Bangkinang atau di tempat lain yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatantersebut dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor : 01 Tahun 2006,tanggal 27 Maret 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

No. 1784 K/Pid.Sus/2011Bahwa atas perbuatan Terdakwa Mashuri yang telah meminta danmenerima pembayaran pekerjaan pengadaan sepatu sebesar 100 % denganmenggunakan dokumendokumen persyaratan pencairan uang pembayaranyang tidak sesuai dengan realisasi jumlah sepatu tersebut telah memperkayaTerdakwa Mashuri atau orang lain atau suatu korporasi sebesarRp.186.323.739,02, (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tigaribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah dua sen).Akibat perbuatan Terdakwa

Soebrantas, S.Bangkinang atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukumPengadilan Negeri Bangkinang, sebagai orang yang melakukan atau turut sertamelakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukandengan cara sebagai berikut :Bahwa IR.

Paket 2 (11 Kecamatan) (288) 74.136,02 (21.351.173,76)g Caket'6(e 1.145 73.756,79 84.451.524,55Kecamatan)Paket 11 (103 Kecamatan) 1,669 73.830,67 123.223.388,23Jumlah 2,526 22.999 186.323.739,03 Bahwa atas perbuatan Terdakwa Mashuri yang telah meminta danmenerima pembayaran pekerjaan pengadaan sepatu sebesar 100 % denganmenggunakan dokumendokumen persyaratan pencairan uang pembayaranyang tidak sesuai dengan realisasi jumlah sepatu tersebut telah memperkayaTerdakwa Mashuri atau orang lain atau suatu korporasi

diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005bertempat di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan atauturut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

yang sudahtidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004 sampai dengan tahun2005 bertempat di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta,telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

UU No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bawa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 September 2014pada pokoknya :1Menyatakan Terdakwa I SUHARTO BIN SAMIDIHADI PERWITO DAN terdakwa II DJUMAKIRSUHUD BIN PARTO SUDARMO telah terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana bersamasama secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi

oleh Majelis HakimTindak Pidana Koruspsi Tingkat Pertama pada Pengadilan NegeriYogyakarta tidak pernah dikonstatir sebelumnya.5 Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim TindakPidana Koruspsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakartamengenai unsur setiap orang.6 Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim TindakPidana Koruspsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakartamengenai unsur adanya tujuan menguntung diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi

Papua Jaya Perkasa, yang menjadi Penyedia Barang/Jasa kegiatantersebut masingmasing Terdakwa (dalam penuntutan terpisah) pada waktu dantempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada Tahun Anggaran

Nomor 1667 K/PID.SUS/2016karena itu sesuai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan Setiaporang dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001, maka pelaku tindak pidana korupsi terdiri atas orangperseorangan, dan/atau korporasi ;Bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan dalam keaadansehat jasmani dan rohaninya serta mampu menjawab dengan baikpertanyaanpertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikianTerdakwa

Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :Bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya adalah perbuatan yangdilakukan untuk menjadi lebih kaya, yang dapat dilakukan denganbermacammacam cara, yang tentunya dan dilakukan dengan caramelawan hukum, dapat dikualifikasi sebagai "Memperkaya diri sendiriadalah pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannyaTerdakwa bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya daritindak pidana korupsi yang dilakukannya ;Bahwa berdasarkan

Papua Jaya Perkasa selakukorporasi maupun OCTOVIANUS MARAN selaku Direkturnya danTerdakwa telah pula menerima uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga jutalima ratus ribu rupiah) dari OCTOVIANUS MARAN ;Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi oleh Terdakwa ;4.

No.83 K/Pid.Sus/2015Provinsi Banten atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini,ssebagai orang yang melakukan atau turutserta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendirisendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa adalah suatuperbuatan melawan hukum dan memperkaya diri Terdakwa sendiri atau oranglain atau korporasi yang berakibat kerugian keuangan Negara dengan alasandan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa sebagai Sekretaris DPRD Propinsi Banten dan PA tidakmelaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengendalikan kegiatanpekerjaan pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH), PSR dan PSH untukPimpinan dan Anggota DPRD dalam menetapkan Harga Perkiraan

Bahwa oleh karena paket pengadaan PDH dan PSR telah dibayarkan padatanggal 20 Desember 2011 dan paket pengadaan PSH telah dibayarkan padatanggal 22 Desember 2011, sedangkan pekerjaan belum ada sama sekali,maka pembayaran tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lainatau korporasi dan dengan demikian unsur ini telah cukup terpenuhi;h. Bahwa akibat dari perobuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan adanyakerugian keuangan negara/daerah cq.

Bahwa oleh karena unsur secara melawan hukum dan unsur memperkaya dirisendiri, orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi dan unsurunsur lainnyasebagaimana yang telah dibuktikan dalam putusan Judex Facti maka semuaunsurunsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikortelah cukup terpenuhi, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dilakukanpemeriksaan lebih lanjut;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal

sekaligussebagai Penyedia Barang/ Jasa tersebut, sebagaimana terurai diatasadalah perbuatan melawan hukum ;Bahwa perbuatan Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANIselaku PPTK pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010yang juga selaku Kepala Bidang Non Formal Pada Dinas Pendidikan KotaBontang, yang membuat atau setidaktidaknya telah turut serta dalammenandatangani dokumendokumen sebagai syarat administrasi untukpembayaran dana, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi

Unsur setiap orang :Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperseorangan atau korporasi, sedangkan pengertian korporasi adalahkumpulan orang maupun kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badanhukum maupun bukan badan hukum;Menimbang, bahwa dengan demikian cakupan pengertian setiap orangdalam Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahmenunjuk pada seseorang tertentu sebagai orang pribadi (natuurlijk persoon)yang menyandang hak dan kewjiban hukum, ataupun korporasi

Kelaprindo.Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum atas perbuatanTerdakwa yang telah menjadikan bertambahnya kekayaan dalam bentuk uangtunai terhadap orang lain maka unsur ke3 memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi telah teroenuhi menurut hukum.Ad. 4.

Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan;Halaman 182 dari 202 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2018/PN SmrHal tersebut, karena menurut Hakim Anggauta Il, salan satu unsur dalamDakwaan Primair tersebut, yaitu unsur ke 3 (tiga), Melakukan PerbuatanMemperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, tidaklahterbukti, dengan pertimbangan sebagai berikut :1.

Bahwa yang dimaksud unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi mengandung arti, bahwa padanya terdapat fasilitasatau kemudahan sebagai akibat dari penyalahgunaan wewenangnya.Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran si pembuat, yang ditujukanuntuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, dalam arti tidak sematamata berupa benda atauuang saja tetapi segala

sampai dengan bulan Juli 2014 atau setidak tidaknya pada waktu tertentu dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampaidengan tahun 2014 atau sekitar waktu itu bertempat di Desa TegalomboKecamatan Tersono Kabupaten Batang atau setidaktidaknya di tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiSemarang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yangturut serta melakukan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi ;4. Unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara ;5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan ;6.

Unsur selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalamKUHP, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uangpengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama denganharta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.ad. tentang unsur setiap orang :Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ialah orang perorangan atau korporasi;Hal 183 dari 207 hal Put Nomor. 52/Pid.

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi ;3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;4. Unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara ;5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan ;6.

Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang atau suatu korporasi adalah sama artinyadengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi;Prof Dr. Jur.

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 5.

; 22922222 2 n nanan nananMenimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Darwin Prinst, adalah orangperorangan atau korporasi.

Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasaKUHP dirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badanhukum atau tidak berbentuk badan hukum. Adapun yang berbadan hukum misalnya PerseroanTerbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasi yangtidak berbadan hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atauPerkumpulan lainnya.

Sby192sedangkan korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tersebut dalam Pasal 3; (R.

(seratus tujuhpuluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi telah terpenuhi Ad. 3.

JakartaSelatan, setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setidaktidaknya pada suatutempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih berwenang untukmemeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukanbeberapa perbuatan yang berdiri sendiri secara melawan hukum telahmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu PT.Dhanatunggal Binasatya Rp. 97.835.802.959,00 (sembilan puluh tujuh milyardelapan

JakartaSelatan, setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setidaktidaknya pada suatutempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih berwenang untukmemeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukanbeberapa perbuatan yang berdiri sendiri telah menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yaitu PT.

No. 2740 K/Pid/2006telah dapat dibuktikan oleh kami Jaksa Penuntut Umum bahwaperbuatan korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah memperkayaorang lain dan korporasi sesuai keterangan saksisaksi dibawah sumpahdi muka persidangan dan suratsurat bukti yang diajukan dalam perkaraini, sebagaimana kami uraikan dalam surat tuntutan kami mengenaipembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, sedangkan unsur memperkaya diri sendiri tidak dapat kamibuktikan.

No. 2740 K/Pid/2006dengan membebaskan pelaku tindak pidana korupsi yang terbuktimemperkaya orang lain atau suatu korporasi dari kewajiban membayaruang pengganti sebagai pengembalian ketentuan tersebut adalahdengan tetap menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uangpengganti sejumlah kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan olehtindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa, meskipun yangdiuntungkan adalah orang lain atau suatu korporasi dari Terdakwa tidakmendapat keuntungan atau menikmati

Keberatan karena Judex Facti telah melampaui wewenangnya.Bahwa investasi MTN merupakan tindakan korporasi (corporate action) yangpelaksanaannya dilakukan oleh pihak manajemen PT. Jamsostek (Persero),dan hasil pelaksanaan atas investasi tersebut telah dipertanggungjawabkanmelalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat Banding mempertimbangkan masingmasing unsur tersebut berdasarkan urutan komponenPutusan Perkara No. 21/PID.SUSTPK/2020/PT KPG, Halaman 84 dari halamanperbuatan (memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi),sarana (secara melawan hukum) dan akibat(dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara);Ad.1.

Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi;Menimbang, bahwa pengertian memperkaya diri sendiri dapatditafsirkan, dengan perbuatan Terdakwa, ia secara langsung maupun tidaklangsung menikmati bertambah kekayaan atau hartanya baik dalam bentukbarang/natura atau uang, terlepas dari seberapa signifikan nilai harta atauuang itu. Kekayaan/harta atau uang yang diperoleh tersebut, diterima diluarpenghasilannya sah dari yang seharusnya diterima.

Memperkaya suatu korporasi,artinya akibat perbuatan Terdakwa, Suatu korporasi yaitu Kumpulan orang ataukumpulan kekayaan yang terorganiser, baik badan hukum maupun bukanbadan hukum menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda mereka;Menimbang, bahwa apakah perbuatan para Terdakwa dalam perkara aquo, dapat memenuhi unsur alternatif memperkaya diri sendiri atau orang lain,atau suatu korporasi, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding mempertimbangkanseperti dibawah ini;Menimbang, bahwa dalam perkara

Meskipun tidak ada bukti yang menunjukan paraterdakwa menerima uang dari hasil pencairan kredit tersebut, yang berartitidak memperkaya diri merekanamun akibat perbuatan merekatelahmemperkaya orang lain, Linda Liudianto atau suatu korporasi, dalam halini PT. Cipta Eka Puri yang dipinjam nama perusahaan itu oleh Linda Liudianto,saat pengajuan kredit;Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dapat disimpulkan akibatperbuatan para terdakwa telah memperkaya diri orang lain dan korporasi:;Ad.3.

Intinya, melakukan perbuatan menyimpangi daritugas dan tanggung jawab mereka berarti mereka telah melakukan perbuatanmelawan hukumsebab ada kepentingan umum yang dirugikan;Putusan Perkara No. 21/PID.SUSTPK/2020/PT KPG, Halaman 90 dari halamanMenimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Pengadilan TipikorTingkat Banding menyimpulkan unsur melawan hukum sebagai saranamemperkaya diri Sendiri atau orang lain atau korporasi dalam perkara ini, telahterpenuhi;Ad. 4.

