Saya Para Peserta Pilperades Tahun 2018 MemintaPenundaan Pelantikan yang diwakili oleh peserta Izrofuzain yangdisampaikan Kepada Bapak Kepala Desa M. Asnawi, S,Ag danKetua Panitia, untuk menunda pelantikan, namun di jawab (sayatetep melantik sesui skedul atau jadwal yang telah ditentukan);4.

Penggugat hadir, mereka protes kepadapanitia supaya tidak ada pelantikan; Bahwa ketika Sdr.

Saksi bernama Nurhadi, yang pada pokoknya menerangkan: Bahwa Saksi hadir dalam pelantikan karena diundang sebagaiLKMD; Bahwa yang dilantik pada Kadus Ill adalah Sdr. Nur Bahwa yang hadir dalam pelantikan pada tanggal 12 Maret 2018yaitu RT, RW, LKMD, BPD, dan TokohMasyarakat; Bahwa Penggugat hadir dalampelantikan; Bahwa proses pelantikan berjalan lancar tetapi pada saatmembacakan kata pelantikan Sdr.

Edhy Haryanto datang melakukanprotes supaya tidak diadakan pelantikan;Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.

Bahwa Saksi mengetahui undangan yang dibuat Kepala Desaterhadap pelantikan; 0 nn orn nnn nnn ne ncn nnn nn nc nnnnnns Bahwa setelah proses pelantikan tidak adakegaduhan; Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Keputusan yang dibacakanoleh Kepala Desa saat pelantikan di Balai Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat pelantikan Penggugatmelakukan protes kepada Siapa;0 Bahwa Penggugat masuk sendiri ke ruang BalaiMenimbang, bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal21 Februari 2019 baik pihak Penggugat dan

Surat ijin persetujuan dari atasannya bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Perangkat Desa ; Bahwa, persyaratan administrasi yang ditentukan Panitia Pemilinan KepalaDesa sebagaimana dimaksud pada angka 03 di atas, pada prinsipnya telahdiatur dalam pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten KediriNomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan diatur jugadalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2007tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ; 04.05.Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 2 huruf e Peraturan DaerahKabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,diterangkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas danwewenang melakukan penelitian persyaratan administrasi pemohonberdasarkan

Kepala Desayang memenuhi persyaratan ditetapkan Panitia Pemilinan sebagai CalonK@Pala, DESa, 5 ~~ nnn mewn enn nomen ne nn nenananesanananenanaannamnamnnnneBahwa, berkenaan dengan tugas dan wewenang melakukan penelitianpersyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa, juga diatur dengan jalandalam Pasal 8 ayat 1 huruf g Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2007tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihnan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan

Disebabkan tidak adanyahubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketadengan kerugian/kepentingan Penggugat ; Dalil Penggugat dalam dasardasar Gugatan Nomor 6 adalah tidak benar,karena berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah KabupatenKediri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilinan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (T.1) PanitiaPemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan Wewenang melakukanpenelitian persyaratan administrasi pemohon

P2 : Fotokopi Salinan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa ;3.

Sdkterhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengancara dan keadaan sebagai berikut : 22+ n nn nnn nn nnne eenBahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 Wib atausebelum acara Pesta Adat Pelantikan Sulang Silima Marga Kabeakan dimulai,saksi ABDUL RAHIM KABEAKAN bersamasama dengan saksi FRENGKYKABEAKAN, saksi CIMBE KABEAKAN dan saksi SUNARYO KABEAKANdatang ke tempat acara Pesta Adat Pelantikan Sulang Silima Marga Kabeakandi Dusun Lae Leam, Desa Surung

SdkAdat Pelantikan Sulang Silima Marga Kabeakan atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telahmelakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatanpenganiayaan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dankeadaan sebagai berikut : 220 220 222 222 eon enn oe oon Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 Wib atausebelum acara Pesta Adat Pelantikan

Sulang Silimamarga Kabeakan tersebut, jika mereka memiliki ijin tentu ditempelkan diacara tersebut ; Bahwa Ketua Panitia acara pelantikan Sulang Silima marga Kabeakantersebut adalah PAINGOT KABEAKAN, Sekretarisnya saksi tidak tahu,sedangkan Bendaharanya marga Bancin ; Bahwa penganiayaan tersebut terjadi sebelum mereka memulai pelantikan ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwamenyatakan keberatan, Terdakwa AMMAN KABEAKAN mengatakan merekadatang lebih dari 4 (empat)

Pakpak Bharat pada saatberlangsungnya pesta adat pelantikan Sulang Silima marga Kabeakan ; Bahwa rombongan mereka datang ke pesta adat pelantikan Sulang Silimamarga Kabeakan sambil mengatakan tumpah darah, lalu terdakwa ditumbukoleh RAHMUDIN KABEAKAN pada pipi kanan, ketika itu terdakwa tidakmelawan, terdakwa ditarik ke dalam rumah ; Bahwa terdakwa sebagai orang yang dituakan memimpin pesta adatpelantikan Sulang Silima marga Kabeakan tersebut ; Bahwa yang mengatakan stop agar pesta adat tersebut

