ARUNI SENGGIGIH ABADI;KEPALA UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU;

Mekar Aji Rahayu
Tergugat:
Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Dalam Pengadaan Barang/Jasa pd Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun Anggran 2020

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 8 menyebutkanbahwa :Pelaku Pengadaan Barang / Jasa terdiri atas :PA ;KPA ;PPK ;Pejabat Pengadaan ;a.b.Cc.d.e. Pokja Pemilinan ;f. Agen Pengadaang. PPHP;h. Penyelenggara Swakelola ;i. Penyedia..

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 13 ayat (1)menyebutkan bahwa :Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas :a.melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihanPenyedia;melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihnan Penyediauntuk katalog elektronik ; danmenetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metodepemilinan:1.

BARANG/JASASEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020, dengantegas menolak setiap pernyataan, klaim, argument, dalildalil maupun petitumsurat gugatan Penggugat karena tidak ada dasar hukumnya kecuali terhadapketerangan atau dalildalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat/KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASAPADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIATDAERAH KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2020;Bahwa terhadap dalildalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban dalamPokok

Atas dasar hal itu, Keputusan dan/atau TindakanPelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk kegiatan administrasipemerintahan sebagaimana dimaksud UndangUndang Republik IndonesiaNomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman PelaksanaanHalaman 62 dari 68 halaman Putusan

Barang/JasaPemerintah, telah diurutkan Pelaku Pengadaan Barang/JasaPemerintah, dan dapat diketahui mengenai kedudukan KPA/PAsecara hirarkhis berada di atas Pokja Pemilihan pada Unit KerjaPengadaan Barang dan Jasan (UKPBJ);2. bahwa KPA/PA berwenang untuk merubah penetapanhasilpemilinan Penyedia, hal ini dapat dilihat dari Lampiran angka IV,angka 4.2.14, Peraturan Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

GADA RAHMATULLAH VS PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN SAMPANG,

Bahwa Penggugat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan' Barang/JasaPemerintah Pasal 117 ayat (1) yang berbunyi:Dalam hal penyedia barang/jasa atau masyarakat menemukan indikasipenyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapatmengajukan pengaduan dalam proses pemilinan penyedia barang/jasa;3.

Bahwa Penggugat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah Pasal 123 yang berbunyi: Dalam hal terjadikecurangan dalam pengumuman pengadaan, = sanksidiberikan kepada Anggota ULP/Pejabat pengadaan sesuaiperaturan perundangundangan;4.

Bahwa Penggugat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 tentang Pengadaan' Barang/Jasapemerintah, Pasal 118 ayat (7) yang berbunyi: Apabilaterjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam prosespengadaan barang/jasa, maka ULP:a. Dikenakan sanksi administrasi;b. Dituntut ganti rugi, dan/atauC. Dilaporkan secara pidana;Il. Kedudukan Hukum Tergugat:1.

Bahwa Tergugat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah Pasal 73 yang berbunyi:Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1883 K/Pdt/20141) ULP mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secaraluas kepada masyarakat pada saat:a. Rencana kerja dan anggaran K/L/D/I telah disetujuioleh DPR/DPRD atau;b.

Bahwa Tergugat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah, Pasal 61 ayat 1 yang berbunyi:1) Pelelangan umum dan= seleksi umumperseorangan dengan pasca kualifikasidilakukan dengan ketetapan waktu sebagaiberikut:a. Penayangan pengumuman lelang/seleksidilaksanakan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja;Ill.

PERSEROAN KOMANDITER (CV) AGRAWANA PERSADA LAWAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PENDIDIKAN KAB. ASAHAN

barang tersebutperusahaan Penggugat, CV.

adalahmelalui memajukan SANGGAHAN dan SANGGAH BANDING ataulaporan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / JasaPemerintah (LKPP).1.

Barang / Jasa Pemerintah.

LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).Bahwa adalah berdasarkan hukum yang benar apabila MajelisHakim yang memeriksa perkara perdata a quo menyatakan GugatanPenggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.II.

CV PUTRA GAMAK, DkkVSPANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHAN SELATAN

. & Rekan, beralamat di JalanBelibis No. 7 Rantauprapat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 25Agustus 2011 , selanjutnya disebut; PENGGUGAT/PEMBANDING;il senceeweee MELAWAN eeeeeweesPANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PENDIDIKAN KABUPATENPengadilanLABUHANBATU SELATAN, berkedudukan di Jalan BukitPendopo MHB Kota Pinang, Kelurahan Kota Pinang,Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu selatan:Dalam hal ini memberi kuasa kepada;1.

M E N G A D I L I :DALAM PENUNDAAN : - Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 03/BAHP-LU/POKJA-ULP/024 tanggal 09 Agustus 2017 Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi, Konsultansi, dan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya) Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 pada Pekerjaan Biaya Konstruksi Fisik Pasar Rakyat, Yang Dimohonkan Oleh Penggugat ;DALAM EKSEPSI :1.

BUMI SIAK MAKMUR MELAWAN KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI, KONSULTAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA LAINNYA) PEMERINTAH KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2017 PADA PEKERJAAN BIAYA KONSTRUKSI FISIK PASAR RAKYAT

Barang/JasaLainnya) Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 padaPekerjaan Biaya Konstruksi Fisik Pasar Rakyat, sampai ada Putusanberkekuatan hukum tetap ;DALAM POKOK PERKARA :Halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor : 43/G/2017/PTUNPBR.Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;Menyatakan Batal ATAU tidak sahBerita Acara Hasil Pelelangan(BAHP) nomor : 03/BAHPLU/POKJAULP/024 tanggal 09 Agustus2017Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa(Konstruksi,Konsultansi, Dan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya

barang danjasa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 54Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan PresidenNomor 04 Tahun 2015, obyek sengketa Berita Acara HasilPelelangan (BAHP) Nomor : 03/BAHPLU/POKJAULP/024tanggal 09 Agustus 2017 pada Pekerjaan Biaya Konstruksi FisikPasar Rakyat yang dibuat dan ditandatangani oleh KetuaKelompok Kerja Pengadaan barang/Jasa (Konstruksi, Konsultasi,Dan Pengadaan barang/Jasa Lainnya) Pemerintah kabupatenSiak Tahun Anggaran 2017 yang diajukan oleh

Jika tidak puas atasjawaban sanggahan dari ULP Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa(Konstruksi, Konsultasi, Dan Pengadaan Barang/JasaLainnya)Pemerintah kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017, maka Penggugatdapat melakukan upaya admistratif selanjutnya yakni berupaSanggahan Banding yang ditujukan kepada Kepala Daerah KabupatenSiak dalam batas waktu 5 (lima) hari setelan menerima jawabansanggahan, namun sanggah banding tidak pernah dilakukan oleh pihakPenggugat.

barang/jasa secaraelektronik.

(Fotocopysesuai dengan Asli);Fotocopy Surat sesuai Asli JawabanSanggahandari Bagian Pengadaan Barang/Jasa,Pokja Pengadaan Barang/Jasa. (Fotocopy sesuaidengan Asli);Fotocopy Surat Berita Acara Hasil Pelelangan(BAHP) Nomor 03/BAHPLU/POKJAULP/024Tertanggal 9 Agustus 2017 berserta lampiranantara lain berupa Penetapan Pemenang danPengumuman Pemenang Pelelangan UmumNomor 03/PENGLU/POKJAULP/024 Tertanggal9 Agustus 2017.

HARTI HARTIDJAH;KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI (Pemborongan) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPA

Pontianak, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 15 Desember 2009, untuk selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT / PEMBANDING; MELAWANKETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PELAKSANAANKONSTRUKSI (Pemborongan) DINAS PEKERJAANUMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2009, berkedudukan di Jalan Adi Sucipto Km. 9,2Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Dalam telahmemberikan Kuasa kepada :1. SYAHRI, SH pekerjaan Advokat, alamat Jalan ArteriSupadio Sungai Raya 2. MUSTAFA, SH.

ELITE PERMAI METAL MORKS VS KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP);

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)Halaman 2 dari 54 halaman.

LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 TahunHalaman 13 dari 54 halaman.

Fotokopi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 6 Tahun 2016 (Bukti P2);3.

sekali = instrumenpengawasannya tidak diatur dalam Peraturan Kepala LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 6Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan EPurchasing.

Mencapai tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputitepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, dan tepatPenyedia Barang/Jasa, sehingga masyarakat memperolehkesempatan pelayanan yang terjangkau.Ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturantentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,Presiden Nomor 4 Tahun 2015 mengatur:Pasal 106 ayat (1) dan (2):(1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara

PT.JASUKA BANGUN PRATAMA;PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SAMARINDA

,MH"Beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor.2A Banjarmasin; Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2010;Selanjutnya disebutSe@DaQal 22 nnn nn nn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnnME LAWANPANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PERUSAHAAN DAERAHAIR MINUM KOTA SAMARINDA, Berkedudukan di Jalan Tirta Kencana No.1 Samarinda;222n ono nnn nnn nnn nen nn nnnlam hal ini bari a:ROBERT NABABAN,SH2.

SETIA MANUNGGAL ENTERPRISE melawan PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH

SETIA MANUNGGALENTERPRISE; Jalan Adam Malik 03, RT.08RW.03, KotaBengkulu; olehIndonesia; Wakil Direktris CV.SetiaManunggal Enterprise,Berdasarkan akte notariesperubahan terakhir pada NotarisDeni Yohanes, SH Nomor 72Jalan Triobrata Nomor 8 LingkarBarat, Kota Bengkulu Dalam halini bertindak untuk dan atasnama diriUntuk selanjutnya disebut sebagai .........beweeeeees PENGGUGAT ;Dalam surat gugatannyatersebut Penggugat telahmengajukan gugatan terhadapPANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS KESEHATANKABUPATEN

Bahwa PENGGUGAT saat ini telah selesai mengikutitahapan pelelangan pekerjaan, yang dilaksanakanoleh Tergugat pada Dinas Kesehatan KabupatenBengkuluTengah; Bahwa TERGUGAT telah menetapkan persyaratanadministrasi maupun tehnis kepada penyedia jasayang berminat mengikuti pelelangan berdasarkanPengumuman Pelelangan Umum Nomor: 03/PANLEL/DINKES/BT/2011 = tanggal 19 = Juni 2011 ~olehPanitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas KesehatanKabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 yangdimuat pada Koran Harian Rakyat

Penggugat:
KETUA UMUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SOLIDARITAS KEMAKMURAN BANGSA LSM SIKAB
Tergugat:
1.KELOMPOK KERJA PEMILIHAN POKJAMIL PENGADAAN BARANG JASA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK PENGADAAN BARANG JASA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
3.CV. NIAGA ABADI SEJAHTERA CV. NAS
4.CV. SAHABAT CV. S
5.CV. ROSADIA PETAHO CV.

RP
6.KELOMPOK KERJA PEMILIHAN POKJAMIL PENGADAAN BARANG JASA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
7.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK PENGADAAN BARANG JASA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
8.KELOMPOK KERJA PEMILIHAN POKJAMIL PENGADAAN BARANG JASA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
9.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK PENGADAAN BARANG JASA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
10.KELOMPOK KERJA PEMILIHAN POKJAMIL PENGADAAN BARANG JASA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
11.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK PENGADAAN

BARANG JASA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

KARISMA CIPTA TUNGGAL Melawan POKJA PEMILIHAN XIIA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA SEMARANG

barang/jasa Kota Semarang, Penggugatmengetahui melalui media elektronik;Bahwa atas Keputusan Penetapan Pemenang PekerjaanPeningkatan Sistem Polder Tawangmas Madukoro Nomor :13/Syspol.tawangmasmdkoroDPU/Pj12a/2019 Tanggal 24 April2019 Tahun anggaran 2019 olek Pokja Pemilihan XIIA bagianlayanan pengadaan barang/jasa Kota Semarang melalui mediaelektronik yang melanggar ketentuan peraturan dan perundangundangan, maka pada tanggal 8 Juli 2019, Penggugat mengajukanSurat Keberatan yang ke2 ke Tergugat;

Barang/Jasa Kota Semarangyang tidak sesuai dengan ketentuan, Peraturan dan Perundangundangantersebut nyatanyata telah merugikan Penggugat karena kepentinganumum dan hakhak Penggugat sebagai peserta lelang yang nilaipenawarannya terendah (paling rendah) di antara peserta lelang lainnya,Penggugat tidak ditetapbkan sebagai pemenang lelang mengakibatkankehidupan ekonomi dan sosial Penggugat menjadi terganggu dan tidakmenentu serta tidak stabil.

LINGGARJATI PERKASA 99 pt.Nurcahya Jaya Mandiri Bahwa dalam proses pelaksanaan lelang terdapat tahapantahapanatau acaraacara yang sudah disusun jadwal waktunya oleh PokjaPemilihan XIIA Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa kotaSOMAlANGj nne nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn cnn ence ncn cneeBahwa dalam pelaksanaan proses lelang paket peningkatan sistempolder tawangmasmadukoro sumber dana APBD (AnggaranPendapatan Belanja Daerah) Kota Semarang Tahun Anggaran 2019,banyak sekali agenda yang tidak

Barang/Jasa Pemerintah terutama Pasal 39Ayat (4) yang berbunyi :Metode evaluasi harga terendah digunakanuntuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam halharga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yangmemenuhi persyaratan teknis. ;0 0m monn nnnHalaman 14 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG 21.22.23.24.Bahwa atas diterbitkannya Keputusan pekerjaan peningkatan sistempolder tawangmasmadukoro Nomor : 13/Syspol.tawangmasmdkoroDPU/PJ12a/2019 tanggal 24 April

Bab syarat sahnya Keputusan, Pasal 55 Ayat(1) berbunyi Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbanganyuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapankeputuSan, 2 nnn n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nn nce nneBahwa Tergugat dalam bekerja dan/atau melaksanakan tugasberdasar atas mandat, pengangkatan dan/atau Keputusan KepalaBagian layanan pengadaan barang/jasa Sekretariat Daerah kotaSemarang Nomor : 050/460/201 9;Bahwa Tergugat sebagaimana Angka (28) tidak berwenang

KETUA PANITIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG/-JASA PEKERJAAN PENGADAAN PERANGKAT KOMPUTERPT. BANK SUMUT ; vs. ENDANG SRIASIH

PUTUSANNo. 103 K/TUN/2004.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :KETUA PANITIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PEKERJAAN PENGADAAN PERANGKAT KOMPUTERPT.

Logikreasi Utama sebagaiPemenang Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan PerangkatKomputer PT. Bank Sumut adalah cacat administratif ;Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 103 K/TUN/2004.Bahwa hal ini jelas terungkap, dimana pada waktu pembukaan berkasAdministratif PT.

Bank Sumut maupun Petunjuk Teknis Kepres No. 18 Tahun 2002Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan/Jasa Instansi Pemerintah,maka sudah patut dan sewajarnya Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo untuk menyatakan Penggugat keluar sebagaiPemenang Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan PerangkatKomputer PT.

Menyatakan Penggugat sebagai Pemenang Lelang Pengadaan Barang/JasaPekerjaan Pengadaan Perangkat Komputer PT. Bank Sumut ;6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanNo. 040/PLBANK SUMUT/KP/02, perihal Pengumuman Pemenang Lelang,tanggal 09 Agustus 2002. ;7.

Barang/JasaInstansi Pemerintah tersebut, maka Direksi PT.

Penggugat:
Afandhy Mohammad
Tergugat:
Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Poso

barang dan jasa.

Menyatakan Batal atau tidak sahnya OBJEK GUGATAN:a) Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan jasaSekretariat Daerah Kabupaten Poso No:01/BLPBJPOKJA2/PPP/RSUDPS/IV 2018 prihal penetapan pemenang lelangPT.BERMUDA MANDIRI BRILIAN tanggal 16 April 2018;b) Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan jasaSekretariat Daerah Kabupaten Poso No:01/BLPBJPOKJA2/PPP/P&KPS/IV 2018 prihal penetapan pemenang lelangCV.PERMANA KARYA tanggal 16 April 2018;c) Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang

Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut surat:a) Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan jasaSekretariat Daerah Kabupaten Poso No:01/BLPBJPOKJA2/PPP/RSUDPS/IV 2018 prihal penetapan pemenang lelangPT.BERMUDA MANDIRI BRILIAN tanggal 16 April 2018;b) Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan jasaSekretariat Daerah Kabupaten Poso No:01/BLPBJPOKJA2/PPP/P&KPS/IV 2018 prihal penetapan pemenang lelangCV.PERMANA KARYA tanggal 16 April 2018;c) Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan

Bahwa proses lelang Pengadaan Barang dalam perkara a quo memakaiportal Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yangberlaku secara online diseluruh Indonesia, dimana sistem tersebutmerupakan sistem yang diberlakukan di Indonesia dalam PengadaanBarang / Jasa Pemerintah oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP), dimana jika dalam proses lelang perkara a quoterdapat ketentuan tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yangdilanggar atau bertentangan dengan ketentuan

Surat Pokja 2 bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa SekretariatDaerah Kabupaten Poso No. 01/BLPBJPOKJA2/PPP/BKADPSIIV 2018,Perihal Penetapan Pemenang Lelang CV.

KENCONO WUNGU vs.PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN LAMONGAN, DK

Barang dan Jasa,mengakibatkan Penggugat tidak dapat memenangkan pelelangan untukmelaksanakan pekerjaan pengadaan barang kain seragam PDH di DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Pemerintahan KabupatenLamongan dan sudah mengeluarkan ongkos dan biaya untuk menyusun danmemasukan Dokumen penawaran (upload) secara elektronik, sesuai Pasal 111jo Pasal 78 Perpres 2010, maka berdasarkan peraturan pemerintah nomorHal. 3 dari 18 hal.

EfisiensiYang dimaksud dengan prinsip efisiensi dalam pengadaan barang dan jasaadalah dengan menggunakan sumber daya yang tersedia diperoleh barangdan jasa dalam jumlah, kualitas yang diharapkan, dan diperoleh dalamwaktu yang optimal ;b. EfektifYang dimaksud dengan prinsip efektif dalam pengadaan barang danjasa adalah dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang dan jasayang mempunyai nilai manfaat setinggitingginya ;c.

Iklim usahayang kondusif, jelasnya, memungkinkan penyediaan pengadaan barang/jasaHal. 5 dari 18 hal. Put. No. 141 K/TUN/201310.11.pemerintah dilakukan dalam tingkat normal profit. Sebaliknya bila tidak adaiklim usaha kondusif, maka pengadaan barang / jasa akan ada dalam tingkatekstra profit yang mendorong inefisiensi ( pemborosan ) belanja Negara,dengan persaingan yang sehat, akan terjadi efisiensi. Karena dalampersaingan yang sehat, semua penyedia akan bekerja di dalam tingkat normalprofit.

Barang/ Jasa Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan Dan Asset Kabupaten Lamongan sebagai Tergugat merupakan"Error In Persona".

PeraturanLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011Tentang Tata Cara ETendering Angka Romawi V.2.D Pemasukan Penawaranpoint 4.Bahwa dalam pengadaan barang/jasa a quo dilaksanakan secara elektronik,untuk itu Pemohon Kasasi memasukan dokumen penawaran dengan caramengunggah hasil pemindaian (scan) dokumen asli ke alamat website:www.lamongankab.go.id .

JASUKA BANGUN PRATAMA vs- PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PERUSAHAAN DAERAH AIRMINUM KOTA SAMARINDA

PENGGUGAT ME LAWANPANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PERUSAHAAN DAERAH AIRMINUM KOTA SAMARINDA, Berkedudukan di Jalan Tirta Kencana No.lSamarinda;Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. ROBERT NABABAN,SH2.

barang dan jasa yangmenyebabkan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat; 2 Bahwa akan tetapi setelah Penggugat membandingkan dengan kebutuhanpersonil yang diminta oleh Tergugat (Panitia Pengadaan Barang dan Jasa) sesuai denganyang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dari Pihak Panitia Pengadaan Barang danJasa, Berita Aacara Aanwijzing serta Jawaban / Penjelasan dari Pihak Panitia PengadaanBarang dan Jasa atas pertanyaan dari peserta lelang mengenai halhal yang berhubungandengan pelelangan paket pekerjaan

Barang/Jasa wajib menerapkan prinsipprinsip :c.

Terdapat keadaan yang sangat mendesak karena dalam waktu dekat Tergugatsedang mempersiapkan pelelangan ulang atas pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Air Minum (PDAM) Kota Samarinda;2. Terdapat kerugian bagi Penggugat untuk mengikuti dua kali pelelanganpekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Air Minum (PDAM) KotaSamarinda; .

P.8 Foto Copy Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PDAM KotaSamarinda Nomor : 224/PANLANG/XII/2009, tanggal 16 Desember 2009,Perihal : Jawaban Terhadap Sanggahan Pengumuman Atas PengumumanHasail Pelelangan, (foto copy);279.

RUDI JAYA KONSTRUKSIPANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2011

Lioen Radjo MedanRt.004 Rw.002 kelurahan Bungo Barat, Kabupaten Bungo,Propinsi Jambi; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;; PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PETERNAKAN DANPERIKANAN KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2011,berkedudukan di Jalan R. M.

Barang/Jasa Pemerintah dan telah Lulus Ujian NasionalKeahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibuktikan dengankepemilikan Sertipikat Ahli Pengadaan Nasional (Fotocopy sertifikat)2.

Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Peternakan dan PerikananKabupaten Bungo Tahun Anggaran 2011 (tergugat) yang bekerja berdasarkanSurat ... 9Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten BungoNomor : 821 . 29 / 07 / I / Disnakan / 2011 tanggal 21 Pebruari 2011, danadalah orang yang cakap dan profesional dalam bekerja dimana seseorangyang diangkat menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhipersyaratan sebagaimana yang di atur dalam Perpres Nomor : 54 Tahun2010

Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Dinas Peternakandan Perikanan Kabupaten Bungo No.009.J/PBJDPP/VII/2011 tentangPenetapan Pemenang Pelelangan Pembangunan Sarana dan PrasaranaPembibitan Ternak yang dikeluarkan oleh Panitia pengadaan Barang/Jasatertanggal 29 Juli 2011 ; Il.

Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Dinas Peternakandan Perikanan Kabupaten Bungo No.009.II/PBJDPP/VII/2011 tentangPenetapan Pemenang Pelelangan Pembangunan Sarana dan PrasaranaPembibitan Ternak yang dikeluarkan oleh Panitia pengadaan Barang/Jasatertanggal 29 Juli 2011 ; Menimbang, bahwa Obyek Sengketa dalam perkara im merupakan saturangkaian proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mana dasarpenerbitannya adalah mengacu pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentangPengadaan

Penggugat:
Hendri
Tergugat:
1.Gubernur Aceh
2.Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Aceh
3.Kelompok Kerja POKJA Pemilihan XIV Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Aceh

Melawan KETUA KELOMPOK KERJA III UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Sedangkan ayat (2)menyatakan bahwa upaya admimnistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas a. keberatan; dan b. banding.TERMOHON menyatakan bahwa PEMOHON salah dalam menempatkan aturandikarenakan proses pengadaan barang/jasa secara lex specialis diatur dalam PeraturanPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa proses pengadaanbarang/jasa telah sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahankeempat atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Pengadaan barang/jasa pemerintah.

barang/jasa secara lex specialis diatur dalam Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang PerubahanKeempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah disandingkan dengan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan menurut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Halaman 31 dari 39 halaman Putusan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah karena memang tidak ada konflik norma hukum (antinomi hukum), untukjelasnya dikutib dan dielaskan sebagai berikut : Bahwa Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahberbunyl : 222 2+ 22+ 2 = nn nnn nnn nnn nnnn nnn nnn nnn nnn naePasal 8 : =n n n= wn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn non nnn nnn nnn nnn nn ennAyat (1)Peserta

PUTERA CIPTA KREASI PRATAMA- KETUA POKJA VI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA BATAM

PuteraCipta Kreasi Pratama, berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan No. 46 ,Tanggal 17 Juli 2009, dihadapan Notaris Arunee Oliva Depary, SH ;Selanjutnya disebut sebagai .................ce cece eee Penggugat ;Melawan:KETUA POKJA VI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASAPEMERINTAH KOTA BATAM, berkedudukan di Jalan Engku PutriNo. 17, Batam, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1 Demi Hasfinul Nasution, SH,M.Si, Jabatan Kepala BagianHukum Sekretariat Daerah Kota Batam;2 Nurul Yuni, SH.

Selanjutnyaketentuan pasal 51 (2) menyebutkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negarajuga bertugas dan berwenang memelihara dan memutuskan di tingkatPertama sengketa tata usaha Negara sebagaimana di maksud pasal 48.13 Bahwa berdasarkan pada Pasal 81 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyatakan bahwa PesertaPemilihan Penyedia Barang dan Jasa yang merasa dirugikan baik secara sendirimaupun bersama dengan Peserta lain dapat mengajukan Sengketa secara tertulis

), gugatan Penggugat terhadap Tergugat yang didaftarkan diPengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang sudah tepat dan berdasarkanUndangUndang Nomor :5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undangundang Nomor 51 Tahun 2009tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa proses evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat sangat bertentangandengan Bagian Pertama PrinsipPrinsip Pengadaan Pasal 5 Peraturan PresidenNomor : 54 tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut :Pengadaan Barang

Barang dan Jasa Pemerintah15Kota Batam Tahun Anggaran 2012 tentang Surat PenetapanPemenang Lelang pada Paket Peningkatan Jalan Bengkong SadaiBukit Beruntung (Lanjutan) Tahun Anggaran 2012 Tanggal 22 Mei2012, Kota Batam;Menyatakan sah dan tetap berlaku serta mengikat Penetapan Pengadilan TataUsaha Negara Tanjung Pinang yang berisi penundaan pelaksanaan SuratKeputusan Ketua Pokja VI Unit Layanan Pengadaan Barang dan JasaPemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2012 tentang Surat PenetapanPemenang Lelang

Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran2012 tentang Surat Penetapan Pemenang Lelang pada Paket Peningkatan JalanBengkong Sadai Bukit Beruntung (Lanjutan) Tahun Anggaran 2012 Tanggal 22Mei 2012, Kota Batam ;Menyatakan sah dan tetap berlaku serta mengikat Penetapan Pengadilan TataUsaha Negara Tanjung Pinang yang berisi penundaan pelaksanaan SuratKeputusan Ketua Pokja VI Unit Layanan Pengadaan Barang dan JasaPemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2012 tentang Pengumuman SuratPenetapan Pemenang