Ditemukan 11616 data
Urut Berdasarkan
Putus : 26-05-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
173 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
173 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
tenaga teknis dan penjualan.Pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan pelaksanaan teknikmanajemen termasuk perumusan dan sistem kontrol anggaran, prosedurpengendalian internal, pengendalian persediaan, pelaporan manajemen,sistem informasi dan semua hal lain yang terkait.Pemberian saran dan rekomendasi kepada manajemen tentangpengadaan peralatan dan bahan baku untuk kelangsungan operasi danpengembangan usaha Perusahaan.Pemberian rekomendasi untuk perbaikan dan modifikasi sistem produksi,dengan penekanan
Register : 08-01-2015 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PA MEDAN Nomor 53/Pdt.G/2015/PA.Mdn Tanggal 30 April 2015 — 1. PEMOHON
2. TERMOHON
18 — 3
18 — 3
Disamping itu Penggugat Rekonvensi sebagaiPutusan Nomor: 217/Pdt.G/2007/PA.MdnTanggal 10 Juli 2007ibu telah melakukan dan menunjukkan perbuatan yang pilih kasihterhadap anakanak serta melakukan penekanan mental bagi keduaanak tersebut.3.3. Sejak awal perkawinan, Tergugat Rekonvensilah yang telahbertanggung jawab secara finansial bagi keluarga, baik terhadapkebutuhan hidup seharihari, biaya pendidikan, biaya kesehatananakanak, termasuk kebutuhan kebutuhan Penggugat Rekonvensisendiri.3.4.
Register : 30-10-2013 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 06-03-2014
Putusan PN KOTABUMI Nomor 364/Pid.B/2013/PN.KB Tanggal 20 Februari 2014 — ZAINAL ABIDIN GELAR SUNTAN GAJAH PUTIH Bin ALI UDIN
122 — 40
122 — 40
dibawah sumpah sebagaimana termuat dalamBerita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi melakukan penyidikan terhadap Terdakwa pada tanggal 15 April2013 di waktu sore hari di ruangan Penyidik Polres Lampung Utara;Bahwa dalam melakukan pemeriksaan, Saksi bertanya dan kemudian Terdakwamenjawab dan dari tanya jawab tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara danTerdakwa membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut;Bahwa Saksi melakukan penyidikan tidak ada melakukan penekanan
Putus : 08-11-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 154/Pid B/2016/PN Slw Tanggal 8 Nopember 2016 — 1. MUHAMAD NURSALIM Alias SALIM Bin MISRO
2. SLAMET RIYADI Bin IBRAHIM
3. RUSDI Alias CEKUNG Bin H. UCUP
33 — 6
33 — 6
Untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambildilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat ;Ad.1 Unsur Barangsiapa ;Menimbang, bahwa unsur pertama barang siapa, yang dimaksudbarangsiapa adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yangdidakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dankewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segalaperbuatannya, dengan demikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiranorang tersebut ;Menimbang
Register : 27-05-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Plk Tanggal 16 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.WAGIMAN, SH
2.EEN HOSANA BABOE ,S.H
3.MELANIE ANGGRAINI,SH.,MH
Terdakwa:
JOHNY TRISNO Alias JOHNY Bin ABDUL RAHMAN
23 — 8
1.WAGIMAN, SH
2.EEN HOSANA BABOE ,S.H
3.MELANIE ANGGRAINI,SH.,MH
Terdakwa:
JOHNY TRISNO Alias JOHNY Bin ABDUL RAHMAN
23 — 8
Unsur Setiap Orang:Menimbang, bahwa unsur Setiap Orangadalah orang atau manusiasebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksadan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuanpasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yangdidakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalamsurat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiranTerdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan suratdakwaan
Putus : 14-09-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1112/B/PK/PJK/2016 Tanggal 14 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
307 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
307 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkanpemeriksaan dalam kasus Termohon Peninjauan Kembalitidak diperoleh penekanan biaya produksi (= peningkatanlaba baik laba bruto maupun laba neto).Sebagai tambahan informasi, dalam majalah Autobild edisi196 tanggal 27 Oktober 9 November 2010 diuraikandengan panjang lebar bagaimana usaha TermohonPeninjauan Kembali dan TMMIN untuk bisa menciptakandan memproduksi Avanza dan Xenia.
Putus : 21-05-2018 — Upload : 03-08-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 44/Pdt/2018/PT DPS Tanggal 21 Mei 2018 — NYOMAN SUDARMA sebagai Pembanding Lawan
1. NYOMAN SELAMAT ARYA.S. Sos sebagai Terbanding I
2. PEMERINTAH DAERAH KABUPETEN BULELENG c.q :
a. Kepala Kantor Kecamatan Sukasada/Camat Sukasada), Kabupaten Buleleng, sebagai Terbanding II
b. Kepala BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa) Kabupaten Buleleng sebagai Terbanding III
Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Buleleng C.q Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Buleleng (yang membidangi masalah Pemerintahan Desa), sebagai Turut Terbanding I
Ketua PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) Kabupaten Buleleng di Kantor Desa Sangsit sebagai Turut Terbanding II
34 — 18
34 — 18
yakni Peraturan Pemerintah Nomor 438 Tahun 2014,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Peraturan DaerahKabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2006 ;Bahwa dengan berlakunya Undangundang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan didalam pasal 21 ayat (1) menyatakanbahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksadan memutus ada / tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang oleh PejabatHalaman. 56 dari 58 Putusan Nomor 44/ Padt/2018/PT DPSPemerintahan, sehingga walaupun penekanan
Putus : 30-03-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 B/PK/PJK/2016 Tanggal 30 Maret 2016 — PT RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
40 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakikatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);7.
sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber: hittp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
Putusan Nomor 156 B/PK/PJK/2016pada hakikatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untukmeningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect),sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau) mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan dalam menggalakkan fungsi penerimaannegara (budgetair function), dan
Putus : 08-12-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 765/B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 —
97 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
sengketagugatan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UU PTUN agar dapat dilaksanakan dalamUU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelasdan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%2OMA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun2007 menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MAtersebut merupakan
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau) mengesampingkan mengenaipenenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 643 B/PK/PJK/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
100 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.
sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Putus : 26-05-2016 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — PT TUNGGAL YUNUS ESTATE, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
97 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function):.
sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan TataUsaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www. setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pd)sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function
Register : 09-08-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 15-11-2019
Putusan PA SUMENEP Nomor 1119/Pdt.G/2019/PA.Smp Tanggal 14 Nopember 2019 — Pemohon:
MUASRIP Bin SAHRAWI
Termohon:
SU'INAP Binti ADDUR
21 — 5
MUASRIP Bin SAHRAWI
Termohon:
SU'INAP Binti ADDUR
21 — 5
penentuan pemberian mutah harus berlandaskan dan ditegakkandi atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesualkemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutah makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyaihubungan yang erat dengan asas sesuai kKemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1537 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 September 2017 — PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
178 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
178 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuan khusus;Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) :(1) Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaobjeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).(2) Bahwa ilustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan
Putus : 30-10-2014 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1009/Pid.Sus/2014/PN-Lbp Tanggal 30 Oktober 2014 — Nama : AKSA NASUTION Alias KECAH ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/ Tgl.lahir : 48 Tahun / 24 Nopember 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Lingkungan V Kel. Galang Kota Kec. Galang Kab. Deli Serdang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wartawan Harian Realitas ;
Pendidikan : SMA ;
32 — 7
32 — 7
Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifatalternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi makaseluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsurini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkinuntuk memutus jaringan
Register : 16-07-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 18-10-2018
Putusan PA JEMBER Nomor 3500/Pdt.G/2018/PA.Jr Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 2
17 — 2
dan sisi nilai mut'ah yangdiberikan;Menimbang bahwa dilihat dari sisi cara memberikan maka pemberianmutah harus dilakukan dengan cara yang baik dan etika yang santun, karenaakan bertentangan atau berlawanan dengan asas kepatutan jika memberisesuatu kepada orang lain tetapi cara memberikannya menyakiti hati penerima;Menimbang bahwa dilinat dari sisi nilai jumlah mutah harus patutmempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisadiketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Register : 29-08-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 01-12-2019
Putusan PA JAKARTA UTARA Nomor 1331/Pdt.G/2016/PA.JU Tanggal 23 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 0
18 — 0
juli 2016 anak Penggugat yang pertamasms, "mama apa kabar ini kakak dan baby" Penggugat langsungmenelpon dan berbicara dengan anak Penggugat, anak Penggugat yangPertama masih seperti biasa ceria dan saling bertanya jawab sepertisebelumsebelumnya tetapi Penggugat merasa ada perubahan padaanak Penggugat yang kedua dia tidak seperti biasanya, anak keduaPenggugat adalah anak yang cerewet, supel, banyak bicara,menyenangkan dan ceria tetapi pada saat Penggugat tetepon itu diaseperti dalam ketakutan dan penekanan
Register : 02-06-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 05-01-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl Tanggal 7 Oktober 2020 — TOI Alias TOâÂÂI PALAS Bin DAMAI (Alm.)
188 — 137
188 — 137
bersosialisasidi lingkungannya, sehingga Terdakwa ada perasaan dikucilkan darilingkungannya.Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl Bahwa berdasarkan pemeriksaan Psikologi terhadap Terdakwa menghasilkangambaran kepribadian sebagai berikut:a.Terdakwa memiliki Inteligensi dalam taraf ratarata bawah/sangatsederhana.Pribadinya penuh kehatihatian dan cenderung tertutup, sehinggacenderung tidak terouka terhnadap permasalahannya.Sifatnya mudah cemas, kaku dan tidak tenang dalam menghadapimasalah.Ada penekanan
Register : 02-05-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PA SURABAYA Nomor 2227/Pdt.G/2018/PA.Sby Tanggal 29 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
65 — 32
65 — 32
Karena Pemohonselalu. mengalihkan substansi (pokok) penyebab penceraian yangHal 24 dari 48 Put No.2227/Pdt.G/2018/PA.Sbyfaktanya penyebabnya penceraian adalah ada wanita yang selaluWatsapp (WA) kepada termohon dengan nada ancaman, terror,ejekan, hinaan dan penekanan terhadap diri termohon agartermohon segera berpisah dengan pemohon karena ada yang sedangmenunggu wanita lain sepertinya dialah yang mengirimkan watsapp(WA) dan SMS dengan nomer yang selalu bergantiganti dan ketika ditelpon tidak bisa
Register : 28-06-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 63-K/PM.I-02/AD/VI/2018 Tanggal 27 Agustus 2018 — Sersan Dua Sopar Nainggolan NRP 31990062180577,
55 — 26
55 — 26
Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dari penyuluhan hukumdan penekanan di Satuan Narkotika adalah barang terlarangyang tidak boleh dikonsumsi secara bebas, karena sesuaidengan sifatnya dapat merusak syaraf serta menimbulkanketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilakudan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa yang seorang prajuritmaka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang sangatmembutuhkan kondisi fisik serta Kesehatan yang prima.3.
Register : 20-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 404/Pid.B/2020/PN Srh Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
AFRIADI Alias WONDO
30 — 14
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
AFRIADI Alias WONDO
30 — 14
Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan