Ditemukan 11433 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 09-08-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 67/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat:
MUHAJIRIN, H.I, ST.
Tergugat:
PEMERINTAH KOTA BIMA
89 — 61
  • 11 tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil:: PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:Pasal 250Pasal 266a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun1945;dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukantindakpidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/atau pidana umum;menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-11-2013 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1669 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 21 Nopember 2013 — Sugeng, S.Sos., M.Si Bin Warsotikno
77 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah, bahwa prosedur untuk menyalurkan Dana Bantuan SosialOrganisasi Kemasyarakatan berdasarkan Pasal 45 ayat (1) yaituBelanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 hurufe digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifatsosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepadakelompok/anggota masyarakat, dan Partai
    Syamsir Djalib bin DjalibBandarisa selaku pengguna anggaran tersebut, telah dikeluarkansebesar Rp.2.331.654.920,11 kepada Terdakwa sedangkan danatersebut seharusnya digunakan untuk kelompok/anggota masyarakatdan Partai Politik yang diajukan oleh Pimpinan Organisasi Massa atauPartai Politik akan tetapi olen Terdakwa dana Bansos OrganisasiKemasyarakatan sebesar Rp.2.331.654.920,11 tersebutdipergunakannya untuk kegiatankegiatan yang bukan untukkeperluan kelompok/anggota masyarakat dan Partai Politik
    Adi Gunawane Bahwa saksi pemilik toko roti Marco Bakery dan tahun 2008Terdakwa atas nama Pemerintah Kabupaten OKU pernahmemesan roti dalam partai besar;7.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 19-05-2014 — Putus : 26-06-2014 — Upload : 05-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 21/PID.TPK/2014/PT SMG
Tanggal 26 Juni 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SISWANTO
Pembanding/Terdakwa : PRAGSONO Diwakili Oleh : SUSILOWATI, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : PRAGSONO Diwakili Oleh : SUSILOWATI, SH.
128 — 83
  • 1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Surat dari DPP Partai Golkar Nomor : B-111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor : B-110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Dukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima oleh Risty.
    JaksaAgung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor : B111/GOLKARIIII/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan PenundaanEksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan IdrusMarham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskanDiterima Olen Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci.Halaman 18 Put.No.21/Pid SusTPK/2014/PT SMG81.82.83.84.85.86.87.88.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Surat dariDPP Partai
    Suci.2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF,SH,MH JaksaAgung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor : B111/GOLKARIIII/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan PenundaanEksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan IdrusMarham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskanDiterima Olen Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Surat dariDPP Partai
    Suci.2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF,SH,MHJaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selakuKetua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapatstempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal1 April 2011 tertanda Suci.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Suratdari DPP Partai
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 23-08-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 33/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 20 Desember 2019 — Penggugat:
BRIPTU BAKRI
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA
259 — 110
  • Kepolisian Negara Republik Indonesiadiberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian NegaraRepublik Indonesia apabila: a. meninggalkan tugasnya secara tidaksahdalamwaktulebih dari 30 (tiga puluh) harikerjasecaraberturutturut; b. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapatmerugikan dinas Kepolisian; c. melakukan bunuh diri dengan maksudmenghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal duniasebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau d. menjadianggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata Tanah
Register : 05-11-2018 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Psb
Tanggal 20 Juni 2019 — -ABDUL SOHAR -Lawan -RUMSI, Cs
465 — 157
  • Tindakan Penggugat bertentangan denganprinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata yangmenyebutkan : Persetujuan hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya.Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidakdapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yangditentukan dalam pasal 1317.Bahwa oleh karenanya sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalamperkara aquo untuk menerima eksepsi Tergugat s.d IV danmenyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 23-03-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 20/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
3.MUSTAIN
4.RUDI HARTANTO SANDRO
Tergugat:
KEPALA DESA SIALANG AGUNG
129 — 37
  • Bukan pengurus partai politik;i. Bukan anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;j. Mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negerisipil;k. Berkomitmen untuk bekerjasama dengan kepala desa;. Sanggup bekerja penuh waktu sebagai perangkat desa dan memberikanpelayanan yang baik kepada masyarakat;m.
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 19-12-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PN KISARAN Nomor 465/Pid.B/2013/PN-KIS
Tanggal 19 Desember 2013 — Herman Johanes als Kocu Parapat
41 — 7
  • PartaiBulan Bintang dimana Terdakwa sebagai pendukung dan Terdakwakemudian mengajak saksi sebagai Tim Suksesnya dan pembicaraan ituberlangsung hingga lepas magrib.e Bahwa sekitar pukul 20.00 wib lalu Jumadi menghubungi Terdakwa danmenanyakan posisi Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab sedang beradadi rumah Gondrong (yang dimaksud adalah saksi), lalu Jumadi mengatakanakan bertemu Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Jumadi datang ke rumahsaksi.e Bahwa kemudian Terdakwa bercerita dengan Jumadi mengenai Partai
Pengadilan PN SAWAHLUNTO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 27-04-2012 — Putus : 13-08-2012 — Upload : 11-09-2012
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 33 /Pid.B/2012/PN.SWL
Tanggal 13 Agustus 2012 — HASNUL HADI Pgl NAL
66 — 7
  • Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Juli2012 s/d tanggal 24 Agustus 2012;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ERIZAL EFFENDI, SH,MH,DKK Advokat/Pengacara beralamat di Kantor Badan Advokasi Partai Nas Dem diJalan Jhoni Anwar No. 13 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.11/pid/SK/2012/PN.SWL, yang terdaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahluntotertanggal 10 Mei 2012;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Setelah membaca suratsurat yang berhubungan dengan perkara
Pengadilan PN MANADO Perdata Tanah
Register : 25-03-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 06-03-2020
Putusan PN MANADO Nomor 158/Pdt.G/2019/PN Mnd
Tanggal 19 Nopember 2019 — -Wim Kambey,DKK LAWAN Mintje Kalamu,DKK
136 — 85
  • Bahwa ternyata kelompok orangorang yang berasal dariDesa/Kelurahan Dendengan Dalam yang sebelumnyasudah mengolahtanah kebun di wilayah Kepolisian Desa Sawangan termasuk tanahobjek sengketa milik para Penggugat, mereka ternyata ditahan dan adawajib lapor di kantor dahulu PUTERPRA (Pusat Teritorial PertahananRakyat), sekarang KORAMIL hal ini ternyata mereka bermasalah dimanamereka pengikut salah satu Ormas terlarang, yaitu : Barisan TaniIndonesia (BTl) asuhan dari Partai Komunis Indonesia mereka ditahansebagai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 03-03-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 13/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 20 September 2021 — Penggugat:
Yanida Zebua
Tergugat:
KEPALA DESA HILIALAWA
178 — 105
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Halaman 20 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUNMDN.i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturanperundanganundangan;j.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 04-09-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 30/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 8 Oktober 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : RONALD F.W., SH.
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RONALD F.W., SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Imam Nahrawi
Terbanding/Terdakwa : Imam Nahrawi
499 — 478
  • No. 30/PID.SUSTPK/2020/PT.DKIBahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, Terdakwa dilantik menjadi MenporaRI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 121/P tahun 2014 tanggal 27Oktober 2014, kemudian Terdakwa mengangkat Miftahul Ulum sebagai asistenpribadinya, dimana Miftahul Ulum merupakan orang kepercayaan sekaligusmerangkap sopir pribadi Terdakwa sejak tahun 2011 pada waktu Terdakwamenjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014.
    hubungannya denganjabatan Terdakwa selaku Menpora RI, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, Terdakwa dilantik menjadi MenporaRI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 121/P tahun 2014 tanggal 27Oktober 2014, kemudian Terdakwa mengangkat Miftahul Ulum sebagai asistenpribadinya, dimana Miftahul Ulum merupakan orang kepercayaan sekaligusmerangkap sopir pribadi Terdakwa sejak tahun 2011 pada waktu Terdakwamenjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai
    No. 30/PID.SUSTPK/2020/PT.DKImenjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014.
Restatement Batasan Umur
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)
6689 — 31538
  • 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
  • 13/2010 9:23:59 PM UndangUndang Tidak mengatur me = 18 tahun (Pasal Ditafsirkan secara logikaRepublik Indone ngenai kecakapan/ ke 1 Angka5) terbalik dari pengertiansia Nomor 21 Tahun wenangan untuk ber anak, namun demikian2007 tentang Pem tindak batas usia dewasa tidakberantasan Tindak secara tegas dinyatakanPidana Perdagangan OrangUndangUndang Re 17 tahun atau sudah/ Tidak mengatur Menyatakan diperbolehpublik Indonesia No. pernah kawin (Pasal 14) kannya menjadi anggota2 Tahun 2008 tentang suatu partai
    tentang Kesejahteraan Anak 197911; UndangUndang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 1983 Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur 75 isi61.indd 75 42/43/2010. 10:00:47 P UndangUndang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan1995 UndangUndang No.25Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan1997 UndangUndang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak1997 UndangUndang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia1999 UndangUndang No. 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih1999 UndangUndang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai
    Politik1999 UndangUndang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia2000 UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak2002 20.UndangUndang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik2002 21.UndangUndang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NegaraRepublik Indonesia2002 22.UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan2003 23.UndangUndang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden2003 24.UndangUndang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat2003 25.UndangUndang
    Sosial Nasional2004 28.UndangUndang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia2004 29.UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah2004 30.UndangUndang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia2004 31sUndangUndang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan2006 32.UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan2006 33.UndangUndang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang2007 34.UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai
    Semarang: Universitas Dipenogoro. hlm. 64.UndangUndang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.UndangUndang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.UndangUndang No. 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer.UndangUndang No.18 tahun 2003 tentang Advokat.UndangUndang No.19 Tahun 1955 tentang Pemilihan Anggota
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata
Register : 02-04-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Pkl
Tanggal 18 September 2018 — Penggugat:
ERZAN ABDILAH
Tergugat:
1.ERENG MAULANA
2.PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Sentra Kredit Kecil Pekalongan
Turut Tergugat:
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan
123 — 32
  • Keputusan MA RI No. 294K/SIP/1971 tanggal 07071971 yangmensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyaihubungan hukum;Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/ 2018/ PN PklBahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak sesuaidengan prinsip partai kontrak yang digariskan oleh Pasal 1340 KUHPerdata sebagaimanatercantum dalam buku M.
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-02-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 29-06-2018
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Arm
Tanggal 31 Oktober 2017 — - Penggugat - JOICE J.M SIGARLAKI - Tergugat 1. LIAN MOHA 2. TIN MOHA 3. UMIN MOHA 4. AMAN MOHA 5. IMRON MOHA 6. MESKE RAKIAN 7. NONA RAKIAN 8. MASYE RASU 9. NINI RASU 10. STEVI RASU 11. MICHEL RASU - Turut Tergugat - KEPALA DESA KAWANGKOAN
111 — 71
  • Bahwa menghubungkan dengan Pasal 1875KUHPerdata bahwa nilai kekuatan pembuktian untuk akta di bawah tanganmenurut Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata halaman 546Hal 41 dari 45 Putusan Nomor 39/Padt.G/2017/PN Armharus memenuhi syarat formil dan materiil yaitu dibuat secara sepihak atauberbentuk partai (Sekurangkurangnya dua pihak) tanoa campur tangan pejabatyang berwenang, ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnyadan isi dan tanda tangan diakui sehingga jika syarat tersebut
Pengadilan PT AMBON Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-09-2016 — Putus : 16-01-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PT AMBON Nomor 37/PDT/2016/PT AMB