Seruyan atau setidaktidaknyadisuatu tempat lain yang termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang melakukan atauturut serta melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut :Halaman 9 dari 179 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2016/PN

,~sendiri sebesar Rp. 105.905.455, (seratus lima juta sembilan ratus lima ribuempat ratus lima puluh lima rupiah) atau orang lain atau korporasi sebesarRp. 3.208.068.850.20, (tiga milyar dua ratus delapan juta enam puluhdelapan ribu delapan ratus lima puluh koma dua puluh rupiah) dan telahmengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 3.313.974.305.20, (tiga milyartiga ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus limakoma dua puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah

Seruyan atau setidaktidaknyadisuatu tempat lain yang termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang melakukan atauturut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomianNegara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara antara lainsebagai

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;5. Secara Bersamasama;Ad.1.

Menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu badan berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atauorang lain atau suatu badan;Menimbang, bahwa redaksi dengan tujuan dalam unsur ini berartiterdakwa mengetahui dan menghendaki serta ada dalam niatnya terhadap apayang diperbuatnya yaitu untuk tujuan mendatangkan keuntungan bagi dirinyasendiri atau bagi orang lain ataupun bagi suatu korporasi.

Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal29 UURI No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi ;Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut majelis hakim berpendapat perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsurunsur dalam dakwaan melanggar 29 UURI No.44 tahun 2008 Tentang Pornografi ;Unsur Setiap Orang ; 2922222 2222222222 ooo ==Setiap orang menunjuk pada pengertian orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer,maupun Polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi

Unsur Barang siapa Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa secara umum adalahmenunjuk kepada makna subjek hukum berupa orang atau korporasi sebagaipendukung hak dan kewajiban hukum.

Setiap orang ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UndangUndang RINomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiaporang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukummaupun yang tidak berbadan hukum.

Bil.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalahorang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkaraini yang dimaksud dengan barang siapa adalah M. NUR HASAN Bin SADI yangdiajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baiksaksisaksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupunorangnya, terdakwa adalah orang yang bernama M.

Unsur Setiap Orang.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orangadalah menurut ketentuan pasal 1 angka16 adalah orang perseoranganatau korporasi yakni seseorang atau siapa saja yang diajukan dimukapersidangan dan didakwa melakukan tindak pidana tertentu, yang dalampratek pengadilan dalam hal ini adalah terdakwa MARYO YHELDEAMANUPUNYO alias MARYO denganidentitas sebagaimana tersebutdiatas yang sehat jesmani dan rohani yang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum sehingga unsur setiap

Barang Siapa ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimanadidakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatutidak secara eksplisit menyebut adanya unsur Barang Siapa, namun sudahbarang tentu untuk terjadinya suatu tindak pidana haruslah ada subyek hukumsebagai pelakunya, apakah Setiap Orang/Barang Siapa atau Korporasi dandalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, Subyek Hukum sebagai pelaku tindak pidanaadalah Setiap Orang atau Barang Siapa dan dalam hal ini Setiap Orang atauBarang

Setiap Orang;Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam hal ini dapat dijumpai dalam pasal 1butir 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi: Setiap orang adalah orangperseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini terdapat baik dalam Pasal 2 ayat (1) maupundalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001.

Lebih lanjut, perpajakan secara umumdan otoritas pajak khususnya, menyuburkan kemungkinan konflikantara penyelenggaraan wewenang pemerintahan disatupihak,dengan perlunya menghormati hakhak individual wajib pajak(termasuk korporasi) dipihak lain. (Lihat :Kofler, Georg. Et. al, HumanRights and Taxation in Europe and the World.

Unsur Setiap orang ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UndangUndang RINomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiaporang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukummaupun yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganorang yang diajukan kepersidangan ternyata benar terdakwa ALBIANUSSEMBIRING Alias ALBI yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalamdakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu

KecamatanGunungsitoli Kota Gunungsitoli (Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan,Pertambangan dan Energi Kabupaten Nias) atau setidaktidaknya disuatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 3 angka1 Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7Februari 2011, sebagai orang yang melakukan atau turut sertamelakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi