mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwadipersidangan ;Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimanatersebut dalam berita acara persidangan ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaanJaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam berita acara persidanganperkara ini, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melakukan tindak pidanasebagaimana tersebut dalam dakwaan melanggar pasal 37 Perda

Terdakwa belum pernah dihukum Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan diputuskan sesuaidengan amar putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana dan kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biayaperkara ;Mengingat ketentuan pasal 37 Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol sertapelarangan minuman oplosan serta Peraturan Perundangundangan

Hanya sajameskipun untuk kepentingan daerah, administrasi Negara mengaturnyamelalui prosedur;Bahwa prosedur dimaksud adalah pembangunan PLTD harus melaluipembentukan BUMD yang dibentuk berdasarkan Perda;Bahwa saksi tidak ikut dalam pembuatan ,bahkan perumusan Perdadimaksud;Bahwa saksi tidak ingat semua pengurus BUMD namun salah satunyaSyafarudin yang juga menjabat asisten 2;Bahwa setahu saksi didalam Perda sudah jelas dan disebutkan bahwa adapenyertaan modal;Bahwa dana penyertaan modal dari Pemerintah

Selanjutnya dalam hal Perda Nomor 36 tahun2003 tersebut telah dilakukan melalui mekanisme rapat Komisi tentangwacana pembangunan PLTD Sei.Bahar yang hasilnya disetujui mengingatdemi kepentingan masyarakat;Bahwa inti Perda Nomor 36 Tahun 2003 yang akan menjadi mediapembangunan PLTD itu sendiri;Bahwa fungsi BUMD adalah sebagai pelaksana pembangunan PLTD yangbekerjasama dengan pihak ketiga (dalam hal ini pihak ketiga adalahPT.Cipta Pesona ) yang dikepalai Sudiro;Bahwa halhal yang dibicarakan dalam Rapat

(empat milyar rupiah)sementara manfaat pekerjaan nol.Bahwa modal BUMD berdasarkan Ketentuan Pasal5 ayat (1) Perda Nomor 36 Tahun 2003, dengan tegasmenyatakan : Modal dasar Perusahaan Daerah adalahRp. 1.000.000.000,(satu. milyar rupiah) dan akanditambah sesuai dengan kemampuan daerah yangdituangkan dalam APBD, seluruhnya merupakanKekayaan Daerah yang dipisahkan Akan tetapi dalampenambahan modal menjadi Rp.4.000.000.000 (empatmilyar Rupiah) tidak ada Perda Perubahan tentangpenambahan modal tersebut

(empat milyar Rupiah)Menimbang, bahwa disamping ketentuanketentuan yang disebut diataspada Bab III Pasal 5 Ayat (1) Perda 36 Tahun 2003 diatur bahwa modal dasarPerusahaan daerah adalah Rp. 1.000.000.000.(satu. milyar Rupiah) dan akanditambah sesuai dengan kemampuan daerah yang dituangkan dalam APBDseluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.Terhadap pembayaran danaRp. 4.000.000.000.

(empat milyar Rupiah) tersebut ada kesalahan karena prosespencairan dana tersebut, merupakan dana penyertaan modal yang belum diaturmelalui Perda Perubahan, seharusnya dari penyerahan dana awal ke penyertaantambahan harus dibuat Perda (perda perubahan);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengantugas Terdakwa selaku sekda/selaku Pengguna Anggaran uang penyertaan modalBUMD dalam APBD Kab.Muaro Jambi tahun 2004 sebesar Rp. 2.800.000.000.

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan besertasuratsurat lainnya;Mendengar keterangan saksisaksi dan Para Terdakwa;Memperhatikan barang bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan ParaTerdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan NegeriHal 2 dari 4 hal, Catatan Persidangan No.65/Pid.C/2018/PN.Madberpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 8 huruf jo pasal 11 ayat (1)Perda

berupa 1 (Satu) botol plastikbesar ukuran 1,5 (Satu, lima) liter yang berisikan minuman keras jenis arak jowodan 1(satu) teko plastik yang berisikan sisa miras jenis arak jowo, telah diminumpara Terdakwa yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota MadiunNomor 8 Tahun 2017, maka barang bukti tersebut harus dirampas untukdimusnahkan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka biayaperkara dibebankan kepada Para Terdakwa;Mengingat Pasal Pasal 8 huruf jo pasal 11 ayat (1) Perda

Terdakwa tidak ditahan;Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan besertasuratsurat lainnya;Mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa;Memperhatikan barang bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwa, sertadihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana yang diatur di dalam Pasal 13 Ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) Perda

KabupatenMagelang No. 12 Tahun 2012 tentang larangan menjual, menyediakan dan ataumengoplos minuman beralkohol tanpa ijin sebagaimana yang didakwakankepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuni pidana maka biaya perkaradibebankan kepada Terdakwa;Mengingat Pasal 13 Ayat (2) Jo Pasal 19 ayat (1) Perda Kabupaten MagelangNo. 12 Tahun 2012 tentang larangan menjual, menyediakan dan atau mengoplosminuman beralkohol tanpa iji serta peraturan perundangundangan

Buleleng danpada saat dilakukan penggeledahan di rumah tersangka KETUT SUGIASA, yangtepatnya di lantai dapur milik tersangka , telah ditemukan minuman berlakohol jenis arakBali sebanyak 4 (empat) liter yang ditaruh di dalam jirigen warna putin kKemasan lima literyang tidak dilengkapi dengan Surat Ijin atau dokumen yang sah sebagaimana diaturdalam Pasal 25 yo pasal 15 ayat (2) Perda kabupaten Bulelng Nomor 09 Tahun 2016Kabupaten Buleleng tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol;Kemudian Hakim

Pasal 15 ayat (2) Perda Buleleng No.9 tahun 2016 Tentang Pengendalian Peredaran MinumanBeralkohol serta Peraturan Perundangundangan yangbersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI1.Menyatakan terdakwa Ketut Sugiasa yang identitasnyatersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana menjual arak bali sebanyak1 (satu) jerigen berisi 4 (empat) liter ;2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu denganpidana denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluhribu

Pasal 11 ayat (1) Perda Kota MadiunNo. 08 tahun 2010 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor04 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik/Penyidik Pembantu atas KuasaPenuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut: 1 (satu) botol bekas air mineral ukuran 0,5 Ltr yang berisikan sisa miras jenis arak jowo Sebuah gelas plastik bekas air mineral.Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan

Pasal 11 ayat (1) Perda Kota Madiun No. 08 tahun2010 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 tahun 2006tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.MENGADILI :1 Menyatakan Terdakwa Pujianto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana pelanggaran mabuk ditempat umum;2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pujianto oleh karena itu dengan pidana dendasejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) dengan ketentuan apabila

Kemudian, Hakim memberitahukan kepadaTerdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukantindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Perda No. 1 Tahun 2008tentang KTP;Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik tidak ada barang buktiyang diajukan dalam perkara ini ;Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi danatas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksidan siap untuk memberi keterangan.

telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa Juliansyah;Membaca surat dakwaan;Mendengarkan keterangan saksisaksi dan terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwadi persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sahdan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakanHal 2 BAS Sidang Nomor 1215/Pid.C/2018/PN Ptkkepadanya, oleh karena itu kepada terdakwa harus dipidana sebagaimanatersebut dalam amar putusan ini;Mengingat Pasal 57 Perda

. , keterangan Terdakwa serta barangbarang bukti yang diajukan,Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat bahwa Terdakwa secarasah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;Mengingat ketentuan Pasal 37 ayat 2 Perda Provinsi Jawa Timur Nomor6 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;MENGADILI:1.

Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tindakpidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : MarianaTempat lahir : TrenggalekUmur / tanggal lahir : 47 Tahun / 23 Pebruari 1971Jenis kelamin : PerempuanKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Rt.014 Rw.008, Desa Nglebeng,Kecamatan Panggul, Kabupaten TrenggalekAgama : IslamPekerjaan : WiraswastaTerdakwa tidak ditahan ;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Membaca dan sebagainya ;Mengingat ketentuan Pasal 37 ayat 2 Perda

