(sesuai dengan aslinya) ; Fotocopy Tanda Terima Keberatan dari Mandat dan Saksi Calon Kepala DesaGandasari, perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gandasari yangditerima oleh pihak Kecamatan Cikarang Barat (sesuai dengan aslinya); Fotocopy Tanda Terima Keberatan dari Mandat dan Saksi Calon Kepala DesaGandasari, perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang diterima olehpihak Koramil Cikarang Barat (sesuai dengan fotocopynya) ; Fotocopy Tanda Terima Keberatan dari Mandat dan Saksi Calon KepalaDesa

Gandasari, perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gandasari yangditerima oleh Sekda Kabupaten Bekasi/Bupati Kabupaten Bekasi (sesuai dengan aslinya) ;Fotocopy Tanda Terima Keberatan dari Mandat dan Saksi Calon KepalaDesa Gandasari, perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gandasari yangditerima oleh Sekda Kabupaten Bekasi / Tim Monitoring (sesuai denganaslinya) ;Fotocopy Tanda Terima Keberatan dari Mandat dan Saksi Calon Kepala Desa Gandasari, perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gandasari

Sanen Susanto (selaku Penerima Mandat) dibuat di Gandasari tanggal 20 082018 (sesuai dengan fhotocopynya) ;Fotocopy Surat Kuasa dari Midik Frabowo (Tergugat II Intervensi)kepada H. Aminullah (selaku Penerima Mandat) dibuat di Gandasari (sesuai dengan fhotocopynya) ;Fotocopy Surat Kuasa dari Midik Frabowo (Tergugat II Intervensi)kepada Budi Anwar (selaku Penerima Mandat) dibuat di Gandasari (sesuai dengan fhotocopynya) ;Fotocopy Surat Kuasa dari Midik Frabowo (Tergugat II Intervensi)kepada H.

Wieda Heru MD (selaku Penerima Mandat) dibuat diGandasari (sesuai dengan fhotocopynya) ;Fotocopy Surat Kuasa dari H. Karya Supriadi kepada Nurdin (selaku Penerima Mandat) dibuat di Gandasari tanggal 21082018(sesuai dengan fhotocopynya) ;Fotocopy Surat Kuasa dari H. Karya Supriadi kepada Nurasan (selaku Penerima Mandat) dibuat di Gandasari tanggal 21082018Hal. 68 dari 89 hal Putusan No. 92/G/2018/PTUNBDGT.IL. Int.T.IL. Int.T.IL. Int.T.IL. Int.T.IL. Int.T.IL. Int.T.IL. Int.T.IL. Int.T.IL.

Sekretaris serta 2 orang Mandatdari 2 calon saksi termasuk BPD ; Bahwa pada saat perhitungan suara semua saksi dan saksi mandat hadir semuatetapi saksi Namin Bin Juen dari pihak Penggugat tidak menandatangani BeritaAcara ; Bahwa mengacu pada Juknis, mulai dari pengumuman calon sampai dengan hakpilih dimusyawarahkan bersamasama kesepakatan dengan para calon dan saksi mandat ;Bahwa selama tahapan awal sampai dengan selesai tidak ada masalah tetapi setelahselesai pelaksanaan ada dan dapat diselesaikan

BumiKarsa di Sumalata, bergerak dibidang kontraktor proyekproyek jalan raya antar kabupatendi Kabupaten Gorontalo Utara ;Menimbang, bahwa Pemohon tidak mendapat mandat atau penunjukkan sebagaiwali dari orang tuanya Suwardi bin Mangile dalam permohonan ini ;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya karenamerasa tidak mendapat mandat dari orang tuanya dan akan memperbaharuipermohonannya dan mendaftarkan kemudian ;Menimbang, bahwa telah terjadi halhal sebagaimana dalam berita acarapersidangan

pemohon dalam perkara ini berkedudukan selaku Pemohonsedangkan Pemohon sendiri bukan sebagai orang tua kandung, hanya sebagai Paman,maka sesuai ketentuan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang perkawinan nomor tahun 1974 yang menyatakan bahwa orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatanhukum di dalam dan diluar Pengadilan selama tidak dicabut kekuasaan sebagai orang tua;Menimbang, bahwa orang tua Pemohon masih hidup dan tidak dicabut dalamkekuasaannya, Pemohon sendiri tidak memperoleh mandat

AgamatersebuttelahmembacadanmempelajariberkasperkarainidantelahmendengarparaPemohondanparasaksi di persidangan;BahwaparaPemohondalamsuratpermohonannya, tanggal13 Agustus 2014,yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Nunukan, dengan registerNomor763/Padt.P/2014/PA.Nnk tanggal 13 Agustus 2014,padapokoknyamengakudanmenyatakanbahwaPemohon danPemohon Il,padatanggal 30 Februari 1989, telahmenikahmenuruttatacara agama Islam diDesaPancang, KecamatanSebatik, KabupatenNunukan, denganwalinikahadalahAyah kandungPemohon II bernamaSapii memberikan mandat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan bukti P.2, sertaketerangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalildalilpermohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapatmenemukan faktafakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Pemohon Il, pada Tanggal 30 Februari 1989, telah melangsungkanpernikahan menurut tata cara agama Islam di Desa Pancang, KecamatanSebatik, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Ayah kandungPemohon Il yang bernama Sapii memberikan mandat

dibayar tunai, pada waktu menikah status Pemohon jejaka dan Pemohon Ilperawan dan mereka belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 4 (empat)orang anak;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon dan Pemohon II adalahsuamiistri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di DesaPancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, pada tanggal 30 Februari1989, dengan wali nikah adalah bernama Sapii ayah kandungPemohon Ilmemberikan mandat

Mengingat bahwa pelimpahan wewenang tersebut dilakukan olehpejabat yang memperoleh mandat, maka pelimpahan tersebut baru dapatdilakukan oleh Direktur Kelembagaan dan Kerjasama kepada Koordinator PerguruanTinggi Swasta Wilayah VII ( Tergugat ) apabila ada hak substitusi. Selain itu Tergugatdalam menandatangani Surat Keputusan no. 1095/K7/AK/2011tanggal 31 Mei 2011 tampak sangat jelas tidak bertindak untuk dan atas namapejabat yang memberi mandat. Melainkan bertindak untuk nama jabatannyasendiri.

, adalah kewenangan semukarena ini kewenangan itu hanyadiinternal lembaga antara atasan danbawahan, dan mengapa dikatakansemu karena sifat dari kewenanganitu bahwa penerima mandat tidakbertanggung jawab terhadap segalaakibat hukum yang dilakukan ketikaKewenangan........kewenangan tersebut dijalankan sesuai dengan mandat yang diterima, akantetapi apabila terjadi mal administrasi maka letak tanggung jawab individu darikewenangan mandat, tanggung jawab kewenangan terletak di pemberi mandat ; Bahwa kalau

Kalau menyamping pejabat itu tidak adastruktur organisasi tetapi kalau atas bawah ada dua yaitu yang satu bisa terjadidengan mandat dan satunya delegasi dan hal itu dilihat dari konteknya, kalaumandat segala tindakan yang terjadi pada saat berakibat hukum segala tindakantanggung jawab pemberi mandat, akan tetapi kewenangan mandat itu akan gugurserta merta pemberi mandat itu mencabut ; Bahwa Kopertis bisa bertindak atas nama dirinya sendiri kalau kewenangan itu bersifat delegasi ;39Bahwa yayasan didalam

Pelimpahan inidibedakan dalam dua jenis yaitu pelimpahan kewenangan dalam bentuk delegasidan pelimpahan kewenangan dalam bentuk mandat.

Pelimpahan wewenang dalam bentukmandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh suatu organ pemerintahkepada organ lain untuk atas namanya mengambil keputusankeputusan, dengan ketentuanbahwa prosedur pelimpahan ini terjadi dalam hubungan rutin antara atasan dan bawahan,sedangkan tanggung jawab/tanggung gugat adalah tetap berada pada pemberi mandat, serta57tetap dimungkinkan bagi Pemberi mandat untuk setiap saat menggunakan sendirikewenangan yang dilimpahkan itu ; Menimbang.........Menimbang

SBY. terlebin dahulu akan mempertimbangkanmengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam halpengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukum administrasi;Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahandiperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat, hal ini sejalan denganketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 201 4;Menimbang, bahwa apakah kewenangan pengangkatan Perangkat Desaoleh

Kepala Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi,dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena berkaitan dengantanggung gugat (/iability/responsibility) didepan Pengadilan Administrasi;Hal 9 Putusan No. 256/B/2018/PT.TUN.SBYMenimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundangundangan dibidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundangundangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarkhi peraturanperundangundangan (ius nose imperium); Menimbang

Bupati/Walikota.Menimbang, bahwa terhadap isuisu hukum tersebut di atas dapatdiberikan jawaban sebagai berikut := 20 25 n2 sen nnn nnn enoneMenimbang, bahwa terhadap isu hukum ke1 (satu) dapat diberikanpertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut; bahwa atas nama ataulazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi merupakan ciri dari wewenangmandat, hal ini diperjelas di dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaiberikut : Wewenang Mandat

,untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas3Menimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakan ciri knasatau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi, ketika entitasatas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antarawewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danFEL Penna nnn nnn cen ne RR RR EN A I IMenimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandattidakterjadi pelimpahan wewenang di dalamnya.

