Ditemukan 3400 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sanggi sangsu sanosi sangsit
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-10-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 78/PID.SUS/2015/PT SBY
Tanggal 19 Nopember 2015 — Drs. H. SUKONO , MM
76 — 50
  • sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang danbertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul daripenggunaan bukti dimaksud.Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor22 : Point 36 Pedoman umum dalam menentukan nilai wajar aktivadan kewajiban yang diakuisisi antara lain sebagai berikut :Piutang dinilai berdasarkan nilai sekarang dari jumlah yang akanditerima dengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai,dikurangi penyisihan piutang sangsi
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus
Register : 04-03-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Smn
Tanggal 26 Maret 2019 — Pemohon:
SAPTO ARY CAHYADI SURYAJAYA
Termohon:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Y c.q. kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta
122 — 29
  • tertentucontonya kejahatan Ham masa lalu tidak Polisi itu harus Kejaksaan Agung,selainnya Polisi mempunyai kewenangan untuk Penyelidikan dan adapun lembagayang lain itu Karena ada kewenangan kusus; Bahwa Penyidik PPNS hanya mempunyai kewenangan sehubungan dengankewenangan kusus yang diberikan oleh UU terkait dengan PPNS yangbersangkutan; Bahwa dalam Pasal 3 ayat (2) kalau tidak dilaporkan Penyidik Kepolisian, Yangnamanya perbuatan Pidana orang itu melakukan atau tidak melakukan suatukewajiban sehingga timbul sangsi
    pidana, orang yang melanggar sudah jelas adaketentuan di UU tetapi kalau orang yang tidak melakukan ada tidak aturanhukumnya (tindak pidana melakukan pembiyaran, melihat orang dalam keadaanbahaya) kalau di bidang Bea cukai dia mengetahui kewajiban tidak terpenuhi ketikatidak melapor ada sangsi pidana yang muncul kepada orang yang bersangkutan,konsekuensi mengetahui tidak melapor; Bahwa kalau ada ketentuan atau kewajiban maka UU berlaku; Bahwa KUHAP dan PP mengatur melakukan pelaksanaan kewenangan
    hukum acaranya; tentu mendasarkan kepada kopetensiAbsolut dan mendasarkan UU tersebut, pada prinsipnya terhadap suatu persoalanhukum, bahwa hukum itu ada kewajiban kalau tidak ada kewajiban itu bukanhukum, ketika kita ketemu hukum melakukan kewajiban itu harus dikualisirperbuatan itu adalah merupakan perbuatan hukum yang mana apak itu Perdataatau Pidana dari situ ketemu ruang lingkup mengenai bagaimana carapenyelesaiannya itulan yang kita sebut kopetensi absolut misal : dalam UU yangmengatur adanya sangsi
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 03-06-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 329/Pid.Sus/2015/PN.Jmb
Tanggal 7 Juli 2015 — EKO SUGITO Bin SUSANTO
49 — 44
  • . 41/Menhut2014 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutanalam Bahwa Perbuatan EKO SUGITO dkk mengangkut kayu gergajiankelompok meranti jenis Mersawa sebanyak 212 keping = 8.4029 MS tidakdilengkapi faktur angkutan kayu olahan tidak diperbolehkan karenabertentangan dengan pasal 12 ayat 1 huruf e dan atau pasal 16 UU No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakankawasan hutan Bahwa Atas perbuatan tersebut maka terhadap EKO SAGITO dan kawankawan dapat dikenakan sangsi
Pengadilan PA BANYUMAS Perdata Agama
Register : 08-10-2018 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PA BANYUMAS Nomor 1651/Pdt.G/2018/PA.Bms
Tanggal 6 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 8
  • Bahwa Termohon Konpensi/Penggungat REnpensi masih sangsi dengankeasliannya ada dimana surat keterangan dari Pak RT Klampok KabupatenBanjarnegara. Bahwa termohon mengakui saya pun ada foto copyannyayang di kirimkan ke saudara Termohon Konpensi/Penggugat REnpensi.Dan mengapa tidak Pemohon yang mengantarkan sendiri kepadaTermohon karna saya rasa perlu keasliannya.8. Bahwa saksi dari Pemohon Konpensi/Tergugat REnpensi merasa tidakjujur dengan tempat tinggalnya.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 20-10-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 218/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 28 Februari 2018 — ARRACHMAN : KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
69 — 32
  • Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai PNS tidak hanyaberupa sangsi administratif tetapi berakibat pula pada SangsiPsikologis, Ekonomi dan Sosial.Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 PNS yang dijatuhi hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukanbanding administratif Kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian,maka dengan Surat Tertanggal 12 Agustus 2016 Penggugatmengajukan Banding Administratif.Bahwa Penggugat sangat berharap
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 01-03-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Pbr
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat:
PT Global Sukses Mandiri
Tergugat:
PT PLN Area Pekanbaru
82 — 36
  • Global SuksesMandiri adalah Pelanggaran Ill yaitu pelanggaran yang mempengaruhipemakaian daya; Bahwa sangsi yang dilakukan oleh pihak PT. PLN adalah melakukanpemutusan aliran listrik; Bahwa cara penghitungan penentuan denda akibat P2TL tersebut adarumusnya; Bahwa solusinya tetap harus melakukan pembayaran tetapi dapat dilakukansecara angsuran; Bahwa kerugian pihak PT.
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Khusus
Register : 07-08-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 275/Pid.B/2018/PN Ktp.
Tanggal 10 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
LASIDO HERITSON PANJAITAN SH
Terdakwa:
SURIADI anak dari KWET HIUN
60 — 3
  • Bahwa benar Ahli menerangkan apabila ada masyarakat yangmelakukanaktifitas berupa memproduksi dan kemudian menjualminuman yang mengandung kadar alkohol atau kadar Etanol kemasyarakat / ke pasaran, yang mana mengandung kadar alkohol ataukadar ethanol sebesar 37,59 % atau tergolong dalam golongan C, tanpamemiliki izin edar / melanggar ketentuan yang telah ditetapkan olehUndangundang RI, sangsi yang dapat dipersangkakan kepadamasyarakat tersebut adalah Pasal 142 Undang undang RepublikIndonesia Nomor
Pengadilan PN IDI Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN IDI Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Idi
Tanggal 28 April 2021 — Penuntut Umum:
WAHYUDI, SH
Terdakwa:
1.RUDIYANTO BIN ZAENAL
2.JONI ASMADI BIN USMAN DAUD
101 — 16
  • Bahwa ahli menjelaskan bahwa kayu berjenis rimba campuran yang tumbuhsecara alami dikawasan hutan produksi tidak diperbolehkan untuk dilakukanpenebangan dan bagi pelaku penebangan akan dikenakan sangsi pidanayang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuaiHalaman 20 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Idiyang diatur dalam Pasal 12 huruf e yang berbunyi setiap orang dilarangmengangkut, menguasai, atau memiliki hasil
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 20-08-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 26/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
SAMSUL BAHRI
Tergugat:
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
228 — 99
  • menjelaskan seorangcalon anggota legislatif dilakukan pembatalan nama dari daftar calon tetapadalah secara yuridis diatur dalam UndangNndang Nomor 7 Tahun 2017sebagai induk aturan pemilu yaitu pasal 285, jika ada peraturan lain sepertiperaturan KPU dan peraturan Bawaslu tidak boleh bertentangan dengan UUNomor 7 Tahun 2017; Bahwa ahli menjelaskan Terkaitdengan alasan secara yuridis yaitu diatur dalam pasal 285 UU Nomor 7 Tahun2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan pasal 284 bahwa yangdapat dikenai sangsi
    pada pasal 39ayat (1) sudah benar tetapi salah penafsiran KPU Bangka Selatan untukmencoret penggugat samsul bahri dan KPU RI juga mencari aman denganmembuat surat tersebut; Bahwa ahli menjelaskan larangankampanye itu terkait dengan pasal 280 jika dilanggar maka ada hukumanpidana, tetapi setiap pelanggaran itu tidak harus ada sanksi adaministrasinya,karena pelanggar kampanye yang baru bisa di coret itu harus Kembali ke pasal285 UU Nomor 7 tahun 2017;= Bahwa ahli menjelaskan pasal 39ayat (1) selain sangsi
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 30-01-2012 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 18-06-2012
Putusan PTUN AMBON Nomor 3/G/2012/PTUN.ABN.
Tanggal 6 Juni 2012 — DRS. THEODORIUS RAHAIL, MBA sebagai Penggugat melawan BUPATI MALUKU TENGGARA sebagai Tergugat
108 — 43
  • /Bukti P19:Berita) Acara Penyelesaian Sangsi Adat tertanggal 28 Nopeml20.Bukti P20:/Kontrak Adat tertanggal 22 Mei 2010 ; 21./Bukti P21:Surat dari Kerahkan Aspirasi Masyarakat Nuhu Yuut Wuar Laay (KERAMAT)Krt/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Mohon Bantuan Dana ; 22.Bukti P22:/Silsilan AsalUsul / Turunan Raja Maur RAT BOHIR ; 23.
Pengadilan PA BANGKINANG Perdata Agama
Register : 17-09-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PA BANGKINANG Nomor 0801/Pdt.G/2018/PA.Bkn
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
41 — 5
  • Bahwa jika anak tersebut tidak mengikuti aturan dariTergugat maka anak tersebut akan mendapatkan sangsi dari TergugatBahwa atas percekcokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugatsudah sering dinasehati oleh pihak keluarga dan aparat setempatyang dipanggil oleh Penggugat seperti pak RT, Kadus, RW pihakkeamanan dan bahkan tetua setempat sudan pernah memberikannasehat atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugatakan tetapi Tergugat tidak pernah mau menerima nasehat tersebutdan bahkan Tergugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 19-06-2007 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1104 K/Pid/2007
Tanggal 19 Juni 2007 — HERY MUCHLIS bin ENDANG TJASIMAH
128 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • "Bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No.53/PJ.52/2002 tentangLangkahLangkah Penanganan Restitusi Dalam Rangka PengamananPenerimaan Pajak Pertambahan Nilai, disebutkan bahwa di dalamketentuan ini konfirmasi terhadap B/L tidak wajib untuk dilakukan.Sehingga jika Pemohon Kasasi tidak melakukan konfirmasi B/L puntidak mengakibatkan batalnya pemberian restitusi atau dengan kata laintidak ada sangsi yang dapat dijatuhkan apabila Pemohon Kasasi tidakmelakukan konfirmasi terhadap B/L tersebut.
Pengadilan DILMIL III 13 MADIUN Pidana Militer
Register : 03-09-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 10-10-2014
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 39_K_PM.III-13_AD_IXI_2014
Tanggal 1 Oktober 2014 — Asrul Sani, Serka NRP 21010130490479, Danru Tonwal sie Tuud Gupusmu II , Gupusmu II Ditpalad.
44 — 19
  • Bahwa Terdakwa tidak mengindahkan berbagai seruan dari pimpinan TNI kepadaseluruh prajurit TNI agar selalu memberikan perhatian dan mendukung kebijakan Pemerintahdalam hal menjaga dan melestarikan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan lainlain dengantidak hanya memikirkan keuntungan pribadi saja, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatkepada aparat pelaku ilegal loging sekecil apapun perannya perlu diberikan sangsi yang tegasagar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan sebagai peringatan agar tidak
Pengadilan DILMIL I 06 BANJARMASIN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 24-01-2011 — Putus : 10-03-2011 — Upload : 16-08-2011
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 4-K/PM I-06/AU/I/2011
Tanggal 10 Maret 2011 — Sertu Bambang Subiakto Herlambang
84 — 52
  • .: Bahwa sebagaimana hal hal yangmeringankan dan memberatkan tersebut tentunya MajelisHakim berpendapat bahwa untuk membentuk prajurit danmembina prajurit tentunya tidak harus dengan hukumanyang berat namun pada asasnya tujuan penghukuman bagiyang bersalah tentunya harus ada sangsi yang tegas,namun tujuannya bukan untuk balas dendam, akan tetapijuga dapat menimbulkan~ efek jera, disatu sisidiharapkan jika prajurit tersebut telah menjalanihukuman supaya tetap menjadi prajurit yang baik danhandal.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Khusus KDRT
Register : 23-03-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 63-K/PM.II-09/AD/III/ 2017
Tanggal 27 April 2017 — Deden Cahaya Juvendra Serda
192 — 90
  • timbulnya suatu kewajiban bagi seseorang manakala ada hubunganhukum yang mengikat dalam suatu perjanjian yang sah menurut Undangundang, sehinggaakibat selanjutnya adalah kewajiban yang alami bagi kehidupan manusia yaitu seorangBapak wajib memberi makan dan minum serta pakaian dan tempat tinggal bagi isteri dananakanaknya semampunya termasuk merawat dan memeliharanya sedangkan dimaksudorang selain garis keturunan kebawah termasuk halhal yang diperjanjikan antara para pihakdan bersifat mengikat dengan sangsi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum
Register : 27-08-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 759/Pid.Sus/2020/PN Bdg
Tanggal 3 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
EDI ABDUL AZIS,SH
Terdakwa:
NANI SUMARNI binti Alm SAPUTRI
67 — 31
  • dalam Pasal 90 KUHP yaituTerganggunya daya pikir selama empat minggu lebih telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal80 ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 telah terpenuhi, maka dakwaanSubsidair Penuntut Umum tersebut telah pula terbukti, sehingga terhadapterdakwa harus pula dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair danoleh karenanya sudah sepatutnya pula diberikan sangsi
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 11-03-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PA PEKANBARU Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Pbr
Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
151 — 94
  • sama sebagai ahli waris demi kepentingan pribadi PEMOHON I, tidakdapat PARA TERMOHON terima karena perbuatan PEMOHON telahmenimbulkankerugianbaik secaralahirdanterutama batinTERMOHON I, dengan membawabawa nama suami dari TERMOHON dan ayah tercinta dari TERMOHON Il, yang seharusnya dapat tenang disisiAllah SWT, justru diganggu oleh ketamakan PEMOHON tanpa mengingatkebaikan PARA TERMOHON yang telah memberikan perhatian baik materidan kasih sayang kepada PEMOHON II, walaupun selama ini PARATERMOHON sangsi
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus PHI
Putus : 04-01-2017 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tjk
Tanggal 4 Januari 2017 — 1. JUNAIDI, Lawan PT. SAN XIONG STEEL INDONESIA
126 — 31
  • berpendapat bahwa oleh karena masa kerja Para Penggugatbelum mencapai 3 (tiga) tahun atau lebih, dengan demikian hubungan kerjaantara Para Penggugat dengan Tergugat masih tetap terikat dalam PerjanjianKerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT), oleh karena dalildalil Para Penggugattidak memberikan landasan hukum yang kuat dan tidak didukung alat buktiyang lengkap, maka sudah sepatutnya dalil tersebut dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat yang menyatakan ParaPenggugat dikenakan sangsi
    September 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwapermasalahan yang terjadi di internal perusahaan telah berpengaruh terhadapwarga sekitar, dan oleh karenanya hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadikarena dapat mengganggu program pemerintah untuk mewujudkan hubunganindustrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, dan berakibat tidaktercapainya untuk mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangandunia usaha;Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat yang menyatakan ParaPenggugat dikenakan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 06-06-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 732 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 6 Juni 2012 — ADE SUPARLAN. dkk ; PT. GRAHA KERINDO UTAMA
64 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Graha Kerindo Utama dalam menggunakan tenaga kerja pihak ke IIIberpedoman kepada ketentuan pasal 64, 65, dan 66 UU No. 13/2003,Kepmenakertrans R.I Nomor : KEP.101/MEN/VI /2004 tanggal 21 Juni 2004dan Kepmenakertrans R.I Nomor : KEP.220/MEN/X/2004 tanggal 19 Oktober2004;Sangsi yang diberikan kepada Pengurus Serikat Pekerja (PB SPOJ) sudah sesuaidengan Peraturan Perusahaan. Perselisihan mengenai PHK terhadap Sdr. BudiPurwanto sedang dalam proses mediasi dan pekerja serta PB SPOI PT.
Pengadilan PA BLITAR Perdata Agama
Register : 11-07-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PA BLITAR Nomor 2477/Pdt.G/2019/PA.BL
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 5
  • dokter tapi kerumah dukun.6) Bahwa uraian atau dalil tergugat pada huruf d tidak sepenuhnyabenar karena waktu itu penggugat atas jijin tergugat boleh pulangkerumah orang tuanya untuk berobat akan tetapi bayinya tidak boleh ikutdibawa, sebelum meninggalkan rumah tergugat penggugat berpesanpada tergugat selama penggugat berada dirumah orangtuanya untukberobat bayinya di kasih susu formula maka dari itu penggugat tidaksepenuhnya mengetahui secara langsung apa yang terjadi pada anaknyadan penggugat sangsi