No. 188/PDT/2019/PT.MKSBahwa dipandang dan berguna mempertegas bahwa sumber kewenanganBupati Mamuju, Tergugat III/Terbanding IIl mengeluarkan Keputusan BupatiMamuju Nomor: 18845/154/KPTS/III/2016/BPKAD tanggal 11 Maret 2016dalam Hukum Administrasi Negara disebut MANDAT.

Dalam Pasal 1 angka 24Undangundang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,merumuskan bahwa, Mandat adalah pelimpahan wewenang dari Badan atauPejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan atau PejabatPemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugattetap berada pada Pemberi Mandat.Bahwa pemberi mandat adalah Bupati Mamuju, Tergugat III/ Terbanding IIIdisebut Mandatum, penerima mandat adalah ABDUL GAFUR, S.E., Tergugat I/Pemohon Banding disebut Mandataris

TindakanTergugat I/ Pemohon Banding meminjam uang Rp.460.000.000, (Empat RatusEnam Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat / Terbanding yang telahmendapat persetujuan dari Tergugat Il/Terbanding II selaku PenggunaAnggaran, menurut hukum harus dipandang sebagai menjalankan tugas atauperintah atasan atau Mandatum (pemberi mandat).

(Mandataris) dari pemberi mandat (Mandatum), dalam hal ini Tergugat III/Terbanding III selaku Bupati Mamuju.

Tugas boleh dilimpahkan, tetapi tanggungjawab tidak boleh, tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada padapemberi mandat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 24Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NeTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namtuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NxTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

Bahwa pada tanggal 04 Juli 2008 Pemohon dan Pemohon II telahmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Ohoi Wirin,Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara;Penetapan Nomor 0255/Pdt.P/2017/PA.TI Halaman 1 dari 10 hal.Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Imam Masjid OhoiWirin setelah mendapat mandat dari Ayah kandung Pemohon Il, dengansaksi nikah masingmasing bernama Selamat Fernatubun dan Abu KasimFernatubun, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 5.000, (Lima riburupiah

40 tahun, agama Islam,pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggalOhoi Wirin Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, dandibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :% Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suamiistri yangmenikah sejak tanggal 04 Juli 2008 dan Saksi menghadiri pernikahantersebut;eo Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebutadalah Bapak Imam Masjid Ohoi Wirin setelah mendapat mandat

Fernatubun, umur 35 tahun, agamaIslam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal diOhoi Wirin, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :% Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suamiistri yangmenikah sejak tanggal 04 Juli 2008 dan Saksi menghadiri pernikahantersebut; Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebutadalah Bapak Imam Masjid Ohoi Wirin setelah mendapat mandat

keterangan SaksiSaksi tersebut telahmemenuhi syarat materiil sesuai maksud pasal 309 R.Bg;Penetapan Nomor 0255/Pdt.P/2017/PA.TI Halaman 5 dari 10 hal.Menimbang, berdasarkan bukti 2 (dua) orang Saksi Pemohon danPemohon II terbukti fakta kejadian sebagai berikut : Bahwa Pemohon dengan Pemohon II menikah sejak tanggal 04 Juli2008 di Ohoi Wirin, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara; Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalahBapak Imam Masjid Ohoi Wirin setelah mendapat mandat

korban dimnta olehterdakwa supaya menuruti ucapan atau menghafalkan katakata yang terucap dari mulutterdakwa;Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 643/Pid.B/2015/PN.SkySetelah itu terdakwa MARDI BIN MUJADI dan saksi korban Suryadi BinNingcek pergi dari makam tersebut lalu terakwa mengajak untuk pindah hotel lain laluterdakwa meminta kembali uang sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) kepada saksikorban dan keesokan harinya saksi korban meninggalkan hotel karena berdasakanketerangan terdakwa ia mendapat mandat

dari Syekh Ririn, setelah itu terdakwamenyuruh saksi korban untuk pulang ke Palembang sambil membawa sebuah tas yangGosberisikan barangbarang dan terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban ituuang Rp.750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan batangan mas setelah itusaksi korban pulang ke Palembang namun setibanya di Palembang terdakwa kembalimeminta uang kepada saksi korban dengan alasan untuk uang mandat atas pesan SekhRirin sebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) dan Rp.3.500.000

rupiah) kepada Saksi dan keesokan harinya Saksimeninggalkan hotel karena berdasakan keterangan Terdakwa ia mendapatmandat dari Syekh Ririn, dan menyuruh Saksi untuk pulang ke Palembangsambil membawa sebuah tas yang berisikan barangbarang dan Terdakwakembali mengatakan kepada Saksi itu uang Rp.750.000.000, (tujuh ratus limapuluh juta rupiah) dan batangan mas setelah itu Saksi pulang ke Palembang ;Bahwa setibanya Saksi di Palembang Terdakwa kembali meminta uang kepadaSaksi dengan alasan untuk uang mandat

dari 18 Putusan Nomor 643/Pid.B/2015/PN.Skymeninggalkan hotel karena berdasakan keterangan Terdakwa ia mendapatmandat dari Syekh Ririn, dan menyuruh Saksi untuk pulang ke Palembangsambil membawa sebuah tas yang berisikan barangbarang dan Terdakwakembali mengatakan kepada Saksi itu uang Rp.750.000.000, (tujuh ratus limapuluh juta rupiah) dan batangan mas setelah itu Saksi pulang ke Palembang ;Bahwa benar setibanya Saksi di Palembang Terdakwa kembali meminta uangkepada Saksi dengan alasan untuk uang mandat

dariSyekh Ririn, dan menyuruh Saksi untuk pulang ke Palembang sambil membawa sebuahtas yang berisikan barangbarang dan Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi ituuang Rp.750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan batangan mas setelah ituSaksi pulang ke Palembang dan setibanya Saksi di Palembang Terdakwa kembalimeminta uang kepada Saksi dengan alasan untuk uang mandat atas pesan Sekh Ririnsebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) dan Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus riburupiah) hingga

dalildalilpermohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :i:Bahwa pada tanggal 05 Agustus Tahun 1988, Pemohon dan Pemohon Il telahmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Lipang,Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe ;Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ImamMasjid Ajid Bawowel mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000, (Sepuluhribu rupiah) di bayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masingmasingbernama : bapak Zaitun Bawowel dan bapak Anwar Mandat

pada pernikahan Pemohon dengan Pemohon Ilyang dilangsungkan pada tanggal 05 Agustus 1988 di Desa Lipang,Kecamatan Kendahe;Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perjaka berumur 20 tahunsedangkan Pemohon Il berstatus perawan berumur 18 tahun;Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon Il adalah ayahkandung Pemohon Il bernama Makator Manambing dan yangmenikahkan adalah Ajid Bawowel sebagai imam setempat;Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Pemohon Il yaituBapak Zaitun Bawowel dan bapak Anwar Mandat

pernikahan Pemohon dengan Pemohon Ilyang dilangsungkan pada tanggal 05 Agustus 1988 di kampung LipangKecamatan Kendahe;Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perjaka berumur 20 tahunsedangkan Pemohon Il berstatus perawan berumur 18 tahun;Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon Il adalah ayahkandung Pemohon Il bernama Makator Manambing dan yangmenikahkan adalah Ajid Bawowel sebagai imam setempat;Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Pemohon Il yaituBapak Zaitun Bawowel dan bapak Anwar Mandat

masingmasingbernama Abdul Majid bin Adnan Tahumil dan Alrina Bawimbang binti AgustinusBawimbang yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaianbahwa Pemohon dan Pemohon Il telah menikah secara Islam pada tanggal 05Agustus 1988 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Il yang bernama MakatorManambing dan yang menikahkan adalah Ajid Bawowel (imam setempat) denganmas kawin sejumlah Rp 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh 2 (dua)Orang saksi bernama Bapak Zaitun Bawowel dan bapak Anwar Mandat

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon Il yangbernama Makator Manambing dan yang menikahkan adalah Ajid Bawowel(Imam setempat) dengan mas kawin sejumlah Rp 10.000, (Ssepuluh riburupiah) yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Bapak ZaitunBawowel dan bapak Anwar Mandat dan telah terjadi ijab kabul;3.

