Ditemukan 3917 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-07-2020 — Putus : 11-09-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PN SAMPIT Nomor 226/Pid.B/2020/PN Spt Tanggal 11 September 2020 — KIKI NOVA INDRIYANI Alias KIKI Binti SURYADI
126 — 45
126 — 45
Namun di dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvSBelanda (P.A.F.Lamintang, 1997:679) ada sedikit keterangan mengenaipembentukan Pasal ini, sebagai berikut: banwa berbagai perilaku harusmerupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatukejahatan yang berlanjutitu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidanayang sejenis. Hal yang kedua mengenai delikdelik yang sejenis. Mengenai halini Utrecht (Adami Chazawi, 2002:135) mengemukan bahwa delikdelik ituharus sejenis.
Putus : 18-10-2010 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 336/Pid.B/2010/PN. Dpk Tanggal 18 Oktober 2010 — Dr. MIEN HARTATI;
150 — 72
150 — 72
tersebut sama macamnya, serta waktuantara satu dan lainnya tidak terlalu lama.Menimbang bahwa pasal 64 ayat (1) KUHP adalah mengenai beberapaperbuatan berhubungan, sehingga dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan/berlanjutMenimbang bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan pasal 64KUHP, pembentuk Undangundang hanya mensyaratkan, bahwa berbagai perilaku ituharuslah merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatukejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan
Putus : 05-03-2013 — Upload : 02-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 40/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda Tanggal 5 Maret 2013 — Drs. H.RUSTAM MAGE BIN ALI MAGE
102 — 11
102 — 11
yang berlanjut, undangundang sendiri tidak memberikanpenjelasannya, yaitu tentang kriteria bagaimana yang harus dipergunakan oranguntuk menganggap bahwa perbuatan perilaku itu sebenarnya merupakan suatutindakan yang berlanjut, akan tetapi didalam memori penjelasan mengenaipembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentuk undangundang hanyamensyaratbahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satukeputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanyadapat terjadi dari sekumpulan
Putus : 05-03-2013 — Upload : 02-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 41/Pid.Tipikor /2012/PN.Smda Tanggal 5 Maret 2013 — NAZARSYAH,S.STP. BIN MUHAMMAD SEMAN
76 — 16
76 — 16
yang berlanjut, undangundang sendiri tidak memberikanpenjelasannya, yaitu tentang kriteria bagaimana yang harus dipergunakan oranguntuk menganggap bahwa perbuatan perilaku itu sebenarnya merupakan suatutindakan yang berlanjut, akan tetapi didalam memori penjelasan mengenaipembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentuk undangundang hanyamensyaratbahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satukeputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanyadapat terjadi dari sekumpulan
Register : 24-09-2019 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN Jkt.Utr Tanggal 14 Januari 2021 — Penggugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Tergugat:
PT. ASIA PALEM LESTARI
1149 — 952
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Tergugat:
PT. ASIA PALEM LESTARI
1149 — 952
gambar hasildrone dengan korelasinya serta meminta data, Ijin perusahaan;Bahwa dari 2.250 Ha areal PT Asia Palem Lestari itu, Saksi tidak tahuapakah sudah dikuasai Semuanya;Bahwa Saksi tidak mengetahui titik koordinat itu apakah yang di 1.000,1.250 atau 2.250;Bahwa lahan yang dikuasai masyarakat, Saksi tidak tahu;Bahwa sampel lahan gambut diambil dari lokasi yang terbakar namunSaksi tidak tahu di titik koordinat yang mana;Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi titik koordinat 1000 itu apakahdalam sekumpulan
Putus : 31-08-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 80/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby Tanggal 31 Agustus 2015 — Drs. Ec. HADI WITOMO., M.M.
KEJAKSAAN NEGERI MADIUN
87 — 41
87 — 41
Soesilo, op.cit,hlm. 8182) ; Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan pasal 64KUHP itu pembentuk undangundang hanya mensyaratkan, bahwa berbagai prilaku ituharuslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatanberlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis. (vide : Drs.P.A.F.
Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Agus Susanto Bin Ento Amir
63 — 15
63 — 15
;Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan Pasalmensyaratkan, bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu kerberlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai terungkap di persidangTerdakwa AGUS SUSANTO BIN ENTO AMIR selaku Kepala Desa Sindangsari Kectahun 2015 , bulan Juli tahun 2015 dan November tahun 2015 di Desa Sindangsamelakukan perbuatan Menyalahgunakan wewenang , sebagaimana
Register : 17-09-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby Tanggal 21 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
RADITYO,SH
Terdakwa:
HADI SURANTO
103 — 39
RADITYO,SH
Terdakwa:
HADI SURANTO
103 — 39
Unsur Beberapa perbuatan dipandang sebagai perbuatan berlanjutMenimbang, bahwa di dalam memorie penjelasan mengenai pembentukanPasal 64 KUHP, pembentuk undangundang hanya mensyaratkan bahwa berbagaiperilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, danbahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindakpidana yang sejenis;Menimbang, bahwa menurut pendapat Drs. P.A.F.