Kota Semarang ;- Skep Pimpinan DPRD Kota Semarang Nomor : 12/Pimp.DPRD/2002 tanggal 4 Nopember 2002 tentang Rencana Anggaran Belanja DPRD dan Sekretaris DPRD Kota Semarang ;- SK Walikota Semarang Nomor : 900/05/2003 tanggal 9 Januari 2003 tentang pemberian bantuan kepada Fraksi dan Komisi DPRD Kota Semarang ;- SK Walikota Semarang Nomor : 900/017 tanggal 28 Januari 2003 tentang langganan listrik, BBM dan Air Minum ;- Surat Gubernur Jateng Nomor : 903/11115 tanggal 16 Juli 2003 tentang Revisi Perda

per orang ke DPRD KotaSemarang ;Skep Pimpinan DPRD Kota Semarang Nomor : 12/Pimp.DPRD/2002 tanggal 4 Nopember 2002 tentangRencana Anggaran Belanja DPRD dan Sekretaris DPRDKota Semarang ;SK Walikota Semarang Nomor : 900/05/2003 tanggal 9Januari 2003 tentang pemberian bantuan kepada Fraksidan Komisi DPRD Kota Semarang ;SK Walikota Semarang Nomor : 900/017 tanggal 28Januari 2003 tentang langganan listrik, BBM dan AirMinum ;Surat Gubernur Jateng Nomor : 903/11115 tanggal 16 Juli2003 tentang Revisi Perda

Drs.H.Fathur Rachman bin Sufyan yang membidangi masalahkeuangan yang meliputi keuangan daerah, perpajakan, retribusiperbankan perusahaan Daerah, perusahaan patungan, duniausaha dan penanaman modal mempunyai tugas antara lain :e Melakukan pembahasan terhadap Rancangan PeraturanDaerah (Perda) dan Rancangan Keputusan DPRD yangmasuk bidang tugas Komisi ;e Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakanpenyelesaian masalah yang disampaikan Walikota kepadaDPRD ;e Mengajukan usul dan saran kepada Pimpinan DPRD

Dalam rapat paripurna tersebutkemudian ....kemudian ditetapbkan menjadi APBD, kemudian Walikotamenindak lanjuti dengan membuat perda APBD.

PT.Pasaraya Life Ins 45 orang 38.400.000,00 1.728.000.000,00Jumlah 1.836.000.000,00 Bahwa penganggaran biaya Asuransi Jiwa tersebut bertentangandengan pasal 3 C Perda Nomor 5 tahun 2001 tentang KedudukanKeuangan KotaSemarang, dimana dalam ketentuan tersebutyang ada adalah Asuransi Tunjangan Kesehatan, bukan AsuransiJiwa ; 18Bahwa ke45 orang Anggota Dewan telah mengikuti AsuransiJiwa sebagaimana dilihat dari tabel diatas yaitu 16 (enam belas)orang Anggota Dewan mengikuti Asuransi AJB Bumi Putradengan

Skep Pimpinan DPRD Kota Semarang Nomor 12/Pimp.DPRD/2002 tanggal 4 Nopember 202tentang RencanaAnggaran Belanja DPRD an Sekretaris DPRD Kota Semarang ;327.3.7.4.Paws7.6.SK Walikota Semarang Nomor : 900/05/2003 tanggal 9 Januari2003 tentang Pemberian Bantuan kepada fraksi dan KomisiDPRD....DPRD Kota Semarang ;SK Walikota Semarang Nomor : 900/017 tanggal 28 Januari2003 tentang langganan Listrik , BBM dan Air Minum ;Surak Gubernur Jawa Tengah Nomor : 903/11115 tanggal 16Juli 203 tentang Revisi Perda

Kemudian, Hakim memberitahukan kepadaTerdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukantindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Perda KotaPontianak No. 01 Tahun 2008 tentang Administrasi kependudukan ;Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik tidak ada barang buktiyang diajukan dalam perkara ini ;Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi danatas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksidan siap untuk memberi keterangan

telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa Iren;Membaca surat dakwaan;Mendengarkan keterangan saksisaksi dan terdakwa;Hal 2 BAS Sidang Nomor 462/Pid.C/2019/PN PtkMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwadi persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sahdan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya, oleh karena itu kepada terdakwa harus dipidana sebagaimanatersebut dalam amar putusan ini;Mengingat Pasal 57 ayat (1) Perda

Pasal 21.1.huruf G Perda Prop JabarNomor 05 tahun 2021;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan barang buktidihubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa,dengan demikian menurut Hakim semua unsur pasal yang didakwakan tersebuttelah terbukti dan terpenuhi serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupunpembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa tersebut,oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana;Menimbang ancaman pidana yang diatur didalam

Pasal 21.1.huruf G Perda Prop JabarNomor 05 tahun 2021, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAPdan serta peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1. Menyatakan terdakwa Mumu Mugiono, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran tidak mematuhiPPKM Darurat, Minum ditempat;2.

Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan perkara dengan TerdakwaElen Boyo ; Membaca berkas perkara beserta suratsurat lainnya yang bersangkutan denganperkara ini; Mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bohari Noh, saksi Supardi B.Abdul dan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sahdan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;Mengingat, Pasal 2 Perda

perkara dengan Terdakwa Fandi Jainudin dan terdakwa II Hamsa Hamka ; Membaca berkas perkara beserta suratsurat lainnya yang bersangkutan denganperkara ini; Mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmansyah Alias Anca, saksiAstra Afian Kumaha dan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwaTerdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatanyang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;Mengingat, Pasal 2 Perda

berikut : DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkaraperkara tindak pidana ringandengn acara pemeriksaan Cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakw IWAYAN TAPAMembaca Catatan dan berkas perkara beserta suratsurat bukti dan keteranganlainnya .Meneliti barang bukti yang diajukan dipersidanganMendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa.Menimbang bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai manadiatur dalam pasal 27 ayat 1 Perda

alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapatmenghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yangdilakukannya maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (pidana) yangsetimpal dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukantindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap terdakwa patut dibebanimembayar biaya perkara yang besarya akan ditentukan dalam amar putusan iniMengingat, ketentuan pasal 27 ayat 1 Perda

dan mengadili perkara tindakpidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Suyanto;Tempat lahir : Trenggalek;Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 31 Desember 1961;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Dusun Joho, Rt.008 Rw.003, Desa Pucanganak,Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek;Agama : Islam;Pekerjaan : Petani/Pekebun ;Terdakwa tidak ditahan ;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Membaca dan sebagainya ;Mengingat ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perda

Mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa ;Memperhatikan barangbarang bukti ;Menimbang ..........::::::000Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan' saksisaksi: Widodo danFaried Hns, S.H. , keterangan Terdakwa serta barangbarang bukti yang diajukan, Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat bahwa Terdakwa secarasah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;Mengingat ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perda

Kemudian, Hakim memberitahukan kepadaTerdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukantindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d Perda KotaPontianak No. 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum ;Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik ada barang bukti yangdiajukan dalam perkara ini ;Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi danatas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksidan siap untuk memberi keterangan.

menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa Trisnawati;Membaca surat dakwaan;Mendengarkan keterangan saksisaksi dan terdakwa;Hal 2 BAS Sidang Nomor 460/Pid.C/2019/PN PtkMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwadi persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sahdan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya, oleh karena itu kepada terdakwa harus dipidana sebagaimanatersebut dalam amar putusan ini;Mengingat Pasal 5 huruf d Perda

Kemudian, Hakim memberitahukan kepadaTerdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukantindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Perda No 1 tahun2010 tentang Ketertiban Umum ;Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik ada barang bukti yangdiajukan dalam perkara ini ;Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi danatas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksidan siap untuk memberi keterangan.

menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa Fredi;Membaca surat dakwaan;Mendengarkan keterangan saksisaksi dan terdakwa;Hal 2 BAS Sidang Nomor 459/Pid.C/2019/PN PtkMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwadi persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sahdan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya, oleh karena itu kepada terdakwa harus dipidana sebagaimanatersebut dalam amar putusan ini;Mengingat Pasal 44 ayat (2) Perda

Puspahastamasendiri tidak ada ketentuan yang dapat dijadikan acuan untuk hal tersebut,karena seharusnya Perda mengenai PD. Puspahastama KabupatenPurbalingga diikuti dengan petunjuk pelaksanaannya, sehingga sebagaibadan pengawas menilai manajemen PD.

Puspahastama mampu maka tidak bergerak di bidangberas saja; Bahwa Perda No. 6 tahun 2004 berisi tentang pendirian, kedudukan,fungsi, usaha, dan modal PD. Puspahastama; Bahwa draft Perda No. 6 tahun 2004 berasal dari eksekutif, kKemudianDPRD membahas Raperda tersebut; Bahwa DPRD Kabupaten Purbalingga bekerjasama dengan ahli dariUniversitas Jenderal Sudirman Purwokerto, yang diantaranya terdiri dariDR.

Puspahastama yang menanamkanmodalnya kepada pihak lain karena pada saat itu) modal PD.Puspahastama sangat kecil; Bahwa dalam Perda tidak disebutkan larangan PD. Puspahastamamenanamkan modalnya kepada pihak lain; Bahwa tidak ada penjelasan yang spesifik terhadap kata Investasi dalamPasal 25 Perda Nomor 6 tahun 2004; Bahwa jika PD.

Dewi Srimerupakan perjanjian jual beli karena judul perjanjianya merupakanperjanjian jual beli dan juga karena didahului adanya instrumen yaituadanya surat pesanan;Bahwa terhadap perda No. 6 tahun 2004, ahli melihat perda tersebutadalah perda tentang Puspahastama, dan bukan perda tentang investasi,dalam konsideran tidak menyebutkan tentang investasi sehingga tidakmengatur tentang investasi ;Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut: 56 Bahwa

Puspahastama Purbalingga tahun 2009 sampaidengan tahun 2011 sesuai dengan Perda Nomor 6 tahun 2004 tentangPerusahaan Daerah Pusat Pengelolaan Hasil Pertanian Utama KabupatenPurbalingga Bab VII (Pengurus) Pasal 10 yaitu :1.

Pada awal persidangan Pengggugat mengajukan keberatan lantaranPenggugat tidak pernah melanggar pasal 23 Perda PD Pasar danditanggapi secara lisan oleh Badan Pengawas tidak mengenakan pasal23 Perda PD Pasar.7 Bahwa Pasal 13, Pasal 20, Pasal 21 ayat (2) Pasal 22, dan Pasal 23Peraturan Daerah Kabupaten Banjar mengamanatkan kepada Pejabat TataUsaha Negara Daerah (Tergugat) dalam melakukan tugastugaspemerintahan harus selalu berdasarkan AsasAsas Umum Pemerintahanyang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam

Bahwa tindakan Tergugat yang memberhentikan secara sementaramaupun definitifterhadap Penggugat (Selaku direktur Operasional DanUmum) adalah merupakan tindakan sewenangwenang (willekeur) danmelanggar Perda PD Pasar, karena Penggugat tidak pernah melanggarPasal 22, dan Pasal 23 Jo. Pasal 20 Perda PD Pasar, dan juga tidak pernahada peringatan dari Badan Pengawas yang berkenaan dengan Pasal 33Perda tersebut;15.

diri Penggugat adalah suatutindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku (Perda PD Pasar) yang bersifat sewenangwenang (willekeur);17.

Pasar Bauntung Batuahdalam menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi sosial sebagai Badan UsahaMilik Daerah (BUMD) Kabupaten Banjar agar tetap terus eksis, berkembangdan menguntungkan, maka mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 05Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2014tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah, disarankan sebagaiberikut :1) Pemberhentian sementara Jabatan Direktur Utama dan DirekturOperasional dan Umum PD.

HNASRUNSYAH, MP, yang mana keduanyatelah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:SaksiDWIBAGUSIDIAN WAHONO, SEyang pada pokoknyamemberikanketerangan sebagai berikut : Bahwa Tupoksi sebagai direksi sudah diatur didalam Perda KabupatenBanjar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar BaubtungHalaman29 dari59 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2017/PTUN.BJMBatuah Kabupaten Banjar dan Perda Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2014tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Banjar Nomor 5

Mitra Karya Texindo Cikande Serang dengan mengeluarkan uangkembali untuk pengurusan surat IMB dan H.O tersebut ;Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN Srg Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nanang Suherman, S.Sos, M.Si daribidang perijinan tertentu Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal(BPTPM) Kabupaten Serang, pada intinya menerangkan bahwaberdasarkan Perda No.11 tahun 2013 tentang perubahan atas Perda No.3tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan tertentu, untuk biaya IMB di hitungberdasarkan

Mitra Karya Texindo Cikande Serangdengan mengeluarkan uang kembali untuk pengurusan surat IMB dan H.Otersebut ;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nanang Suherman ,S.Sos, M.Si daribidang perijinan tertentu Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal(BPTPM) Kabupaten Serang, pada intinya menerangkan bahwaberdasarkan Perda No.11 tahun 2013 tentang perubahan atas Perda No.3tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan tertentu, untuk biaya IMB di hitungberdasarkan luas bangunan di kalikan HSBG (harga satuan

MitraKarya Texindo Cikande Serang dengan mengeluarkan uang kembali untukpengurusan surat IMB dan H.O tersebut ;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nanang Suherman, S.Sos, M.Si daribidang perijinan tertentu Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal(BPTPM) Kabupaten Serang, pada intinya menerangkan bahwaberdasarkan Perda No.11 tahun 2013 tentang perubahan atas Perda No.3tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan tertentu, untuk biaya IMB di hitungberdasarkan luas bangunan di kalikan HSBG (harga satuan

Mitra Karya TexindoCikande Serang dengan mengeluarkan uang kembali untuk pengurusansurat IMB dan H.O tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli NanangSuherman, S.Sos, M.Si dari bidang perijinan tertentu Badan PerijinanTerpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Serang, padaintinya menerangkan bahwa : berdasarkan Perda No.11 tahun 2013tentang perubahan atas Perda No.3 tahun 2011 tentang RetribusiPerijinan tertentu, untuk biaya IMB di hitung berdasarkan luas bangunandi kalikan HSBG (harga

denganSehingga sangat jelas sebelah timur berbatasan dengan Jalan Situ Gede,akan tetapi Saudara Donald Manurung (saksi pelapor) tanpa alas haktelah membangun tembok di atas jalan tersebut tanpa adanyapemberitahuan terlebin dahulu kepada instansi terkait dan perbuatanSaudara Donald Manurung (saksi pelapor) dapat di katagorikan suatutindakan perbuatan melawan hukum, dikarenakan Saudara DonaldManurung telah membangun tembok di atas jalan tanpa adanyapersetujuan dari instansi terkait, hal ini sesuai dengan Perda

Cibubur, Jakarta Timuryang juga turut menghadiri rapat tersebut, akan tetapi saksi pelaporDonald Manurung tidak hadir dalam rapat tersebut, kemudianpembongkaran tembok terjadi atas keinginan semua warga JalanSitugede RT. 06, RW. 12 yang hadir pada saat rapat tersebuttermasuk Ketua RW dan Ketua RIT setempat, bukan keinginan daripara Pemohon Kasasi.Kemudian warga melakukan pembongkaran tembok tersebut sesuaidengan Surat Pemberitahuan No. 050/SP/06/VI/2009, tertanggal 25Juni 2009, hal ini sesuai dengan :Perda

Terobosan atau putaran jalan ;Perda No. 8 Tahun 2007 Pasal 59 ayat (2) :Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai ketentuanperundangundangan.Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Agung yangmemeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini menyatakandakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak terbukti secara sah danmeyakinkan sebagaimana dakwaan pertama Pasal 170 ayat (1)KUHP dan dakwaan kedua Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55

dimaksuddalam Pasal 408 KUHP, yang berbunyi :Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum,mengancurkan, merusakkan dan membuat sehingga tak dapat dipakailagi : bangunan jalan kereta api, jalan tram, telegraf, telepon, danlistrik atau bangunan untuk membendung air, membagiair ataumembuang air, saluran gas, dan saluran air roil, (Saluran air kotor),yaitu jika semua dipergunakan bagi keperluan umum, dipidanadengan pidana penjara selama lamanya 4 (empat) tahun.Hal ini juga diperkuat sesuai dengan Perda

No. 8 Tahun 2007 Pasal 59 ayat 2:Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai ketentuanperundangundangan.Berdasarkan Perda tersebut seharusnya para Terdakwa (paraPemohon Kasasi) mendapat perlindungan hukum bukan sebaliknyamalah menjadi Terdakwa, yang mana seharusnya saksi DonaldManurunglah yang harus dijadikan Terdakwa.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi Jaksa/Penuntut