Tentang PengangkatanSekretaris Desa Desa Sambirejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, atas namaDHORA PUSPITA SARI, tanggal 9 Pebruari 2018 (bukti T. 13) adalahBupati Kediri, oleh karena wewenang yang dimiliki olen Kepala DesaNanggungan adalah wewenang mandat dari Bupati Kediri berdasarkanketentuan Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 TentangDesa jo Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara

perbedaanmendasar, dari atas itu sifatnya mandat, bukan dari atas ke mengeluarkan/ menandatangani surat keputusan, ada perbedaan dari atas itu namanyamandatory, kemudian berturut turut ke bawah.

Mandat itu artinya setiap eselon terkait di bawahnya,bukan hanya irjen dan setiap melakukan perintah itu hubungan mandat,mandatoris, bukan delegasi ;Ahli menerangkan ada perbedaan antara delegasi dan mandat. Kalaudelegasi seperti di pemerintah daerah. Pemerintah pusat melimpahkankewenangan kepada pemerintah daerah untuk melimpahkan kewenangantadi, itu makna delegasi.

itu yang bertanggungjawab adalah pemberi mandat ;Halaman 44 dari 65 halaman.

Mandat. Mandat punterdiri dari yang namanya mandator pemberi mandat, mandataris penerimamandat. Mandataris bertindak untuk dan atas nama mandatory ;Ahli menyebutkan bahwa penerima mandat bertindak untuk dan atas namapemberi mandat.

pimpinansampai ke bawah muaranya ada yang memberi mandat.

menyatakan tetap pada tuntutannya;Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) secara lisan padapersidangan tanggal 17 Maret 2016 yang pada pokoknya bertetap pula pada pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umumberdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN:Bahwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015, sekitar pukul 14.30Wita atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2015, bertempat diPosko Pemenangan Cabup Mandat

atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah melakukan kekerasan atauancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaiankebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukanperbuatan cabul, dimana perbuatan tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagaiberikut:e Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 sekitar pukul 14.30 Wita, padasaat acara membakar daging di Posko Pemenangan Cabup Mandat

tetap padaketerangannya;4 Saksi Yukung Yudan alias Yukung anak dari Yudan, dibawah janji memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan masalah pencabulan;Bahwa pelaku pencabulan tersebut adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korbanpencabulan adalah seorang anak bernama SAKSI J;Bahwa kejadiannya terjadi pada hari dan tanggal yang telah saksi lupa, namun padabulan Nopember 2015 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Posko PemenanganCabup Mandat

Yukung Yudan alias Yukung anak dari Yudan danTerdakwa sedang berkumpul di dalam posko Cabup Mandat karena ada acara bakarbakar daging babi;e Bahwa posisi duduk orangorang yang ada di dalam posko yakni sdr.

Beti);Bahwa kemudian korban masuk ke dalam posko pemenangan Mandat untuk memintadaging babi kepada kakeknya;Bahwa karena korban takut dengan anjing sehingga Terdakwa menggendong korbandan korban menangis ketika digendong Terdakwa;Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memegang kemaluan korban;Bahwa kemudian ibu korban mengambil korban dan membawa korban ke bawahkolong rumah;Bahwa saksi tidak mendengar ibu korban bercerita kepada sdr.

(atas nama) Walikota Batam dalam bukti P4menunjukkan bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam dalam penerbitan Surat KeputusanKepala Dinas Perhubungan Kota Batam atas nama Walikota Batam Nomor: KPTS.551.21/PHBD/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi atasnama Perusahaan Blue Bird adalah berkedudukan sebagai mandataris (penerima mandat),sedangkan Walikota Batam sebagai Mandans (Pemberi mandat) (bukti P4);Menimbang, bahwa kewenangan membuat suatu Keputusan

Hal ini berbeda dengan mandat, dimanapada dasarnya mandat adalah menyangkut sistemkerjaintern antara pejabat atasan danbawahannya, sehingga dalam mandat tidak terdapat pengakuan kewenangan ataupunpengalihan kewenangan, oleh karena itu yang memiliki wewenang adalah tetap Pejabat yangmemberikan mandat (mandans), bukan penerima mandat (mandataris);Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam atas namaWalikota Batam Nomor: KPTS.551.21/PHBD/0893/III/2012 tentang Izin PenyelenggaraanAngkutan

Orang Dengan Kendaraan Taksi atas nama Perusahaan Blue Bird nyatanyata16termasuk kewenangan mandat, dimana yang memiliki kewenangan sesungguhnya adalahWalikota Batam sebagai mandansnya, sehingga Pengadilan akan mempertimbangkankewenangan Walikota Batam tersebut dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala DinasPerhubungan Kota Batam atas nama Walikota Batam Nomor: KPTS.551.21/PHBD/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Taksi atas nama Perusahaan Blue Bird;Menimbang