Putus : 18-12-2012 — Upload : 26-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2007 K/PID.SUS/2011 Tanggal 18 Desember 2012 — Drs. SUGENG RIYONO, MM.
77 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
., SigitSubekti, Aniek Susdiyatun, Jakoeboes Musa, SH.CN. telah diprosessesuai dengan tahapantahapan sesuai dengan Keppres No. 25 Tahun1993 dan Peraturan Menteri Agraria tanpa didukung dengan buktibukti kepemilikan tanah dan menyebabkan tanah yang telah dibayartidak dapat diurus HPL nya (Vide putusan Judex Facti hal. 46 dandalam pertimbangan hukum halaman 173), dan dari perbuatan yangdilakukan oleh sekumpulan orang (korporasi) tersebut terdapat uangyang tidak dapat dipertanggung jawabkan (karena
Register : 01-02-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg Tanggal 21 Juni 2016 — OKTOFIANUS J SELAN Alias OKTO
75 — 49
75 — 49
Nedherland Indie dalam arrest tanggal 5 Agustus 1925yang menyatakan Bahwa benar hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkanajaran kesalahan individual ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korporasi berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sekumpulan
Sedangkan mengenaikorporasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sekumpulan orang dan ataukekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukanbadan hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dari pasal yangdidakwakan
Register : 08-05-2017 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg Tanggal 28 Agustus 2017 — Evi Setiawati, dkk; Melawan; PT.DMC Teknologi Indonesia;
151 — 52
151 — 52
Informasi Elektronik adalah satu atau. sekumpulan dataelektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks,telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses,simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti ataudapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.2.
Upload : 06-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Samad Bin Tarya (Alm)
47 — 13
47 — 13
Soesilo.hlm. 8182).Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenaipembentukan Pasal 64 KUHP itu) pembentuk undangundang hanyamensyaratkan, bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaansatu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut ituhanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai terungkap dipersidangan terbukti bahwa perbuatan tersebut diakukan oleh Terdakwa sejakawal tahun anggaran 2016 ketika pertama
Register : 11-12-2012 — Putus : 08-03-2013 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst Tanggal 8 Maret 2013 — Pidana Korupsi
- HERLAND bin OMPO
190 — 88
190 — 88
mengetahui jumlah mikroorganisme jadi tahu berapa TPH yang bisaditurunkan terkait jumlah dan penambahan nutrisi yang dibutuhkan;Bahwa Nutrisi hanya sebagai bahan pengaktif / lebih meningkatkan aktifitasdari mikroorganisme karena yang dimakan oleh mikroorganisme adalah bukannutrisinya tetapi limbahnya, teori yang ada adalah rasio antara TPH denganNutrisi adalah TPH dibanding N dan P = 100 :5:1 agar mikroorganisme bisaberkembang cukup banyak untuk menurunkan TPH tersebut;Bahwa mikroorganisme adalah sekumpulan
Putus : 07-04-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 194 / Pdt / G / 2014 / PN.Smg Tanggal 7 April 2015 — PARNO ; JOKO MASNGUT ; SUYUD AMINOTO ; YATMIN ; YATMI ; JUMINEM ; BEJO ; SARTO ; YANTI ; KUSPRIYANTO ; SUGIRI ; PARMI ; PARTO WIYONO ; RUKIMIN ; PARLINA YULAIKA ; SLAMET RAHARJO ; MUKIRAH ; SATIYEM ; RAHYONO ; SARIYEM ; TUGIYO ; KARTI (PARA PENGGUGAT)
MELAWAN
1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR JAWA TENGAH (TERGUGAT 1) ; NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (TERGUGAT 2) ; WORLD BANK (TERGUGAT 3)
131 — 60
131 — 60
./211236sebuah Organisasi Internasional tersebut harus diatur dalam AnggaranDasarnya dan diakui oleh Negaranegara yang menjadi Anggota dariOrganisasi Internasional dimaksud ;Syarat ke tiga atau terakhir : Organisasi Internasional memiliki sekretariatatau sekumpulan staff, dikenal dengan istilan body of staff agar dapatmenjalankan fungsinya ;Bahwa berdasarkan pemahaman tersebut di atas, yang bisa dikategorikansebagai Organisasi Internasional diantaranya adalah Perserikatan Bangsabangsa (The United
Register : 06-08-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 163/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 9 Januari 2020 — Penggugat:
1.YAYASAN DAARUSSA'ADAH CIGANJUR Diwakili oleh H. ABDUL CHOLID, BA.
