Ditemukan 3743 data
51 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
lembar;12 Oktober 2010 sebanyak 1 lembar;~a eNn 71 (tujuh puluh satu) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rinciansebagai berikut:28 Desember 2010 sebanyak 4 lembar;14 Desember 2010 sebanyak 5 lembar;13 Desember 2010 sebanyak 5 lembar;9 Desember 2010 sebanyak 4 lembar;17 September 2010 sebanyak 12 lembar;01 September 2010 sebanyak 8 lembar;03 September 2010 sebanyak 8 lembar;26 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar;07 September 2010 sebanyak 12 lembar;10 Agustus 2010 sebanyak 7 lembar;0 Onn nn fF W WNa
391 — 253 — Berkekuatan Hukum Tetap
Misalnya dalam hukum merek terdaftar berlaku 10 tahunbaik untuk merek milik VWWNI maupun milik WNA tidak terkecuali;2.3. Bahwa apabila keteranganketerangan di atas tidak digunakan atautidak dijadikan pertimbangan dalam perkara ini oleh Judex Facti makajelas Putusan Judex Facti harus dibatalkan;3. Judex Facti Tidak Mempertimbangkan Keterangan Ahli Emawati S.H., M.H.
347 — 131
membayar simpanan pokok dan wajib harusdisahkan oleh rapat pengurus untuk menjadi anggota;Bahwa terhadap keanggotan koperasi ada 2 (dua) yaitu anggota dancalon anggota, di Anggaran Dasar KSP Adi Jaya Jakenan ada anggotaluar biasa yang mendapatkan pelayanan rutin tetapi belum memenuhisyarat keanggotaan, adalah diperbolehkan, ini termuat dalam pasal 50Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan MenengahRepublik Indonesia Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang anggotaluar biasa, dimana dinyatakan WNI dan WNA
160 — 62
Sidoarjo, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:Direktur Utama : Terdakwa LAM CHONG SANDirektur : VITA ALFIANANDirektur : STELLA GOEI SZE WANKomisaris : MUHLISSelanjutnya terdakwa LAM CHONG SAN menyampaikan surat penyesuaiantersebut dengan membawa dokumen aktaakta notaris, permohonanpenyesuaian, identitas KITAS karena WNA, dan kuasa pertambangan.Kemudian diproses penyesuaian ke UU pertambangan yang baru untukditerbitkan IUP Ekplorasi melalui kajian/telaahan staf yang saksi buat selakuKabag
FRIHESTI PUTRI GINA, SH
Terdakwa:
BUDHI HARIAWAN alias ZAKIE bin MUGIADI
46 — 64
yang barusatu bulan bebas bersyarat.Halaman 68 dari 141 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Btm Bahwa selanjutnya Tim kembali melakukan interogasi terhadapCAI HOK alias AHOK alias AHONG untuk mengkonfirmasi bahwadirinya telah memerintah saudara AAN SOFYAN alias AAN binSUDARMAJI, untuk mengirim shabu dan CAI HOK alias AHOK aliasAHONG mengakuinya, Selanjutnya CAI HOK alias AHOK alias AHONGmemberikan keterangan bahwa semua shabu tersebut didapakan dariseorang lakilaki bernama BAKI (DPO) yang merupakan WNA
156 — 83
Bahwa persyaratan yang diperlukan seseorang apabila akanmendirikan suatu perusahaan dihadapan Notaris yaitu jika WNI harusmemiliki KTP dan jika WNA harus memakai Visa, Surat Nikah dan KartuKeluarga.9. Bahwa Akta PT.
