Ditemukan 8563 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : progress profesi proceed proses promes princess prosesus processed procesã prosesã
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-11-2012 — Putus : 16-05-2013 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN MARTAPURA Nomor 12/Pdt.G/2012/PN Mtp
Tanggal 16 Mei 2013 — Ir. DONNY WITONO WINARMAN HALIM
134 — 19
  • memberikan pengertian bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casuMajelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura saat ini, dalam memeriksa dan mengadiliperkara ini adalah dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truthJustice) yakni menemukan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatukeadilanyang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), jadisuatukeadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yangberlaku (due process
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Umum Penggelapan
Putus : 04-12-2013 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 281/Pid.B/2013/PN.TG
Tanggal 4 Desember 2013 — -PURNOMO Alias PUR Bin TARYONO
60 — 7
  • Jadi suatukeadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yangberlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yangterdapat dalam UndangUndang, kebiasaan, kepatutan dan kemanusiaan ; Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlahsematamata menemukan keadilan moral (not moral justice) yang lepas darikaitan penyelesaian perkara dan ataupun sistem hukum yang dianut.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata Permohonan
Register : 09-01-2017 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 4/PDT.SUS_BPSK/2017/PN RAP
Tanggal 13 Februari 2017 — Perdata - PT. BANK PUNDI INDONESIA Lawan - RIDUAN NAIM DALIMUNTHE
67 — 38
  • Riduan Naim Dalimunthe, Konsumen yang beralamat di Desa HadundungKecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi SumateraUtara.Mengingat domisili hukum Termohon Keberatan sebagaimana tersebutdiatas maka tindakan Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan melaluiPengadilan Negeri Rantau Prapat telah memenuhi syarat formil Kompetensirelatif yang digariskan Perma No. 1 Tahun 2006.Dengan demikian Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan sahdan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (due process
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 01-12-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PN CIBINONG Nomor 33/Pdt.G.S/2021/PN Cbi
Tanggal 13 Januari 2022 — Penggugat:
PT Verena Multi Finance, Tbk
Tergugat:
Suhara
167 — 129
  • conservatoir beslag ) menurut yahya Harahap dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA hal.341 yaitu :Kebolehan meletakan sita jaminan atas harta kekayaan tergugat dalam sengketa hak milik atasbenda tidak bergerak :e Hanya terbatas atas objek barang yang di perkarakan, dane Tidak boleh melebihi objek tersebut"pelanggaran atas prinsip itu, di anggap sebagai penyalahgunaan wewenang ( abuse ofauthority ), dan sekaligus merupakan pelanggaran atas tata tertib beracara, sehingga penitaan itudi katagorikan sebagai undue process
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 03-05-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 215/Pid.Sus/2017/PN.Bks
Tanggal 3 Mei 2017 — pidana - AJI BIMANTOKO Als LELE Bin SUMANTO - MUHAMMAD FAKHREZA Als SELEK Bin LIZON FAKHRIZAL
30 — 6
  • bahwa sikap Majelis Hakim ini dilakukan karena peran danfungsi peradilan in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksadan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan kebenaran dan31keadilan (to enforce the truth justice) adalah menemukan keadilan menurut hukum(legal justice) yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukumyang dianut (according to legal system), jadi suatu keadilan yang lahir dari prosesperadilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (due process
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama
Register : 18-03-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PA DEPOK Nomor 1192/Pdt.G/2021/PA.Dpk
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 10
  • Dalam masa Process persidangan perkara3294/Pdt./2020/PA.Dpk, Pemohon membatalkan permohonanperceraian pada sidang ke 4 pada saat mendengarkan putusanPemohon. Dengan pertimbangan rasa sayang terhadap keluargadan mendengar janji Termohon untuk mau merubah sifat termohon,dan nasehat dari keluarga Pemohon3.13.
Pengadilan PA BUNTOK Perdata Agama Harta Bersama
Register : 30-03-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PA BUNTOK Nomor 0052/Pdt.G/2016/PA.Btk
Tanggal 29 September 2016 — Penggugat Konvensi VS Tergugat Konvensi
98 — 9
  • Dalam praktik peradilan pengertiananderwerp ven deneisch adalah meliputi apa yang menjadi dasar gugatan danperubahan gugatan dapat diterapkan berdasarkan prinsip demi kepentinganberacara (process doelmatigheid);Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugatberupa penjelasan mengenai data fisik objek sengketa, oleh karena ituPengadilan menilai perubahan tersebut tidak menyimpang atau menambahkejadian materiil dalam perkara ini, diajukan sebelum jawaban dari Tergugatdan perubahan gugatan
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 27-07-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Plw
Tanggal 21 Agustus 2018 — Pemohon:
Mahyar Purba Bin Hasyim Purba
Termohon:
Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatra Seksi Wilayah II
64 — 32
  • dengan kepentingan umum, sehingga penerapanPasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP yang mengatur masalah Praperadilan harus selaludiuji Kebenarannya dengan the theory of the priority right (teori hal yangdiprioritaskan), yaitu manakah yang lebih tepat dan adil mendahulukan hakhakdan kepentingan individu ataukah terlebin dahulu memperhatikan kepentinganumum, disamping itu penerapan hukum acara yang terlampau teknis bisamengingkari (justice denied on a technicality) ataupun penuntutan sesuai hukumacara (due process
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 04-08-2009 — Putus : 26-04-2010 — Upload : 25-09-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 30/Pdt/Bth/2009/PN Krw
Tanggal 26 April 2010 — 1. ASY’ARI bin ABD SOMAD, 2. DAHLAN As bin ABD SOMAD, 3. ZULKIFLI bin ABD SOMAD, 4. A. ABDULLAH bin ABD SOMAD, 5. Ahli Waris Ny SITI MASITOH binti ABD SOMAD, LAWAN 1. H.M. JAENUDIN bin ABD. HAMID, 2. TUAN DHARMADI SUPANGKAT, 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG, 4. PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) KANTOR PUSAT DI JAKARTA Cq. PT BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) KANTOR WILAYAH DI BANDUNG Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) KANTOR CABANG KARAWANG, 5. DEPARTEMAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH V BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA BANDUNG Cq. KANTOR LELANG KLS II BEKASI,
109 — 15
  • Pengadilan Negeri Karawang,menurut pendapat TURUT PEMBANTAH III tidak dapat diajukankembali, Bantahan adalah bentuk kesewenangwenangan, karena pokokbantahan tersebut merupakan ulangan dari perkara yang telah diputus, dantelah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewijsde)oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor perkara nomor: 2061 K/Pdt/2002, tanggal 27 April 2008.Bahwa ternyata terhadap perkara, dalil gugatan, objek perkara danpenggugat yang sama telah disidangkan (due process
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 03-02-2014 — Upload : 29-05-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 72/Pdt. G/2013/PN Mks
Tanggal 3 Februari 2014 —
71 — 7
  • EKSEPSI GUGATAN KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)dengan alasan:Gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diaturdalam Pasal 8 RV, yaitu harus jelas dan terang agar sesuaidengan asas process doelmatigheid.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-04-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Edwin Ignatius Beslar, SH.
Terdakwa:
Oleksii Kotkovskyi
85 — 35
  • Dakwaannya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Alternatif, yaitu: Pertama : Melanggar Pasal 113 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Atau Kedua: Melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Atau Ketiga :Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara Alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukumacara pidana (process
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-06-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 391/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 22 September 2016 — PT.PERDANA PRANATA (PERSEROAN) >< PT.PAN INDONESIA BANK, TBN (PANIN BANK) CS
152 — 114
  • dimasukkannya olehpenggugat permintaan kompensasi atau penjumpaan utang antara putusanmahkamah agung RI no. 1211/K/pdt/2002 tanggal 29 januari 2004 yangmenyatakan bahwa tergugat masih memiliki hutang kepada tergugat dan Illdengan gugatan aquo dimana hal ini jelas bertentangan dengan prinsiphukum acara yang berlaku ;Dikaitkan dengan ketentuan gugatan yang harus jelas dan terperinci (eenduidelijk en bepalde) sebagaimana digariskan oleh Ps. 8 Rv yang berlakusebagai pedoman beracara berdasarkan asas process
Pengadilan PN MARABAHAN Perdata
Register : 16-09-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN MARABAHAN Nomor 16/Pdt.Plw/2019/PN Mrh
Tanggal 10 Maret 2020 — PT. Bank Bukopin Tbk Lawan Pemerintah RI. Cq Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan TInggi Kalimantan Selatan Cq. Kejaksaan Negeri Marabahan Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana No. 46/Pid. Sus/2019/PN Mrh
459 — 216
  • Konstitusi dalam Putusan Nomor: 021/PUUIII/2005 tanggal 1Maret 2006 tegas menyatakan, adanya perlindungan hukum terhadap pemilikbarang berdasarkan Pasal 39 KUHP, bahwa hak milik harus dilindungisebagaimana sudah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi di dalamputusannya, hak milik (dalam hal ini pemilik barang) tidak dapat dirampas.Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi telah membangun normahukum bahwa perampasan hak milik dapat dibenarkan sepanjang dilakukansesuai dengan prinsip due process
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Khusus
Register : 21-11-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Idm
Tanggal 13 Desember 2017 — Pemohon:
I KETUT SETYA WIRADANA anak dari I KETUT SUGITA
Termohon:
Kepolisian Resort Indramayu
127 — 11
  • Dengan demikian dalam suatusidang praperadilan, Termohon apakah penyidik atau penuntut sebagai pihak yangmelakukan penyidikan dan penuntutan yang tindakan tindakan pro yustisianya harusdilakukan sesuai ketentuan hukum acara/due process of law, harus membuktikanbahwa benar semua tindakan pro yustisia yang dilakukan oleh penyidik atau penuntutumum sebagai Termohon dalam suatu perkara praperadilan telah melaksanakan semuatindakan pro yustisia dalam suatu perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara,terlepas
Pengadilan PN MANOKWARI Perdata
Register : 25-01-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 16-07-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mnk
Tanggal 6 Desember 2019 — Penggugat:
1.Tn. Agustinus Mandacan
2.Tn. Daud Mandacan
Tergugat:
1.Tn. Nicolas Mandacan
2.Pemerintah Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat
3.Kementerian Pertahanan Republik Indonesia cq Panglima Tentara Nasional Indonesia cq Komando Daerah Militer
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Manokwari
337 — 149
  • ;Gugatan Rekayasa (Chicaneus Process)Putusan Perdata Nomor: 8/Pdt.G/2019/PN.Mnk. Hal 214.1. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Gugatanya apabila dibaca secarakeseluruhan, secara jelas sebenarnya tidak ada sengketa, sebagaimana yang telahdijelaskan dalam Eksepsi Tergugat Ill Point 3, tidak terbentuk hubungan hukumantara Para Penggugat dengan Tergugat III terkait penguasaan Objek Sengketa danObjek Sengketa Il sehingga sengketa yang diharapkan Para Penggugat tidakterbentuk;4.2.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 11-11-2011 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 5/PDT.SUS-MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 12 Juni 2014 — YON NOFIAR >< 1. UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMAJAYA ; 2. YAYASAN ATMAJAYA
344 — 111
  • (i) all acts of such a nature as to create confusion by any meansvhatever wth the establishment, the goods, or the industrial orcommercial activities, of a competitor;(ii) false allegations in the course of trade of such a nature as todiscredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;(iii) indications or allegations the use of which in the course oftrade is liable to mislead the public as to the nature, themanufacturing process, the characteristics
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 28-08-2013 — Upload : 03-07-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013
Tanggal 28 Agustus 2013 — PT. MAXINDO INTERNASIONAL NUSANTARA INDAH (MINI) VS SULISTIA RATIH
311 — 583 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang dilakukan oleh Judex Facti yang menguatkanputusan bersifat condemnatoir tanpa ada surat tuntutan tertulis dalamproses arbitrase yang dapat ditanggapi olen Pemohon Kasasi / PemohonKeberatan / Tergugat;16.Pasal 178 ayat (3) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) secara tegasberbunyi:Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut ataumengabulkan lebih dari yang dituntut17.Tindakan melampaui kewenangan meliputi segala pelampauanwewenang yang tidak sesuai dengan hukum acara (undue process
Pengadilan PA SUNGAI LIAT Perdata Agama Perceraian
Register : 20-05-2015 — Putus : 26-10-2015 — Upload : 29-04-2016
Putusan PA SUNGAI LIAT Nomor 335/Pdt.G/2015/PA.Sglt
Tanggal 26 Oktober 2015 — Himmah Olvia bin H.M.Dollar : Yuniana binti Ngatiman
24 — 15
  • Di dalam pasal 8 angka 3 Rv (Reglement ofde Rechtsvordering) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harusmeliputi, 1) Identitas para pihak, 2) Fundamentum petendi, serta 3) Petitum dantuntutan;Menimbang, bahwa meskipun Rv (Reglement of de Rechtsvordering)tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi kKarena memerhatikan prinsip processdoelmatigheid (kepentingan beracara) atau prinsip process orde (ketertibanberacara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (Reglement ofde Rechtsvordering
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Umum
Register : 26-01-2018 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 25/Pid.B/2018/PN Tbk
Tanggal 27 Maret 2018 — Penuntut Umum:
1.JUAN BANGUN WICAKSANA,SH
2.WAWAN KURNIAWAN,SH
3.RAMDHANI,SH
Terdakwa:
HERRY HARIANTO ALIAS HERI BIN ISKANDAR ABU
89 — 34
  • pengertian,bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Majelis Hakim PengadilanNegeri Tanjung Balai Karimun saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara iniadalah dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truthJustice) yakni menemukan keadilanmenurut hukum (/egal justice), yaitu Suatukeadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legalsystem), jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukumacara yang berlaku (due process
Pengadilan MS LANGSA Perdata Agama
Register : 25-06-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 06-12-2019
Putusan MS LANGSA Nomor 0198/Pdt.G/2019/MS.LGS
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
133 — 18
  • lebih kurang : 600 m2;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakanmencabut gugatannya pada angka 3.1. tersebut setelah diperiksa pokokperkaranya dan Tergugat telah menyampaikan jawabannya, maka berdasarkanketentuan Pasal 271 dan 272 R.V (Reglement of de Rechtvordering)pencabutan gugatan Penggugat tersebut harus mendapat persetujuan dariTergugat;Menimbang, bahwa sekalipun Rv (Reglement of de Rechtvordering)tidak lagi diberlakukan, tetapi karena memperhatikan prinsip kepentinganberacara (process