2.YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM EL-SYIFA JAKARTA. Diwakili oleh AHMAD YASIR FAUZI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Intervensi:
1.Sabenih Bin Saleh
2.Komang Hadi Wiharja, ST.
220 — 476
1.YAYASAN DAARUSSA'ADAH CIGANJUR Diwakili oleh H. ABDUL CHOLID, BA.
2.YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM EL-SYIFA JAKARTA. Diwakili oleh AHMAD YASIR FAUZI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Intervensi:
1.Sabenih Bin Saleh
2.Komang Hadi Wiharja, ST.
220 — 476
Setu;Bahwa Saksi pernah mendengar nama Nur Usman dan sepengetahuanSaksi Nur Usman mempunyai tanah yang luas, karena memangpekerjaan membeli tanah di sekitar situ sejak tahun 1970 an, sekarangNur Usman tinggal di Gandul;Bahwa sepengetahuan Saksi di Kelurahan Ciganjur tidak ada tanahgarapan;Bahwa Saksi kenal dengan yang namanya Muhammad dan anaknyayang bernama Madalih, tetapi Saksi tidak pernah melihat kalauMuhammad atau Madalih menggarap tanah di sekitar situ;Bahwa setahu Saksi di sekitar situ ada sekumpulan
Register : 02-11-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 16/PID.SUS/2012/PN.MTR Tanggal 25 Februari 2013 — LALU HARDIARTHA, SH
84 — 37
84 — 37
;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang majelis hakm mengacukepada makna otentik yang diberkan oleh pembentuk Undangundangsebagamana tercantum di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan T indak PidanaKorupsi, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperorangan atautermasuk korporasi.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan maknakorporasi adalah sekumpulan
Register : 13-10-2014 — Putus : 09-01-2015 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr Tanggal 9 Januari 2015 — - HARBINTORO
81 — 57
81 — 57
;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang Majelis Hakim mengacukepada makna otentik yang diberikan oleh pembentuk Undangundangsebagaimana tercantum di dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperorangan atautermasuk korporasi.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikanmakna korporasi adalah sekumpulan
Register : 26-10-2016 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 942 / Pid. B / 2016 / PN Dps Tanggal 13 Maret 2017 — DAVID JAMES TAYLOR
155 — 63
155 — 63
Terdakwa untuk mencari tasnya tersebut lalu saksi pergikesana untuk mencari tas dan sambil menangis kemudian saksi mencobauntuk menenangkan diri dan saksi berlari kearah jalan dan keluar dari areapantai, setelah saksi pergi ke luar pantai dan berdiam diri di dekat gerbangsebelah kiri lalu saksi tidak ada melihat Terdakwa diluar pantai tersebuttetapi Terdakwa yang kemudian datang menghampiri saksi dan memeluksaksi, saat itu saksi tidak ingat jelas semuanya setahu saksi waktu itu disebelah kanan ada sekumpulan
Register : 06-02-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps Tanggal 8 Mei 2019 — Penuntut Umum:
I Gede Wiraguna Wiradarma, SH.
Terdakwa:
I GEDE ASTAWA
115 — 73
I Gede Wiraguna Wiradarma, SH.
Terdakwa:
I GEDE ASTAWA
115 — 73
berlanjut, undangundangsendiri tidak memberikan penjelasannya, yaitu tentang kriteria yang bagaimanayang harus dipergunakan orang untuk menganggap bahwa beberapa perilaku itusebenarnya merupakan suatu tindakan yang berlanjut.Menimbang, bahwa di dalam memori penjelasan mengenaipembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentuk undangundang hanyamensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaansatu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut ituhanya dapat terjadi dari sekumpulan
Register : 21-01-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plg. Tanggal 9 Februari 2017 — Zulfikar Muharrami
728 — 343
728 — 343
., hlm. 8182).Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan mengenaipembentukan pasal 64 Ayat (1) KUHP itu pembentuk undangundanghanya mensyaratkan, bahwa berbagai prilaku itu haruslan merupakanpelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatukejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidanayang sejenis. (vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., DasarDasar HukumPidana Indonesia, Penerbit PT.