pertaruhan lainnya ;Menimbang, bahwa menurut yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin turutserta pada permainan judi sebagai pencaharian adalah orangorang secara tanpa hakyang ikut sebagai pemain atau peserta dalam suatu permainan judi dan menjadikanpermainan judi tersebut sebagai pekerjaannya atau sumber mata pencaharian ;Menimbang, bahwa unsur ini merupakan satu kesatuan dan apabila terdapatbagian unsur tidak terpenuhi maka unsur tersebut secara keseluruhan dianggap tidakterbukti;Menimbang, bahwa penekanan

didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyakmenimbulkan korban terutama generasi muda yang sangatmembahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, sehinggadiperlukan penanganan yang lebih keras dan tegas dengan pengaturansanksi pidana minimal terhadap tindak pidana tertentu.Bahwa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaannarkotika yang semakin marak, sebagaimana telah diketahui bersama baikmelalui tayangantayangan yang ada di televisi maupun dari media yanglain, termasuk penekanan

adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut;Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalahmenunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagaisuatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yangdiajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan PenuntutUmum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan

hak kepemilikan tanah oleh seseorang/ PENGGUGAT;17.Oleh karena gugatan PENGGUGAT disertai dengan faktafakta dan buktibukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannyamaka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulu walau terdapatupaya hukum Banding, Verzet, mapun Kasasi (Uitvoerbaar bij Vorraad);18.Bahwa untuk memberikan kepastian dan penekanan kepada TERGUGAT I,TERGUGAT II, dan TERGUGAT III mematuhi dan melaksanakan isi putusanperkara a quo maka selayaknya Majelis

/PN MshAd.1 Setiap Orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalamperkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukantindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukumtersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atautidak perbuatan yang didakwakan kepadanya hal tersebut akan sangatbergantung pada unsurunsur materiil dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukanseorang

BjmBahwa saksi mengetahui hal itu waktu itu saksi di Staf OP ;Bahwa saksi mengetahui Bukti P 14 tapi tidak melihat langsung ;Bahwa saksi mengetahui hal itu waktu saksi di propam ;Bahwa saksi hadir pada sidang KKEP dan Pendamping Penggugatadalah pak Riswan ;Bahwa saksi mengetahui bukti P 26 ;Bahwa yang mendampingi Penggugat di persidangan 2 Orang, PakRiswan dan yang satunya lupa namanya ;Bahwa pada Saat persidangan tetap ada penekanan untuk efek jera ;Bahwa penekanan oleh Komisi ;Bahwa Penggugat dapat

kiri atau kanan selain itubisa juga di depan atas kiri atau kanan, namun mengapa dalam VERyang ditandatangani tidak dapat menentukan sebab kematian, hal inimenyimpulkan bahwa terdapat keraguan yang tidak bisadipertanggungjawabkan secara medis apalagi secara hukum.Oditur Militer juga dalam menguraikan merampas nyawa orang laintidak tuntas dalam artian bahwa tidak diuraikan dengan carabagaimana merampas nyawa orang lain sehingga menimbulkan akibatyang dilarang, yang menarik di sini adalah adanya penekanan

kiri atau kanan selain itu bisa juga di depan atas kiri atau kanan,namun mengapa dalam VER yang ditandatangani tidak dapatmenentukan sebab kematian, hal ini menyimpulkan bahwa terdapatkeraguan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara medisapalagi secara hukum.Oditur Militer juga dalam menguraikan merampas nyawa orang laintidak tuntas dalam artian bahwa tidak diuraikan dengan carabagaimana merampas nyawa orang lain sehingga menimbulkan akibatyang dilarang, yang menarik di sini adalan adanya penekanan

katakan aturan kitabelum sampai disitu, demokrasi kita belum sehat karena juga masihsetengahsetengah, sehingga orang membuat atauran itu jugasetengahsetengah hati jadi pada kita membuat peraturan kita jugaterjebak disitu sama dengan statuta Roma misalnya ancaman pidanauntuk kejahatan kemanusiaan harus minimal tetapi putusan PengadilanHam itu kan 3 (tiga) tahun seperti Guiteres tetapi itukan sudahHalaman 61 dari 85 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN.Ambmelanggar tetapi sampai saat ini tidak pernah penekanan

berkomunikasidengan Kapolda dan membicarakan tentang tindakan tetsebut, tindakantersebut sulit mendapat unsur Pidana dalam pengertian Anslag sebagaiserangan yang di maksud apalagi dengan unsur tipu daya dengan katalain yang paling mungkin dalam kasus ini ada manufer tindak umummaka itu tidak terjadi maka tindakan para terdakwa merupakan tindakanyang merupakan tindakan yang bagian dari kebebasan warga Negaraatau kebebasan bernegara untuk mengekspresi dan berkumpul sertamenyatakan pendapat dan perekatan penekanan

Bahwa hakekatnya Terdakwa sebagai seorang aparat menyadaribenar akan tugas dan perannya dalam ikut berperang memberantasperedaran narkotika dimana negara Republik Indonesia dalamkeadaan darurat narkotika dan pemerintah telah menyatakan perangterhadap peredaran narkotika akan tetapi Terdakwa melakukanperbuatan yang bertentangan dengan penekanan dari pemerintah danPanglima TNI.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa salahdalam memilih teman bergaul dan Terdakwa malah menjadi perantaradalam jual beli narkotika jenis shabushabu serta mengkonsumsinarkotika jenis shabushabu yaitu untuk mendapatkan kenikmatansesaat setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabushabu, hal initentunya bertentangan dengan penekanan dari pemerintah danPanglima TNI agar prajurit TNI berperan serta dalam pemberantasannarkotika akan tetapi Terdakwa malah terlibat di dalamnya peredarannarkotika.b

kepada Prajurit TNI dijajarannya/bawahannya tentang larangan bagi Prajurit TNI untuk tidakmelakukan : hubungan seksual dengan sesama jenis(homoseksual/lesbian), persetubuhan di luar nikah yang sah, hidupbersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah yangharus dipatuhi dan ditaati dalam pelaksanaan tugas dan berperilakuseharihari sebagai Prajurit TNI bertujuan agar tercipta sikap, perilakudan perbuatan sebagai Prajurit TNI yang bermartabat dan menjagakehormatan diri dan dilanjutkan dengan penekanan

dari masingmasingKomandan Kesatuan termasuk di kesatuan Terdakwa, hal ini sudahsering dilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakuisudah sering mendengar penekanan tersebut baik di dalam apel pagimaupun dalam jam komandan namun hal ini tidak pernah diindahkanoleh Terdakwa dan justru Terdakwa melakukan perilaku seks yangmenyimpang dengan sesama jenis dan terlibat komunitas LGBT.Perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tugas dankewajiban Terdakwa selaku prajurit TNI yang

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepadaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubahbeberapa kali dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 danUndangUndang Nomor

Putusan Nomor 769/B/PK/PJK/2015Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agardapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiriyang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy, serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)..

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam ttulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function

Kemudian secarasepihak Tergugat yang sebenarnya bermaksud mengamankan posisinyasebagai kreditur, membuatkan dan atau mengarahkan Tergugat II sebagaidebitur untuk membuat suatu akta otentik dengan seolah olah yang terjadiadalah hubungan hukum jual beli obyek tanah/bangunan agar secarasepihak mudah dalam melakukan penekanan (pemerasan) dan ataueksekusi;5.

Kemudian secara sepihak Tergugat Konpensi yangsebenarnya bermaksud mengamankan posisinya sebagai kreditur,membuatkan dan atau mengarahkan Penggugat Rekonpensi sebagai debituruntuk membuat suatu akta otentik dengan seolah olah yang terjadi adalahhubungan hukum jual beli obyek tanah/bangunan agar secara sepihakmudah dalam melakukan penekanan (pemerasan) dan atau eksekusi;Bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.: 22 tanggal 8 Oktober2018 merupakan akibat dari adanya rentetan kronologis yang salingberhubungan

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakikatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);7.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber: hittp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Putusan Nomor 156 B/PK/PJK/2016pada hakikatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untukmeningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect),sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau) mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan dalam menggalakkan fungsi penerimaannegara (budgetair function), dan

sengketagugatan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UU PTUN agar dapat dilaksanakan dalamUU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelasdan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%2OMA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun2007 menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MAtersebut merupakan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau) mengesampingkan mengenaipenenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function):.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan TataUsaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www. setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pd)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function

(cetakan tebal : penekanan dari Tergugat)c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila TERMOHON masih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha TERMOHON tersebut bank meyakinibahwa TERMOHON akan mampu membayar seluruh kewajibannyakepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan denda sesuai dengansyarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalam PerjanjianResirukturisasi Kredit.

Lebam Mayat terdapatpada bagian belakang Tubuh Warna Merah Keunguan danhilang pada Penekanan; . Mayat adalah seorang Perempuan Bangsa Indonesia, berumurLima Puluh Delapan Tahun, Kulit Warna Hitam, Panjang TubuhSeratus Empat Puluh Delapan Centimeter; . Rambut Warna Hitam, Keriting, Panjang Tiga Centimeter.

Menurut Majelis Hakim angka tersebut bukanlahsyarat mutlak yang harus dipenuhi, penekanan pasal ini bukanlah pada frasa 30% (tigapuluh perseratus) melainkan pada frasa memperhatikan, yang berarti bahwa tim seleksidalam menetapkan calon yang lulus tidak didasari pada sentimen gender namun tidak jugamewajibkan untuk berorientasi gender.