Ditemukan 367787 data
12 — 1
dan berdasarkan Pasal 125 jo Pasal 126 HIR. permohonan tersebutdapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangantanpa keterangan tersebut harus dianggap bahwa Termohon sebagai mengakuidalildalil permohonan dan buktibukti yang diajukan Pemohon, maka karenanya berdasarkan pasal 174 HIR. dengan sendirinya dalil Pemohon tersebutdinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah menjadi fakta yang tetap;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dalil syar'i
Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Bagoroh ayat 229 yangberbunyi sebagai berikut:go owwslb a) wig!
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa permohonan a quo termasuk bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006, dan perubahan kedua dengan dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i
16 — 10
PA.Srsehingga wajib diputus dengan putusan tidak dapat diterima atau NietOntvankelijke verklaard (NO);Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan yangberlaku dan ketentuanketentuan hukum syar'i
yang berkaitan denganperkara ini;Mengingat, Peraturan Perundangundangan yang berlaku danketentuanketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.
70 — 7
hadir walaupun telah dipanggil dengan patut;Bahwa bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan pengarahan kepadaPemohon dan Termohon I dan ternyata berhasil, karenanya Pemohon akan mencabutperkaranya;Menimbang, sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i
pokoknyasebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon danTermohon I, ternyata Pemohon menerima nasehat Majelis Hakim, oleh karenanya Pemohonmencabut perkaranya;Menimbang, sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i
9 — 4
Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatanPenggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawanhukum;Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan dalil syar'i dalamKitab Figih Sunnah Juz Il halaman 248, yang disusun oleh Sayyid Sabiqkemudian diambil alin menjadi pendapat Majelis, yang artinya : Apabilagugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada buktibukti yangdiajukan oleh istri
sebagai tempat tinggal Tergugat sertaPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawisebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat dan memperhatikan peraturan perundangundangan yangberlaku, dan hukum syar'i
8 — 0
saksi tersebut telah terbukti bahwa selama 7bulan Tergugat tidak member i nafkah yang cukup~ kepadaPenggugat, maka Tergugat patut dinyatakan lalai mencukupinafkah Penggugat; Menimbang, bahwa sebagai suami Tergugat wajibmelindungi Penggugat sebagai istrinya dan memberi segalasesuatu. keperluan hidup berumah tangga, biaya perawatan danpengobatan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1)Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) dan ayat(4) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan dalil syar'i
telah tamkin kepada Tergugatdan tidak terbukti bahwa Penggugat membangkang (nusyuz) kepadaTergugat, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrartalak Tergugat, maka Tergugat harus memenuhi kewajibankewajiban yang yang menjadi hak hak Penggugat, sebagaiberikut Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempattinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat selamaPenggugat menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuaidengan dalil syar'i
Pasal 80 ayat (4) huruf(b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) danPasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesualdengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman177 yang berbunyiCinig aple VIO a aaj 2 Ig ISeorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkahoeArtinyaanaknya Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas maka gugatan penggguat mengenai nafkah anakharus dikabulkan, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat,kelayakan dan standar hidup
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkansebagian dan ditolak selebihnyaDALAM KONPENSI DAN REKONPENSIT: Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalambidang perkawinan, maka oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal89 ayat (1) Undangundang No.7 tahun 1989, biaya perkara inidibebankan kepada Pemohon / Tergugat; Mengingat, ketentuan hukum = syar'i dan pasal pasalPerundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkaraini.MENGADILIDALAM
11 — 1
dan berdasarkan Pasal 125 jo Pasal 126 HIR. permohonan tersebutdapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangantanpa keterangan tersebut harus dianggap bahwa Termohon sebagai mengakuidalildalil permohonan dan buktibukti yang diajukan Pemohon, maka karenanya berdasarkan pasal 174 HIR. dengan sendirinya dalil Pemohon tersebutdinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah menjadi fakta yang tetap;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dalil syar'i
Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Bagoroh ayat 229 yangberbunyi sebagai berikut:glouwwslb a) wig!
