OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/025/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/122/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaSarinah.Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang

NegeriSipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;wan nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nn nnn nn ne nnn nnn neces Bahwa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang

OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/014/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/88/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMustakim.Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang

Eksekutif LP2DPN yaitu LSM yangmenginvestigasi terhadap masalan pencabutan SK Calon PegawaiNegeri Sipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa: Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/118/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/414/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SitiMaani..

menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/064/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/247/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaSunarsih.3.

Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkanPutusan No. 127/G/2017/PTUNMTR Hal. 69 dari 88 halamankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Pasal 82 ayat (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danHalaman 24 dari 40 halaman putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.Rgtterakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi HukumIslam dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan ketentuan Administrasi Pegawai

Tergugat dinilai telah melakukan manipulasi hukumdalam melakukan pemberhentian Penggugat, maka SuratKeputusan Tergugat Nomor : 2795/A4.2/KP/2011, tanggal 14Pebruari 2011, telah tidak sesuai dengan PeraturanPerundang Undangan yang berlaku dan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik :Bahwa Tergugat tidak memahami Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun 1979 secara utuh, komprehensip karena jikadiamati di dalam penjelasan Pasal 9 Peraturan PemerintahNomor : 32 Tahun 1979 menjelaskan Pegawai Negeri Sipilyang

Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeriatau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalamsuatu. korporasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkapdimuka persidangan terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipilyang menjabat selaku Kepala Dinas Pertanian PropinsiSulawesi Tenggara, pada tahun 2008 terdakwa telahmenandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor027/1121.a/2008 tanggal 26 Agustus 2008 mengenai pekerjaanPengadaan Sapi Bali 20 ekor sapi jantan dan 100 ekor sapibetina

Bukan merupakan sengketa Hukum Kepegawaian sebagaimanadiatur dalam UU No.43/1999 karena Tergugat maupunPenggugat tidak termasuk dalam golongan Pegawai Negeri Sipilyang tunduk pada UU No.43/1999;b. Sengketa antara Tergugat dan Penggugat merupakanperselisinan hubungan industrial;c. Perselisihan hubungan industrial antara Tergugat selaku SMEmployee Services PT.

bukti P10) tersebut memang tidak ada makaseharusnya SHM No.31/Mapanget harus dikesampingkan dalam perkaraaquo;Bahwa Pembanding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tingkatpertama yang tidak memberi pertimbangan hukum yang benar tentang buktiT T,LULM M10 yaitu salinan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No.47/Pdt.G/2019/PN.Arm yang menyatakan kesaksian saksi DJEFRI NICCOGERUNGAN Pengailan Negeri Airmadidi Nomor:Bahwa begitu juga sesuaidengan keterangan saksi DJEFRI NICCO GERUNGAN Pegawai Neteri sipilyang

Bahwa dalil Penggugat rekonpensi pada nagka 7 yang menuntut Tergugatrekonpensi untuk setiap melaksanakan kewajiban membayar biaya anak setiapbulannya Rp. 1.500.000, (satujuta lima ratus ribu rupiah) adalah cara memaksaTergugat rekonpensi untuk melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipilyang dalam kontek ini tunduk dan patuh pada PP No. 10 tahun 1983 Tentang IjinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka dari itu dalilPenggugat rekonpensi' tersebut juga harus dikesampingkan

Menyatakan Barang bukti berupa :1 1(satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus pembayaran gajifiktif pada Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan Tahun 2010.571(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Ternate Nomor :823.2/SK/2840/2010 Tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipilyang telah dilegalisir.1(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Nomor : 821.2/SK/4587/2007 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah dilegalisir.1(satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Wali

OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/053/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/177/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaAmiruddinBahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang

Eksekutif LP2DPN yaitu LSM yangmenginvestigasi terhadap masalah pencabutan SK Calon Pegawai NegeriSipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang

PTUNMTR20.21.Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.3/028/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.3/125/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/028/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/125/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMuhammad Guntur, SE;3.

OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/061/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/244/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMuhammad Sarifuddin.Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun

Eksekutif LP2DPN yaitu LSM yangmenginvestigasi terhadap masalah pencabutan SK Calon PegawalNegeri Sipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Hasan Basri S, S.H, M.Si. sebagaimana bunyi Diktumkedua keputusan a quo yakni :Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang namanya tersebut di bawah ini:Nama : Rd. Hasan Basri S, S.H, M.Si.NIP : 19630614 198403 1 001Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 14 Juni 1963Halaman 5 dari 104 HalamanPutusan Perkara Nomor : 18/G/2019/PTUN.JBI.Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/IV/aJabatan : Fungsional UmumUnit Kerja : Biro Umum Setda Provinsi Jambic.

pemberhentian karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan (objek sengketa) dikeluarkan telahmengabaikan azas ketidak berpihakan.Hal mana : azas ketidak berpihakan adalah azas yang mewajibkanBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/ataumelakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkankepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.Hal ini : dapat penggugat buktikan bahwa ada Pegawai Negeri Sipilyang

Putusan No. 48/G/2017/PTUNMTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.2/098/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/337/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaWawan Soesana Putradi;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran KewenanganPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta PelanggaranPelaksanaan Verifikasi

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/098/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/337/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama WawanSoesana Putradi;3.

Putusan No. 50/G/2017/PTUNMTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.2/008/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/070/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaNuraeni;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran KewenanganPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta PelanggaranPelaksanaan Verifikasi dan Pemantau

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/008/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/070/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaNuraeni;3.

Bahwa dalam hal dikeluarkannya objek a quo Tergugat berpedomanUndangundang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87ayat 2 dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatui Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangPutusan Nomor: 24/G/2019/PTUN.PDGHalaman 38 dari

(fotokopi sesuai salinan resmi);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPutusan Nomor: 24/G/2019/PTUN.PDGHalaman 51 dari 88 Halaman10.11.12.13.Bukti T3Bukti T4Bukti T5Bukti T6Bukti T7Bukti T8Bukti T9Bukti T10Bukti T11Bukti T12Bukti T13Pengadilan Yang

tuntutan dalam sengketa perkawinanyang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diaturdalam Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa foto copy KartuPegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dan foto copy Slip Gaji bulan Oktober2017, atas nama Pemohon terbukti Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun2000 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 13Tahun 2002 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalamJabatan Struktural : Pegawai Negeri Sipilyang menduduki jabatan Struktural tidak dapatmenduduki Jabatan rangkap baik dengan jabatanstruktural maupun dengan jabatan fungsional ;Bahwa Pelaksana Harian (Plh) Sekda yang ditunjukTergugat Sdr.