SdkBahwa kami berpesta adat pelantikan Sulang Silima marga Kabeakan adamengundang Kepala Desa, tapi ABDUL RAHIM KABEAKAN tidak kamiundang ;Bahwa sebelumnya ada selisin paham antara kelompok terdakwa dengankelompok ABDUL RAHIM KABEAKAN ;Bahwa terdakwa tidak ada melakukan apaapa terhadap rombongan ABDULRAHIM KABEAKAN yang datang ke pesta adat pelantikan Sulang Silimamarga Kabeakan tersebut ;Bahwa yang mengamankan terdakwa pada saat terjadinya keributan adalahanak terdakwa yang bernama HASAN KABEAKAN

Oleh karena sampai detik akan dilaksanakannya pelantikan terhadapKepala Desa Terpilin Desa Grujugan tidak ada Lembaga Pro Yustisia yangmembatalkan Surat Keputusan BPD Desa Grujugan tersebut, makaberdasarkan Usul dari Badan Permusyawaratan Desa Grujugan ( Buktibertanda T 1 ), Tergugat melakukan pelantikan terhadap Calon KepalaDesa Terpilin Atas Nama : SAHODDIN ; Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi / TurutTerbanding , terhadap gugatan Penggugat / Terbanding tersebut telahmengajukan jawaban

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/318/KEP/435.013/2013, tanggal 13 Juni 2013, Tentang Pelantikan KepalaDesa Terpilin atas nama SAHODDIN sebagai Kepala Desa Grujugan,Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep yang diterbitkan Tergugat ;3.

danPemberhentian Kepala Desa, Pasal 53 BAB VIII Pengesahan DanPelantikan, Pasal 54 Bagian Kedua Pelantikan jo.

Peraturan DaerahKabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, Pasal 53Hal.10 dari 15 hal. putusan Nomor : 80/B/2014/PT.TUN SBY.BAB VIII Pengesahan Dan Pelantikan, Pasal 54 Bagian KeduaPelantikan, maka Tergugat / Pembanding berwenang menerbitkankeputusan obyek sengketa yang berupa Surat Keputusan BupatiSumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013, tanggal 13 Juni 2013,Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilin atas nama

Desa Terpilin Pasal 53 BAB VIIIPengesahan dan Pelantikan, Pasal 54 Bagian Kedua Pelantikan ;Hal.11 dari 15 hal. putusan Nomor : 80/B/2014/PT.TUN SBY.e Bahwa dari segi substansi, kKeputusan obyek sengketa yang berupaSurat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013,tanggal 13 Juni 2013, Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilin atasnama SAHODDIN sebagai Kepala Desa Grujugan, Kecamatan Gapura,Kabupaten Sumenep, yang diterbitkan oleh Tergugat, telah didasarkanatas Keputusan Badan Permusyawaratan

Bahwa Pelantikan Sdr. MUHAMMAD INDRO SUSILOsebagai Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Tlogorejodilakukan pada tanggal 15 Maret 2018;3.

Bahwa Saksi tahu ada pelantikan perangkat desa terpilih diBalai Desa Tlogorejo informasi dari temennya melalui Bahwa sepengtahuan Saksi pekerjaan Penggugat adalahpegawai Bahwa saat pelantikan Saksi sebagai Ketua BPD tidakdiundang karena sedangMenimbang, bahwa Pihak Tergugat setelah mengajukan buktibukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalildalil Jawabannyadi dalam persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yangmemberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnyatersebut

Bahwa sesuai Perda paling lambat 2 minggu setelahpengumuman harus sudah ada pelantikan, ya sekitar bulan Maret Bahwa pelaksanaan pelantikan Sekretaris Desa danJogoboyo terpilih Desa Tlogorejo oleh Kepala Desa pada HariKamis, tanggal 15 Maret Bahwa yang mengundang para undangan untukmenyaksikan proses pelantikan Sekretaris Desa dan Jogoboyoterpilih Desa Tlogorejo adalah Panitia Pilperades diketahul Kepala Bahwa yang diundang untuk hadir dalam acara pelantikanSekretaris Desa dan Jogoboyo terpilih Desa

Tlogorejo olehKepala Desa adalah Para Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat,BPD, panitia dan unsur keamanan); Bahwa Saksi hadir pada acara pelantikan dimulai pukul Bahwa sifat dari proses pelantikan Sekretaris Desa danJogoboyo terpilin Desa Tlogorejo oleh Kepala Desa adalahsifatnya umum dan terbuka, semua warga dapat menyaksikan dantahu ada pelantikan Bahwa saat penambilan sumpah jaabatan saat pelantikanmenggunakan sound system sehingga undangan yang ada didalam dan yang menonton di luar balai desa

Bahwa Saksi tahu ada pelantikan perangkat desa terpiliholeh Kepala Desa Tlogorejo di Balai Desa Tlogorejo karena Saksimendapat undangan secara tertulis dari panitia Pilperades; Bahwa yang mengundang Saksi untuk hadir pada acarapelantikan perangkat desa terpilin Desa Tlogorejo adalah KetuaPanitia Pilperades Desa Tlogorej0; Bahwa acara pelantikan peangkat desa terpilin oleh KepalaDesa Tlogorejo dilaksanakan Hari Kamis, tanggal 15 Maret Bahwa formasi jabatan yang dilakukan pelantikan olehKepala Desa

Dengan demikian apa yang dilakukan oleh CamatKranggan tidaklah melanggar ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3)Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala16 Bahwa penghitungan suara yang dilakukan oleh PanitiaPemilihan dengan disaksikan oleh saksi dari masingmasingcalon Kepala Desa adalah sesuai dengan tugas danfungsinya, bukan karena pengaruh pihak lain.

dan Pemberhentian Kepala Desa dan PeraturanBupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten TemanggungNomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desasebagai dasar pelaksanaan pemilihan kepala desa diKabupatenTemanggung ;20 Bahwa karena tidak adanya bukti pelanggaran yangdilakukan dalam proses pemilihan Kepala Desa Purwosari,maka seluruh hasil pemilihan Kepala Desa tersebut adalahsah.

P3 : Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenTemanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa (Fotokopi darifotokop1); 4. P4 : Berita Acara Pebentukan Panitia Pemilihan Kepala DesaPurwosari tanggal 31 Agustus 2013, beserta daftar hadir(Fotokopi dari fotokopi); 5.

T1 : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi darifotokopi); 2. T2 : Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa (Fotokopi darifotokopi); 3.

dan Pemberhentian Kepala Desa sertaPeraturan Bupati Temanggung Nomor 06 Tahun 2007 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, Majelis Hakim berpendapat menurut hukumterhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa serta Peraturan Bupati Temanggung Nomor 06 Tahun 2007tentang Petunjuk

Untuk pembuatan Spanduk selamat datang dan spanduk pelantikan Uk 600 x 100 cm sebanyak 8 Pcsb. Bank drop pelantikan uk 300 a 200 sebanyak 1 pcsc. Bank drop Selamat dan sukses BB Uk 600 x 250 (340 gr) sebanyak 2 Pcs 2. Nota Tanggal 16 Juli 2012 Sebesar Rp. 55.000,- Untuk ongkos kirim 3. Nota Tanggal 24 Juli 2012 Sebesar Rp. 30.000,- untuk Spanduk Ramadhan ICMI Desain4. Nota Tanggal 24 Juli 2012 Sebesar RP. 40.000,- untuk ongkos kirim5.

Surat permohonan bantuan dana pelantikan ICMI Orda daerah36. 31 (tiga puluh satu) lembar foto kegiatan pelantikan ICMI37. 1 (satu) lembar contoh undangan pelantikan ICMIdikembalikan kepada ICMI Orda Muba;38. Uang tunai sejumlah Rp. 92.691.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk Negara;39. Uang tunai sejumlah Rp. 9.459.000,00 (Sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;9.

AHMAD DAUSAT, SE.= Bahwa untuk keperluan biaya pelantikan ICMI Orda Muba periode tahun20122017 tersebut, ICMI Orda Muba mengajukan permohonan hibah kelBupati Musi Banyuasin dengan surat nomor 02/ICMI/SEKKD/II/2012tanggal 14 Maret 2012 tentang mohon bantuan dana pelantikan ICMI OrdalMuba dengan dilampirkan Rancangan Anggaran Biaya Pelantikan ICMI SeIndonesia ORDA Muba Periode 2012 2017, dengan rincian sebagai berikut:KESEKRETARIATAN :1. Pembuatan Undangan 1.000 Lembar X 3.000 Rp. 3.000.0002.

AHMAD DAUSAT, SE.= Bahwa untuk keperluan biaya pelantikan ICMI Orda Muba periode tahun20122017 tersebut, ICMI Orda Muba mengajukan permohonan hibah keBupati Musi Banyuasin dengan surat nomor 02/ICMI/SEKKD/II/2012tanggal 14 Maret 2012 tentang mohon bantuan dana pelantikan ICMI Ordal Muba dengan dilampirkan Rancangan Anggaran Biaya Pelantikan ICMI SeIndonesia ORDA Muba Periode 2012 2017, dengan rincian sebagai berikut:KESEKRETARIATAN :1.

Zuhair Effendy;e Bahwa saksi tidak tahu biaya untuk acara pelantikan;e Bahwa pada saat pelantikan saksi diberi seragam batik, tapi sumber uangnya saksitidak tahu;e Bahwa pada saat pelantikan ada konsumsinya, tapi saksi tidak tahu konsumsipelantikan berasal dari mana; Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan keuangan ICMI;Bahwa saksi tidak pernah ikut serta dalam penyusunan anggaran suatu kegiatan diICMI karena saksi sibuk dengan tugas sebagai Kepala Dina PU Binamarga;Bahwa jumlah pengurus ICMI yang

ICMI periode sebelumnya;Bahwa pada saat pelantikan pengurus ICMI memakai baju seragam yang diurussepenuhnya oleh Sekretaris;Bahwa pada saat pelantikan uang bantuan dari Pemda Muba belum cair;Bahwa saksi tidak tahu dari mana uang untuk keperluan pelantikan pengurusICMI, karena saksi serahkan sepenuhnya kepada Sekretaris (Terdakwa);Bahwa saksi tidak tahu cateringnya dari mana, demikian juga berapa jumlahundangan, tapi yang hadir sekitar 1.500 orang;Bahwa yang mengajukan proposal dana hibah adalah Ketua

Syamsudin Fei;32 Copy Rekening Koran Bank Sumsel Periode 1 Maret 2013sampai dengan April 201333 1 (satu) Buah Printer Merk Canon Pixma 27701 /CN01000460017934 Surat permohonan bantuan dana pelantikan ICMI Ordadaerah35 31 (tiga puluh satu) lembar foto kegiatan pelantikan ICMI36 1 (satu) lembar contoh undangan pelantikan ICMIYang disita dari ICMI Orda Muba dikembalikan kepada ICMI Orda Muba;37 Uang tunai sejumlah Rp. 92.691.000,00 (sembilan puluhdua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Yang

mengetahui pukul atau jam berapaakan berlangsung, karena penyelenggara pengundanganyakni bawahan dari bawahan Tergugat tidak menyampaikanundangan resmi untuk acara pelantikan itu secara patut;Bahwa hingga pukul 19.30 tanggal 6 Januari 2011810.Penggugat masih berada di kantor Pusat PerbukuanKemdiknas, Jalan Gunung Sahari Raya No. 4 Jakarta diLantai 4 Bidang Informasi bersama teman staf, namuntidak ada pemberitahuan apapun dari pihak yangberwenang akan ada pelantikan ;Bahwa undangan resmi yang kemudian

Penggugat' tahusebagai suatu surat Kepala Biro Kepegawaian an.Sekretaris Jenderal Kemdiknas Nomor 1687/A4.2/K/P2011tanggal 4 Januari 2011 hal Undangan pelantikan = dansifat Sangat Segera/Rahasia, adalah setelah acarapelantikan usai.

Posita gugatan Penggugat menerangkan mengenaiundangan pelantikan, pengambilan sumpah jabatanHalaman 19 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUN JKT20(pelantikan) dan pemeriksaan atas nama Penggugat,sementara itu petitum gugatan adalah memintapembatalan Keputusan Menteri Pendidikan NasionalNomor 68/MPN.A4/KP/2011 tanggal 31 Januari 2011, halint membuktikan petitum tidak didukung oleh posita ;.

Penggugat memang mendalilkan bahwaTergugat memberikan undangan pelantikan atas namaPenggugat kepada pihak lain/orang sembarangan, halmana merupakan pelanggaran asas kecermatan (butir 10gugatan). Dalil Penggugat tersebut sama sekali tidakada kaitannya dengan Keputusan Menteri PendidikanNasional Nomor 68/MPN.A4/KP/2011 yang menjadi objeksengketa.

Bahwa dalil Penggugat mengenai undangan pelantikan,pengambilan sumpah jabatan (pelantikan) pejabatstruktural pejabat eselon III tanggal 7 Janual 2011 dilingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, danpemeriksaan atas nama Penggugat adalah dalil yang tidakrelevan dengan objek sengketa, sehingga menurutpendapat Tergugat tidak perlu ditanggapi ;Berdasarkan alasan alasan dan fakta hukum yang dikemukakandi atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis HakimPengadilan Tata UsahaHalaman 27 dari 48 halaman

Peraturan WalikotaTual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa;Panitia pengawas (berkedudukan di tingkat Kecamatan)yang mempunyai tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Walikota Tual Nomor50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa,Panitia Pemilihan Kepala Desa ;Hal. 7 dari95 halaman Putusan Perkara

No.28/G/2012/PTUN.ABNPanitia pemilihan Kepala Desa (berkedudukan di tingkatDesa) yang mempunyai tugas sebagaimana dimaksud Pasal7 huruf c Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, PanitiaPemilihan Kepala Desa ;Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Walikota TualNomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala Desa, apabila dalam proses

, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, kemudian Peraturan DaerahKota Tual adalah tidak benar oleh karena hingga saat ini diKota Tual belum ada Peraturan Daerah yang mengaturtentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sehinggamenjadi pertanyaan yang dimaksudkan dengan PeraturanDaerah dalam posita gugatan para penggugat adalahPeraturan Daerah yang mengatur tentang apa?

50Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,kemudian dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desapanitia pemilihan kepala desa telah melaksanakan tugasproses penjaringan dan penyaringan bakal calonsebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 1, 2 dan ayat 3Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, dengan demikian makapengangkatan panitia pemilihan

menelpon Para penggugat tentangpelantikan Kepala Desa Tayando Yamtel ;e Bahwa pada saat pelantikan tanggal 28 Juni 2012 saksi tidakmemberitahukan kepada Para Penggugat karena saksi dalamkeadaan sakit nanti, pada tanggal 08 Juli 2012 pada saat DullahRenhoat (Penggugat II) datang ke rumah saksi baru saksimemberitahukan tentang pelantikan Kepala Desa tayando Yamtelkemudian tanggal 09 Juli 2012 Dullah Renhoat (Penggugat Il)menelpon Wahab Renhoat (Penggugat ) ;Hal. 39 dari95 halaman Putusan Perkara No

Ediyanto sebagai Kadus II Desa Tipar dan pelantikan dapatberjalan dengan lancer ;Bahwa kemudian pada tanggal 23 April 2012 ada demo masyarakat di BalaiDesa Tipar dan menanyakan masalah pelantikan Kadus Ill tersebut, karenaadanya demo tersebut Bapak Camat Rawalo datang kebalai Desa danmengadakan pertemuan dengan Tokoh masyarakat yaitu Kyai Sakirun, H.Sultoni, Terdakwa dan Kasi Pemerintahan Kecamatan Rawalo yaitu Sdr.

Saksi ;SAKIRUN:Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;e Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik danketerangan tersebut dalam BAP Kepolisian adalah benar ;Bahwa saksi diajukan ke persidangan untuk menerangkan permasalahanpenjaringan dan pelantikan Kadus Ill Desa Tipar yang tidak sesuai yangdisosialisasikan ;Bahwa berkaitan dengan permasalahan pelantikan Kadus Ill tersebut saksiikut demo pada tanggal 23 April 2012 sekitar jam 09.00 ke Balai Desa

Ediyanto yang menduduki ranking IIsebagai Kadus Ill Desa Tipar, dimana proses pelantikan tersebut dapatberjalan dengan lancar ;Bahwa setelah pelantikan Sdr.

Ediyanto menjadi Kadus III oleh saksi RAKHIMROCHYADI sebagai Kepala Desa Tipar selesai, Para Terdakwa dan WargaDesa Tipar yang merasa keberatan terhadap pelantikan Kadus Ill tersebut,pada tanggal 23 April 2012 mengadakan demo di Balai Desa Tipar,menanyakan mengenai masalah pelantikan Kadus Ill tersebut, lalu saksi Drs.HARTADI (Camat Rawalo), Kapolsek Rawalo dan Danramil Rawalo datang keBalai Desa Tipar dan mengadakan pertemuan dengan Tokoh Masyarakat30yaitu saksi Kyai Sakirun, saksi H.

Ediyanto35yang menduduki ranking I sebagai Kadus Ill Desa Tipar, Kecamatan Rawalo,Kabupaten Banyumas ;Menimbang, bahwa setelah pelantikan Sdr. Ediyanto menjadi Kadus IIIoleh saksi RAKHIM ROCHYADI selesai, Para Terdakwa dan Warga DesaTipar yang merasa keberatan terhadap pelantikan Kadus Ill tersebut, padatanggal 23 April 2012 mengadakan demo di Balai Desa Tipar, menanyakanmengenai masalah pelantikan Kadus Ill tersebut, lalu saksi Drs.

Bahwa pelantikan yang dilakukan Tergugat atas sejumlah lebih 100 orangeselon Ill di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional pada tanggal 7Januari 2011 mencakup Penggugat; Penggugat melalui pelantikan tersebutdiangkat menjadi Kepala Subdirektorat Pendidik Dan Tenaga KependidikanPendidikan Khusus Dan Layanan Khusus, Direktorat Pembinaan Pendidikdan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah, Direktorat JenderalPendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional;5.

Bahwa akan tetapi pelantikan pada tanggal 7 Januari 2011, Penggugat tidakmengetahui pukul atau jam berapa akan berlangsung, karenapenyelenggara pengundangan yakni bawahan dari bawahan Tergugat tidakmenyampaikan undangan resmi untuk acara pelantikan itu secara patut;Bahwa hingga pukul 19.30 tanggal 6 Januari 2011 Penggugat masih beradadi kantor Pusat Perbukuan Kemdiknas, Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 4Jakarta di Lantai 4 Bidang Informasi bersama teman staf, namun tidak adapemberitahuan apapun dari

pihak yang berwenang akan ada pelantikan;9.

Bahwa Penggugat harap harapan itu terealisasikan dalamkewenangan aktif PITUN, dimana seperti Penggugat alami tidakmendapatkan Keputusan Tata Usaha Negara terkait pelantikan, semogaHalaman 6 dari 15 halaman.

Posita gugatan Penggugat menerangkan mengenai undangan pelantikan,pengambilan sumpah jabatan (pelantikan) dan pemeriksaan atas namaPenggugat, sementara itu petitum gugatan adalah meminta pembatalanKeputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68/MPN.A4/KP/201 1tanggal 31 Januari 2011, hal ini membuktikan petitum tidak didukung olehposita;b.

Mengatur, (2) Mengontrol/Pengawasan; (3) Pemberian sanksi/Penegakan Hukum: Bahwa dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenDompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan DaerahKabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata

Pemerintahan Desa, dalamsubstansi Pemberhentian, Pengangkatan dan Pelantikan merupakan kewenangan dariKepala Desa (Tergugat);Bahwa Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa haruslah dipahami dalam struktrur norma yang berpasangan (baikberhimpit atau tidak) dengan keberlakuan penerapan aspek kewenangan lainnya(mengontrol dan menjatuhkan sanksi yang juga merupakan elemen kewenangan

DanPemberhentian Perangkat Desa yang sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan PeraturanDaerah Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Pemerintahan Desa,dalam substansi Pemberhentian, Pengangkatan dan Pelantikan; Bahwa dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan ObyekSengketa tersebut telah berdasarkan pada ketentuan peraturan Perundangundangan

Bukti P12:Menimbang, 33 Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;copy dari PERDA Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, tertanggal 20 Desember 2012;copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 167 Tahun 2001tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Cempi JayaKecamatan Huu

DanPemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa mengatur sebagai berikut: Pasal 1 angka 15 : Perangkat Desa adalah Perangkat

Halmahera Timur tahun 2010, tanggal 7 Maret 2010;Asli 1 (satu) jepit daftar honor raker di Kecamatan sejumlah 10 (sepuluh)kecamatan ;Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) dan daftar penerimaan uang transportasi pelantikan panitiapemilihan kecamatan (PPk);Asli 1 (Satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uangTransportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Wasile tanggal 9 Maret 2010 dan 4 (empat) lembar daftar hadirPPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile;Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan danbimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 Maret 2010, 2(dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK,PPS dan PPD Kec.

Halmahera Timur tahun 2010, tanggal 7 Maret 2010;Asli 1 (satu) jepit daftar honor raker di Kecamatan sejumlah 10 (sepuluh)kecamatan ;Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) dan daftar penerimaan uang transportasi pelantikan panitiapemilihan kecamatan (PPk);Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uangTransportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Maba Selatan tanggal 10 Maret2010 dan 4 (empat) lembar pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPSdan PPDP Kec. Maba Selatan;Asli 1 (satu jepit yang terdiri dari 2 (dua) daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Maba tengah tanggal 12 Maret 2010, 4Hal. 92 dari 101 hal. Put. No. 32 K/Pid.Sus/201529.30.31.32.33.34.35.36.(empat) lembar daftar hadir pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPSdan PPDP Kec.

UU Nomor 12 Tahun 2008, yangberbunyi sebagai berikut :(4) Tata cara pelantikan dan pengaturan selanjutinyadiatur dalam Peraturan Pemerintah.Mengacu dari ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008 tersebut di atas maka TataCara Pelantikan kepala daerah akan diatur dalam PeraturanPemerintah bukan Peraturan Menteri Dalam Negeri ic.Permendagri No. 11 Tahun 2014 jo.

Daya tidak bersedia melakukan rapatparipurna maka Menteri dalam Negeri atau pejabat yang ditunjukoleh presiden tidak dapat melakukan pelantikan terhadap Bupatidan wakil bupati, apalagi pelantikannya dilakukan di luar rapatparipurna DRPD maka pelantikan tersebut tidak sah;Halaman 21 dari 34 halaman.

Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Jo.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau WakilHalaman 22 dari 34 halaman.

Peraturan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang TataCara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah;Halaman 23 dari 34 halaman.

Putusan Nomor 56 P/HUM/2014proses pelantikan bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil, maka dapatdilakukan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Presiden.

., danHENDRIKUS MAKUN serta beberapa orang yang berstatus Pegawai NegeriSipil dan warga masyarakat yang tergabung dalam GARDA TTU masuk kedalam gedung Bale Biinmafo melalui pintu masuk bagian depan, lalu saksiLODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos. dan PETRUS DAMIANUSAFAENFAH bersamasama meneriakkan katakata anjing, babi, keluarkeluar, tidak akan ada mutasi, tidak ada yang melantik, Bupati dan WakilBupati ilegal semuanya, ini pelantikan ilegal, tidak akan ada pelantikan disini,gedung ini akan kami tutup

,PETRUS DAMIANUS AFENFAH, S.IP., M.Si, AGUSTINUS HALE, S.IP., danHENDRIKUS MAKUN serta beberapa orang yang berstatus Pegawai NegeriSipil dan warga masyarakat yang tergabung dalam GARDA TTU masuk kedalam gedung Bale Biinmafo melalui pintu masuk bagian depan, lalu saksiLODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos. dan PETRUS DAMIANUSAFAENFAH bersamasama meneriakkan katakata anjing, babi, keluarkeluar, tidak akan ada mutasi, tidak ada yang melantik, Bupati dan WakilBupati ilegal semuanya, ini pelantikan ilegal,

tidak akan ada pelantikan disini,gedung ini akan kami tutup, keluarkeluar.

