwa dalam poin 15. e. gugatannya, penggugat pada tanggal20 Mei 2013 mengirim surat keberatan terhadap pengangkatandan Pelantikan...17dan Pelantikan Kepala Desa Mojodoyong terpilih kepadaTSF QUG a sesame ereenmeRneon REE ERNEST5.

Bahwa Keputusan tergugat menerbitkan obyek Gugatan adalahsesuail dengan amanah Peraturan Perundangundangan dimanapemilihan Kepala Desa telah diatur dalam Peraturan DaerahKabupaten Sragen Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Sragen dan PeraturanBupati Nomor: 24 Tahun 2009 tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 6 Tahun 2006tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan

Bahwa karena permohonan pelantikan kepada Adat BesarKecamatan Muara Lawa selaku pihak yang berwenang tidak adatanggapan oleh karenanya Penggugat mengirimkan Surat PermohonanPelantikan Kepala Adat Kampung Dingin tertanggal 2 Februari 2012kepada Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat yang isinyamenyampaikan situasi ketidakjelasan pelantikan Kepala Adat terpilih yangseharusnya dilakukan oleh Kepala Adat Besar Kecamatan dan memohonKetua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat untuk melantikPenggugat

DULLAH (Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten)kemudian Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Baratmenyerahkan piring putih (simbo/ adat) yang maknanya menyerahkankewenangan Pelantikan Kepala Adat Kampung Dingin kepada KepalaAdat Besar Propinsi Kalimantan Timur untuk melantik Kepala Adat Terpilih(Penggugat) dan untuk itu Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten KutalBarat mengutus salah satu staf adatnya (Bpk. ALI) untuk menyaksikanproses pelantikan tersebut.

Kepala Adat Kampung Dingin kepada Ketua PresidiumDewan Adat Kabupaten Kutai Barat sebagaimana terdapat dalam bukti surat P8, lalu membuat undangan pelantikan Kepala Adat Kampung Dingin besertastaffnya yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2012sebagaimana terdapat dalam bukti Surat P9 kemudian membuat permohonandan undangan untuk jadi Saksi pelantikan Kepala Adat dan staff KampungDingin yang ditujukan kepada Kepala Adat Besar Lembaga Adat Besar PropinsiKalimantan Timur dan Ketua

tersebut dan kemudiandilaksanakanlah pelantikan Kepala Adat dan staff Kampung Dingin yangdilaksanakan di Kampung Dingin yang dibuktikan oleh Penggugat denganmengajukan bukti surat berupa Fotofoto acara Pelantikan Kepala AdatKampung Dingin sebagaimana terdapat dalam bukti surat P13 lalu dibuatlahBerita Acara Pengambilan Sumpah / Janji yang mana pada saat pengambilanSumpah / Janji tersebut yang melakukan Janji adalah RINTING, DAUD WELLYSMUTING,A.Ma,S.Sos, JONIUS JOTUNG, MULAI, SAMIN dengan disaksikanKepala

Adat Besar Lembaga Adat Besar Propinsi Kalimantan Timur, Ketua VDewan Adat Dayak Propinsi Kalimantan Timur, Presidium Dewan AdatKabupaten Kutai Barat, Lembaga Adat Besar Kecamatan Muara Lawa, KetuaBadan Permusyawaratan Kampung Dingin sebagaimana terdapat dalam buktisurat P11;Menimbang, bahwa setelah dilaksanakannya pelantikan dan dibuatnyaBerita Acara pelantikan kemudian Kepala Adat Besar Dayak Kalimantan Timurmembuat Keputusan yang pada pokoknya memutuskan : mengesahkanHalaman 36 dari 48 halaman

Pasal 14 huruf as/d f, Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Maka dengandemikian Penggugat telah dirugikan, oleh karena ituKeputusan Tergugat Nomor: 375 Tahun 2010 tidak sah danharus dibatalkan.

Bahwa berdasarkan uraian Pasal 17 ayat 1 s/d 7Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 14 Peraturan DaerahKabupaten Kepahiang Nomor 14 Tahun 2005 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa.

Pasal 11 dan Pasal 14 huruf a s/d f Peraturan DaerahKabupaten Kepahiang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepalaDesa; 52 ee ee ee eee ee ee ee eee ee ee eee eeePasal 8 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 ayat (2)huruf a s/d g, Peraturan Daerah Kabupaten KepahiangNomor: 13.

Pasal 11 ayat (1) Peraturan DaerahKabupaten Kepahiang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa, yangberbunyi : Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor :72 Tahun = 2005Tentang Desa; Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahunterhitung sejak tanggal pelantikan dan dapatdipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatanberikutnya.

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten KepahiangNomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa; rere rrr er re ee eee eee eeeMasa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahunterhitung sejak tanggal pelantikan dan dapatdipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatanberikutnya; Bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti Tergugat denganmenerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuanPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 17 ayat(1) s

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sudah menerapkanasas asas umum pemerintahan yang baik yaitu sudah bertindak cermat.Berdasarkan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No. 4Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, pelantikan danpemberhentian Petinggi Calon Petinggi terpilih diusulkan BPD kepadaBupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Petinggi ;4.

Sehingga terhadap Berita Acara PemungutanSuara dan Penghitungan Suara tanggal 3 Nopember 2013 sebagaimana23tersebut pada angka 5 di atas telah memenuhi ketentuan pasal 18 ayat (2 )Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 tahun 2007 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianPetinggi 3.

, dan Pemberhentian Petinggi jo.ketentuan Bab IX Pasal 31 s/d Pasal 33 Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 tahun 2007tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi.

Pasal 30 ayat 4 Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 tahun2007 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi maka secaraatributif, Bupati Jepara (Tergugat) berwenang untuk menerbitkan keputusan objeksengketa; (vide bukti T.1, bukti T I Int.1 dan P.8) 5Aspek Prosedural dan substansial;Menimbang, bahwa secara normatif Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi secara prosedur dan subtansi diatur dalamPeraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 tahun 2007 tentang

Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi jo.

Muji Tri Mulyani selaku Kadus I Desa Kedungori, Tergugatmemberitahukan dan memberi Undangan kepada RT, RW, LembagaDesa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, pihakpihak terkait untukmenghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan PerangkatDesa Kedungori Tahun 2018 di Balai Desa Kedungori pada tanggal9 Maret 2018, yang mana saat acara pelantikan tersebut juga dibacakanSurat Keputusan Objek Sengketa;Bahwa dengan adanya pemberitahuan tersebut membuktikan pengangkatan dan pelantikan sdri.

demikian sejak Penggugat mengetahui pengangkatandan pelantikan sdri.

saudaraMuji Tri Mulyani karena dapat undangan sebagai Ketua RT;Bahwa saksi menyatakan yang hadir pada saat pelantikan saudara Muji TriMulyani, ada perangkat Desa, tokoh masyarakat, RI,RW, ada Babinkantibmas, ada Babinsa dan Limas ;Bahwa saksi menyatakan Ketua RT. 02 juga hadir dalam pelantikantersebut; Bahwa saksi menyatakan dalam acara pelantikan selain mengikutijalannya acara pelantikan juga memvidio rangkaian acara pelantikan tersebut;Bahwa hasil dari vidio tersebut di shar di grup warga Demak

;Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat telahmembantahnya yang pada pokoknya sebelum Tergugat melakukan pengangkatandan pelantikan sdr.

ada pemberitahuan kapan waktu pelantikannya, dan Penggugathadir pada tanggal 13 Maret 2018 ke Kepala Desa Kedungori, dengan membawasurat keberatan atas pelantikan tersebut.

Pelantikan dan pengambilan Pelantikan dan Dapat Tim kabupatensumpah jabatan kades pengambilan dilakukan olehsumpah jabatan bupati secaradapat diatur serentak atauantara tanggal dilakukan tiap28 desember kecamatan2018 s/d 29januari 20199.

BuktiP1 : Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2018Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten BimaNomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;(fotokopi Sesuai dengan fotokopi);2.

BuktiP2 : Peraturan Bupati Bima Nomor 12 Tahun 2015 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;(fotokopi Sesuai dengan fotokopi);3.

Bukti T4 :Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 tahun 2015, tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2018, tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;(fotokopi sesuai dengan fotokopi);Peraturan Bupati Bima tentang Petunjuk Pelaksana PeraturanDaerah

Bukti T9 :10.Bukti T10:Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;(fotokopi sesuai dengan fotokopi);Peraturan Bupati Bima Nomor 28 tahun 2018, tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bima Nomor 12 Tahun2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenBima Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112Tahun 2014