Ditemukan 3587 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
permohonanan
permohonan
permohoanan
permohonnan
permoohonan
permohonanã
permohonann
perrmohonan
Register : 02-01-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 P/HUM/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — TONY RICHARD SAMOSIR (KETUA UMUM KOMUNITAS PASIEN CUCI DARAH INDONESIA (KPCDI)) VS PRESIDEN RI;
2647 — 4877 — Berkekuatan Hukum Tetap
2647 — 4877 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 31 A ayat (2)UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 mengenai kedudukan hukum (/ega/standing) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon,menurut Mahkamah Agung, Pemohon memiliki kKedudukan hukum (legalstanding) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil a quo:Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenangmengadili permohonan keberatan hak uji materiil a quo dan Pemohonmemiliki kedudukan hukum (/ega/ standing) untuk mengajukan permohonana
Register : 23-06-2014 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 06-02-2015
Putusan PA DEMAK Nomor 1025/Pdt.G/2014/PA.Dmk. Tanggal 26 Januari 2015 — PEMOHON melawan TERMOHON
18 — 3
18 — 3
Akan tetapi ternyata ituhanya manis dimulut saja karena pada kenyataannya hingga permohonana ceraitalak ini diajukan, Pemohon masih menjalin hubungan dengan wanita idamanlainnya tersebut;Bahwa puncaknya pada tanggal 18 April 2014 didepan orang tua Pemohon danTermohon, Pemohon meminta keiklasan kepada Termohon untuk mengijinkanPemohon menikah lagi secara resmi dengan Wanita Idaman Lainnya (WIL) /selingkuhannya, sehingga Termohon merasa sangat tersakiti dan tidak bisamenahan lagi perasaan Termohon
Register : 30-06-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 P/HUM/2014 Tanggal 7 Januari 2015 — SISWAJA MULJADI, DKK VS MENTERI KEHUTANAN RI;
76 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Produksi Terbatas,Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi Konversi.9 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Menteri Kehutanan menerbitkanKeputusan Menteri Kehutanan No. 173/KptsII/1986 tanggal 6 Juni 1986tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dari I Riau SebagaiKawasan Hutan.10 Dengan demikian Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/KptsII/1986 tanggal6 Juni 1986 sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.11 Terhadap dalil keberatan Pemohon yang mempertentangkan objek permohonana
Register : 12-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor Nomor 250/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 15 September 2020 — PT. SEYANG ACTIVEWEAR >< H. RUSLAN
429 — 214
429 — 214
Sehingga dengan demikian Permohonana qou tidak lagi dapat diadili dengan pembuktian yang sederhana;Bahwa terhadap Pemohon PKPU tidak dapat dikatakan sebagai utangyang sederhana sebab sampai perkara a quo berjalan masihdipermasalahkan dalam persidangan peradilan umum sebagaimanaTermohon telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukumterhadap Pemohon yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPurwakarta dengan register perkara No.26/PDT.G/2020/PN.PWKtertanggal 26 Agustus 2020;Bahwa berdasarkan
Putus : 26-03-2013 — Upload : 06-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 877 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 26 Maret 2013 — ASTRO NUSANTARA INTERNATIONAL B.V, dkk ; PT. AYUNDA PRIMA MITRA, dkk
1303 — 1072 — Berkekuatan Hukum Tetap
1303 — 1072 — Berkekuatan Hukum Tetap
Internasional yang dapat diakui dan dilaksanakanadalah terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasukdalam ruang Iingkup hukum perdagangan (Pasal 66 huruf b UU No.30/1999);Adapun faktanya PutusanPutusan Arbitrase nternasional yang menjadi obyekpermohonan a quo adalah putusanputusan arbitrase termasuk dalam ruang lingkuphukum perdagangan vide Pasal 66 huruf b dan Penjelasan UU No.30/1999 berdasarkanfakta sebagai berikut:(a) PutusanPutusan Arbitrase Internasonal yang menjadi obyek permohonana
Putus : 07-05-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2177 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 7 Mei 2014 — DUNAN HERAWAN, S.Sos Bin BUYUNG RUKNI, dkk
78 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 Tahun 1981);Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (DissentingOpinion) dari Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh,tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 UndangUndang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo. 5 Tahun 2004 dan perubahan UndangUndang No. 3 tahun 2009, MajelisHakim setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suaraterbanyak, yaitu mengabulkan permohonana
Putus : 05-09-2016 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 08/HKI.Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Sby Tanggal 5 September 2016 — PT. INTER SPORT MARKETING
lawan
PT. PARTHA STANA
411 — 145
411 — 145
Bahwa terhadap Lisensi tersebut di syaratkan untuk dicatatkan, namun hanyabersifat admintratif sedangkan untuk Merk, Paten, Disain Industri dll tersebutadalah melalui proses pendaftaran dan juga melalui proses verivikasi untukmenghasilkan output berupa Sertifikat, sedangkan untuk pencatatan lisensisendiri tidak memerlukan output berupa sertifikat, namun hanya cukup denganCap dan tandatangan sebagai tanda diterimanya permohonana pencatatantersebut.
