dirasakan keduanya atau salah satunya, dalamkeadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapatHalaman 27 dari 30 Ptsn.No.1091/Padt.G/2017/PA.Krwmenyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan,daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal manasejalan dengan maksud kaidah fighiyyah:syd ida pio ide ub alladlArtinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkanKemaslahatan.Menimbang, bahwa Penggugat ternyata Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.2/073/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.Halaman 18 dari 93 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR21.22.814.2/281/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/073/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.2/281/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama MuslimFatahillah;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/073/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.2/281/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama MuslimFatahillah;Halaman 22 dari 93 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR4.

Bahwa setelah beberapa hari kemudian, Tergugat bersama Anakkandungnya EDO kembali mendatangi Penggugat untuk menjemputuang muka atau panjar biaya pengurusan seleksi Pegawai Negeri Sipilyang dijanjikan oleh Tergugat dan Penggugat menyerahkan uangsebesar Rp. 25.000.000, kepada Tergugat dan anaknya di rumahPenggugat pada sekitar bulan April 2017, kemudian Tergugatmembuatkan kuitansi tanda terima uang panjar tersebut untukPenggugat dan setelah lebih kurang satu minggu kemudian TergugatHalaman 2 dari

Satu Milyard rupiah ), hal ini merupakan kerugianakibat perbuatan tergugat yang telah menimbulkan Perasaan malubagi Penggugat karena kendaraan yang di ambil paksa oleh Tergugatdilakukan di depan umum, menimbulkan Stress dan Tertetakan, IsteriPenggugat mengalami Shock pada saat kejadian penarikan tersebut,banyak kerugian waktu yang terbuang percuma akibat Tergugat harusberurusan dengan Perusahaan Tergugat, di perlakukan dengan tidaksopan oleh Tergugat, harga diri Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Pemohon dalam repliknya pada pokoknya menolakatas eksepsi yang diajukan oleh Termohon;Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya pada pokoknya tetapsebagaimana dalam eksepsinya;Menimbang, bahwa alasan eksepsi pada angka 1 menurut Majelis Hakim15merupakan bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon yang berarti sudahmasuk dalam pokok perkara oleh karenanya harus ditolak;Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Rebublik Indonesia Nomor 10Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Dalam gugatan dan jawabanTergugat dan Penggugat serta para saksi Penggugat dan para saksi Tergugattelah menyatakan bahwa Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dantinggal di Xxxxxxx Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Pati, sehinggaPenggugat tergolong isteri yang tidak nusyuz, karena itu Penggugat tetap berhakuntuk memperoleh nafkah iddah karena itu Majelis Hakim mewajibkan kepadaTergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berpenghasilan bersih setiap bulannya

Putri Mayanda Sari lahir pada tanggal 22 Agustus 1992, danMenimbang bahwa dipersidangan seorang ahli yang berasal Petugas Pencatatan Sipilyang telah menjelaskan yang pada pokoknya memang pada tanggal 13 Oktober 2010telah dikeluarkan Akta Kelahiran an.

Sebagai contoh seorang pegawai negeri sipilyang melakukan kejahatan pidana, diputus dengan putusan Hakim pidana dan mendapatkan vonispidana, kemudian berdasarkan putusan tersebut pegawai negeri sipil tersebut diproses secaraadministrasi berupa pemecatan;e bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang dilakukan oleh Tergugat adalahrasional dan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu, Pasal 13 ayat (1) jo Pasal 13 ayat(5) Undangundang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Kepala, Lektor yang ditugaskan secara penuh padaperguruan tinggi ; 3 Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden ; Menimbang, bahwa jabatan yang dijabat oleh Penggugat sebagai PenyuluhPertanian, perpanjangan batas usia pensiunnya diatur dalam Ketentuan Pasal 1 PeraturanPresiden RI No. 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PegawaiNegeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, PenyuluhPerikanan, dan Penyuluh Kehutanan, yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang

No. ista20e0)r TUN.JKT.oy , ay& S&S~~ Yy > Yyy SS> >ceywyyy~~= tanggal 29 Juli 2020 yang ~memutuskan memperkuat hukuman disiplinyy o> 4S=wyyA=>Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pebawai Negeri Sipilyang dijatuhkan kepada ARIFIN, S.Ag (Penggugat), karefia Penggugat terbuktimelakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk Kerja tanpa alasan yang7 Sa h sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bularDesember 2019 selama 118a hari kerja atau lebih dari 46 hari kerja dan tidak melaksanakan

tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan termasuk dalam prosedur pemberhentianHalaman 52 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNAkarena melakukan tindak pidana/penyelewenagan yang diatur dalam Pasal 266ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 danPasal 18 huruf a Peraturan BKN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 yangmengatur sebagai berikut :Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipilyang

Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Presiden bagi Pegawai Negeri Sipilyang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi utama, Jabatan Pimpinan Tinggimadya, dan Jabatan Fungsional ahli utama ; atauPejabat yang Berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bagiPegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pratama,Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional ahliutama.Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan yang terkait denganprosedur penerbitan Objek Sengketa adalah sebagai

Peraturan Pemerintah Nomor: 45Tahun 1990 tentang perubahaan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10Tahun 1983 berlaku dan mengikat bagi Penggugat dan dalampasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 jo.pasal 1 PeraturanPemerintah . . .hal. 28.Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 menentukan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin perceraian dariPejabat yang diajukan secara tertulis dan harus mencantumkan alasanlengkap yang mendasari perceraian itu, sehingga berdasarkan

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untukhadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secarain person ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohondan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidakberhasil;Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izinperceraian dari atasan Pemohon berupa Surat Keputusan Bupati Nomor129/BKPSDM/2020 tentang Pemberian izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatifmengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untukmelaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan AktaPerceraian Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa kendatipun petitum aquo tidak ada dicantumkandidalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatuinsttumen pembelajaran hukum

diselesaikan melalui upaya bandingadministratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan di dalam PenjelasanPasal 35 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil golongan tertentuyang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaansendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dapatmengajukan Upaya Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, danperaturan perundangundangan yang mengatur perihal Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang

Oleh karena itu pelaksanaankedua Pemerintah Pemerintah tersebut, termasuk pembagian gaji Pegawai Negeri Sipilyang bercerai, menjadi wewenang Pejabat yang ditentukan oleh Peraturan tersebut ,sehingga apabila terjadi sengketa mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintahtersebut menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenangPengadilan Agama, sehingga dalam perkara a quo Majelis Hakim menetapkan kepadaTergugat untuk memberikan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluardari biaya

MmjBahwa dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor : 45 tahun 1990 tersebut,sangat jelas bahwa menyangkut masalah perizinan bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan melangsungkan perceraian adalah besifat wajib dipenuhi terlebihdahulu sebagai persyaratan mengajukan Permohonan cerail;Bahwa ternyata Pemohon dalam surat Permohonannya tidak dilampiri surat Izinuntuk melangsungkan perceraiannya dengan isterinya (Termohon), hal manamembuktikan kalau persyaratan formal mengajukan Permohonan perceraianyang diajukan

Penggugat Rekonvensi mengajukan dalildalil padapokoknya sebagai berikut:Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak tegas seluruh dalil gugatanpermohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali terhadapdalil yang diakui kKebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Konvensi di atasdianggap dipergunakan kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dengan dalildalil gugatan rekonvensi ini;Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Tergugat Rekonvensiadalah sebesar Rp.3.067.800,(tiga juta enam puluh tujuh ribu rupiah), namun karena adapotongan yang dibayar dari gaji Tergugat Rekonvensi tersebut (P.9 berikut lampirannyadan P.10) sehingga sisa gaji Tergugat Rekonvensi sisa Rp.897.000, (delapan ratus tiga28puluh tujuh ribu rupiah) namun potonganpotongan ada jangka waktunya lagi pulaTergugat Rekonvensi ada penghasilan lain sebagaimana telah dipertimbangkansebelumnya, namun Penggugat Rekonvensi juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

pemindahan jabatan lama kejabatan baru;;120 1 (satu) rangkap foto copypetikan Keputusan Walikota PagarAlam beserta lampiran nomor821.2/65/KPTS/BKD/2010 tentangPemberhentian dan pengangkatanhalaman 17 dari 168 Putusan Nomor: 16/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg18pejabat di lingkungan PemerintahKota Pagar Alam tanggal 07 Juli2010;121 1 (satu) rangkap foto copyBerita Acara Sumpah beserta daftardan tanda tangan yang bersumpahpada tanggal 08 Juni 2010 yangditandatangani oleh Walikota PagarAlam untuk Pegawai Negeri Sipilyang

bulan, dan tanggal lahir Calon Pegawai Negeri Sipil/PegawaiNegeri Sipil yang bersangkutan, dengan ketentuan untuk bulan dantanggal lahir masingmasing dua digit;b 6 (enam) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkantahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan untuk bulanpengangkatan pertama dua digit;c 1 (satu) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkanjenis kelamin Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipilyang

I Nyoman Arsa,SH,M.Si (direktur pengadaan PNS) tercantum195309151974011001 yang seharusnya 195812311984031001;2 Kode bulan pada nomor surat tertulis 59/Dir.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28Juni 2010 (IX) seharusnya VI.Terdakwa telah mengetahui adanya Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 28 Maret 2007 yang efektif berlaku palinglambat satu tahun sejak ditetapkan, tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipilyang mengatur tentang perubahan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipilsebanyak

adalah Nomor yang diberikan kepada Pegawai NegeriSipil sebagai identitas yang memuat tahun, bulan, dan tanggal lahir tahun danbulan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Jenis KelaminPegawai Negeri Sipil dan nomor urut.Sedangkan pada pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa :NIP terdiri atas 18 (delapan belas) digit dengan urutan sebagai berikut :a 8 (delapan) digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun,bulan, dan tanggal lahir Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipilyang

adalah Nomor yang diberikan kepadaPegawai Negeri Sipil sebagai identitas yang memuat tahun, bulan, dantanggal lahir tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil, Jenis Kelamin Pegawai Negeri Sipil dan nomor urut.Sedangkan pada pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa :NIP terdiri atas 18 (delapan belas) digit dengan urutan sebagai berikut :a 8 (delapan) digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun,bulan, dan tanggal lahir Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipilyang