Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Juli 2000berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 195/51/VII/2000 yang dikeluarkan oleh KUAKecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar ;2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidupbersama di XXXX Kota Surabaya;3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1.XXXX,Usia 14 Tahun dan 2. XXXxX,Usia11 Tahun;4.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/51/VIII/2000 tanggal 15 Juli 2000 yangdikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi, Blitar,JawaTimur yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P1;2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX yang telah dicocokkandengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P2;3.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah padatanggal 29 September 2010 di Dempo Utara tercatat pada Kantor UrusanAgama Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam sebagaimana ternyatadari Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/30/X/2010 tangga 11 Oktober 2010;.

secara resmi dan patutsedangkan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatuhalangan yang sah;Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan caramember nasehat kepada Penggugat agar ia bersabar dan kembali rukunsebagai suami istri dengan dengan Tergugat, dibacakan surat gugatanPenggugat di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alatbukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 195

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2013, di Kecamatan Limo Kota Depok,sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/30/III/2013 tertanggal 6Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanLimo Kota Depok;2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di alamat Kampung Pasir Putih No.78 RT.001 RW.002 KelurahanPasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok;3.

Penggugatmenyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk berceraidengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidakdapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Limo Kota Depok, Nomor 195

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikahpada tanggal 2 Februari 2012 berdasarkan Duplikat Duplikat Akta Nikahdari KUA Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung denganmemenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Duplikat DuplikatAkta Nikah Nomor: 195/137/II/2012 pada tanggal 13 Oktober 2020.1 dari 10 halamanPutusan Nomor 6767/Pdt.G/2020/PA.Sor2.

Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 195/137/II/2012 tanggal 13Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat NikahKecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebuttelah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;B. Saksi:1.

Prin935 / N.10.10.3 / Ep.1 / 06 / 2011,sejak tanggal 23 Juni 2011 s/d tanggal 12 Juli 2011;4 Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 05 Juli 2011 No. 195 / Pen.Pid / 2011 /PN.TPI. sejak tanggal 05 Juli 2011 s/d 03 Agustus 2011 ;5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 02Agustus 2011 No. 195 / Pen.Pid / 2011 / PN.TPI. sejak tanggal 04 Agustus 2011 s/dsaat sekarang di Rumah Tahanan Negara Tanjung Pinang ;Pengadilan Negeri Tersebut ;Telah membaca berkas perkara

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Edi Susilo mengalami luka lecetpada dahi, pelipis kiri, leher bawah dan punggung sebagaimana Visum EtRepertum Nomor : 445.5/195/2016 tanggal 26 April 2016 dari UPTDPUSKESMAS GABUS dengan kesimpulan terdapat luka lecet padadahi, pelipis kiri, leher bawah dan punggung, luka tersebut diakibatkanoleh kekerasan benda tumpul, luka tersebut memerluka perawatan /berobat jalan dan korban tetap bisa menjalankan pekerjaannya (kategoriluka ringan) yang ditanda tangani oleh

Listanto memegangsaksi korban Edi Susilo dengan maksud agar tidak terjadi perkelahian,kemudian saksi Listanto meminta saksi Jumanto melepaskan terdakwa,setelah itu terdakwa dan korban pulang kerumah masingmasing, akibatperbuatan terdakwa saksi korban Edi Susilo mengalami luka lecet padadahi, pelipis kiri, leher bawah dan punggung, kemudian saksi korban EdiSusilo melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian untukmempertanggungjawabkan perbuatannya.Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.5/195

ABHpulang, kemudian ada sepeda motor lewat dan menyapa ber mulih yok (berpulang yo) dan dijawab ayah Anak yang berhadapan dengan Hukum Sopowi (siapa itu) dan dijawab Edi mendengar katakata tersebut Anak yangberhadapan dengan Hukum langsung berlari menghampiri Edi Susilo yangmasih diatas sepeda motor (membonceng) Joko Susilo dan langsungmemukul Edi Susilo sebanyak 4 kali tangan kanan 3 kali dan tangan kirisekali dengan tangan kosong mengepal ;Menimbang, bahwa beradasarkan Visum et Repertum Nomor445.5/195

empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima)bulan;Menetapkan agar barang bukti berupa: 180 (seratus tiga puluh) karung gula pasir asal Malaysia;Dirampas untuk Negara; 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubhisi KB 8970 DA warna kuning;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suply Heru;Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 1000, (seriou rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 195

Polisi KB 8970 DA bersifat imperative;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi PontianakNomor: 195/PID/2009/PT.PTK tanggal 15 September 2009 tidak dapatdipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agungakan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhipidana

No. 685 K/Pid.Sus/2010MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: MARIANIalias ANI binti GUST BUJANG BONTI tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor:195/PID/2009/PT.PTK tanggal 15 September 2009;MENGADILI SENDIRI: Menyatakan bahwa terdakwa Mariani alias Ani binti Gusti Bujang Bontisebagaimana identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah danmeyakinkan

tertanggal 29 Maret 2015 ;-------------------- 1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Revisi Rencana Pengaturan Kelesyarian Hutan ( RPKH) jangka 1 januari 2011 s/d 31 Desember 2010 ;---------------------------------------------------------------- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Peta atau Lokasi Penebangan Kayu ;----------------------------------------------------------------- 1 ( satu ) berkar fotocopy yang telah dilegalisir Penetapan Kawasan Hutan SK.Menhut No.SK 195

AWAN,, tertanggal 29 Maret 2015 ; 1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir Revisi RencanaPengaturan Kelesyarian Hutan (RPKH) jangka 1 januari 2011 s/d 31Desember 2010 j en nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nnn rnc nnn nen mene 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Peta atau LokasiFPGIIGEELIGELL FRAY fmm mmm nnn emt 1 (satu) berkar fotocopy yang telah dilegalisir Penetapan Kawasan HutanSK.Menhut No.SK 195/KptsIV2003 tanggal 04 Juli 2003 ; 1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir

SK 195 /KptsIV2003 tanggal 04 Juli 2003 tentang Penunjukan kawasanhutan di wilayah Provinsi jawa Barat seluas + 816.603 (Delapan Ratus EnamBelas Ribu Enam ratus Tiga) Hektar dan Keputusan Menteri KehutananRepublik Indonesia Nomor : SK5147/MenhutVI/VKUH/2014 tanggal 16 Juli2014 tentang PENETAPAN KAWASAN HUTAN' LINDUNG PADAKELOMPOK HUTAN GUNUNG BATUSUSUN, KELOMPOK HUTANGUNUNG CANTIGI, KELOMPOK HUTAN GUNUNG GUNTUR, KELOMPOKHUTAN GUNUNG HARUMAN, KELOMPOK HUTAN GUNUNG KALEDONG,KELOMPOK HUTAN GUNUNG KEMBAR

SK 195 /KptsIV2003 tanggal 04 Juli 2003 tentangPenunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi jawa Barat seluas + 816.603( Delapan Ratus Enam Belas Ribu Enam ratus Tiga ) Hektar dan KeputusanMenteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK5147/MenhutVIVKUH/2014 tanggal 16 Juli 2014 tentang PENETAPAN KAWASANHUTAN LINDUNG PADA KELOMPOK HUTAN GUNUNG BATUSUSUN,KELOMPOK HUTAN GUNUNG CANTIGI KELOMPOK HUTAN GUNUNGGUNTUR, KELOMPOK HUTAN GUNUNG HARUMAN, KELOMPOK HUTANGUNUNG KALEDONG, KELOMPOK HUTAN GUNUNG KEMBAR

SK 195 /KptsIV2003 tanggal 04 Juli 2003 tentang Penunjukan kawasan hutan diwilayah Provinsi jawa Barat seluas + 816.603 (Delapan Ratus Enam BelasRibu Enam ratus Tiga) Hektar dan Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : SK5147/MenhutVIVKUH/2014 tanggal 16 Juli 2014tentang PENETAPAN KAWASAN HUTAN LINDUNG PADA KELOMPOKHUTAN GUNUNG BATUSUSUN, KELOMPOK HUTAN GUNUNGCANTIGI, KELOMPOK HUTAN GUNUNG GUNTUR, KELOMPOK HUTANGUNUNG HARUMAN, KELOMPOK HUTAN GUNUNG KALEDONG,KELOMPOK HUTAN GUNUNG KEMBAR

Garut, adalah kawan hutan lindung berdasarkanpenetapan kawasan hutan SK Menhut No.SK 195/KptsI/2003 tanggal 04Juli 2003 sehingga berdasrkan UU No : 18 tahun 2013 tentangpencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan maka tidak bolehdilakukan penebangan pohon di kawasan itu ;Bahwa berdasarakan perhitungan TVL dengan HJD tahun 2010 ( SK.

Milik No. 117 /Margalaksana,

Abdulloh (Terguggat ), berdasarkan Akta Jual Beli dihadapanTurut Tergugat I, Akta Jual Beli Nomor 295/2002;Sebidang tanah sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 195/Sukasukur; telah beralih kepemilikannya secara tidak sahdari Atas nama Dr. H. BABAN ZAENAL ARIFIN (Penggugat ) KepadaPihak H.

Nomor : 195/Desa SukaSukur, atas namaH. BABAN ZAENAL ARIFIN (Penggugat !), yang dijual oleh H.BABAN ZAENAL ARIFIN (Penggugat !), selaku Pihak Penjual,kepada HJ. IIS AISYAH (Tergugat Il), selaku Pihak Pembeli, yangdisetujui oleh Dra. Hj. YAM MARYAM (Penggugat II) ;Akta Jual Beli Nomor : 292/2002, tertanggal 28 Agustus 2002,mengenai Jual Beli SHM. Nomor : 152/Desa Margalaksana, atasnama H. BABAN ZAENAL ARIFIN (Penggugat I), yang dijual oleh H.BABAN ZAENAL ARIFIN (Penggugat !)

Nomor : 195/Desa SukaSukur, atas nama H. BABANZAENAL ARIFIN (Penggugat 1), yang dijual oleh H. BABAN ZAENALARIFIN (Penggugat !), selaku Pihak Penjual, kepada HJ. IIS AISYAHHalaman 34 dari 96 Putusan Nomor 520/PDT/2019/PT.BDG.(Tergugat II), selaku Pihak Pembeli, yang disetujui oleh Dra. Hj. IYAMMARYAM (Penggugat II) ;5.4. Akta Jual Beli Nomor : 292/2002, tertanggal 28 Agustus 2002, mengenaiJual Beli SHM. Nomor : 152/Desa Margalaksana, atas nama H.

Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik sah atas tanah objek perkarasebagaimana : Sertifikat Hak Milik No. 117 /Margalaksana, Sertifikat HakMilik No. 84 /Margalaksana, SertifikatHak Milik No. 152 /Margalaksana,SertifikatHak Milik No. 153 /Margalaksana, SertifikatHakMilik No.1373 /Kahuripan, Sertifikat Hak Milik No. 195/Sukasukur, SertifikatHakMilik No. 1528 /Kahuripan, Sertifikat Hak Milik No. 284 /Gunung tandala,Akta Jual Beli No. 116/2000,4.

Sebidang tanah sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM)No. 195/Sukasukur; telah beralin kepemilikannya secara tidak sah dariAtas nama Dr. H. BABAN ZAENAL ARIFIN (Penggugat !) Kepada Pihak H.Abdulloh (Terguggat !) Hj IIS AISYAH (Tergugat II);f. Sebidang tanah sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM)No. 1373 /Kahuripan; telah beralin kepemilikannya secara tidak sah dariAtas nama Dr. H.

dan bertentangan dengan :1.Bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi JaminanFidusia, karena Pelaku Usaha dalam mengambil/menarik unit kKendaraanyang menjadi (barang jaminan) atas fasilitas pembiayaan yang telahdiberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanyamenggunakan tenaga internal dan collector yang seharusnya menggunakantenaga Kepolisian Republik Indonesia.Bertentangan dengan Bahagian V HIR dimulai dari Pasal 195

Sus/BPSK/2016/PN Lbpmenggunakan tenaga dari internal dan Debt Collector yang seharusnyamenggunakan tenaga Kepolisian RI (PERKAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2011Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan/atau denganmengajukan gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti denganpermohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri (eksekusi) yang tatacaranya diatur dalam Bagian V HIR dimulai Pasal 195 Tentang menjalankanPutusan atau Bagian NM RBg yang dimulai dari Pasal 200 TentangMenjalankan Putusan

Bahagian V HIRdimulai dari Pasal 195 Tentang menjalankan putusan atau bahagian IV RBgyang dimulai dari asal 200.....dst. adalah merupakan keputusan penerapanhukum yang keliru ;Bahwa tindakan Pemohon Keberatan melakukan eksekusi Jaminan fidusiatidak dapat digolongkan kedalam Perbuatan Melawan Hukum.

Bertentangan dengan Bahagian V HIR dimulai dari Pasal 195 Tentangmenjalankan putusan atau bahagian IV RBg yang dimulai dari asal 200Halaman12dari24Putusan Perdata Gugatan Nomor47/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN LbpTentang menjalankan putusan karena Pelaku Usaha telah melakukanpengambilan/penarikan unit kKendaraan yang menjadi (barang jaminan) atasfasilitas pembiayaan yang telah diberikanPelaku Usaha kepada Konsumendengan hanya menggunakan tenaga dari internal dan Debt Collector yangseharusnya pelaksanaannya

unitkendaraan yang menjadi (barang jaminan) atas fasilitas pembiayaan yangtelah diberikan Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanyamenggunakan tenaga dari internal dan Debt Collector yang seharusnyamenggunakan tenaga Kepolisian RI (PERKAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2011Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan/atau denganmengajukan gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti denganpermohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri (eksekusi) yang tatacaranya diatur dalam Bagian V HIR dimulai Pasal 195

Putusan No. 0611/Pdt.G/2018/PA.Slw.Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan AktaNikah Nomor : 195/55/V1/1994 tanggal 7 Juni 1994);2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegalselama 2 tahun, terakhir tinggal di rumah bersama di xxxxx Kabupaten Tegalselama 23 tahun 3 bulan, telah bercampur (Badaddukhul), dan dikaruniai 2anak yaitu:1. ANAK, tempat tanggal lahir Tegal 641995;2.

Putusan No. 0611/Pdt.G/2018/PA.Slw.Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yangtercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, KabupatenTegal, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah No. 195/55/V1/1994tertanggal 7 Juni 1994;Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan telahdikaruniai anak perempuan dan lakilaki yang bernama ANAK I, dan ANAKIl;.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan AgamaKecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 195/55/V1/1994 , tanggal 07Juni 1994, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeteraicukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;3.

195/PID.B/2013/PN.PRA

PUTUSANNomor: 195/PID.B/2013/PN.PRA.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana padaperadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusansebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa: Nama Lengkap:ISHAM;Tempat lahir Lombok Tengah;Umur / tanggal 31 Tahun /25 September 1982;satu Laki laki;Jenis kelaminIndonesia;Kebangsaan/Dusun Gunung Paok Desa Prean Kecamatan Montong Gading Kabupaten LomTempat

;Majelis Hakim berdasarkan Penetapan tertanggal 19 Desember 2013, Nomor: 513/PENPID/2013/PN.PRA, sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d 17 Januari 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan tertanggal 13Januari 2014, Nomor: 11/PEN.PID/2014/PN.PRA, sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d 18 Maret 2014;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya, No. 195

/Pen.Pid/2013/PN.PRA, tanggal 19 Desember 2013, tentang penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, No. 195/Pen.Pid/2013/PN.PRA, tanggal 19 Desember 2013, tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;Telah mendengar dan membaca surat dakwaan Penuntut Umum;Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir

datang lagi menghadap ke persidangan dan tidakpula menyuruh orang lain untuk datang menghadap' sebagai wakilatau kuasanya, meskipun telah dipanggil sebanyak 2. kalipanggilan sedangkan biaya untuk pemanggilan selanjutnya sudahhabis.Menimbang, bahwa karena biaya perkara habis maka MajelisHakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untukmenegur Pemohon agar menambah panjar biaya perkara.Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Bukittinggitelah mengeluarkan Surat Teguran Nomor : W3A.4/195

., M.H.........ccccceecceeeeeeaeaeees Hakim ;Nama > SrU HANdaru, S.H..... 2. cece eeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeaees Panitera Pengganti;Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik yangditerima Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan surat pengiriman berkasperkara Nomor: B/195/X/2018/Polsek, tanggal 29 Oktober 2018;a. Terdakwa mengakui catatan dakwaan sepanjang dalam berita acarapenyidik ;b.

huruf a UU MA, yaitusebagaimana dalam pertimbangan putusan a quo halaman 36 alinea ke2sebagai berikut:"Menimbang, bahwa terlepas dari apakah Pemohon telah melaksanakan amarke3 putusan Peninjauan Kembali (PK) a quo atau harus melaksanakan amarke4 dan ke5 putusan Peninjauan Kembali (PK) a quo, menurut pendapatHakim yang memeriksa permohonan ini, materi tersebut sudah merupakanmasalah/hal menjalankan putusan/eksekusi yang merupakan kekuasaanmutlak dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Pasal 195

"Bahwa adapun alasan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidakberwenang atau melampaui batas wewenang dalam memeriksa dan memutusperkara a quo adalah karena kewenangan untuk eksekusi/pelaksanaanputusan adalah kewenangan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkatpertama memeriksa perkara itu sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (1)HIR, yang berbunyi:"Hal menjalankan keputusan Pengadilan Negeri, dalam perkara yang padatingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri, adalah atas perintah dandengan

menyerahkan uangsejumlah Rp4.747.777.778,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluhtujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluhdelapan rupiah) guna dilakukan penawaran pembayaran/ penawaranuang kepada Pemohon Kasasi/Termohon Konsinyasi berdasarkanBerita Acara Penyerahan Uang Konsinyasi Nomor 076/2010 Eks. jo.Nomor 083/Pdt.G/2006/ PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Juni 3011.Bahwa berdasarkan proses pelaksanaan putusan a quo oleh Ketua PengadilanNegeri Jakarta Pusat dan berdasarkan Pasal 195

tersebut dianggap sebagaipenawaran pembayaran, itupun dilaksanakan sudah melampaui 14hari sebagai tenggang waktu pelaksanaan putusan/eksekusi secarasukarela sebagaimana dimaksud oleh amar ke4 Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Maret 2010 Nomor 635PK 7PDT/2009, dan berdasarkan Pasal 196 H1IR dapat dimintakanpelaksanaan putusan/eksekusi kepada pimpinan Ketua PengadilanNegeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, in casuKetua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (vide Pasal 195

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, PENYITAAN TIDAK DAPATDILAKUKAN TERHADAP HARTA MILIK PIHAK KETIGA sebagai manaketentuan pasal 195 Ayat (6) HIR Jo. Pasal 207 HIR Jo. Pasal 208 HIR.disebutkan bahwa Perlawanan Pihak ketiga terhadap Sita Jaminan maupunSita Eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 Ayat (6) HIRJo. Pasal 206 ayat (6) Rbg.4.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, Penyitaan Tidak Dapat dilakukanTerhadap Harta Milik Pihak Ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat 6HIR Jo Pasal 207 HIR Jo Pasal 208 HIR disebutkan Bahwa PerlawananPihak Ketiga terhadap Sita Jaminan maupun Sita Eksekusj dapat diajukanberdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR Jo Pasal 206 ayat 6 Rbg;Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 95/Pdt.Plw/2019/PN Jkt. Utr4.

Nomor : 426 K/Pdt/2010, tanggal 26 Nopember2010, antara Terlawan (semula selaku Penggugat/Terbanding/TermohonKasasi/Pemohon Eksekusi) dan Terlawan Il (semula Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi) ;Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2010Dalam hal eksekusi diajukan perlawanan baik dari Pelawan Tersitamaupun dari pihak ketiga, maka perlawanan tersebut diajukan dandiperiksa serta diputus oleh Pengadilan Negeri yang diminta bantuannyasebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat

;Ketentuan dalam HIR, pemilik barang yang disita dan diajukan kepadaKetua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyatamenyita, tercantum dalam Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) Rbg.

;Pasal 195 ayat (6) HIRJika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukanoleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya,maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yangdiperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh Pengadilan Negeriyang dalam daerah hukumnyaharus dilaksanakan keputusan itu ;Pasal 206 ayat (6) RbgPerlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milikyang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan

2007 No. 202/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar. dan Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 30 Nopember2007, Pelawan tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas tanah danbangunan milik Pelawan a quo ;Bahwa dalam Putusan MA No. 3089 K/Pdt/1991 menjelaskan, SitaJaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan diatas milik pihak ketigamemberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan derden verzet ;Bahwa terdapat ketentuan hukum, penyitaan tidak dapat dilakukanterhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195

Eksepsi diskualifikasi in person:1.Bahwa Pelawan tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas hukum(persona standi in judicio) untuk mengajukan perlawanan ini, karenaPelawan bukanlah pemilik atas Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 2421/Kebonagung dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1569/Manggarmas(obyek sengketa) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 195Ayat (6) HIR dan Pasal 206 Ayat (6) R.Bg. yang menyebutkan sebagaiberikut:Pasal 195 Ayat (6) HIR:Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga

Bahwa merujuk pada Pasal 195 Ayat (6) HIR, Pasal 209 Ayat (6) R.Bg,Buku Il Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta PutusanMahkamah Agung RI tersebut di atas, tegastegas ditentukan bahwaKualitas hak yang dibenarkan menjadi landasan dasar perlawanan pihakketiga (derden verzet) adalah mutlak harus pemilik atau pihak yangmerasa pemilik dari tanah/objek eksekusi;5.

