Ditemukan 3405 data
210 — 126
dengandemikian sikap penggugat telah sengaja tidak beritikad baik sebagaimanapasal 7 ayat (2) huruf e Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 01 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskanbahwa pasal 7 (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasahukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam halyang bersangkutan: ayat (2) huruf e. tidak menandatangani konsepKesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah. makamajelis hakim harus memberikan sangsi
109 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kenapa atasan langsung tidak melaksanakan BAP pada bulan Januari2011 kalau Penggugat diyatakan bersalah dan sekaligus sangsi HukumanDisiplin. Padahal sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintahNomor 53 tahun 2010 serta PERKA BKN No 21 tahun 2010 tentangketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010;Pasal 5.
62 — 8
Unsur tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapatdi benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan Malawan Hukumadalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan juga bertentangandengan asasasas hukum tidak tertulis maupun asasasas yang bersifat
37 — 7
lain;e Bahwa saksi mengetahui, sekarang antara Pemohon dan Termohontelah sekitar 1 tahun pisah rumah, Termohon dan anakanaknya masihtetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama sedangkan Pemohon pergimeninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal diSalinan Putusan No. 0682/Pdt.G/ 2016/PA Skhhalaman 22 dari 38 halaman23mana Saksi tidak mengetahuinya;eBahwa saksi mengetahui, Pemohon semula pekerjaannya sebagaiDosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta tetapi sekarang karenakena sangsi
108 — 26
danproses pengolahannya ;Hak Negara (PSDH/DR) diperhitungkan terhadapa KB/bahan bakunya yangberasal dari izin sah dan bukan terhadap kayu olahan (tidak ada hak Negarayang melekat pada kayu olahan)Verifikasi legalitas kayu olahan dilakukan dengan penelusuran ke legalitas asalusulnya baik terhadap industry maupun bahan bakunya (KB)e Bahwa Pelanggaran dalam pengangkutan kayu rakyat, misalnya volume,fisik lebih besar dari dokumen maka sepanjang asal usul kayu dapat24dibuktikan keabsahannya, cukup dikenakan sangsi
SUCI ANGGRAENI, SH
Terdakwa:
HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin HOSEN
38 — 7
kewenangan saksi adalah melaksanaan pengelolaanPerbekalan kefarmasian; Halaman 16 dari 29 Putusan No. 94/Pid.Sus/2019/PN PsrBahwa benar ahli menerangkan untuk pelayanan dan pengedaran obatkeras atau daftar G seperti obat yang mengandung trinexypenidyl ataukalau dimasyarakat umum lebih dikenal sebagai pil kucing tersebut harusdi apotek resmi, jadi untuk tokotoko yang melakukan pelayanan danpengedaran obat double L, atau obat keras akan ditindak secaraAdministratif oleh dinas kesehatan dengan beberapa sangsi
58 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
(BUKTI P8)Dalam SURAT PERNYATAAN tersebut di atas ditegaskan bahwaTERGUGAT berjanji akan membayar hutang sebesar Rp. 950.515.369,sebelum tanggal 21 Oktober 2006 dan apabila melanggar perjanjiantersebut TERGUGAT memberikan izin dan persetujuan serta kuasakepada PENGGUGAT untuk menjual dan memindahkan jaminan sertabersedia menerima sangsi pidana maupun perdata sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku.Dan setelah sampai dengan tanggal yang dijanjikan dalam SURATPERNYATAAN tersebut di atas
86 — 23
Unsur tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapatdi benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan Malawan Hukum*adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan juga bertentan gandengan asasasas hukum tidak tertulis maupun asasasas yang bersifat
PT. SURYA MAHAKAM MAKMUR SEJATI
Tergugat:
SD MUHAMMADIYAH 1 SAMARINDA
49 — 8
Pihak kedua Kontrakordiserahnkan kepada Pihak Pertama Pemilik, dan pihak kedua kontraktorhingga sampai saat ini diterbitkan belum menyerahkan secara utuhmenyeluruh kepada pihak pertama Pemilik sehingga masalah KelengkapanDokumen Pembangunan Gedung menjadi salah satu kendala PelaksanaanSerah Terima Pekerjaan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan juga Terkaitdengan Pasal 12 ayat 1 sd ayat 5, Surat Perjanjian Kerja, Pasal 12 ayat 5tentang pemutusan Perjanjian dan Pasal 15 ayat 1 sd 4 tentang sangsi
57 — 28
timbulnya suatukewajiban bagi seseorang manakala ada hubungan hukumyang mengikat dalam suatu perjanjian yang sah menurutUndangundang, sehingga akibat selanjutnya adalahkewajiban yang alami bagi kehidupan manusia yaitu seorangBapak wajiob memberi makan dan minum serta pakaian dantempat tinggal bagi isteri dan anakanaknya semampunyatermasuk merawat dan memeliharanya sedangkandimaksud orang selain garis keturunan kebawah termasukhalhal yang diperjanjikan antara para pihak dan bersifatmengikat dengan sangsi
41 — 12
Bahwa persyaratan yang harus dimiliki18perorangan atau Badan Usaha untuk bisamelakukan pengangkutan BBM jenis solar,sesuai PP 36 tahun 2004 tentang kegiatanusaha hilir minyak dan gas bumi pasal 26.Bahwa pengangkutan BBM yang diperbolehkanadalah hanya badan usaha, usaha peroranganyaitu sudah mendapat ijin usaha daripemerintah sesuai dengan UU No.22 Tahun 2001tentang minyak dan Gas Bumi dan Pasal 23Ayat (1) apabila melakukan pengangkutandapat dikenakan sangsi pisana sesuai UUNo,22 Tahun 2001 Pasal
Zul Fadli, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Zulfikar
100 — 37
seharusnya dapat menjaga dirinamun justru) Terdakwa menjerumuskan diri dalampenyalahgunaan narkotika yang dapat berpengaruh burukterhadap kemampuan fisik Terdakwa dalam pelaksanaantugas pokok di kesatuan serta akan mempengaruhipembinaan disiplin prajurit karena setiap prajurit TNIsenantiasa dituntut untuk taat kepada hukum danmemegang teguh disiplin keprajuritan.Bahwa meskipun kejahatan narkotika mendapat perhatianserius dari pemerintah dan pimpinan TNI dalam upayapemberantasannya dengan diberikan sangsi
103 — 19
Bina Aksara Jakarta, 1985, halaman: 54sampai dengan halaman 57, menyebutkan yang dimaksud dengan perbuatanpidana (strafbaar feit) adalah: perobuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukumlarangan mana disertai ancaman (sangsi) yang berupa pidana tertentu, bagibarang siapa yang melanggar larangan tersebut. Antara larangan danancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian danorang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula.
56 — 7
terpenuhi,maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti makadakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu) = akanmempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwatersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadapTerdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sangsi
68 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
XXII dan XXIll UU Minerba) danancaman pidananya diatur dalam Pasal 158 UU Minerba.Apabila dalam hal ini, Mahkamah Agung tidak sependapatdengan pemohon kasasi, pertanyaan yang muncul:terhadap tahap kegiatan dari usaha pertambangan, selainusaha penambangan (seperti penyelidikan umum, studikelayakan, konstruksi, pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang) yangtidak memiliki IUP, apabila tidak dapat diterapbkan Pasal158 UU Minerba, maka akan diterapkan ketentuan manadari sangsi
79 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka peraturan produksi tidak bisa dijadikandasar hukum dalam penegakan disiplin dan pemberian sangsi kepadapekerja/ouruh ;Maka atas dasar dan buktibukti tersebut di atas sudah sepatutnya dalil eksepsiTergugat dapat diterima sebagai dalil yang benar, oleh karenanya mohondengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranyaberkenan memutuskan :1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;2.
SAHRONI HIDAYAT, SH
Terdakwa:
DEDE BUDI PRASETIYO
80 — 30
Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwasudah melanggar hukum dan mencemarkan namabaik TNI maka harus diberikan sangsi hukum pidanaserta harus diproses sesuai hukum yang berlaku.Atas keterangan Saksi2 tersebut, Terdakwamembenarkan seluruhnya.: Bahwa Saksi3 (Kinayah Wati Setyaningsih), Saksi4(Pingkan Ledhy Dhea Servia) dan SaksiSaksi telahdipanggil secara sah menurut Undangundang akan tetap!
98 — 17
trihexypenidil dan obat Detromethorphan bisa menyebabkanketergantungan, bahaya atau epek samping yang dapat dialami oleh pengkomsumsitersebut adalah : Dapat mengakibatkan kerusakan otak dan aritmia jantung atau iramadetak jantung tidak normal ;Bahwa terhadap penjual obat trihexypenidil dan obat Detromethorphan yang dilakukantidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat sediaan farmasi atau dibidang16obat kesehatan atau yang dilakukan oleh perorangan, maka terhadap sipenjual dapatdikenakan sangsi
87 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
hal ini Para Tergugat juga telahdiperiksa/dimintai keteranganketerangan hingga akhirnya terbit SKPKB(Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) yaitu : subyek hukum WajibPajaknya adalah Para Penggugat, dengan besarnya jumlah pokok pajakyang kurang dibayarkan oleh Para Penggugat adalah sebesarRp846.511.718,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratussebelas ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) sekaligus menjatuhkansanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajakkurang bayar dan sangsi
110 — 25
perseratus), terhitung sejak Bulan April 2018 sampai dengan Desember 2018, dengan estimasisebagai berikut: Upah Upah ProsesDenda Total Upah50% (Rp) Diterima (Rp)Nama Terakhir selama 9(Rp) Bulan (Rp) SUWITO 4.141.546, 37.273.914, 18.636.957, 55.910.871, Terbilang : Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sepuluh RibuDelapan Ratus Tujuh Puluh Satu rupiah.17.Bahwa oleh karena permasalahan ini berawal darikejadian tanggal 1 Nopember 2017, yang mana Tergugat salah dalam menerapkan aturanhukum untuk memberikan sangsi