Ditemukan 11433 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Putus : 07-11-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 10/ Pid.Tipikor/2013/PT.MALUT
Tanggal 7 Nopember 2013 — DRS. RUSDAN T. HARUNA, M.Si
17380
  • .; Bantuan sosial kepada Partai Politik sebesar Rp. 400.000.000.2. Dana untuk Tunjangan bendahara sekabupaten halmahera Timur sebesar Rp.232.200.000,3. Uang Persedian yang merupakan saldo awal kas tahun 2010 sebesar Rp. 843.000.000;Bahwa terdakwa selaku pengguna anggaran selalin mengelola danadana yangbersumber dari APBD juga mengelola danadana yang bersumber dari penerimaan daerahantara lain berupa pajakpajak atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.
Putus : 02-12-2019 — Upload : 05-01-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 379 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG
385319 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Muladi, SH. selaku Ketua dan IdrusMarham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel birubertuliskan diterima oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 April2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperinal Surat dari DPP Partai Golkar Nomor B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi dan Nomor B110/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Dukungan Kembali dengantujuan Jaksa Agung RI yang diterima oleh Risty;1
Register : 18-12-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 30-01-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 448/Pid.B/LH/2018/PN Gns
Tanggal 30 Januari 2019 — Penuntut Umum:
BALADHIKA SURENGPATI. SE.,SH.,MH
Terdakwa:
SUGITO Bin PAIMIN
45365
  • pidana jugadiharuskan dijatuhi pidana denda, oleh sebab itu selain pidana penjara yang akandijatunkan, maka terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidanadenda yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam putusan ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika dalam perkara ini motif utamaterdakwa hanyalah mencari keuntungan dengan cara menjual kembali BahanBakar Minya Oplosan dengan sedikit keuntungnan dan dalam melakukanperniagaan tersebut dilakukan terdakwa secara eceran (tidak dalam partai
Putus : 27-04-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2952 K/Pdt/2014
Tanggal 27 April 2015 — Ir. BAMBANG WISUDO VS YAYASAN PERGURUAN AL-IMAN, DKK
8441 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat RekonvensiI/Tergugat Konvensi selaku pemilik yang sah karena PenggugatRekonvensi /Tergugat Konvensi tidak dapat melakukan tindakan hukumapapun atas 2 (dua) bidang tanah tersebut;Bahwa ternyata, tanopa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi selaku pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah tersebut, TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi pernah beberapa kali menyewakandan/atau mengontrakkan beberapa bagian atas tanah dan bangunantersebut kepada pihak ketiga lainnya seperti pada Partai
Register : 05-03-2013 — Putus : 23-10-2013 — Upload : 30-05-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 16/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 23 Oktober 2013 — Penggugat:
JOHNI MULYONO SASTRAH, dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang
Intervensi:
Tahman Rauf Bin Abd. Rauf
9373
  • yang dapat digunakan dalam pengajuangugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (sesuai penggarisanPasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 JunctoUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TataUsaha Negara, tetapi dalildalil/posita gugatan Penggugattersebut adalah masuk Materiale Sphere kewenanganPeradilan Umum In Casu Pengadilan Negeri untukmemeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa penuntutanhak/ perselisihanSurat Gugatan Penggugat salah alat (tidak memenuhi syaratformil karena partai
Register : 02-04-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Pkl
Tanggal 18 September 2018 — Penggugat:
ERZAN ABDILAH
Tergugat:
1.ERENG MAULANA
2.PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Sentra Kredit Kecil Pekalongan
Turut Tergugat:
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan
12332
  • Keputusan MA RI No. 294K/SIP/1971 tanggal 07071971 yangmensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyaihubungan hukum;Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/ 2018/ PN PklBahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak sesuaidengan prinsip partai kontrak yang digariskan oleh Pasal 1340 KUHPerdata sebagaimanatercantum dalam buku M.
Register : 24-02-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 29-06-2018
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Arm
Tanggal 31 Oktober 2017 — - Penggugat - JOICE J.M SIGARLAKI - Tergugat 1. LIAN MOHA 2. TIN MOHA 3. UMIN MOHA 4. AMAN MOHA 5. IMRON MOHA 6. MESKE RAKIAN 7. NONA RAKIAN 8. MASYE RASU 9. NINI RASU 10. STEVI RASU 11. MICHEL RASU - Turut Tergugat - KEPALA DESA KAWANGKOAN
11171
  • Bahwa menghubungkan dengan Pasal 1875KUHPerdata bahwa nilai kekuatan pembuktian untuk akta di bawah tanganmenurut Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata halaman 546Hal 41 dari 45 Putusan Nomor 39/Padt.G/2017/PN Armharus memenuhi syarat formil dan materiil yaitu dibuat secara sepihak atauberbentuk partai (Sekurangkurangnya dua pihak) tanoa campur tangan pejabatyang berwenang, ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnyadan isi dan tanda tangan diakui sehingga jika syarat tersebut
Register : 03-09-2016 — Putus : 16-01-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PT AMBON Nomor 37/PDT/2016/PT AMB
Tanggal 16 Januari 2017 — 1. RUSDI SOFYAN SANGAJI, SH 2. Dr. FARIDA MONY Dra. M.M, PARA PEMBANDING semula PARA PELAWAN Melawan : YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU, TERBANDING semula TERLAWAN
23469
  • Andri Padang Putun, SH, KetiganyaAdvokat dan Pengacara serta Asisten Pengacara padaKantor Advokat & Pengacara Hamdani Laturua & Rekan yang beralamat dan berkantor di Jalan Melati Nomor 34RT.001/RW.001, Kelurahan Honipopu (Belakang TokoEnam, Kantor DPW Partai Nasdem Provinsi Maluku),Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 11 Pebruari 2016, PARAPEMBANDING semula PARA PELAWAN ;MelawanYAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU, yangberkedudukan di Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu
Register : 19-09-2011 — Putus : 07-03-2012 — Upload : 13-12-2012
Putusan PA PONTIANAK Nomor 702/Pdt.G/2011/PA.Ptk
Tanggal 7 Maret 2012 — Penggugat V Tergugat
454
  • Sesuai informasi orang yang amat sangat dekat dengan Penggugatmemberi syarat dan waktu sebelum perkawinan ini dilangsungkankepada saya sebagai tergugat untuk membuktikan bahwa orang Tuasaya bukan PKI (Partai Komunis Indonesia);d. Apabila kami telah melangsungkan pernikahan menurut Agama dannegara maka Motto kami adalah : Setiap melangsungkan kegiatan dalammenjalankan mahligai rumah tangga harus Patuhtaat sesuai ajaran danperintah Agama dan Orang Tua;e.
Register : 09-12-2019 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 5680/Pdt.G/2019/PA.JT
Tanggal 29 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
8314
  • No.5680/Padt.G/2019/PAJTMenimbang, bahwa dalam Pasal 132 a ayat (1) ke 3 HIR, padaprinsipnya undangundang melarang Terlawan mengajukan gugatanRekonpensi terhadap gugatan perlawanan eksekusi, baik hal itu dalam bentukperlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) atau perlawanan pihak partai (PartyVerzet).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatanRekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijk verklaard).DALAM KONPENSI!
Putus : 03-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN GARUT Nomor 35/Pid.B/2016/PN Grt
Tanggal 3 Maret 2016 — LINDA SUSILAWATI ALIAS SUSI BINTI (Alm) DINI
3924
  • Asep Rahmat ;e Bahwa saksi mengenal terdakwa ketika pemilihan Presiden Tahun 2014 karenasamasama meliput hasil suara untuk partai yang sama ;e Bahwa penipuan tersebut berawal pada saat itu terdakwa mendatangi saksi danberkata bahwa terdakwa memiliki akses untuk pengadaan DO LPG dari salahHalaman 17 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Grt18satu SPPBE yang ada di Leuwigoong yaitu PT.
Putus : 02-03-2015 — Upload : 28-12-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 10/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 2 Maret 2015 — Drs. HERU SUPRIYONO, M.Pd melawan JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA di Jakarta Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Semarang
6422
  • dibantu dan bisa menyalurkan beasiswa", maka syarat yang tercantum dalamisi memo menjadi tidak berlaku, karenatelah berubah menjadi perintah lisan dariatasan Terdakwa dan II ;Bahwa oleh karena terdakwa dan II adalahPegawai Negeri Sipil (PNS) yang secarahirarki kepegawaian wajib taat terhadap"perintah" Walikota Semarang sebagaiatasannya dan berwenang menjalankankebijakan maka memo tanggal 5 Pebruari2003 yang disusul dengan telepon dariWalikota yang meminta agar bea siswadisalurkan melalul jalur partai
Register : 18-10-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 366/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 9 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat I : H. AWALUDDIN, SE,MS
Pembanding/Penggugat II : ALIMUDDIN DG RURUNG
Terbanding/Tergugat I : BOBY SUNARDY EDWAR
Terbanding/Tergugat II : NY. KIE EMILY
Terbanding/Tergugat III : NY. SILVIA
Terbanding/Tergugat IV : GERSONG LOSUH
Terbanding/Tergugat V : MUHAMMAD ZAMBRONI, SE
Terbanding/Tergugat VI : IR. CHRIS STOFORUS YUHANNES
Terbanding/Tergugat VII : HENGKY NURTANIO
Terbanding/Tergugat VIII : AHMAD, STT
Terbanding/Tergugat IX : FHAN ELY
Terbanding/Tergugat X : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR.