179 — 774
Nomor : 29/Pid.SusTP K/2014/PN.Tpg.0 On WD nm BP WO WNa ooYAY Dn Un FB WO NY KF CO18Bahwa pada saat penerimaan terdakwa dan barang bukti (tahap kedua)dilakukan oleh jaksa dari Kejaksaan Agung yaitu bapak Budi Santoso SH,MH kemudian saksi membuat berita acara penelitian barang bukti (BA18),dan ditandatangani oleh jaksa BUDI SANTOSO, SH.MH.Bahwa benar, saat tahap II tersebut, JPU Lukman tidak ada menyerahkanbarang bukti kepada saksi.Bahwa benar, Barang bukti yang diserahkan pada saat itu adalah sebagaiberikut
168 — 88
Indonesia bergerak di bidang meteran/kwh listrik untuk PLNyang merupakan barang import; Bahwa sekitar bulan Maret atau April 2013, Terdakwa , Terdakwa Il danTerdakwa Ill sebagai pemeriksa pajak KPP Pratama Jakarta Kebaroyan BaruTiga datang ke kantor PT EDMI Indonesia untuk memeriksa PPH 21 tahun2011 tentang Kepegawaian dengan membawa Surat Perintah Pemeriksaan,kemudian Para Terdakwa bertemu dengan saksi dan ANDRIYANTO, saat itupara Terdakwa mengira PT EDMI Indonesia mempekerjakan Warga NegaraAsing (WNA
77 — 43
dari Pemohon Konpensi/TergugatRekonpensi tersebut Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalamdupliknya pada intinya membantah dalildalil bantahan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi karena bantahan Tergugat Rekonpensi adalah penuhdengan kebohongan dan menegaskan dalildalil bantahannya, yaitu bahwaTergugat Rekonpensi mengikuti ke Indonesia adalah karena masalah ekonomiyang kurang dan bohong kalau setelah datang ke Indonesia membuka usahakecilkecilan di Indonesia karena Tergugat Rekonpensi adalah WNA
Allied World Managing Agency Limited
Tergugat:
1.PT. Bagja Kumbara Nusantara
2.PT. Samudera Ekspedisi Aman
462 — 718
Tergugat Il memiliki manajemen profesional dan fasihberkomunikasi dalam Bahasa Inggris yang diperlukan ketikaberhubungan dengan klien atau pihak ketiga yang merupakan WargaNegara Asing (WNA).f. Keprofesionalan tersebut juga tercermin dari adanyaperlindungan asuransi bagi penumpang yang disediakan oleh TergugatIl dengan nominal yang besar jika dibanding penyedia jasa pelayaranyang lain.
478 — 64
YE (WNA Cina). Kayu117segi delapan tersebut kami bentuk dengan menggunakan mesin keretabenso dan merupakan pesanan Mr. YE..> Bahwa hasil produksi perusahaan kami yakni CV. Manggalih mengolahkayu sonokeling menjadi bahan baku gitar, stick dan flooring dan ada jugayang kita olah dari balok/square menjadi papan. Tahun 2009 s/d 2014hasil pengolahan kami masih terbatas pasar lokal/dalam negeri. PadaOktober 2014 mulai melakukan eksport ke luar negeri.
YEE (WNA Cina). Kayu segi delapan tersebutkami bentuk dengan menggunakan mesin kereta benso, double planner,propil dan merupakan pesanan Mr. YEE.Bahwa hasil produksi perusahaan kami yakni CV. Manggalih mengolahkayu sonokeling menjadi bahan baku gitar, stick dan flooring dan ada jugayang kita olah dari balok/square menjadi papan. Tahun 2009 s/d 2014hasil pengolahan kami masih terbatas pasar lokal/dalam negeri. PadaOktober 2014 mulai melakukan eksport ke luar negeri.
354 — 1149
dua puluh lima persen) atau sebesar Rp 2.500.000.000,( dua milyar limaHalaman 32 dari 141 Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT DPS11ratus juta rupiah ) atas penjelasan yang Tergugat ( satu) berikan makaPenggugat, Tergugat Il (dua) dan Tergugat Ill ( tiga ) lalu pulang, namunbeberapa hari kemudian Penggugat, Tergugat II (dua) dan Tergugat III (tiga ) datang kembali dan memutuskan untuk membuat PT lokal namunTergugat ( satu) menyampaikan bahwa tidak bisa membuat PT lokalkarena berkewarganegaraan Asing ( WNA
SIGIT HENDRADI, SH
Terdakwa:
OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN bin ADE SUDARMA.
2508 — 12439
RICOHERMAWAN; SUGITO; RAIS KARNA dan WNA Canada an. AMERHalaman 368 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid. Sus/2018/PN Jkt.
RICOHERMAWAN; SUGITO; RAIS KARNA dan WNA Canada an.
WNA Canada an. AMER QUALIserta dari pihak aparat Polri mengalami luka berat, antara lain1. saksi korban DENNY MAHIEU, petugas Polisi yang berada disekitarledakan di Pos Polisi Lalu Lintas daerah Sarinah mengalamikekerasan berupa telinga saksi sudah pecah atau tidak bisaHalaman 376 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.
163 — 194
Bagi diri sendiri.Unsurke1 : Setiap Penyalahguna :Bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalahguna adalahsetiap orang atau warga Negara baik WNI maupun WNA yangtunduk pada PerundangUundangan yang berlaku di wilayahRepublik Indonesia yang di atur dalam Pasal 2,3,4,5,7 dan 8 KUHP,merupakan subjek hukum termasuk seorang prajurit di dalamnyayang memiliki, menyimpan, mMembawa atau menggunakan Narkotika20tanpa seizin Depkes atau pejabat lain yang berwenang.
263 — 82
Memeriksa berkas permohonan WNA yang mengajukan Exit Permited.c. Melakukan Tugas pendaratan dan protokoler.d. Memaraf pada berkas permohonan paspor 24 dan 48 halaman diperdim 11 sesuai kelengkapan persyaratan.e. Memaraf berkas permohonan Exit yang akan di tandatangani.f.
118 — 158
Bahwa persyaratan yang diperlukan untuk melakukan suatu perjanjian/pengalihan dan atau membuat akta pembelianpenjualan/ pengalihan hakperseroan dihadapan Notaris adalah KTP, bila WNA perlu KITAS, NPWP, danSurat Nikah kalau menjual saham.12. Bahwa PT. MSE didirikan pada tanggal 18 Juni 2007 bukan atas namaTerdakwa tetapi atas nama Sdr. Haryanto Abidin.13.
PT Profita Purilestari Indah
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Intervensi:
1.Suherman Mihardja, S.H.,M.H
2.NINGSIH RAHARDJA
3.JULIA MIHARDJA
4.YULIANA MIHARDJA
210 — 110
Tahun 1997 Tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa, prinsip dasar pengukuran bidangtanah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah harusmemenuhi kaidahkaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidangtanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat diketahui letak dan batasnya diatas peta serta dapat direkonstruksikan batasbatasnya di lapangan;Bahwa, sebagai perbandingan/komparasi ada perkara Warga Negara Asing(WNA
126 — 52
Bahwa yang dapat memohonkan Hak Milikadalah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (WN)),sedangkan yang dapat memohonkan Hak Pakai adalah Warga NegaraIndonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) yang berkedudukan diIndonesia dan perwakilannya di Indonesia.
Bahwa yang dapatmemohonkan Hak Pakai, selain WNI dan WNA, pemerintah pusatmaupun pemerintah daerah dapat juga memohonkan hak pakai.Bahwa Hak Pakai diberikan selama dipergunakan oleh pemegang hakHim 229 dari 305 him Putusan No. 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.BDGdan tidak dapat dipindahtangankan (jangka waktunya tidakditentukan).
DANU BAGUS PRATAMA, S.H
Terdakwa:
DECLAN CHRISTOPHER Anak dari JOHN FRANCIS O'FLAHERTY
155 — 74
lain ialah agar masyarakat tidakmembuat aturan hukumnya sendiri dan menjadikan masyarakat memilikitertib sosial (Social order).Menimbang, berdasarkan Pasal 2 KUHP yang menyebutkan"Ketentuan pidana dalam perundangundangan Indonesia diterapkan bagisetiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia, makapenerapan pasal 2 KUHP tersebut dapat dikatakan sebagai Asas teritorial.Berdasarkan asas tersebut hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang,baik WNI (warga negara Indonesia) maupun WNA
116 — 57
2016 ;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 06 Juni 2016 s/d tanggal 05 Juli2016 ;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 06 Juli 2016 s/d tanggal 04Halaman 1 dari 152 hal Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2016/PN.GtoAgustus 2016 ;Sejak tanggal 05 Agustus 2016 TERDAKWA TIDAK DITAHAN, karenakeluar demi hukum .Pengadlian Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah MeMbaca 5 nnn wna