Putus : 05-09-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 09/HKI.Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Sby Tanggal 5 September 2016 —
215 — 57
215 — 57
Bahwa terhadap Lisensi tersebut di syaratkan untuk dicatatkan, namunhanya bersifat admintratif sedangkan untuk Merk, Paten, Disain Industri dlltersebut adalah melalui proses pendaftaran dan juga melalui prosesverivikasi untuk menghasilkan output berupa Sertifikat, sedangkan untukpencatatan lisensi sendiri tidak memerlukan output berupa sertifikat,Hal.54 Putusan No.09/HKI.Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Sbynamun hanya cukup dengan Cap dan tanadatangana sebagai tanda diterimanya permohonana pencatatan tersebut
Register : 01-07-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 67/PDT.SUS_BPSK/2016/PN RAP Tanggal 11 Agustus 2016 — Perdata
- PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk
- EDI URUNG PASARIBU
146 — 60
146 — 60
ditambah hari libur kerja padahari Sabtu terdapat 2 (dua) hari dan hari Minggu terdapat 2 (dua) hari, oleh karenapengajuan keberatan Pemohon yang diajukan pada tanggal 12 April 2016 masihdalam tenggang batas waktu yang ditetapkan dalam UndangUndang, olehkarenanya eksepsi Termohon tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakanditolak;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonana
Register : 23-07-2013 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 P/HUM/2013 Tanggal 22 Oktober 2013 — ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APHI) VS 1. PRESIDEN RI., 2. MENTERI KEUANGAN RI., 3. DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
101 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
101 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2000) dan pendekatannilai jual pengganti (pendekatan kapitalisasi pendapatan);Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakanbahwa Pasal 1 ayat (10) Perdirjen 36/2011 bertentangandengan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 6 Tahun 2007 adalah sama sekali tidak beralasan, danmerupakan dalil yang mengadaada serta tidak berdasarhukum, sehingga sudah seharusnya kalau Majelis Hakim AgungMahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonana quo untuk menyatakan permohonan uji
Register : 11-01-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan PA GRESIK Nomor 137/Pdt.G/2017/PA.Gs Tanggal 4 Juli 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
36 — 11
36 — 11
penyebab cekcok yangharus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbuktiadanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah mengambil kesimpulanbahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud yang terkandungdalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctoPasal 116 huruf (f) Buku Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonana
Register : 07-03-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN Dps Tanggal 23 Maret 2017 — Pemohon:
Anton Indarto Gunawan, S.Kom
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali
170 — 112
Anton Indarto Gunawan, S.Kom
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali
170 — 112
Bahwa menurut Ahli terhadap Lisensi tersebut di syaratkan untukdicatatkan, namun hanya bersifat admintratif sedangkan untuk Merk,Paten, Disain Industri dll tersebut adalah melalui proses pendaftaran danjuga melalui proses verivikasi untuk menghasilkan output berupaSertifikat, sedangkan untuk pencatatan lisensi sendiri tidak memerlukanoutput berupa sertifikat, namun hanya cukup dengan Cap dantanadatangan sebagai tanda diterimanya permohonana pencatatantersebut.
Register : 03-12-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 20-03-2020
Putusan PA Gedong Tataan Nomor 569/Pdt.G/2019/PA.Gdt Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
36 — 26
36 — 26
Pasal14 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, maka Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonana quo;Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberi kuasa kepada AhmadHaris Muizzuddin, SH. dkk, berdasar surat kuasa khusus yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan.
Register : 26-03-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PL Tanggal 29 Juli 2020 — Pemohon:
Ny. DARNAWATI,
Termohon:
BUPATI BUOL
155 — 103
Ny. DARNAWATI,
Termohon:
BUPATI BUOL
155 — 103
peraturan perundangundangan tidakmenentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/ataumelakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10(sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan, maka menurut Majelis Hakim penghitungantenggang waktu atas surat permohonan tersebut dihitung selama 10(sepuluh) hari kerja setelah Termohon menerima secara lengkap permohonana
Register : 06-01-2022 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 14-02-2022
Putusan PT SEMARANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG Tanggal 14 Februari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUS BUDIYANTO
Terbanding/Terdakwa I : SAHONO SE Bin Alm RESODIMEJO
Terbanding/Terdakwa II : KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI
204 — 125
Terbanding/Terdakwa I : SAHONO SE Bin Alm RESODIMEJO
Terbanding/Terdakwa II : KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI
204 — 125
SAHONO, SE Bin (Alm) RESODIMEJO dan terdakwa 2.KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI sebagai berikut1) Tahap Permohonana)b)Pengurusan pengajuan kredit KUR tidak dilakukan oleh masingmasing debitur melainkan diduga dilakukan olehSYAHFARDIYANTO selaku Komisaris Utama PT ARGHENTOBOGASARI yang bukan merupakan lembaga Linkage namunhanya sebagai pihak yang akan menyediakan kandang, ayam,dan pakan serta membeli telur yang dihasilkan untuk mengangsurcicilan kredit.Terdakwa 2.
SAHONO, SE Bin (Alm) RESODIMEJO dan Terdakwa 2.KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI sebagaiberikut :1) Tahap Permohonana) Pengurusan pengajuan kredit KUR tidak dilakukan oleh masingmasing debitur melainkan diduga dilakukan oleh SAHFARDIYANTOselaku Komisaris Utama PT ARGHENTO BOGASARI yang bukanmerupakan lembaga Linkage namun hanya sebagai pihak yangakan menyediakan kandang, ayam, dan pakan serta membeli teluryang dihasilkan untuk mengangsur cicilan kredit.b) Terdakwa 2.
Register : 23-09-2022 — Putus : 18-01-2023 — Upload : 11-07-2023
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 251-K/PM.II-08/AD/IX/2022 Tanggal 18 Januari 2023 — Oditur:
Masripin
Terdakwa:
Muhammad Siddiq
151 — 73
Masripin
Terdakwa:
Muhammad Siddiq
151 — 73
14) 1 (satu) lembar surat Danpomdam Jaya nomor B/912/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Permohonana penyerahan barang bukti.
15) 1 (satu) lembar surat Kepala Perwakilan Kodam XVI/Pattimura Nomor B/92/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Jawaban surat Danpomdam Jaya nomor B/912/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
Putus : 28-03-2016 — Upload : 10-06-2016
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 32-K/PM II-08/AD/I/2016 Tanggal 28 Maret 2016 — ARYO BAGUS WIDYA ASMORO,SERTU
48 — 17
48 — 17
Terdakwa memiliki seorang isteri dan seorang anak (umur 4 tahun) yang masih membutuhkan kasihsayang dan topangan dari Terdakwa selaku tulang punggung keluarga.Menimbang, bahwa terhadap permohonana Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakimbermendapat oleh karena dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana Setiap penyalahgunaNarkotika golongan bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf aUndangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Register : 29-03-2011 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 18-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 P/HUM/2011 Tanggal 28 Maret 2013 — DJAUHAR MANFAAT (Prof. Ir.), M.Sc.Ph.d, dkk VS MENDIKNAS RI. 2. PRESIDEN RI.;
105 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah RI No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan PenyelenggaraanPendidikan yang ditetapkan pada tanggal 28 September 2010 ;sehingga tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31 A ayat (2)UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka (4) Peraturan MahkamahAgung Nomor 01 Tahun 2011;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Para Pemohon kabutr/tidak jelas dan Para Pemohon tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonana
Register : 30-05-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PA BATAM Nomor 767/Pdt.G/2013/PA.Btm Tanggal 21 Januari 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
99 — 79
99 — 79
Bahwa pelanggaran syarat formil yakni perubahan/ penambahan permohonana quo yang tanpa memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukanpendapat dan persetujuannya. Maka perubahan/ penambahan permohonan aquo menurut Yurisprudensi dianggap tidak sah karena karena judex facti salahmenerapkan hukum vide putusan mahkamah agung nomor 843 K/ Sip/ 1984 ;23.
Maka terhadap permohonana quo kami mohon putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu(uitvoerbaar bij voorraaj) walaupun Pemohon/ Tergugat Rekonpensimelakukan upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa ;PRIMER:Dalam Provisi:1. Mengabulkan dan menerima provisi Termohon/ Penggugat Rekonpensi untukseluruhnya ;.
Register : 18-02-2013 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 P/HUM/2013 Tanggal 20 Nopember 2014 — WISNU WIBOWO, DKK VS MENTERI TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI RI;
138 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
138 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
materiilberupa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor 19 Tahun 2012 tentang SyaratSyarat Penyerahan SebagianPelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Berita Negara RepublikIndonesia Th.2012 Nomor 1138) merupakan peraturan perundangundangan dibawah undangundang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untukmengujinya;Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkantentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahuluakan dipertimbangkan apakah permohonana