No. 1260 K/PID/2015jam 10.00 WITA, datang rombongan menggunakan truk danmasuk ke dalam gedung sambil berteriakteriak hari ini tidakada pelantikan, sambil memaki anjing babi sambil membantingdan memukul kursi sehingga saat itu kami takut laluberhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;Bahwa pada saat acara pelantikan di gedung Bale Binnmafo,saksi bertugas di bagian absen seorang diri yang letaknya dipintu masuk bagian gedung;Bahwa pada waktu rombongan pendemo datang denganmenggunakan truck

illegal, tidak akan ada pelantikan disini, gedung ini akan kamitutup, keluarkeluar, tidak pernah secara bersamasama melakukanperbuatan yang menimbulkan rasa takut kepada semua PNS yang sedangberada di dalam ruangan, dan tidak pernah pula secara bersamasamamelakukan pengrusakan barang (peralatan pelantikan) yang kemudianmenimbulkan kerugian hingga mencapai Rp5.415.000,00 (lima juta empatratus lima belas ribu rupiah) oleh karena saat kejadian, Terdakwa tidakpernah masuk ke dalam ruangan gedung sebelum

BambangSoebagijo, dkk ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Drs. MASHUD IMRA ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Drs. SURYANTO ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama H. ASMA'T HADI, SH. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Drs. EC.

. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Ir. R. SOEKARWODINOTO, CES. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/012/439.031/2001 tanggal22 Januari 2001 atas nama H.M. SOEPOMO, SH. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/002/439.03 1/2001 tanggal22 Januari 2001 atas nama Dra. ENDANG SUSILOWATI ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/005/439.031/2001 tanggal22 Januari 2001 atas nama Drs. H.R.

BAMBANG SOEBAGIJO ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Drs. SUDJIHARTO ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Drs. SAHADI SUWOTO, BcKn. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Ir. ABDUL WAHID ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama H.

. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Ir. R. SOEKARWODINOTO, CES. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/012/439.031/2001 tanggal22 Januari 2001 atas nama H.M. SOEPOMO, SH. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/002/439.031/2001 tanggal22 Januari 2001 atas nama Dra.

huruf c PeraturanWalikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa,Panitia Pemilihan Kepala Desa ;e Panitia pemilihan Kepala Desa (berkedudukan di tingkat Desa) yangmempunyai tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c PeraturanWalikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa,Panitia Pemilihan Kepala Desa ;Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1)

Berdasarkan Proses danMekanisme yang Cacat Hukum dan bertentangan dengan peraturanPerundangundangan, yang oleh Para Penggugat dalam gugatannyamenggunakan tiga istilah masingmasing Peraturan Walikota Tual Nomor50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah tidak benar, dan yangbenar adalah Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa, kemudian

Peraturan Daerah Kota Tual adalah tidak benar olehkarena hingga saat ini di Kota Tual belum ada Peraturan Daerah yangmengatur tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sehingga menjadi pertanyaanyang dimaksudkan dengan Peraturan Daerah dalam posita gugatan parapenggugat adalah Peraturan Daerah yang mengatur tentang apa?

, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa yang mengatur tentang pembentukan panitia pemilihan KepalaDesa oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagaimana amanat Pasal6 ayat 3 Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa, kemudian panitia telah melaksanakan tugasnya berdasarkanPasal 7 huruf a, b, dan huruf c Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,

berjalan sesuai dengan Pasal 6 ayat 3, Pasal 7 huruf a, bdan huruf c serta Pasal 15 ayat 1, 2 dan ayat 3 Peraturan Walikota TualNomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;Bahwa dalam proses penjaringan dan penyaringan kepala desa,menghasilkan dua bakal calon kepala desa atas nama masingmasingAlhamid Renhoat dan Lahamudin Watngil.

Acara Pelantikan Perangkat Desa Sampang danFoto Berita Acara Hasil Pelantikan Seleksi Calon PerangkatDesa Sampang yang ditempel di papan pengumuman /mading Balai Desa Sampang, (fotokopi sesuai denganaslinya);Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat atas nama Sdr.

Abdullah Syafii padahari Senin tanggal 10 Maret 2018 ada dan bertugas pengamanan pada saat itu; Bahwa saksi pada sat pendaftaran calon saksi tidak bertugas; Bahwa saksi menyatakan pelantikan di mulai jam 10 Wib, yang bertempatdi Balai Desa; Bahwa saksi menyatakan pada saat pelantikan Ngatmiko tidak hadir; Bahwa saksi menyatakan kenal dengan orangorang yang ada didalam fotobukti T20 dan T21 yang di ambil pada hari Senin tang 10 Maret 2018 pada saat pelantikan; Bahwa saksi menyatakan yang menempelkan

fotofoto di Balai Desa adalahorang lain, karena pas ke balai Desa fotofoto itu sudah ada; Bahwa saksi menyatakan fotofoto tersebut ditempel sekitar satu mingggu; Bahwa saksi menyatakasn hadir dalam pelantikan tersebut, pelantikan dan dimulai jam 10 s/d 11 siang; Bahwa saksi menyatakan yang hadir pada saat pelantikan banyak, adaPerangkat Desa dan Panitia semua hadir dan tamu undangan ada yang berdiri sampai diluar gedung Balai Desa;Halaman 29 dari 43 hal Perkara Nomor : 174/G/2018/PTUNSMGBahwa saksi

