mendidik kepadamasyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan anak tersebuttidak benar (prevensi umum) ;Menimbang , bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3)dan (4) UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SistemHalaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2017/PN SdwPeradilan Pidana Anak, Hakim kemudian mempertimbangkan hasilPenelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai PemasyarakatanKelas ll Samarinda yang pada intinya Balai Pemasyarakatanmenyarankan supaya anak dijatuhi sangsi

timbulnya suatukewajiban bagi seseorang manakala ada hubungan hukumyang mengikat dalam suatu' perjanjian yang sah menurutUndang undang, sehingga akibat selanjutnya adalahkewajiban yang alami bagi kehidupan manusia yaituseorang Bapak wajib memberi makan dan minum sertapakaian dan tempat tinggal bagi isteri dan anak anaknyasemampunya termasuk merawat dan memeliharanya sedangkandimaksud orang selain garis keturunan kebawah ter masukhal hal yang diperjanjikan antara para pihak danbersifat mengikat dengan sangsi

Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernahmendapatkan pengarahan = dari Komandan Satuanbahwa anggota INI dilarang keras terlibatNarkoba.dan Terdakwa juga mengetahui sangsi yangakan dijatuhka jika TNI terlibat dalam narkoba.13. Bahwa benar motivasi Terdakwa = melakukanperbuatan tersebut dikarenakan ingin ~~ mencarikeuntungan agar tidak mengganggu uang gaji yaituuntuk membeli minyak dan rokok14.

Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUNPTKTemenggung Banua Sio menetapkan bahwa Hutan Tengkawang tersebutdibagi dua, sebagian sebelah hilir batas untuk orang Kantuk Pala Pulaudan sebagian sebelah hulu batas untuk masyarakat Desa Sibau Hilir.Apabila di kemudian hari terjadi Pelanggaran seperti :A Melewati batas yang telah ditentukan;BCMembuang atau mencabut Tanda Batas;Menebang Pohon Kayu TandaBatas;Mengingkari keputusan Temenggung Banua Sio seperti yangtersebut diatas.2 22222228 22222 == ===Akan dikenakan Sangsi

selakuTemenggung Banua Sio menetapkan bahwa Hutan Tengkawang tersebutdibagi dua, sebagian sebelah hilir batas untuk orang Kantuk Pala Pulaudan sebagian sebelah hulu batas untuk masyarakat Desa Sibau Hilir.Apabila di kemudian hari terjadi Pelanggaran seperti :E Melewati batas yang telah ditentukan;F Membuang atau mencabut Tanda Batas;G Menebang Pohon Kayu TandaBatas;H Mengingkari keputusan Temenggung Banua Sio seperti yangtersebut dialAS. = 222 nn noone nn nnn nnn none nn nnn anneAkan dikenakan Sangsi

yang bersifat menentukan (Novum) yangdimaksud oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah :1.Bukti Novum Pemohon Peninjauan Kembali1 (PPK1) yaitu : PutusanNomor 01/XIII/2008/Dewan Penilai MAPPI;Bahwa selengkapnya isi putusan Dewan Penilai adalah sebagai berikut:Putusan Dewan Penilai :Sesuai dengan kesimpulan dan pendapat atas dugaan pelanggaran SPIyang telah diuraikan di atas, baik yang merupakan pokok aduan maupunyang terungkap dalam pemeriksaan, Dewan Penilai MAPPI,memutuskan:1) Memberikan sangsi

Pelaksanaanpemberian sangsi dilakukan oleh Pengurus Pusat MAPPI palinglambat 22 hari kerja sejak diterimanya putusan ini oleh PengurusPusat MAPPI;Bahwa dengan mendasarkan kepada Bukti Novum PPK1, makapenilaian kerugian negara yang dibuat oleh Penilai tersebut adalahjuga cacat hukum dan oleh karenanya cukup beralasan hukum untukdinyatakan batal demi hukum, karena Penilai yang menyatakanbahwa pengadaan peralatan teknik di TVRI tidak memiliki izin dalammenjalankan pekerjaannya sebagai penilai, maka

administratif;Bahwa tadi ahli sudah menjelaskan ketika membandingkan ketentuan PermenLHK 71 tahun 2016 dengan Permen 39 tahun 2008, didalam ketentuan PermenLHK 71 tahun 2016 hanya ada satu pasal yaitu pasal 16 yang menyinggungtentang denda eksploitasi hutan, denda eksploitasi hutan yang dimaksud dalampasal 16 mengenai tekhnis bagaimana BAP nya tadi harus merifer padaketentuan peraturan yang lainnya yaitu Permen 39 tahun 2008;Bahwa pelanggaranpelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14pelanggarannya apa sangsi

ADE SUTAJI, S.Sos, Tempat/Tanggal Lahir, Majalengka, 21121974, JenisKelamin: LakiLaki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, AlamatPERUM BUMI SAWALA BARU BLOK C RT/RW 001/007, Kel/DesaDawuan, Kecamatan Dawuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Saksi menerangkan tidak kenal dengan Penggugat maupun kuasahukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan,Saksi kenal Tergugat maupun kuasa hukumnya, tidak ada hubungankeluarga; Bahwa saksi mengetahul dasar pengenaan sangsi denda administrasi

Inhutani Il dasarnya adalah Permenhut 39 tahun 2008 tentang tata caraHalaman 113 Putusan Nomor : 71/G/2019/PTUN.SMD.pengenaan sangsi terhadap pemberian izin IUPKH kemudian Permen LHK 71tahun 2016 kaitannya dengan tindak pelanggaran juga setau kami dasarhukumnya selain itu ada Permen LHK terkait besaran tarif dan disitu adapatokan harga selain itu bisa juga sebab terjadinya denda itu atau latarbelakang pengenaan denda itu kalau dasar awalnya kan memang ada timpemeriksa dan saya masuk dalam anggota

melaksanakantugas sesuai dengan tupoksi yang diperintahkan untuk melakukan monitoringdan evaluasi terhadap pembinaan produksi/pemanenan hutan di wilayahPT.Inhutani Il, tapi Sesuai dengan sertifikasi dan kompetensi yang ahli milikimungkin lebih fokus dan lebih berkompeten, dalam hal ini memang saksimelakukan perhitungan penetapan luasan bersama tim yang lain dan saksi yangmenetapkan volume kayu dengan tahapantahapan metode yang memangsesuai dengan regulasi yang ada dan berlaku;Bahwa saksi tidak ikut menetapkan sangsi

Merangin Karya Sejati dikenakan tiga sangsi yaitu :a. Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah Kab. SolokSelatan.b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh PT. Merangin Karya Sejati (pinak kedua)atau jaminan uang muka dicairkan.c.

JHON KENEDY dan pengawas lapanganRAHMAT SYUKRI dan disetujui oleh HANIF RASIMON, ST selaku PPTK, dokumen/surat yang Saksi sebutkan dimaksud ada dalam buku pemutusan kontrak Nomor :620/01/SKBM/DPU/XI2011 tanggal 28 Desember 2011.Bahwa Sangsi yang diberikan sesuai pemutusan kontrak dengan Surat KeputusanNomor : 620/01/SKBM/DPU/XI2011 tanggal 28 Desember 2011 sudahdilaksanakan oleh PT. MKS yaitu:a. Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah Kab.

Merangin Karya Sejati diberikan sangsi yaitu1) Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas daerah Kab. SolokSelatan;1232) Sisa uang muka harus dilunasi oleh PT. Merangin Karya Sejati (pihak kedua)atau jaminan uang muka dicairkan.3) Pihak kedua dikenakan sangsi berupa pengenaan daftar hitam untuk jangkawakiu selama 2 (dua) tahun.Bahwa benar semua sangsi yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)sdr. BURAHMAN,SST kepada PT.

Merangin Karya Sejati belum dilaksanakansemuanya, sangsi yang telah dilaksanakan PT. Merangin Karya Sejati adalah :a) Jaminan pelaksanaan sepengetahuan Saksi sudah dicairkan namun Saksitidak tahu berapa jumlahnya.b) Pihak kedua dikenakan sanksi pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2(dua) tahun.Bahwa bobot pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh PT.

Merangin Karya Sejatidikenakan tiga sangsi yaitu :a. Jaminan pelaksanaan dicairkan.b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh PT. Merangin Karya Sejati (pihak kedua)atau jaminan uang muka dicairkan.c. Pihak kedua dikenakan sanksi pengenaan daftar hitam jangka waktu 2 (dua)tahun143Bahwa sebelum PPK melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan PT.Merangin Karya Sejati, Terdakwa selaku Direktur PT.

Bahwa Terdakwa seharusnya patut menduga sepedamotor yang diterimanya yang tidak dilengkapi dengan plat nopolapalagi tanpa suratsurat yang sah seperti STNK, BPKB adalahmerupakan perobuatan yang melanggar hukum dan bagipelakunya dapat dikenakan sangsi berupa penjatuhan pidana,namun Terdakwa tetap melakukannya apalagi sebelumnyapada tahun 2011 Terdakwa pernah dijatuhi pidana olehPengadilan Militer I10 Semarang namun Terdakwa tidak jeraatau seharusnya bersikap lebih hatihati dalam bertindak.2.

normanorma agama kita,tapi awal tahun 2017 justru dia ingkar, masih jalinbisnis haram memperjual belikan TKW dengan sponsor laki ntersebut yang sekarangsudah ada bukti otentik dua warga Desa Juranalas diberangkatkan secara illegal tampamemikir nasib TKW/pekerja diluar negeri bagaimana perlindungan kerja karena tidaksesuai dengan aturan DINAKERTRANS atau pemerintah yang selalu melindungi nasibTKI diluar negeri namun penggugat menghindar, tidak memikirkan akibatnya bahwamemperdagangkan TKI itu berat sangsi

Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa pernah berurusan dengan SatpomLanud Wiradinata Tasikmalaya dalam kasus penganiayaan' terhadapwarga Sipil didaerah latihan Komando Pemeungpeuk Garut dankasusnya telah diputus oleh Dilmil Il 09 Bandung Nomor : PUT /178K / PM.II 09 / AU/ IX / 2005 tanggal 6 September 2005 denganputusan hukuman pidana penjara 4 bulan dengan masa percobaan 6enam bulan dan sangsi administrasi berupa UKP ditundsa dua periodedan Dikum ditunda 1 (satu) gelombang.Terdakwa 2.1.

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa korban mengalamimemar memar pada bagian tubuhnya.Menimbang, agar perbuatan dan peristiwa seperti ini tidakterjadi lagi dan tidak ditiru) oleh pelatih prajurit TNI lainnyamaka Majelis perlu) memberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatanyang demikian itu.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapatinsaf dan kembali

Bahwa untuk dalil Penggugat pada point 10 Tergugat V tidak akanmenghentikan atau mencegah proses yang sedang berjalan karena sesuaiperaturan KPU no 2 tahun 2015 sudah terjadwal justeru kalau mencegahatau menghentikan Tergugat V kena sangsi, dan sesuai pasal 42 ayat 1Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 83/Pat.G/2015/PN.Gpr10.11.12.huruf r Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO 9 tahun 2015, manakalaijasah pasangan calon sudah dilegalisir oleh yang berwenang maka haltersebut sudah dianggap sah sehingga tidak

ada alasan bagi KomisiPemilinan Umum kabupaten Kediri untuk menolak persyaratan tersebut;Bahwa dalil para penggugat no 11, 12 adalah tidak benar karena sudahtepat dan benar sehingga Tergugat V wajib meneruskan sesuai dengantahapan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan KPU no 2 tahun2015, justeru kalau Tergugat V menghentikan tahapan yang sudah diaturnantinya malah kena sangsi;Bahwa point 13 para penggugat mendalilkan bahwa Penggugat VMelakukan Perobuatan Melawan Hukum adalah dalil yang keliru

Tri Sinarmas Perkasa telah mengeluarkan Faktur Pajak haruskena sangsi ;Bahwa menurut saksi PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri telah merugikan Negarakarena telah mencairkan restitusi berdasarkan SPT masa PPN bulan Oktober Desember dan masa pajak Desember 2001 dengan faktur pajak PT. Tri SinarmasPerkasa yang ternyata Wajib Pajak Non PKP ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidakkeberatan ; 10.

Citramas Gema Nusantara telah mengeluarkan Faktur Pajakharus kena sangsi ; Bahwa menurut saksi PT. Agung Sejahtera Kreasi Mandiri telah merugikan Negarakarena telah mencairkan restitusi berdasarkan SPT masa PPN bulan Januari danPebruari 2001 dengan faktur pajak PT.

132 pada angka (1) yang menyebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan buktiyang lengkap dan syah dan Pasal 122 angka (9) yang menyebutkan SetiapSKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuktujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD ;e Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tanggal 13 Februari2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai hasil tembakaudan sangsi

Pasal 132 pada angka (1) yang menyebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan buktiyang lengkap dan syah dan Pasal 122 angka (9) yang menyebutkan SetiapSKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuktujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD, Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tanggal 13 Februari2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai hasil tembakaudan sangsi

.86/Pid.Sus/2013/PN.Sbyyang menyebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBDharus didukung dengan bukti yang lengkap dan syah dan Pasal 122angka (9) yang menyebutkan Setiap SKPD dilarang melakukanpengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yangtelah ditetapkan dalam APBD, e Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tanggal 13Februari 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Mentri KeuanganNomor : 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi HasilCukai hasil tembakau dan sangsi

UnsursecaratanpahakataumelawanhukummenggunakanNarkotika Golongan bagi diri sendiri;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur iniadalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawan hukum*adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan jugabertentangan dengan asasasas

SuratPernyataan tersebut dalam poin 4 berisi konsekwensi sangsi apabila salahsatu pihak melanggar isi Surat Pernyataan tersebut.Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2019/PA.

undangundang, padahal cutimerupakan hak normative Penggugat, bahkan terkesan bahwa Tergugatbuta hukum/tidak tahu aturan, bahwa setiap Pekerja berhak atas cutitahunan, bahkan coba perhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003Pasal 187, yang berbunyi:(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat(1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1),dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), Pasal 144, dikenakan sangsi

Kami Para tergugat curiga jika ada pemalsuan data terhadap suratsurat atas alas hak pada persyaratan penerbitan sertifikat tersebut; Bahwa jika ada pemalsuan data terhadap penerbitan sertifikat tersebutmaka akan ada sangsi pidana sesuai pasal 263 Kitab Undangundang HukumPidana (KUHP) ayat (1) : Barang siapa membuat surat palsu ataumemalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan ataupembebesan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari padasesuatu hal dengan maksud untuk memakai

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi

No.295 K/Padt/20154.3.4.4.4.5.4.6.e Bahwa Kasir toko itu adalah Ma (26) perempuan yang tinggal dijalan RTA Milono Komplek Bama Raya;e Bahwa Hj.Juairiah telah membuat Pengaduan kepada DewanPers yakni Pengaduan mengenai Hajjah Juairiah yang merasatelah diperdayai oleh saya sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah) dan Perbuatan saya yang tidak mengklarifikasi terlebihdahulu kepada Saudari Maulidah sebelum menerbitkan beritatentang Kasir Toko dilaporkan ke Polisi;e Bahwa Saya telah mendapat sangsi dari

paspor yang pertama terdakwaKhaira tersebut dan teknik wawancara sekarang sudah berbeda denganyang dulu;Hal 30 dari 60 hal Putusan Nomor : 579/PID.SUS/2016/PN.SrgBahwa betul barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupaformulir perpanjangan paspor dan ditanda tangani oleh pemohon, Visakunjungan barang bukti dan barang bukti Paspor terdakwa Khairapernah digunakan pada tanggal 17 Desember 2012 ;Bahwa menurut pasal 26 UU No.6 tentang keimigrasian,orang yangmencoba membantu harus diberikan sangsi

yang sama dan saksi tidaktahu sangsi apa bagi petugas yang mencoba membantu dan saksi tidakbisa memvonis;Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan ;9.