Keputusan Tata Usaha Negara, maka berlakulah asas contrarius actus yangmenyatakan pada dasarnya hanya Pejabat yang menerbitkan suatu Keputusan yang bolehmencabut Keputusan tersebut, sehingga dalam hal ini yang berwenang mencabut SuratKeputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam atas nama Walikota Batam Nomor:KPTS.551.21/PHBD/0893/III/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang DenganKendaraan Taksi atas nama Perusahaan Blue Bird adalah Walikota Batam, atau bisa jugaWalikota Batam memberi mandat

kepada Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketa, namunberdasar Pengakuan Tergugat di Persidangan pada tanggal 4 Oktober 2012 yang menyatakanbahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa adalah tanpa adanya mandat ataupuninstruksi dari Walikota Batam, sehingga makin jelaslah bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan Obyek Sengketa;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tindakan Tergugat secara materi adalahtindakan dalam bidang yang tidak termasuk wewenangnya (Onbevoegdheid ratione

DirekturJenderal Pajak Kementerian Keuangan RI;Menimbang, bahwa atas objek sengketa dan jabatan yangmengeluarkan objek sengketa di atas, maka untuk menentukan subjek hukumTergugat perlu berpedoman pula pada UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan, pada ketentuan Pasal 14 ayat 4, mengatur:Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harusmenyebutkan atas nama Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yangmemberikan Mandat.

Lebih lanjut pada bagian penjelasan, dijelaskan bahwa:Wewenang Mandat dilaksanakan dengan menyebut atas nama (a.n), untukbeliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas (m.t).Kemudian pada ketentuan Pasal 14 ayat 8, mengatur: Badan dan/ atau PejabatPemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawabKewenangan tetap pada pemberi Mandat,Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dipahami bahwa dalam perkaraini hanya terdapat 1 (satu) objek sengketa yang digugat olen Pengguat

Direktur JenderalPajak Kementerian Keuangan RI (mandat);Putusan Perkara Nomor : 9/G/2021/PTUN.SMGHalaman 11Menimbang, bahwa atas objek sengketa tersebut apabila dinubungkandengan ketentuan Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim bahwa seharusnya yangdidudukkan sebagai subjek hukum Tergugat dalam gugatan Penggugattersebut hanya Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

dari Pejabat yang lebih tinggi kepada Pejabat yang lebihrendah yang sudah barang tentu tanggung jawab dan tanggung gugatnyatetap ada pada pemberi mandat, bagaimana untuk mengetahuikewenangan yang diberikan secara mandat, maka harus dilihat dari adatidaknya surat atau persetujuan yang diberikan oleh Pejabat yang lebihtinggi kepada Pejabat yang lebin rendah sebagai penerima delegasi;Bahwa, terkait dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor Kw.15.1/2/Kp.07.6/3218/2014, tanggal 11

Jawa Timur, dalam halini Tergugat adalah kewenangan delegasi, sehingga tanggung jawab dantanggung gugatnya sepenuhnya ada pada Tergugat/Termohon kasasiKewenangan delegasi yang ada pada Tergugat/Termohon kasasi terlihatpada format surat keputusan (objek sengketa) yang tidak ditemukanadanya surat persetujuan dari pihak Menteri Agama yang dicantumkandalam konsideran Menimbang dan Memperhatikan, Hakim dalam hal initerjebak pada penggunaan Atas nama, sehingga putusannya mengarahpada kewenangan mandat;

yang memberinya mandat, namun bila dicermati formatsurat keputusan (objek sengketa) tidak ada surat apapun berbentukpersetujuan dari Menteri Agama kepada Kepala Kantor Wilayah ProvinsiJawa Timur (Tergugat) yang dicantumkan dalam konsideran, oleh karenaHalaman 16 dari 20 halaman.

adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang lebin Tinggi kepada Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang lebin rendah dengan tanggung jawab dan tanggunggugat tetap berada pada pemberi mandat;Halaman 17 dari 20 halaman.

Putusan Nomor 578 K/TUN/2015.Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkanberdasarkan sumber kewenangan mandat, oleh sebab itu Tergugatnyaseharusnya mandans yaitu Menteri Agama Republik Indonesia.

adalah Aliansyah (panitia);Bahwa waktu pemilihan dan perhitungan suara berlangsung, semuanya aman dan lancardan dihadiri oleh perwakilan pihak Kecamatan Hantakan serta pihak keamanan darikepolisian Polsek Hantakan dan dari Koramil atau Babinsa serta saksi mandat darisemua calon Pembakal;Bahwa pada waktu pemilihan tidak ada calon yang ributribut;Bahwa selaku saksi mandat dari calon nomor urut 3.

adalah Aliansyah (panitia);Bahwa waktu pemilihan dan perhitungan suara berlangsung, semuanya aman dan lancardan dihadiri oleh perwakilan pihak Kecamatan Hantakan serta pihak keamanan darikepolisian Polsek Hantakan dan dari Koramil atau Babinsa serta saksi mandat darisemua calon Pembakal;Bahwa pada waktu pemilihan tidak ada calon yang ributribut maupun saksi mandatecalon lain;Bahwa selaku saksi mandat dari calon nomor urut 3.

lain ikut menandatangani surat pernyataanterebut;Bahwa waktu pemilihan sampai perhitungan suara selesai dihadiri oleh perwakilan pihakKecamatan Hantakan serta pihak keamanan dari kepolisian Polsek Hantakan dan dariKoramil atau Babinsa, calon Pembakal serta saksi mandat dari semua calon Pembakal;Bahwa saksi juga ikut memilih waktu itu;Bahwa kertas hasil perolehan suara waktu itu ada yang mendokumentasikan;Halaman 39 dari 7240Saksi HAMDAN:Saksi bersama Junaidi adalah saksi mandat dari calon nomor

lain ikut menandatangani surat pernyataanterebut;Bahwa waktu pemilihan sampai perhitungan suara selesai dihadiri oleh perwakilan PemdaHST dan pihak Kecamatan Hantakan serta pihak keamanan dari kepolisian Polsek Hantakandan dari Koramil atau Babinsa, calon Pembakal serta saksi mandat dari semua calonPembakal;Bahwa kertas hasil perolehan suara waktu itu ada yang mendokumentasikan;Saksi DARNI:Saksi adalah saksi mandat dari calon nomor urut 1.

adalah Aliansyah (panitia), namun selaku saksi mandat dari calon nomor urut3.

Pattinama bertindak seakanakan sebagai KepalaMatarumah Parentah/Keturunan Sopatrima dan memberi mandatkepada Eduard Pattiata untuk menduduki jabatan Kepala PemerintahNegeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengahperiode 2020 2026.Bahwa pemberian mandat kepada Eduard Pattiata tersebut hanyaberdasarkan musyawarah keluarga Frederik W. Pattinama karenahanya ditandatangani oleh Frederik W.

Pattinama sebagai KepalaKeluarga, Istri, Anak, Menantu dan Cucu, dan bukan berdasarkanmusyawarah Matarumah/Keturunan Pattinama, sebab yangbersangkutan bukanlah pewaris tunggal dari Matarumah/KeturunanSopaterima, tetapi hanya salah satu dari Matarumah/KeturunanSopaterima, sehingga mandat tersebut bukan hasil musyawarah yangmelibatkan anakcucu dari Matarumah Parentah garis lurus baik yangberdomisili di Negeri Oma maupun yang berada diluar Negeri Oma danpatut diduga kuat bahwa pemberian mandat tersebut

Bahwa oleh karena hanya terdapat satu matarumah tunggal dan telahpula memberikan Mandat hanya kepada 1 (satu) Calon KPN Oma, makadengan demikian tidaklah diperlukan adanya Panitia Pemilihan, kecualiterbukti adanya matarumah/keturunan yang lebih dari 1 (stau) dan/atauterdapat lebih dari 1 (satu) calon barulah dibentuk Panitia Pemilihan.5.

Henny KastanyaPattinama, tanggal 25September 2020;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PernyataanSamie Gunter Pattinama dan Nico FrederickPattinama, tanggal 23 September 2020;Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Mandat yangdi berikan oleh Frederik W. Pattinama, Michael O. F.Pattinama, S.T., Linley J. Pattinama, S.T., M.T. danSilvester TH.

Pattinama maupunistrinya bahwa untuk menjadi Raja Oma harus siapkan uang ratusan jutadan hal ini akan kami buktikan dalam persidangan, serta mandat yangdiberikan kepada Pattiata Eduard tidak melalui musyawarah anak cucuHalaman 60 dari 70 halaman Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.ABNmatarumah/keturunan Pattinama Sopaterima secara keseluruhan, tetapihanya berdasarkan musyawarah keluarga Frederik. W.

AGUSLI secara berulangulang kali baik di rumah, di mobil dan hotel Abidin Padang, selanjutnya Terdakwamemberitahu kepada ninik maka YENI MARLINA dan ninik mamak AGUSLI MS Pgl.AGUSLI untuk bertemu dan menyelesaikan masalah ini dengan cara adat;Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2019 Terdakwa menandatangani suratpernyataan pemberian mandat dari SYAFRIZAL untuk menuntaskan masalah rumahtangga SYAFRIZAL tersebut, Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2019 sekira jam 13.00WIB bertempat di ruang tata usaha

AGUSLI selaku Ketua KAN Tapan dengan tulisanpada alinea pertama berbunyi dengan ini mengadukan kepada Bapak Camat RAHTapan, Bapak Camat BAB Tapan selaku payung panji KAN Tapan dan pengurus KANTapan, suatu hal yang sangat prinsip dalam masyarakat adat di 20 Nagar di Tapanyang di bawah Pimpinan Bapak Camat, yaitu pada tanggal 27 Juli 2019 urangsumando saya, nama SYAFRIZAL telah memben mandat kepada saya dan didampingiHalaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 217/PID/2020/PT PDGoleh 2 orang saksi diantaranya

AGUSLI secara berulangulang kali baik di rumah, di mobil dan hotel Abidin Padang, selanjutnya Terdakwamemberitahu kepada ninik maka YENI MARLINA dan ninik mamak AGUSLI MS Pgl.AGUSLI untuk bertemu dan menyelesaikan masalah ini dengan cara adat;Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2019 Terdakwa menandatangani suratpernyataan pemberian mandat dari SYAFRIZAL untuk menuntaskan masalah rumahtangga SYAFRIZAL tersebut, kemudian pada tanggal 7 Agustus 2019 sekira jam 13.00WIB bertempat di ruang tata Usaha

AGUSLI selaku Ketua KAN Tapan dengan tulisanpada alinea pertama berbunyi dengan ini mengadukan kepada Bapak Camat RAHTapan, Bapak Camat BAB Tapan selaku payung panji KAN Tapan dan pengurus KANTapan, suatu hal yang sangat prinsip dalam masyarakat adat di 20 Nagar di Tapanyang dibawah Pimpinan Bapak Camat, yaitu pada tanggal 27 Juli 2019 urang sumandosaya, nama SYAFRIZAL telah memberi mandat kepada saya dan didampingi oleh 2orang saksi diantaranya 1.PM.ldris alamat di Nagari Bt. Arah Tapan, 2.

Menetapkan barang bukti berupa :2 (dua) lembar surat pengaduan tanggal 7 Agustus 2019 yangditandatangani oleh Zaibir Usman; 1 (Satu) lembar amplop surat warna putin yang bertuliskan kepada Yih.Bapak Lurah Bandar Buat Lubuk Kilangan Kota Madya Padang di Padangmenggunakan prangko Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah); 1 (Satu) lembar surat pernyataan pemberian mandat tanggal 27 Juli 2019; 2 (dua) lembar surat pengaduan tanggal 7 Agustus 2019 yangditandatangani oleh Zaibir Usman (asli); 4(empat) lembar surat

., Direktur Utama P.T.Donindo Menara Utama, berkedudukan di Jalan H.Djok Mentaya No.23 BC, Kelurahan Telawang,Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk danatas nama Yayasan Sejahtera Abadi, berdasarkanSurat Mandat No.02/YSA/E/IV2005 tanggal 23Februari 2005 yang dikukuhkan dengan Akte NotarisHusein Halim, S.H. yang dibuat tanggal 9 Agustus2005, yang dalam hal ini memberi kuasa substitusikepada : ADWIN TISTA, S.H., M.H. dan NORRIFAT,S.H., para

Donindo Menara Utama selakupenerima mandat dan kuasa dari Yayasan Sejahtera Abadi, sebagiantanah yang dikelola, diduduki dan dikuasai tersebut telah dirancangmendirikan bangunan pertokoan di atas tanah seluas 1,8 Ha. atauseluas 18.000 M?, dengan ukuran dan batasbatas sebagaimanaterurai dalam gugatan, untuk selanjutnya disebut dengan tanahsengketa ;bahwa sebelum membangun dan mendirikan bangunanpertokoan di atas tanah sengketa, Ir. Donny Witono selaku DirekturUtama P.T.

Donny Winoto, M.M. selakupenerima mandat dan kuasa Yayasan Sejahtera Abadi telah mengajukan gugatan terhadap Walikota Banjarmasin di Pengadilan Tata UsahaNegara Banjarmasin, dan terhadap gugatan tersebut Pengadilan TataUsaha Negara Banjarmasin telah menjatuhkan putusan, yaitu putusanNo.13/G.TUN/2005/PTUN.BJM tanggal 17 Juni 2005, putusan manatelah berkekuatan hukum tetap, yang amarnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA :1.

Menyatakan sah dan berharga Surat Mandat No.02/YSA/E/IV2005tanggal 23 Februari 2005 yang kemudian dikukuhkan dalam AktaNotaris yang dibuat pada Notaris Husein Halim, S.H. tertanggal 9Agustus 2005 yang dibuat oleh Yayasan Sejahtera Abadi denganmemberi kuasa kepada Ir. Donny Witono, M.M. yang bertindakdalam jabatan dan kedudukannya selaku Direktur Utama P.T.Denindo Menara Utama ;.

GANEPO;

Ketapang, KalimantanBarat tersebut bertugas sebagai saksi yang diberi Mandat oleh PartaiDemokrat. Kemudian Sekitar pukul 12.30 WIB Ketua KPPS 01 (Sadri.NINGSIH) mengumumkan kepada setiap saksi untuk melakukanpencoblosan apabila belum melakukan pencoblosan, Mendengar haltersebut Sdra. FZ. GANEPO kemudian mendatangi Sdra. NINGSIHuntuk meminta Surat Suara. Setelah surat Suara diberikan oleh KetuaKPPS Sdra. F.Z.

Perihal saudara GANEPO berada di dalam TPS 01,dikarenakan saudara GANEPO merupakan saksi dari PartaiDemokrat dan memiliki surat mandat, yang mana para saksi partaipolitik cukup menunjukan surat mandat dari partal politik maka dapatmasuk kedalam TPS. Bahwa terdakwa F.Z GANEPO tidak mencelupkan jarinya kedalam tinta setelan melakukan pencoblosan di TPS 01.

Benar Pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa BetenungKec Nanga Tayap Kab Ketapang tersebut, tersangka bertugas sebagaisaksi dari Partai Demokrat, tersangka mempunyai surat mandat daripartai tersebut. Adapun surat mandat partai tersebut sudah tersangkaserahkan kepada Ketua KPPS TPS 01 Desa Betenung Kec NangaTayap.

Surat Mandat Saksi Partai Demokrat TPS 01 Desa Betenung,Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang a.n. F. Z. GANEPO. Foto Copy KTP a.n. FF.Z. GANEPO. SK KPPS TPS 01 dan TPS 04 Desa Betenung, Kec. NangaTayap, Kab. Ketapang. SK Petugas Ketertiban TPS 01 dan TPS 04 Desa Betenung,Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang. DPT TPS O01 Desa Betenung, Kec. Nanga Tayap, Kab.Ketapang. DPT TPS O04 Desa Betenung, Kec.

Adapun surat mandat partai tersebut sudah tersangkaserahkan kepada Ketua KPPS TPS 01 Desa Betenung Kec NangaTayap.

SBY. terlebih dahulu akan mempertimbangkanmengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki olen Kepala Desa dalam halpengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukum administrasi;Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahandiperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat, hal ini sejalan denganketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014;Menimbang, bahwa apakah kewenangan pengangkatan Perangkat Desaoleh Kepala

Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi,dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena berkaitan dengantanggung gugat (/iability/responsibility) didepan Pengadilan Administrasi;Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundangundangan dibidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundangundangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarkhi peraturanperundangundangan (ius nose imperium);Menimbang, bahwa peraturan perundangundangan yang paling

Dikonsultasi ke Camat atas nama Bupati/Walikota.Menimbang, bahwa terhadap isuisu hukum tersebut di atas dapatdiberikan jawaban sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap isu hukum ke1 (satu) dapat diberikanpertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut ; bahwa atas nama ataulazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi merupakan ciri dari wewenangmandat, hal ini diperjelas di dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaiberikut : Wewenang Mandat

,untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugasMenimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakan ciri knasatau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi, ketika entitasHal 11 Putusan No. 240/B/2018/PT.TUN.SBYatas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antarawewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danFTI fm IMenimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandattidakterjadi pelimpahan wewenang di dalamnya.

Int2adalah Bupati Kediri, oleh karena wewenang yang dimiliki oleh Kepala DesaBaye adalah wewenang mandat dari Bupati Kediri berdasarkan ketentuanPasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal1 angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaN@Qalaj 2= 22 nanan nnn nn naan nn nn nen nn ren nnn cee nnn nee ne ee nnnMenimbang, bahwa untuk konsistensi Majelis Hakim Banding danmenjaga agar tidak terjadi

./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NeTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namiuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NcTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

Ketua ORARI DaerahHalaman 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt/2021/PT MdnSumatera Utara Lokal Asahan yang ditolak oleh Panitia PelaksanaMUSDA, dimana hal itu sangat merugikan dan menghalangi pihakPemegang Mandat yang sah ic.

Penggugat untuk mengikuti Substansiacara MUSDA dan akibatnya Penggugat tidak dapat menyampaikanhak suaranya pada MUSDA ORARI tersebut ;Bahwa pada awalnya Surat Mandat Ketua ORARI Lokal Asahandiberikan kepada Wakil Ketua yakni Kemas Muh. Oswiman (ic.Penggugat 1) dan Sekretaris yakni Darwin Lubis, S.H, sebagaimanatercantum didalam Surat Mandat Nomor : 01/Mandat/Musda/AS2019tanggal 27 Agustus 2019 dan dalam Surat Mandat tersebut secara tegasdisebutkan bahwa Sdr. Kemas Muh. Oswiman (ic.

Khairul Ikhwan sebagaimana tercantum didalam Surat MandatNomor : 02/Mandat/Musda/AS2019 tanggal 29 Agustus 2019 dansekaligus mencabut dan membatalkan Surat Mandat Nomor01/Mandat/Musda/AS2019 tanggal 27 Agustus 2019 ;Bahwa akan tetapi pada saat Penggugat menghadiri kegiatan MUSDAORARI Daerah Sumatera Utara dengan membawa Surat Mandat Nomor: 02/Mandat/Musda/AS2019 tanggal 29 Agustus 2019, namun olehPanitia MUSDA Surat Mandat yang telah dibawa oleh Penggugat telahditolak meskipun Penggugat telah menjelaskan

dan melakukan protes,akan tetapi penjelasan dan protes dari Penggugat diabaikan olehPanitia MUSDA dengan tidak memberikan izin kepada Penggugat selaku pemegang mandat yang sah untuk mengikuti dan memberikanhak suaranya didalam MUSDA tersebut ;Bahwa namun anehnya Panitia MUSDA tetap memberikan izin kepadaSdr.