sebagaiberikut: Bahwa saksi menerangkan hanya sebagai warga biasa di Desa Sampang;Bahwa saksi tidak mendapatkan undangan untuk pelantikan, tapi hadir padawaktu pelantikan; Bahwa saksi menyatakan setahu saksi pelantikan adanya pegawai baru;Bahwa saksi menyatakan ada 5 orang yang dilantik pada saat itu;Bahwa saksi menyatakan yang hadir pada saat pelantikan banyak orang,dan diantaranya ada mengisi daftar hadir; Bahwa saksi menyatakan pelantikan pada hari Senin tanggal 10 Maret2018, di Balai Desa dan

dimulai acara pelantikan jam 9.30 Wib;Halaman 30 dari 43 hal Perkara Nomor : 174/G/2018/PTUNSMGBahwa saksi menyatakan tinggal di Depan Balai Desa hanya perbatasanjalan raya; Bahwa saksi menyatakan pernah melihat undangan pelantikan dan fotofoto pelantikan: Bahwa saksi menyatakan hadir di pelantikan bersama Yogi, dan saksi tidakada undangannya tapi hanya secaralisan; Bahwa saksi menyatakan yang masuk dalam ruang pelantikan hanya tamuundangan saja dan calon yang akan dilantik yang masingmasing membawakeluarganya

MukhtarHasibuan menjawab ya zulBahwa sekitar bulan September 2019 Saksi Zul menghubungi sdr.Mukhtar Hasibuan dan mengatakan pak haji gimana, ini udah mau dekatpelantikan lalu sdr.MukhtarHasibuan menjawab sudah, kamu tempah saja jazkamu buat pelantikan dan Saksi Zul mengatakan kepada sdr.Mukhtar Hasibuanlya pak haji, Kemudian pada bulan Oktober 2019 saat pelantikan Saksi ZulHalaman 4 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.B/2021/PN Stbmendatangi Pendopo Kota Stabat, dan ternyata nama Saksi Zul tidak ada dantidak

ada pelantikan untuk Dirut PDAM Kab.Langkat, selanjutnya Saksi Zulmendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan perihal tersebut, kemudianTerdakwa menjawab nama kamu memang belum ada,karena yang dilantikeselon 3 dan 4, dan eselon 2 dibulan desember 2019,nanti disitu nama kamubaru ada, selanjutnya pada bulan Desember 2019 tidak ada juga pelantikandan Saksi Zul tidak juga dilantik, kKemudian Saksi Zul kembali mendatangiTerdakwa dengan mengatakan kok gak ada pelantikan juga pak haji.?

Mukhtar Hasibuan menjawab sudah, kamu tempah saja jazkamu buat pelantikan dan Saksi Zul mengatakan kepada sdr.Mukhtar Hasibuanlya pak haji, Kemudian pada bulan Oktober 2019 saat pelantikan Saksi Zulmendatangi Pendopo Kota Stabat, dan ternyata nama Saksi Zul tidak ada dantidak ada pelantikan untuk Dirut PDAM Kab.Langkat, selanjutnya Saksi Zulmendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan perihal tersebut, kemudianTerdakwa menjawab nama kamu memang belum ada,karena yang dilantikeselon 3 dan 4, dan eselon

Saksi Sampai disurunh Mukhtar Hasibuan untuk menempah jasuntuk pelantikan, dan Saksi mulai merasa curiga ketika sudah adabeberapa kali pelantikan di Kab.

Saksi ZulHajji Lubis sampai disuruh Mukhtar Hasibuan untuk menempah jasuntuk pelantikan, dan Saksi Zul Hajji Lubis mulai merasa curiga ketikasudah ada beberapa kali pelantikan di Kab.

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 357Tahun 2010, yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangandengan Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005,Pasal 52 yang berbunyi *Masa jabatan kepala desa adalah6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dandapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatanberikutnya.

Pasal 11, dan Pasal 14 huruf a s/d f Peraturan DaerahKabupaten Kepahiang Nomor 14 Tahun 2005, tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepalaDesa; reer rr er rr ere ree eee eee3. Pasal 8 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 ayat (2) huruf asampai dengan g.

dan PemberhentianKepala Desa, yangberbunyi : Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005Tentang Desay +++ sees ewe ese neonMasa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahunterhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilihkembali hanya untuk satu kali masa jabatanberikutnya; Pasal 11 ayat (1) Perda Kabupaten Kepahiang Nomor 14Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa: Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahunterhitung sejak tanggal pelantikan

Bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten KepahiangNomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,yang diatur dalam Bab IX Pemberhentian Sementara danPemberhentian Kepala Desa Pasal 14 a s/df; .

dan Pemberhentian KepalaDesa; Peraturan Bupati Kepahiang Nomor: 05 Tahun 2006tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Kepahiang Nomor: 14 Tahun 2005 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian KepalaDesa 3 rrr errr rr rr re ree ee eeeSurat pernyataan dari saudara Haryani tertanggal29 Oktober 2010 ; Surat pernyataan dari saudara Budi tertanggal 29Desember 2010 ; Surat Pernyataan dari.