Ditemukan 11601 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-12-2011 — Putus : 13-04-2012 — Upload : 29-10-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 993/PID.B/2011/SMDA
Tanggal 13 April 2012 — Abi Alias Andre Alias Onyeng bIN Sunusi
1054
  • Lebam mayat terdapat pada bagian punggung berwarnaungu tidak hilang pada penekanan;5. Mayat adalah seorang lakilaki bangsa Indonesia umur kurang lebih duapuluhempat tahun kulit berwarna coklat, gizi sedang;6.
    Lebam mayat terdapat pada bagian punggung berwarna ungu tidakhilang pada penekanan; Putusan pidananomor: 993/Pid.B/2011/Pn.Smda.5. Mayat adalah seorang lakilaki bangsa Indonesia umur kurang lebih dua puluh empattahun kulit berwarna coklat, gizi sedang;6.
Register : 03-08-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 21-03-2017
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 61-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2016
Tanggal 15 Agustus 2016 — JOKO SULAKSONO KAPTEN CAJ NRP 21950304120373
12158
  • Bahwa Oditur keberatan dengan pidananya yang dijatuhkankarena terlalu ringan tidak sesuai dengan penekanan dariPanglima Kodam V/Brawijaya dengan Surat TelegramPangdam V/Brawijaya Nomor STR/359/2015 tanggal 18MenimbangMenimbang11Agustus 2015 tentang memberikan Sanksi dan tindakan tegasterhadap oknum Prajurit TNI AD yang terbukti terlibat dalampercaloan werving sesuai prosedur yang berlaku.Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Oditur Mohon kepadaMajelis Hakim Tingkat Banding meninjau kembali putusan
    Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatkeberatan Oditur Militer dapat diterima dan harus dikuatkan.Bahwa Oditur keberatan atas putusan Pengadilan TingkatPertama yang menjatuhkan pidana masih terlalu ringan dantidak sesuai dengan penekanan dari Panglima KodamV/Brawijaya dengan Surat Telegram Pangdam V/BrawijayaNomor STR/359/2015 tanggal 18 Agustus 2015 ;Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat : Bahwa dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akanmenilai pada faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan
Register : 14-12-2017 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 48/Pdt.G/2017/PN Spn
Tanggal 5 Juli 2018 — Penggugat : 1. ENDI SUYETNO Tergugat : 1. NYONO Bin KAMIN 2. TUKIRAH Binti PARJEP 3. DUKUT Bin KAMIN 4. NYAMI Binti KAMIN
10719
  • Bahwa akibat dari Bisnis Jual Beli Sapi yang tidak Transfaransi tersebutantara Tergugat dengan Penggugat dalam penjumlahannya baikjumlah Sapi maupun Jumlah setoran uang yang tidak sesuai denganyang sebenarnya, Tergugat merasa berkeberatan atas JumlahHutang yang dibebankan kepada Tergugat sebanyak Rp273.000.000,(Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah) sehinggaterjadi adanya penekanan yang dipaksa oleh Penggugat menjadisebanyak jumlah tersebut diatas.
    pembayaran sisa Pembelian Sapi Penggugatdikarenakan jumlah Uang Sapi belum jelas jumlah Total sebenarnya.Penggugat melakukan penagihan secara paksa dengan membawaPreman untuk menghardik menakutnakuti Tergugat.Bahwa Penggugat melakukan Penagihan Hutang pada Tergugat secarapaksa dan untuk mendapatkannya, Penggugat melakukan Penekananterhadap Tergugat dengan ketentuan harus menyerahkan Jaminanberupa surat berharga kepada Penggugat.Bahwa Dikarenakan Tergugat Dipaksa oleh Penggugat denganberbagai macam Penekanan
    Antara Tergugat dengan Penggugat secaraTransfaran.Bahwa Tergugat tidak pernah merasa mernbodohi Penggugat, malahsebaliknya Tergugatlah yang telah dibodohi oleh Penggugat denganmemainkan segala cara Monuverya melakukan Penekanan yang sangatpatal terhadap Tergugat yang mengakibatkan Tergugat dan ParaTergugat Il banyak kehilangan Haknya, baik Moril maupun Materilnya.KERUGIAN MORIL :Kerugian Moril Tergugat IdanParaTergugat II sebagai berikut :1.Dengan adanya Monuver Tekanantekanan yang bertubitubi termasuk
Register : 26-03-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 30-09-2016
Putusan PN JOMBANG Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.JBG
Tanggal 30 September 2015 —
5814
  • dan mensomir untuk membutikan 1 Yang TERGUGAT cetak tebal adalah penekanan dari TERGUGAT13dasar hak yang sah dan diakui oleh Hukum, jika PENGGUGAT berwenangmelakukan penuntutan atau penagihan,KABUR MENGENAI POSITA DAN PETITUM GUGATAN PENGGUGATTIDAK SESUAI/TERDAPAT PERBEDAANBahwa setetelah Tergugat dan Tergugat Il mempelajari dan menelitiGugata a quo Penggugat terdapat perbedaan antara Posita dan PetitumGugatan a quo;Bahwa perbedaan antara Posita dan Petitum Gugatan a quo Penggugatdapat dilihat dalam
    Bahwadengan mengacu pada ketentuan Pasal 1869 KUHPerdata/ BW,bilamana nantinya terbukti sebaliknya bahwa adanya suatu kecacatandalam Aktaakta baik karena bentuknya dan karena tidak memenuhisyarat dari unsure objektif Pasal 1320 BW angka 3 dan 4, maka Aktaatau Perjanjian yang demikian itu TIDAK DAPAT DIPERLAKUKANSEBAGAI AKTAOTENTIKDAN DAPAT PULA HILANG KEKUATANKEBERLKUANNYA DIANTARA PARA PIHAK YANG MEMBUATNYA. 2 Yang TERGUGAT cetak tebal adalah penekanan dari TERGUGAT21F.
    gugatan ini di Pengadilan NegeriJombang, dibetulkan menjadi.................ditambah kerugian setiap bulan sebesarRp. 20.20.461.400, terhitung sejak 2 September 2014 sampai putusan perkara iniberkekuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim adalah perubahan untukmemperjelas bahwa kerugian dimaksud adalah tiap bulan terhitung sejak tanggal2 September 2014 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap sedangkanmengenai penyebutan angka menjadi Rp.20.20.461.400, adalah merupakankesalahan pengetikan karena penekanan
Register : 23-06-2021 — Putus : 03-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 45-K/PM.I-01/AD/VI/2021
Tanggal 3 September 2021 — Oditur:
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Muhammad Ari Yanda
11745
  • Bahwa di Kesatuan Terdakwa telah sering diadakanpenyuluhan hukum tentang bahaya narkotika baik dari TimLuhkum Kumdam maupun penekanan Komandan Satuan padasaat upacara, apel dan Jam Komandan.21. Bahwa Terdakwa mengerti akibat dari perouatannyadapat merusak' sistem syaraf bagi orang = yangmengkonsumsinya.22.
    Bahwa pada hakikatnya Terdakwa telah memahami danmenyadari penyalahgunaan Narkotika adalah dilarang dan telahada penekanan dari Pimpinan TNI untuk Prajurit TNI agar tidakterlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkotika sertaTerdakwa juga mengetahui saat ini Pemerintah sedang giatgiatnya melakukan perang terhadap Narkotika.3.
    Bahwa sesuai penekanan dan arahan dariPanglima TNI untuk menindak tegas terhadap anggota TNI yangmelakukan tindak pidana Narkotika dan juga sejalan denganprogram Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidanaNarkotika karena saat ini Indonesia dalam status daruratNarkoba.3: Bahwa berkaitan dengan kepentingan Militerterhadap setiap personel Prajurit agar selalu mempunyai dayajuang dan daya tempur yang maksimal dengan tidakmengkonsumsi narkoba dan untuk tetap tegaknya disiplin PrajuritTNI khususnya
Register : 21-09-2011 — Putus : 05-06-2012 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 507/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 5 Juni 2012 —
1122484
  • (dicetak tebal untuk penekanan)Melihat pada isi Surat Dukungan (Supporting Letter) di atas maka tanpa perluditafsirkan apapun lagi sudah menjadi jelas dan terang benderang bahwa SuratDukungan (Supporting Letter) adalah bukan suatu perjanjian yang menimbulkanHal. 13 dari 45 hal Putusan No. 507/Pdt.G/2011/PN.
    mengaturmengenai perjanjian dengan syarat tangguh menyatakan :Suatu perikatan dengan suatu syarat tangguh adalah suatu perikatan yangbergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belumtentu akan terjadi, atau yang bergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tetapitidak diketahui oleh kedua belah pihak.Dalam hal yang pertama perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwatelah terjadi, dalam hal yang kedua perikatan mulai berlaku sejak hari ia dilahirkan(dicetak lebal untuk penekanan
    digantungkan pada suatu peristiwayang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secaramenangguhkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupunmembatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.Dalam hal yang pertama, perikatan lahir hanya apabila peristiwa yangdimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada delik teriadinya peristiwa itu.Perikatan semacam ini dinamakan Perikatan dengan suatu = syarattangguh" (dicetak tebal untuk penekanan
Register : 15-10-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 660/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
165
  • perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;2020Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 12-07-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Rks
Tanggal 31 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
111
  • 08Februari 1982 di Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2019/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Register : 22-09-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 13-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 389/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 20 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
2311
  • persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Hal.8 dari 12 hal Penetapan.No 389/Pdt.P/2016/MSLskMenimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 15-07-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 19-08-2019
Putusan PA Sukadana Nomor 1185/Pdt.G/2019/PA.Sdn
Tanggal 19 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
1111
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda.. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik orang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah.. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hiduprukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;.
Register : 02-07-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 04-04-2016
Putusan PN TAKALAR Nomor 63/PID.B/2015/PN Tka
Tanggal 12 Agustus 2015 — MUHAMMAD HASBI alias ABBI bin BACO
326
  • Dalam Sebuah Rumah/Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;Selanjutnya akan dibuktikan unsur demi unsur sebagai berikut:Tentang unsur Barangsiapa ynMenimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah sebagaisiapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjekhukum yang dapat diminta pertanggung jawaban karena dituntut, diperiksa dandiadili di sidang pengadilan sebagaiman dituangkan dalam ketentuan pasal 1angka 15 KUHAP, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiranterdakwa
Register : 27-04-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 636/Pdt.G/2015/PA. Bdw.
Tanggal 29 Juli 2015 —
110
  • Mengekang untuk tetap dalamkehidupan rumah tangga semakin tidak mungkin dilakukan karena salah satudari keduanya telah pecah hatinya dan tidak dapat lagi memegang komitmenperkawinan yang sakral, justru pengekangan akan bertampak negatif dalamhubungan kemanusiaan sosial kemasyarakatan karena perkawinan bukanbelenggu bagi pelakunya, perkawinan adalah penyatuan dua jiwa yang memilikitujuan yang sama, jika salah satunya tidak lagi berkehendak untuk melanjutkantujuan perkawinan penekanan adalah paksaan
Register : 07-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 384/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 24 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
295
  • berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 26-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 08-07-2019
Putusan PA BINJAI Nomor 5/Pdt.P/2017/PA.Bji
Tanggal 24 Mei 2017 — Pemohon melawan Termohon
164
  • perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 27-05-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 16-06-2021
Putusan PA Sukadana Nomor 969/Pdt.G/2021/PA.Sdn
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
1612
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;3. Bahwa setelan akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah milik orang tua Permohon hingga akhirnya berpisah;4.
Register : 16-04-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 647/Pdt.G/2019/PA.Tnk
Tanggal 27 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
141
  • Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaltanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknyasuami Istri (badadukhul) dan belum dikaruniai anak;4.
Register : 06-02-2019 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 251/Pdt.G/2019/PA.Tnk
Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
120
  • Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, salingmencintal tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimanalayaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) oranganak :1. ANAK KE1, lahir tanggal 07 Oktober 19972. ANAK KE2, lahir tanggal 15 Desember 20023.
Register : 02-06-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PA SELONG Nomor 653/Pdt.G/2021/PA.Sel
Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
258
  • Bahwa Penggugat suka melakukan penekanan danpembatasan hubungan sosial dalam masyarakat (majelis ta'lim) baikdengan tetangga maupun dengan orang tua dan keluargaPenggugat.8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran mencapaipuncaknya sekitar tahun 2015, diawali dengan kepulangan Penggugat kerumah orang tuanya untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakitkeras. Bahwa beberapa minggu kemudian Tergugat datang menjemputPenggugat untuk diajak pulang ke xxxxxxx dengan cara marahmarah dandipaksa.
Register : 23-08-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 581/Pid.B/2018/PN Byw
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
1.WAHIDA, SH.
2.I GUSTI LANANG SUYADNYANA. SH.
Terdakwa:
1.JUWARDIYANTO
2.KARIYADI
377
  • Dengan demikian penekanan unsur setiap orangbertitik tolak dari Kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untukbertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan Terdakwa JUWARDIYANTO dan Terdakwa II KARIYADI mengingatperanannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keteranganpara saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri ternyata selama dalampemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa memiliki
Register : 01-11-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan MS SIGLI Nomor 296/Pdt.P/2018/MS.Sgi
Tanggal 19 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
236
  • Pen.isbat No. 296/Pdt.P/2018/Ms.SgiMenimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut MajelisHakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampaiterjadi penetapan itsbat nikah serampangan, sehingga terjadipenetapan itsbat nikah untuk istri kedua, ketiga dan seterusnya.Dimana