Ditemukan 5810 data
65 — 14
Dalam bahasa KUHP setiap orangdirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan pengertian Korporasi menurutUndangUndang No. 31/1999 tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaanyang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasandan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa),Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlainyang tidak berbadan hukum;Menimbang
256 — 112
Adapunyang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi,sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), ComanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidakberbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangHalaman 58Nomor 31 Tahun 1999 tentang
PT BINA MUTU SEJAHTERA
Tergugat:
1.FX BAMBANG TRI MARGONO
2.PT TOKYU LAND INDONESIA
3.PT TOKYU PROPERTY MANAGEMENT INDONESIA
808 — 457
BINA MUTU SEJAHTERA, Perseroan Terbatas yang berdomisili di JakartaSelatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, JEFRI PAMANDA A.SIMBOLON, SH, Advokat pada Firma Hukum JEFRI PAMANDA &PARTNERS, yang ,beralamat di JIn. Letjend Suprapto, Ruko Mega GrosirCempaka Mas, Blok J nomor 16, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2019, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT.MELAWAN :1. FX BAMBANG TRI MARGONO, berdomisili di JIn.
216 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dankawankawan/para Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANAHARYANTO & HERMANTO (AKHH), beralamat di Chase Plaza Lt.18 Jalan Jenderal Sudirman Kav 21 Jakarta dan Block 2 First CityComplex 1st Floor # 8 21 Batam Center berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19Desember 2011 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi VII/PemohonKeberatan VIl/Terlapor ;Il. Il. PT.
150 — 63
DAVIDSON SEMBIRING, S.H.Keempatnya Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANAHARYANTO & HERMANTO (AKHH), yang beralamat diChase Plaza It.18 Jalan Jend. Sudirman Kav.21 Jakarta12920 dan JI. Raden Patah Komp.
61 — 67
., S.Sos para Advokat yang tergabung dalam Firma HukumHartono, Prayudhia & Martosriwardoyo Advocates and Counselors at Law beralamatdi jalan Bangka VIl D No. 20 E berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14Oktober 2016 yang telah di didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan register No. 193/penk/2016/PHI.Mdn tanggal 15 Oktober2016 ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihakyang berperkara, namun tidak berhasil dan oleh karena itu pemeriksaan
73 — 14
Adapun yang berbentuk badan hukum an tara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukumantara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV) , Usaha Dagang(UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
RONALD FERDINAND WOROTIKAN
Terdakwa:
1.ROBERT NAINGGOLAN
2.LAYARI SINUKABAN
3.JAPORMAN SARAGIH
290 — 51
., Para Advokat pada Firma Hukum Kamal Pane, SH.,MH., & Associates beralamat di Grand Pavilion No.7, Jl. Melati Raya, KelurahanSempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Kode pos 20132Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7Desember 2020;Terdakwa Il Layari Sinukaban didampingi oleh Penasihat Hukumnyamasingmasing bernama Akhmad Zaini, SH., Harmuzan, SH., MH., Isnin AwanWichaya, SH., Para Advokat pada Firma Hukum K.
,Para Advokat pada Firma Hukum Simeon Petrus, SH., dan Partners Law Firmberalamat di JI.
60 — 10
Orang146perorangan berarti adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskandengan kata Barang Siapa sedangkan Korporasi dapat berbentuk Badan Hukum atautidak, Adapun yang berdaban hukum misalkan Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalkan Firma, CV,Usaha Dagang atau perkumpulan lainnya bahkan juga dapat menjangkau PartaiPolitik, Organisasi Masa dan sebagainya (Vide : Darwis Prints, SH, PemberantasanTindak Pidana Korupsi, Penerbit PT.
121 — 32
., Semuanya ParaAdvokat dan Konsultan Hukum dari Firma Hukum PUGUH WIRAWAN & REKAN,semua Warga Negara Indonesia yang berkantor di Gedung Bank INA, Lantai 5, Jala RayaPasar Minggu Nomor 2 BC, Jakarta Selatan 12780, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 21 Maret 2011, kemuka persidangan;Untuk Tergugat III datang kuasanya CAHYA HIDAYAT, SH,.
160 — 89
SAPTO NUGROHO WUSONO, S.H.Kesemuanya Advokat/ Pengacara Penasehat/ Konsultan Hukum beralamat diKantor Advokat dan Firma Hukum B & Partners di Jl.
322 — 242
sebatas atas saham yangdimiliki, dia tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian sebuahperseroan hal tersebut dituangkan didalam Pasal 3 UU No. 40 tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas, prinsif dasar tersebut mengandung maknabahwa seorang pemegang saham ketika dia memiliki sebuah perusahaanmaka ada pemisahan yang jelas antara tanggung jawab pribadi dantanggung jawab sebagai pemegang saham itulah prinsif yang membedakanantara Perseroan Terbatas dengan badanbadan usaha yang lain sepertiCV atau Firma
204 — 110
Badan adalahsekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yangmelakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputiperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usahamilik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentukapa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
barang, mengimpor barang, mengeksporbarang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidakberwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, ataumemanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean (Pasal 1 angka 14 UU PPN).Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satukesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukanusaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroanlainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalambentuk apapun, firma
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.HARYADI EKA NUGRAHA, SH
3.I MADE EDDY SETIAWAN, SH
4.YUDHI HARIOGA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ADRIANSYAH Alias DEDE Bin MUHAMMAD SUHARTA
69 — 37
AER RAMPA Nomor 01 Tanggal 2/9/2019;
- 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Pulau Taliabu Nomor: 32.1/KPTS.03/PT/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau
223 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidaktermasuk keuangan negara dalam UndangUndang No. 3 1971tersebut adalah keuangan dari badan/badan hukum yang seluruhmodalnya diperoleh dari swasta misalnya PT, Firma, CV dan lainlain ;Hal. 80 dari 116 hal. Put. No. 14 PK/Pid/20052.
PT. Abadi Adimulia
Tergugat:
1.PT. Unilever Indonesia, Tbk
2.Unilever Asia Private Limited
409 — 107
Putusan Nomor : 269/Pdt.G/2018/PN.Tnghukum dan menyalahgunakan proses hukum dengan rincianbiaya sebagai berikut:(i) Biayabiaya untuk menangani perkara, termasuk untukmenghadiri persidangan dan proses mediasi dalamgugatan Tergugat Rekonpensi di Pengadilan NegeriTangerang, dengan jumlah total sebesar: Rp2.700.000.000, (dua miliar tujuh ratus juta Rupiah)(il) Biayabiaya untuk berkonsultasi dengan firma hukumSingapura karena perkara ini melibatkan subyek hukumdan perjanjian (MPA) yang dibuat berdasarkan
1.JULERMANTO SIREGAR
2.PARDOYO
3.SUPARDI SUHAM
4.ABDULLAH
5.MUJIANTOYO
6.H. TIGOR NASUTION
7.AMAN MAKMUR
8.ZULFIAN SIREGAR
9.MARZUKI
10.MUJIATIN
11.MUJIANTIAH
12.FAISAL
13.RUDIARTO
14.RIFAL
15.EKO BAYU SAPUTRA
16.MUHAMMAD DARMAWAN
17.ANDI PRAYETNO
18.SUPRAPTO
19.ASTRA
20.SUJAYAN
21.MISWANTO
22.WAHYUDI
23.KUMPUL RITONGA
24.HASAN
25.IRWANSYAH SIMBOLON
26.AMAT NAWAWI
27.KHOLIJAH NASUTION
28.FATMA NASUTION
29.SUGENG
30.AMRULLAH
31.RAMLI
32.ZAINUDDIN NASUTION
33.JUNAIDI
34.SUTRIANTONO. SE
35.RUBIAM
36.CHAIRUL AMRI NASUTION
37.IWAN
38.WARDI
39.SAFARUDIN
40.SUHANDI
41.SAIFUL BAHRI,
42.DARIAH
43.DARTI
44.SUMIRAN, SE
45.PONIJAH
46.SOFIANTO
47.ERWIN
48.SAMSIAH NASUTION
49.BENITO EDY SAHPUTRA
50.NALIM
51.SJARIFUDIN ZAHARY
52.MUJIONO
53.MUJIEM
54.MARSUDI
5
Termohon:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
Turut Tergugat:
Kantor Jasa Penilai Publik
162 — 61
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik Pasal 1.11 Rekan adalah PenilaiHalaman 38 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pat.G/2019/PN SimPublik dan/atau seseorang yang bertindak sebagai sekutu pada KJPPberbentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma.7.
110 — 33
Orang perorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHPdirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan koorporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.Adapun yang berbadan hukum misalnya perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau Maskapai AndelIndonesia (IMA), sedangkan Koorporasi yang tidak berbadan hukum misalnya firma, CommanditaireVennootshap (CV), Usaha Dagang atau perkumpulan lainnya ( Darwin Prints : Pemberantasan TindakPidana Korupsi Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
93 — 29
Advokatdan Konsultan Hukum pada Firma Hukum R & A yang berkedudukan hukum diJalan lorong Sukajadi No. 51 Penurunan Kota Bengkulu, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 01 Nopember 2015, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 03 Nopember 2015dibawah register Nomor : 338 /SK/XI/2015/PN.BGL ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tersebut ; Setelah membaca ; 222 n neem nnn nn nn en nn nnee1.
CV. MITRA BERSAMA
Tergugat:
GUBERNUR SULAWESI TENGAH
358 — 230
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara menyebutkan bahwa:Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputipersyaratan:a. administratif;b. teknis;c. lingkungan; dand. finansial.Selanjutnya Persyaratan administratif Untuk IUP Eksplorasi dan IUPOperasi Produksi mineral logam dan batubara baik untuk badanusaha maupun untuk perusahaan firma