Darwin Lubis, S.H untuk mengikuti kegiatan MUSDA meskipun tidakmemperoleh dan membawa Surat Mandat yang sah dari Ketua ORARIDaerah Sumatera Utara Lokal Asahan, dan kehadiran Sdr.

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu ) keping CD Rekaman Vidio; 1 (satu ) unit hanphone merk Samsung type J3 warna putih dengannomor 087702958039; 1 (satu ) unit hanphone merk Samsung model SMB310E warna putihdengan nomor 085607903171; 1 (satu) potong kemeja batik warna biru;(Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan) ; 1 (satu ) bendel hasil perhitungan suara DPRD Kabupaten Sidoarjo(Formulir C.1); 5 (lima) lembar surat mandat saksi; 1(satu) lembar Berita Acara KPU Sidoarjo Nomor: 1.134/PL.014BA/3515

ABDILLAH NASIH selaku Sekertaris Dewan PerwakilanCabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sidoarjo dari SUGIONOuntuk bertugas selaku Saksi Mandat dari Partai Kebangkitan Bangsa diTempat Pemungutan Suara Nomor 09 Desa Keloposepuluh KecamatanSukodono Kabupaten Sidoarjo;Bahwa fungsi Saksi Mandat dari Partai Politik pada tahap Perhitungan SuratSuara adalah untuk menyaksikan proses perhitungan, menyaksikan adanyasurat Suara sah dan surat suara tidak sah pada saat perhitungan,menandatangi Berita Acara

perolehan suara)setelah selesainya perhitungan suara;Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekirapukul 07.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB di Tempat Pemungutan SuaraNomor 09 Desa Keloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjoyang akan memulai melaksanakan Pemungutan Suara untuk PemilihanUmum Tahun 2019 dimana saat itu saksi EKO SETIONO selaku KetuaPanitia Pemungutan Suara Nomor 09 Desa Keloposepuluh KecamatanSukodono Kabupaten Sidoarjo didatangi dan ditunjukan Surat Mandat

Tanpa coblosan sebanyak 3 (tiga) surat Suara;Bahwa perbuatan Terdakwa diamati langsung oleh saksi ABDULLAH JAD IDSaksi Mandat dari Partai Bulan Bintang yang mana kemudian sebagai buktiHalaman 6 dari 30 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN SDAadanya perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur pemungutan suaradari Komisi Pemilihan Umum, saksi ABDULLAH JADID merekamnyamenggunakan kamera handphone Merk INFINIX Type Zero 3 warna goldyang kemudian melaporkanya kepada Kordinator Saksi dari Partai BulanBintang

Sutris selaku Ketua Ranting PartaiKebangkitan Bangsa (PKB) Desa Kloposepuluh, Kecamatan Sukodono,Kabupaten Sidoarjo untuk menjadi saksi mandat dari PKB di TPS 09Kloposepuluh dan Terdakwa semula menolak akan tetapi karena tidak adalagi yang mau menjadi saksi akhirnya Terdakwa bersedia menjadi saksidengan tupoksi memantau surat suara PKB saat Pemilu berlansung; Bahwa atas hal tersebut telah diterbikannya surat mandat yangditandatangani Ketua DPC PKB Kabupaten Sidoarjo;Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor

., hal ini ssuai dengan maksud dan ketentuaan Pasal 14 UndangUndang No.30 tahun 2014Tentang Administrasi Negara Ayat (7) Badan dan/atauPejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, keoegawaian, dan alokasi anggaran. 5.

Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenanganmenetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASNdan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 115 Ayat 1Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh Pejabat PembinaKepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi.UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan(UUAP)Pasal 14(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat

.(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harusmenyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yangmemberikan Mandat.Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapatmenggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat,kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangundangan.Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkanketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang memberikan

Mandat dapat menarik kembaliWewenang yang telah dimandatkan.Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenangmelalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakanyang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukumpada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenangmelalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.Nomor: 3/P/FP/2017/PTUN.

PDGHalaman 33Menimbang, bahwa kemudian dalam kurun waktu Bupati Lima PuluhKota berhalangan sementara, Wakil Bupati sebagai penerima Mandat telahmelakukan tindakan yang mengembalikan Pemohon dalam jabatan tinggipratama dan diangkat sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura danPerkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota melalui sebuah Keputusan berupaKeputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 821/1226/BKPSDMLK/2017tanggal 18 Agustus 2017 sebagaimana bukti P2, dan lebih lanjut setelahmencermati Berita