Tanggal 16 Januari 2017 — 1. RUSDI SOFYAN SANGAJI, SH 2. Dr. FARIDA MONY Dra. M.M, PARA PEMBANDING semula PARA PELAWAN Melawan : YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU, TERBANDING semula TERLAWAN
234 — 69
  • Andri Padang Putun, SH, KetiganyaAdvokat dan Pengacara serta Asisten Pengacara padaKantor Advokat & Pengacara Hamdani Laturua & Rekan yang beralamat dan berkantor di Jalan Melati Nomor 34RT.001/RW.001, Kelurahan Honipopu (Belakang TokoEnam, Kantor DPW Partai Nasdem Provinsi Maluku),Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 11 Pebruari 2016, PARAPEMBANDING semula PARA PELAWAN ;MelawanYAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU, yangberkedudukan di Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu
Pengadilan PA PONTIANAK Perdata Agama Perceraian
Register : 19-09-2011 — Putus : 07-03-2012 — Upload : 13-12-2012
Putusan PA PONTIANAK Nomor 702/Pdt.G/2011/PA.Ptk
Tanggal 7 Maret 2012 — Penggugat V Tergugat
45 — 4
  • Sesuai informasi orang yang amat sangat dekat dengan Penggugatmemberi syarat dan waktu sebelum perkawinan ini dilangsungkankepada saya sebagai tergugat untuk membuktikan bahwa orang Tuasaya bukan PKI (Partai Komunis Indonesia);d. Apabila kami telah melangsungkan pernikahan menurut Agama dannegara maka Motto kami adalah : Setiap melangsungkan kegiatan dalammenjalankan mahligai rumah tangga harus Patuhtaat sesuai ajaran danperintah Agama dan Orang Tua;e.
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Register : 09-12-2019 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 5680/Pdt.G/2019/PA.JT
Tanggal 29 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
83 — 14
  • No.5680/Padt.G/2019/PAJTMenimbang, bahwa dalam Pasal 132 a ayat (1) ke 3 HIR, padaprinsipnya undangundang melarang Terlawan mengajukan gugatanRekonpensi terhadap gugatan perlawanan eksekusi, baik hal itu dalam bentukperlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) atau perlawanan pihak partai (PartyVerzet).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatanRekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijk verklaard).DALAM KONPENSI!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-12-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2686 K/PDT/2009
Tanggal 27 Desember 2010 — PEMERINTAH NEGERI SALEMAN ; MASYARAKAT NEGERI HORALE
65 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurangkurangnyadua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang ;b. Ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya ;C. Isi dan tanda tangan diakui ;Apabila syarat di atas telah dipenuhi maka sesuai ketentuan Pasal 1875KUH Perdata dan Pasal 288 RBG maka surat bukti P7, P8, P8A, P9,P9A, P10, P11 dan P12 telan memenuhi syarat formil dan materiilsehingga :a. Nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan kata otentik ;b.
Pengadilan PN PEMALANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-10-2014 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN PEMALANG Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Pml
Tanggal 11 Maret 2015 — 1. WINDA WIDYAWANTI, 2. MUHIDAYATI 3. PT. Bank Mega Syariah, Tbk, Unit Pemalang 4. EDI PUJIARTO 5.Pemerintah RI.Cq, Kepala Kantor Pertanahan Pusat di Jakarta, Cq, Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Jawa Tengah, Cq, Kepala kantor Pertanahaan (BPN) kabupaten Pemalang
102 — 47
  • yangpemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan denganposisi para pihak ;Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut danbertindak sebagai penggugat;Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalampenyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagaiTergugat;Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata;Permasalahan hukum yang diajukan ke Pengadilanmengandung sengketa;Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurangdiantara dua pihak;Berarti gugatan perdata bersifat partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 18-06-2021 — Putus : 01-11-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 53/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 1 Nopember 2021 — Penggugat:
TIKA LESTARI
Tergugat:
1.KEPALA DESA AEK LOBA AFD I KECAMATAN AEK KUASAN ASAHAN
2.CAMAT KECAMATAN AEK KUASAN KABUPATEN ASAHAN
264 — 114
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badanpermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakila RakyatRepublik Indonesia, Dewan perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi atau DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dan Jabatan lain yangditentukan dalam peraturan perundang undangan;j. Ikut serta dan/atau terlihat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau pemilihan kepala daerah;k.