yang sangat jelasMajelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan:Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan perlawanan eksekusi adalahupaya hukum dari pihak tereksekusi jika eksekusi yang dilakukan keliru dariamar putusan yang menjadi dasar suatu eksekusi, sedangkan gugatanperlawanan pihak ketiga (derden verzet) adalah upaya hukum pihak ketiga(derden verzet) jika eksekusi yang dilakukan melanggar hak kepemilikan(volle eigeenar) pihak ketiga tersebut di atas suatu obyek eksekusisebagaimana diatur dalam Pasal 195

(delapan puluh lima meter persegi)diberikan kepada Petrus Sayogo (orang tua Tergugat ) kemudian dijualbelikan kepada Tergugat II tertanggal 22 Desember 1998 Nomor 507/Sirimau/195/XII/1998 di hadapan Notaris dan Pembuat Akta Tanah TuasikalAbua, S.H., bidang tanah mana batasbatasnya: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Hak Milik Nomor 166; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kemakmuran/Dr.

dengan Tergugat Il tertanggal 22 Desember 1998 Nomor: 570/Sirimau/195/XII/1998 di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat AktaTanah, Tuasikal Abua, S.H., adalah tidak sah, melanggar HakSubjektif dan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanyacacat hukum, maka batal demi hukum;6.

Pasal 14 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Pasal 195 R.Bg. jo. Pasal 184 HIR. Apabila hal ini tidakdilakukan dianggap putusan yang kurang lengkap dan kurang pertimbanganhukum, seperti Putusan Judex Facti ini. Sangat jelas salah menerapkan ataumelanggar hukum pembuktian yang berlaku sebagaimana kaidah dasar jugaHal. 13 dari 16 hal. Put.

.> Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.195/201.37.00/2020 tanggal 30 November 2020 (terlampir),menerangkan barang bukti yang disita dari atas nama HEMATSEMBIRING, DKK bahwa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih diduga narkotika jenisshabushabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan beratbersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram; 1 (satu) kaca pirex bekas digunakan diduga narkotika jenis shabu shabuyang setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,58 (

sampoerna milik saksi MARTIN DAMANIK dan 1(satu) buah alat hisap/bong bekas pakai, selanjutnya pada hari Minggutanggal 29 November 2020 sekitar pukul 01.00 wib, para saksi dari anggotakepolisian langsung membawa dan menangkap para terdakwa bersamadengan saksi HEMAT SEMBIRING, saksi MARTIN DAMANIK, dan saksiNELSON SEMBIRING Alias NELSON beserta dengan barang bukti yangditemukan tersebut ke kantor Polsek Pancur Batu guna untuk dilakukanproses hukum.> Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti' No.195

sampoerna milik saksi MARTIN DAMANIK dan 1(satu) buah alat hisap/bong bekas pakai, selanjutnya pada hari Minggutanggal 29 November 2020 sekitar pukul 01.00 wib, para saksi dari anggotakepolisian langsung membawa dan menangkap para terdakwa bersamadengan saksi HEMAT SEMBIRING, saksi MARTIN DAMANIK, dan saksiNELSON SEMBIRING Alias NELSON beserta dengan barang bukti yangditemukan tersebut ke kantor Polsek Pancur Batu guna untuk dilakukanproses hukum.Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.195

saksiMARTIN DAMANIK dan 1 (satu) buah alat hisap/oong bekas pakai,selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul01.00 wib, para saksi dari anggota kepolisian langsung membawa danmenangkap para terdakwa bersama dengan saksi HEMAT SEMBIRING,saksi MARTIN DAMANIK, dan saksi NELSON SEMBIRING Alias NELSONbeserta dengan barang bukti yang ditemukan tersebut ke kantor PolsekPancur Batu guna untuk dilakukan proses hukum;Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.195

MARTINDAMANIK dan 1 (satu) buah alat hisap/bong bekas pakai, selanjutnya pada hariMinggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 01.00 wib, para saksi darianggota kepolisian langsung membawa dan menangkap para terdakwabersama dengan saksi HEMAT SEMBIRING, saksi MARTIN DAMANIK, dansaksi NELSON SEMBIRING Alias NELSON beserta dengan barang bukti yangditemukan tersebut ke kantor Polsek Pancur Batu guna untuk dilakukan proseshukum;Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan BarangBukti No. 195