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa permohonan a quo termasuk bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006, dan perubahan kedua dengan dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i
171 — 92
Antara pemohondan Termohon sudah terpisah baik secara batin maupun dhohir dan tidaksaling memberi kewajiban sebgaimana layaknya suami maupun isitri,karena antr Pemohon dan Termohon sudah beranggapan putusPerkawinannya ( karna Syar'i ) dengan terucapnya sumpah Lian, di depanmajelis Hakim;Bahwa berdasarkan petunjuk dari Pengadilan Agama ini diajukan;8.
sudahmelakukan sumpah Lian, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama LamonganNomor:0882/Pdt.G/2018/PA.Lmg, tanggal 24 Juli 2018;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secarapatut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnyaTermohon (Verstek) sesuai dengan pasal 125 jo. 126 HIR.Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dalil syar'i
1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 UndangUndang nomor 7 tahun 1989, tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 UndangUndangNomor 3 tahun 2006;Memperhatikan, UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009,tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundangundangan yangberlaku, dan dalil syar'i
51 — 6
bin Sampuri) telah meninggaldunia pada hari selasa tanggal 01 Maret 2016 karena sakit komplikasi,berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi Nomor470/97/429.512.07/2016 tanggal 27 Mei 2016;Bahwa dalam pernikahan suami Penggugat (Kartani bin Sampuri) denganMiswati binti Tego terdapat unsure pemalsuan status perkawinan yang tidaksesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu UndangUndang Nomor 1tahun 1974 maupun dengan hukum syar'i
dimana suami Penggugat(Kartani bin Sampuri) adalah suami sah Penggugat sebagaimana yangtercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 824/56/I/1980 tanggal 21 Januari1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan CluringKabupaten Banyuwangi dengan demikian perkawinan suami Penggugat(Kartani bin Sampuri) dengan Miswati binti Tegi secara administrasiterdapat unsur cacat hukum dan tidak sah menurut hukum syar'i sehinggaharus dibatalkan;7.
untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas,maka terhadap gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan pertama ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang Undangnomor 49 tahun 2009 maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepadaPenggugat ;Mengingat segala ketentuan di dalam Peraturan Perundang undanganyang berlaku dan dalil syar'i
14 — 5
tidak dikeluarkan.Bahwa wali yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Wali Hakim KUAKecamatan Medan Helvetia, dan saksisaksi pada pernikahan tersebut yaitu saksi sendiridan Sabirin.Bahwa status Pemohon I saat itu adalah perjaka, dan Pemohon II gadis.Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp25.000,00.Penetapan Register Nomor 146/Pdt.P/2014/PA.Mdn.Halaman 3 dari 9 halaman.Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak adahalangan syar'i
meskipun nikah di KUA tetapi saat itu bukunikah tidak dikeluarkan.Bahwa wali yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Wali Hakim KUAKecamatan Medan Helvetia, dan saksisaksi pada pernikahan tersebut yaitu saksipertama Pemohon I dan Pemohon II dan pak Sabirin.Bahwa status Pemohon I saat itu adalah perjaka, dan Pemohon II gadis dan mahar padapernikahan Pemohon dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp 25.000,00.Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak adahalangan syar'i
alll 51,3 LinsArtinya : " Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima";Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa HadisNabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:Joe sapling wo YI lS YArtinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksiyang adil"Penetapan Register Nomor 146/Pdt.P/2014/PA.Mdn.Halaman 7 dari 9 halaman.Menimbang, berdasarkan pertimbanganpertimbangan ttersebut diatas makapermohonan
8 — 0
Nomor 139/Pdt.P/2014/PA.Mdn.Halaman 3 dari 9 halaman.e Bahwa wali yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Wali Hakim karenaorang tua Pemohon II telah meninggal dan saksisaksi pada pernikahan tersebut yaituSIdi Bustami dan Heri Jon.e Bahwa status Pemohon I saat itu adalah perjaka, dan Pemohon II gadis.e Bahwa,Mahar pada pernikahan Pemohon dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp10.000,00e Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga.e Bahwa,Setahu saksi tidak ada halangan syar'i
dan Pemohon Il menikah pada tahun 1987 di KotaMedan.e Bahwa wali yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali hakim karenaorang tua Pemohon II telah meninggal dan saksisaksi pada pernikahan tersebut yaituSIdi Bustami dan Heri Jon.e Bahwa status Pemohon I saat itu adalah perjaka, dan Pemohon II gadis.e Bahwa,Mahar pada pernikahan Pemohon dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp10.000,00e Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga.e Bahwa,Setahu saksi tidak ada halangan syar'i
dlpol cISi Jdldl PW L5 Jaa,Artinya :" Dapat diterima pengakuan seorang lakilaki dewasa dan berakal ataspernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isterimembenarkan pengakuan tersebut";Penetapan Register Nomor 139/Pdt.P/2014/PA.Mdn.Halaman 7 dari 9 halaman.3 Dalam Kitab Tuhfah, halaman 122, menerangkan:cISWL alalell alll 51,3 JingArtinya: " Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima";Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa HadisNabi
8 — 0
kepada Panitera untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
yang berhubungan dengan perkara ini ;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlakuserta dalildalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1.
9 — 0
kepada Panitera untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
yang berhubungan dengan perkara ini ;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlakuserta dalildalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1.
14 — 2
Penetapan No.0412/Pdt.P/2016/PA.Bwibiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tanggal 07 Oktober 2016Pembebasan Biaya untuk para Pemohon;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlakuserta dalildalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1.
8 — 1
dan berdasarkan Pasal 125 jo Pasal 126 HIR. permohonan tersebutdapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangantanpa keterangan tersebut harus dianggap bahwa Termohon sebagai mengakuidalildalil permohonan dan buktibukti yang diajukan Pemohon, maka karenanya berdasarkan pasal 174 HIR. dengan sendirinya dalil Pemohon tersebutdinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah menjadi fakta yang tetap;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dalil syar'i
Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Bagoroh ayat 229 yangberbunyi sebagai berikut:Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagidengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";Menimbang, bahwa berdasakan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon a quo telah cukup beralasan dan tidakmelawan hukum, oleh sebab itu
yang amarnyasebagaimana disebut di bawah ini;Menimbang, bahwa permohonan a quo termasuk bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006, dan perubahan kedua dengan dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i
10 — 0
ribu rupiah ); Bahwa Nafkah anak setiap bulan Tergugat sanggup membayarsebesar Rp.100.000, ( seratus ribu rupiah ) sejakikrar talak dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa; Menimbang, bahwa sebagai suami Tergugat wajibmelindungi Penggugat sebagai istrinya dan memberi segalasesuatu. keperluan hidup berumah tangga, biaya perawatan danpengobatan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (1)Undang undang No.l tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) dan ayat(4) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan dalil syar'i
G2011 /PA.Gs.149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuaidengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46yang berbunyia26oitl, GiSuull aire, drirzoU unisArtinya : Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i,baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkahdan busana (yang layak) Tergugat wajib memberi mut'ah yang layak kepada Penggugatsebagaimana maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi HukumIslam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat AlBaqarah 241 yang berbunyi :g,20IL
Tergugat danketerangan saksi saksi terbukti bahwa dalam perkawinanPenggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anakbernama : ANAK I, 12 tahun dan ANAK II, 6 tahun dan terbuktipula bahwa anak yang pertama bernama ANAKI tersebut' sekarangtinggal bersama Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b)Undang undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf(b) dan huruf (c) , pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) danPasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuaidengan dalil syar'i
sejak ikrar talakdijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan dibayarkan kepadaPenggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkansebagian dan ditolak selebihnyaDALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalambidang perkawinan, maka oleh sebab itu sesuai ketentuan pasal89 ayat (1) Undang undang No.7 tahun 1989, biaya perkara inidibebankan kepada Pemohon / Tergugat; Mengingat, ketentuan hukum = syar'i
9 — 1
dan berdasarkan Pasal 125 jo Pasal 126 HIR. permohonan tersebutdapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangantanpa keterangan tersebut harus dianggap bahwa Termohon sebagai mengakuidalildalil permohonan dan buktibukti yang diajukan Pemohon, maka karenanya berdasarkan pasal 174 HIR. dengan sendirinya dalil Pemohon tersebutdinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah menjadi fakta yang tetap;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dalil syar'i
Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesual dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Bagoroh ayat 229 yangberbunyi sebagai berikut:gl wel ay wig!
yang amarnyasebagaimana disebut di bawah ini;Menimbang, bahwa permohonan a quo termasuk bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006, dan perubahan kedua dengan dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i
13 — 8
ARIP selaku Ayah kandungPemohon II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000, (seratus riburupiah);e Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orangsaksi bernama SULAM dan DEDE; Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus Jejaka danPemohon II berstatus perawan, dan keduanya secara syar'i tidak mempunyaihalangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, sesusuan, ataupunsemenda;e Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai dua orang
anak;e Bahwa selama menjalani pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai dantetap beragama Islam;e Bahwa perkawinan Para Pemohon belum memperoleh bukti nikah berupa BukuKutipan Akta Nikah;Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa HadisRasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari Siti Aisyah yangkemudian oleh Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi :Artinya :" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksiyang adil"Menimbang
PA.Blutersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat tinggalyang bersangkutan;Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkarabidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir menjadiUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada ParaPemohon;Menimbang bahwa dengan mengingat segala peraturan perundangundanganyang berlaku serta dalildalil syar'i
19 — 10
Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal24 Nopember 2009 di kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, dengan Akadnikah oleh wali nasab bernama Boyadi selaku Ayah kandung Pemohon II,maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);e Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orangsaksi bernama Suyatno dan Hasyim;e Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus Jejaka danPemohon II berstatus perawan, dan keduanya secara syar'i
tidak mempunyaihalangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, sesusuan, ataupunsemenda;e Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;e Bahwa selama menjalani pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai dantetap beragama Islam;e Bahwa perkawinan Para Pemohon belum memperoleh bukti nikah berupa BukuKutipan Akta Nikah;Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa HadisRasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari Siti Aisyah yangkemudian
Agama (KUA) di tempat tinggalyang bersangkutan;Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkarabidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir menjadiUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada ParaPemohon;9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 0105/Padt.P/2014/PA.BluMenimbang bahwa dengan mengingat segala peraturan perundangundanganyang berlaku serta dalildalil syar'i
17 — 10
didapati faktafakta sebagai berikut:e Bahwa Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal27 Januari 1993 di kecamatan Banjit, dengan Akad nikah oleh wali nasabbernama Mat Sari selaku Ayah kandung Pemohon II, dengan maskawin Emasseberat 3 (tiga) gram;e Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orangsaksi bernama Sa'arudin dan Dani; Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus Jejaka danPemohon II berstatus perawan, dan keduanya secara syar'i
tidak mempunyaihalangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, sesusuan, ataupunsemenda;e Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai empat oranganak;e Bahwa selama menjalani pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai dantetap beragama Islam;e Bahwa perkawinan Para Pemohon belum memperoleh bukti nikah berupa BukuKutipan Akta Nikah;Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa HadisRasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari Siti Aisyah yangkemudian
Agama (KUA) di tempat tinggalyang bersangkutan;9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2014/PA.BluMenimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkarabidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir menjadiUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada ParaPemohon;Menimbang bahwa dengan mengingat segala peraturan perundangundanganyang berlaku serta dalildalil syar'i
8 — 1
berdasarkan Pasal 125 jo Pasal 126 HIR. permohonan tersebutdapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangantanpa keterangan tersebut harus dianggap bahwa Termohon sebagai mengakulidalildalil permohonan dan buktibukti yang diajukan Pemohon, maka karenanya berdasarkan pasal 174 HIR. dengan sendirinya dalil Pemohon tersebutdinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah menjadi fakta yang tetap;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dalil syar'i
Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Bagoroh ayat 229 yangberbunyi sebagai berikut:glLouslh ewig G9, 20 JLro 18 Ylipo Jd!
yang amarnyasebagaimana disebut di bawah ini;Menimbang, bahwa permohonan a quo termasuk bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006, dan perubahan kedua dengan dengan Undangundang Nomor 50tahun 2009 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i