11169
  • Sulawesi Selatan, kepalakantor BPN Kota Makassar.Bahwa selain instasi tersebut diatas tembusan somasi disampaikan pihakyang menguasai tanah penggugat yang sedang melakukan aktifitaspenghuni tersebut yakni Pimpinan Bank BNI Cabang Makassar, (BNI UnitRatulanggi) pimpinan wilayah partai Gerindra, pemilik toko Rabbani danseluruh penghuni kompleks tanah di Jalan Dr.Ratulangi No.47 (lama) 53Kota Makassar.Bahwa kantor Bank BNI Unit ratulanggi yang berada diatas tanahbersertifikat Nomor :11/1974 seluas 262
Register : 19-02-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 43/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 29 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Mauliate Sitompul Diwakili Oleh : Suplinta Ginting, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat : Juriati Lumban Gaol
Terbanding/Turut Tergugat : Sabaruddin Siregar
8944
  • TERBANDINGbenar berbatasan dengan tanah milik orangtuanya saksi yangbernama Pahala Rajagukguk; Sedangkan tanah sebelah Utara Tergugat Juriati Lumban Gaolberbatasan dengan tanah milik Murni Sinaga; Adapun lebar ukuran tanah milik TERBANDING/TERGUGAT daribatas tanahnya sebelah Selatan sampai ke batas Utara sekitar60M2; Saksi tidak pernah mengetahui adanya Jual Beli antara MauliateSitompul dengan Sabarudin Siregar; Saksi tidak mengenal Sabaruddin Siregar, namun saksi mengenalMauliate Sitompul samaam ketua PAC Partai
Register : 30-01-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 17-02-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 13/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
199174
  • Pasal250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil berbunyi sebagai berikut :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan dan /atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Register : 20-11-2015 — Putus : 24-11-2015 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN CIREBON Nomor 84/PDT.G/2015/PN CBN
Tanggal 24 Nopember 2015 — Perdata Pengugat: - JONI AMAN tergugat: - FERI HARIANTO - KARTIKA RIA - Kepolisian Resort Cirebon Kota Cq. Satlantas Polres Cirebon Kota Cq. Kantor Samsat Cirebon
30268
  • Mengenai hal ini, menurut Yahya Harahap berpendapatbahwa dalam penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkankerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara.Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan perjanjian Halaman 28 dari 28, perkara nomor 84/Pdt.Plw2015/PN.Cbn.hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku jugadalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak
Register : 05-11-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 26-07-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 89/G/2014/PTUN.MKS
Tanggal 29 April 2015 — Penggugat:
ANDI PATURUSI BIN BUNDU
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG
13283
  • Surat Gugatan Penggugat salah alamat (tidak memenuhi syaratformil Karena partai/pihak yang diperatunkan tidak lengkap).Bahwa berdasarkan fakta yuridis surat gugatan Penggugat tidakmemenuhi syarat formil dalam mengajukan surat gugatanterhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang (selakuTergugat) dengan alasan bahwa penerbitan sertipikat hak miliknomor : 179/Desa Samaenre Kecamatan Mattiro SompeKabupaten Pinrang atas nama H.
Register : 18-05-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 01-07-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 86/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 28 Juni 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
7859
  • Pasal 1338 ayat(1) KUHPerdata) sehingga perbuatan Penggugat yang mendudukkanTurut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo jelas merupakanperbuatan yang tidak berdasarkan hukum error in persona, sebabbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340KUHPerdata;Selengkapnya Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata:Suatu penanjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya;Selengkapnya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata:Semua peranjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang
Putus : 23-10-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 395/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 23 Oktober 2017 — Tn. GATOT DWI SUKARNO, SH melawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
7630
  • Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPenggugat tidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan oleh Pasal 1340 KUHPerdata (sebagaimana tercantumdalam bukunya M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian danPutusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2004, Halaman439) sehingga gugatan Penggugat dapat dikatakan error inpersona;2.
Putus : 28-11-2011 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1578 K/Pdt/2011
Tanggal 28 Nopember 2011 — PEMERINTAH RI Cq. PERUM BULOG Cq. PERUM BULOG DIVRE SULAWESI TENGGARA vs ALWI LIE
98123 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perlawanan kurang pihak (exeptie plurium litis consortium);Bahwa sebagaimana yang dapat dilihat dan dibaca dalam suratperlawanan Pelawan, cukup jelas bahwa bentuk perlawanan yang diajukanbukan dalam bentuk Partai Verzet melainkan dalam bentuk DerdenVerzet, yaitu Perlawanan Pihak Ketiga ( I.c Alwi Lie sebagai Pelawan)terhadap pelaksanaan (sita eksekusi) putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI tanggal 27 Desember 2005 No. 556 PK/PDT/2002yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara perdata,