Bahwa pemohon PK yang ditunjuk berdasarkan Nota Dinas dari DirekturAkademi Farmasi Nomor 892.2/25/b/2012, kalau ditinjau dari HukumAdministrasi Negara, Pemohon PK dapat digolongkan sebagai orangyang menjalankan Kewenangan Mandat, yang berarti perintah(opdracht), mandat tentang Kewenangan diartikan dengan PemberianKuasa (lazimnya bersamaan dengan perintah) oleh organ yangmemberi wewenang itu kepada yang lain yang akan melaksanakan atasnama tanggung jawab yang memberi mandat.

Menurut Heinrichsebagaimanadikutip Agussalim Andi Gajong Mandat dapat berupaopdracht (suruhan) pada suatu alat perlengkapan (organ) yangmelaksanakan kompentensinya sendiri, maupun tindakan hukum olehpemegang suatu wewenang memberi kuasa penuh (volmacht) kepadaSuatu. subjek lain untuk melaksanakan kompetensi atas nama sipemberi mandat, jadi si penerima mandat bertindak bukan untuk danatas nama dirinya melainkan atas nama pemberi mandat:.

Yang menjadi Novum disini adalah ketentuanyang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah antaraPemerintah Aceh dengan Akademi Farmasi yang diwakili oleh DirekturAkademi Farmasi yaitu Ermeyda, CH, SE. tahun 2012 tidak menjadiperhatian atau pengkajian lebih mendalam Siapa yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran Naskah Perjanjian Hibah, karenaPemohon Peninjauan Kembali bukanlah pihak dalam Naskah PerjanjianHibah tersebut, tapi pemohon Peninjauan Kembali hanya melaksanakanperintah atau mandat

dariatasannya, Terdakwa/terpidana/Pemohon PK bukan orang punya kewenanganmenentukan dalam penggunaan dana hibah, tapi yang bertanggungjawabadalah atasannya yaitu Ermeyda CH SE, selaku Pemberi Mandat atau atasanlangsung sebagaimana diatur dalam Hukum Administrasi Negara menyangkutHal. 36 dari 40 hal.

Pemohon Peninjauan Kembali ditunjukberdasarkan nota Dinas dart Direktur Akademi Farmasi Nomor 892.2/25/b/2012.Dari segi hukum administrasi Pemohon Peninjauan Kembali digolongkan orangyang melaksanakan Kewenangan mandat atau melaksanakan perintah;Bahwa perbuatan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali bukanmerupakan perbuatan administratif tetapi perbuatan pidana dari menggunakan/mengelolah dana hibah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukan

Raimin telah mendapatkan mandat dari ayah Pemohon II untuk mengakadkan nikahnyaPemohon II dengan Pemohon 1;o Bahwa ayah Pemohon II juga yang bernama bapak H.

Raimin yang telah mendapatkan mandat untuk menjadi wali nikah Pemohon denganPemohon dari ayah Pemohon II dan ayah Pemohon II juga hadir dalam majelis akan nikah; o Bahwa yang menjadisaksisaksinya waktu Pemohon dan Pemohon II nikah adalah saudara Kudin dan saudara Saali Alim dengan maharnyaberupa perhiasan emas (kalung) seberat 7,6 gram dan telan dibayarkan; o Bahwa pernikahan Pemohon denganPemohon II sampai sekarang belum tercatat;mengetahui adanya pernikahan Para Pemohon karena saksisaksi hadir

RaiminKarena telah mendapatkan mandat untuk mengakadkan nikahnya Pemohon II dengan Pemohon dari BapaknyaPemohon II bernama H.Emur bin Kidan dengan disaksikan oleh saudara Kudin dan saudara Saali Alim dengan maharperhiasan emas berupa kalung seberat 7,6 gram tetapi perkawinannya belum atau tidak tercatat pada pihak yangberwenang ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukanbukti surat/bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P 1 dan P2 di

Raimin yang telah mendapatkan mandat dariayahnya Pemohon II yang bernama H. Emur; Bahwa ayahnya Pemohon II yang bernama bapak H.

Raimin karena telah mendapatkanmandat untuk mengakadkan nikahnya Pemohon II dengan Pemohon dari ayahnya Pemohon II yang bernama bapak H.Emur dengan disaksikan oleh saksisaksi yang bernama saudara Kudin dan saudara Saali Alim dengan mahar berupaperhiasan emas (kalung) seberat 7,6 gram tetapi perkawinannya belum atau tidak tercatat pada pihak yang berwenang;Menimbang, bahwa wali dari pernikahan Para Pemohon adalah wali yang telah mendapatkan mandat dari waliyang sesungguhnya dan wali yang sesungguhnya

HalamanMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi dari PihakPembanding / Tergugat dan pokok perkara dalam sengketa Tata Usaha Negaraini, terlebin dahulu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan TanggungGugat ( /iability / Responsibility ) yaitu siapakah yang harus di gugat dalam kaitandengan terbitnya obyek sengketa dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa kewenangan Badan dan / atau Pejabat TataUsaha Negara dalam Hukum administrasi diperoleh melalui 3 ( tiga ) cara yaitu :ATRIBUSI, DELEGASI dan MANDAT

Halaman 9 dari 15 HalamanMenimbang, bahwa terhadap isuisu hukum tersebut dapat diberikanjawaban sebagai berikut : 22+ 22222 22202 Jawaban terhadap hukum ke 1 (satu).Menimbang, bahwa atas nama (mandatum) atau sudah lazimdisingkat a.n . dalam hukum administrasi adalah pemberian tugas bukanpengalihan wewenang dari suatu pejabat kepada pejabat lainnya, dalam halwewenang didasarkan atas Mandat, maka tanggung gugat ada pada PemberiMandat, bukan pada Penerima Mandat ; Jawaban terhadap isu hukum ke 2 (dua

Halaman 11 dari 15 HalamanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdiatas Majelis Hakim Banding berkesimpulan dan berpendapat bahwakewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa di dasarkan atas nama Bupati / Walikota ( Mandat ), maka yang mempunyai tanggung gugatadalah Pemberi Mandat dalam hal ini Bupati/Walikota, dengan demikian yangharus di gugat adalah Bupati / Walikota bukan Kepala Desa ,berdasarkanpertimbangan tersebut isu hukum ke 3 ( tiga ) Sudah terjawab ;Menimbang

Yudinantir, M.Si) dengan saudara Dugan, S.Pi,dan saudara Dugan, S.Pi bertindak menjual tanah berdasarkan SURATPERNYATAAN KUASA/MANDAT dari para ahli waris dari almarhum IRIS IMAN danalmarhumah TINE DULIN, tanggal 5 September 2005,dan dalam surat kuasatersebut disebutkan bahwa tanah yang dijual oleh Dugan dan para ahli waris adalahtanah yang terletak di Km. 16/17 Jalan Tjilik Riwut dengan ukuran 60 meter x 400Meter = 24.000 Meter Kuadrat berdasarkan bukti kepemilikan tanah yaituVerklaringdiatas segel

Yudinantir, M.si yang diakuioleh Atue Nelson dan dalam Keputusan Damang Kepala Adat tersebut diatasdikatakan bahwa MENGAKUI tanah milik DUGAN,S.Pi berdasarkan SuratPernyataan Kuasa/Mandat Ahli Waris tanggal 5 September 2005 berdasarkanbukti kepemilikan tanah yaitu Verklaring diatas Segel Tahun 1962 Nomor : 45/KP/1962, Tanggal 19 Pebruari 1962 dengan Surat Pernyataan PenyerahanSebidang Tanah berdasarkan Surat Verklaring Nomor : 49/KP/1962 Tanggal19 Februari 1962 Dengan Ganti Rugi tanggal 20 Desember

Dugan.S.Pi tanggal 5 September 2005, sesuai denganaslinya, diberi tanda (P2a);Perbaikan ketikan nomor Verklaring terketik No.45/KP/1962 dalam Surat Pernyataan Kuasa/Mandat, PotoCopy dariPotocopy, diberi tanda (P2b);Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari sdr.

Surat Pernyataan Kuasa/Mandat, tanggal 5 September 2005 an. Dugan,S.Pi, fotocopy dari fotocopy, diberi tanda(T.l.dan T.Il1);2. Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari saudara Dugan S.Pi kepada saudara Drs. Yudinantir M.Si,tanggal 20 Desember 2007, fotocopy dari fotocopy, diberi tanda (T.I dan T.II 2);3. Surat Keterangan Ahli Waris Sintan Asie, tanggal 24 September 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.I danT.ll 3);4.

(bukti surat diperlihatkan dipersidangan); Bahwa ya benar, ada surat kuasa mandat bukti surat (T1) tanda tangan saya;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, kedua belah pihak akan menanggapi dalamkesimpulannya ;4.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah paman Pemohon II yang bernamaPAMAN PEMOHON II setelah mendapat mandat dari ayah kandung Pemohon II.Saksi nikahnya masingmasing bernama :a. SAKSI NIKAH 1, umur tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat kediaman di KotaPasuruan.b.

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai paman Pemohon I ;Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 2006 secara Agama Islamdi rumah USTADZ YANG MENGAKAD NIKAH, dengan wali paman Pemohon II yangbernama PAMAN PEMOHON II setelah mendapat mandat dari ayah kandung Pemohon IIdengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dan disaksikanoleh 2 orang saksi;Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II adalah perawan dan antarakeduanya tidak ada

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai tetangga Para Pemohonb.Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 2006 secara Agama Islamdi rumah USTADZ YANG MENGAKAD NIKAH, dengan wali paman Pemohon II yangbernama PAMAN PEMOHON II setelah mendapat mandat dari ayah kandung Pemohon IIdengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dan disaksikanoleh 2 orang saksi;Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II adalah perawan dan antarakeduanya tidak

Bahwa pada mulanya Para Pemohon telah menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 24 Maret2006 di rumah ustadz YANG MENGAKAD NIKAH, dengan wali nikah paman Pemohon IIyang bernama PAMAN PEMOHON II setelah mendapat mandat dari ayah kandung PemohonII di hadapan 2 orang saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;2. Bahwa setelah menikah mereka dikaruniai satu orang anak lakilaki yang diberi nama ANAK 13.

No. 550 PK/Pdt/2009Provinsi Nusa Tenggara Barat (bidang agama) yang bernama I KETUT DRANA, SH,yang pada pertemuan tersebut orangtua Penggugat memberikan mandat penuh untukrencana investasinya di Lombok kepada Bapak I Ketut Drana, SH di hadapan saksi saksi : 1. I Wayan Sudarma, anggota Kepolisian yang bertugas di Polda NTB ; 2.

IKomang Wedrana dan Tergugat sendiri saat itu juga hadir;Bahwa inti dari mandat tersebut adalah sebagai berikut:e Bahwa orang tua Penggugat memberikan kepercayaan penuh kepada Bapak I KetutDrana, SH untuk mengelola dananya yang akan dipergunakan sebagai Investasi diLombok hanya saja masalah pembelian/transaksinya menggunakan nama I MADEASTI SUKARTIKA (Tergugat);Lebih lanjut dijelaskan oleh orang tua Penggugat saat itu bahwa seluruh danapembelian tanah tanah di Lombok adalah milik orang tua Penggugat

tulus yang diberikan oleh almarhumorang tua Penggugat kepada Tergugat justru disalahgunakan, hal ini terbukti Tergugatberniat/beritikad tidak baik dan berusaha menjauhkan hubungan antara orang tuaPenggugat dengan Bapak I Ketut Drana, SH, sebagai bukti terhadap pembayaran tanahtanah point 5.4 ; 5.5 ; 5.6, dan 5.7 Tergugat berusaha potong kompas dan berhubunganlangsung dengan orang tua Penggugat padahal mestinya sesuai dengan amanatalmarhum harus melalui Bapak I Ketut Drana, SH yang sudah diberi mandat

tetap Unkracht van gewijsde);Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;: Mohon putusan lain yang seadil adilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:I.Gugatan Penggugat salah alamat, error in subyekto maupun error in obyekto.Bahwa Tergugat membeli tanah/obyek sengketa tidak pernah berhubungan maupunmenerima dana/uang dari orang tua Penggugat maupun dari Bapak I Ketut Drana,SH sebagai orang yang diberi mandat

No. 550 PK/Pdt/2009c Tidak masuk akal dalam sebuah kerja sama yakni antara pemilik modal (IKetut Sukarata), penerima mandat/pengelola modal (I Ketut Drana, SH danyang beratas nama (I Made Asti Sukartika/Pemohon PK) dilakukan tanpaperjanjian dan ikatanikatan yang sah secara tertulis;Bahwa oleh karena demikian perbuatanperbuatan hukum yang dilakukansebagaimana keteranganketerangan saksi Penggugat/Termohon PK yang bernamaI Ketut Drana, SH dan I Komang Wedrana adalah merupakan perbuatan hukumfiktif dan

Amethterhadap Proses Pencalonan Raja Negeri Ameth atas nama saudaraWempy Dirk Parinussa, Saniri Negeri Ameth tidak membentuk PanitiaPemilinan, tetapi diambil alin sepenuhnya oleh Saniri Negeri Ameth, makasecara hukum prosedur/mekanisme Pencalonan Raja Negeri Ameth telahcacat hukum atau bertentangan dengan Peraturan Perundangundanganyang berlaku;Bahwa Saniri Negeri Ameth yang adalah Pejabat Tata Usaha Negara, telahmelakukan proses Pencalonan Raja Negeri Ameth pada bulan September2014, yang dibuktikan dengan Mandat

/Rekomendasi dari Mata RumahParenta tanggal 12 September 2014 yang mencalonkan Saudara WempyDirk Parinussa sebagai Raja Negeri Ameth;Bahwa terhadap Mandat/Rekomendasi tersebut, Para Penggugat telahmenyampaikan protes/keberatan dengan menyurati Saniri Negeri Amethsebagai Lembaga/Badan yang merupakan perwujudan Demokrasi yangberfungsi sebagai Legislatif dalam mempersiapkan Proses Pencalonan RajaNegeri Ameth dengan Surat tanggal 17 September 2014, Surat tanggal 24September 2014 dan Surat tanggal 26

September 2014, yang tembusannyakepada Yonatan Berhitu dkk., kakak kandung dari Penggugatl danPenggugatll dari Mata Rumah Parenta, Camat Nusalaut sebagai KetuaPanitia Pengawas di kecamatan dan Tergugat sendiri;Bahwa keberatan terhadap Mandat/Rekomendasi tanggal 12 September2014 karena Mandat/Rekomendasi tersebut dibuat oleh oknumoknum yangmengatasnamakan Mata Rumah Parenta untuk mencalonkan SaudaraWempy Dirk Parinussa sebagai Raja Negeri Ameth adalah cacat hukum danatau tidak sah.

darimatarumah/keturunan yang berhak mencalonkan Kepala Pemerintah Negeritanggal 12 September 2014;Bahwa mandat sebagaimana Bukti T6 = Bukti T.II Intv 10 telah dilakukandengan cara musyawarah dan ditetapkan oleh pihak yang berhak danmerupakan penduduk di Negeri Ameth;Bahwa didalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Negeri Ameth tidakmenjelaskan tentang produk akhir dari Penentuan Calon Kepala PemerintahNegeri apakah dengan diterbitkannya suatu Surat Keputusan, Berita AcaraRekomendasi ataukah mandat

Halhal sebagaimana tersebut, lazimnyatelah dipergunakan dalam proses pencalonan Kepala Pemerintah Negerisecara adat di Kabupaten Maluku Tengah dilakukan dengan 3 (tiga) cara,yakni membuat berita acara musyawarah atau membuat rekomendasi ataumembuat mandat;Bahwa pertimbangan Judex Facti halaman 84 yang mengutip Pasal 4Peraturan Negeri Ameth Nomor 1 Tahun 2007 berbunyi: untuk menetapkancalon Kepala Pemerintah Negeri dari Matarumah/Keturunan sebagaimanatersebut pada Pasal 2, maka wajib dilaksanakan

Dengan rincian :

Akan tetapi, sesuai dengan fakta yang sebenamya jumlah anggota INSA yangtelah memperoleh mandat dan yang hadir setelah melalui tahapan verifikasioleh Panitia Bidang Penilaian Mandat adalah sebanyak 773 orang dan 773Perusahaan Pelayaran anggota INSA;Hal 40 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.10. Selaniutnya Para Tergugat menolak daiildalil Para Penggugat pada angka 12Gugatan, halaman 5, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:"...ergugat ll menuniuk Penggugat Il dan Sdr.

Lebih lanjut, dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa hanyaterdapat 754 peserta mandat yang hadir adalah dailil yang tidak benardan secara jelas terlihat bahwai Para Penggugat sengaja mengaburkanpokok perkara in.

Mandat setelan melalui proses verifikasi.Oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat Il belum mendapatkanperolehan suara 50%+1, sehingga tentunya belum ada calon yangditetapkan sebagai Ketua Umum NSA periode 20152019.21.

Kembali Para Tergugat harus menguiangi bahwa Penggugat Il tidakpernah mendapatkan mandat dari selurun Peserta Rapat Pieno Ill baiksecara tertulis maupun secara lisan.

Sehingga dapat disimpukan bahwaperhitungan50 % + 1 dari Pemegang Mandat yang hadir yakni sebanyak 773 pesertaadalah sebanyak 387,5 Peserta.

Madrasah RT/RW 010/001 Kelurahan Pondok PinangKecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan dengan wali nikahnya WALINIKAH yang telah mendapatkan mandat dari ayahnya Pemohon II yang bernamaWALI NIKAH untuk mengakadkan pemohon IT dengan Pemohon I dengan disaksikanoleh saksisaksi yang bernama saudara SAKSI NIKAH I dan saudara SAKSI NIKAHII dengan mahar berupa uang sebanyak Rp 5.000, (lima ribu rupiah) tetapiperkawinannya belum atau tidak tercatat pada pihak yang berwenang ;Menimbang, bahwa dalam

Majelis Hakim dapat menerima keterangannyasehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat permohonanPara Pemohon berikut keterangan tambahannya serta buktibukti yang diajukan olehPara Pemohon maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;e Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan akad nikah atau menikahpada tanggal 20 Maret 1974 Jakarta Selatan;e Bahwa yang menjadi wali nikahnya Para Pemohon adalah WALINIKAH yang telah mendapatkan mandat

tidakpernah bercerai;e Bahwa selama berumahtangganya Para Pemohon meskipun nikahnyabelum tercatat pada pihak yang berwenang tidak ada masyarakat yangkeberatan terhadap hidup bersamanya Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa ParaPemohon telah melangsungkan perkawinan/permikahan pada tanggal 20 Maret 1974worn n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nn nnn nnn nn ne Jakarta Selatan dengan walinikahnya WALI NIKAH karena telah mendapatkan mandat

untuk mengakadkannikahnya Pemohon II dengan Pemohon I dari ayahnya Pemohon II yang bernamabapak AYA PEMOHON II dengan disaksikan oleh saksisaksi yang bernama SAKSINIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sebanyak Rp 5.000, (limaribu rupiah) tetapi perkawinannya belum atau tidak tercatat pada pihak yangberwenang;Menimbang, bahwa wali dari pernikahan Para Pemohon adalah wali yang telahmendapatkan mandat dari wali yang sesungguhnya dan wali yang sesungguhnya jugahadir dalam majelis akad

Arisman;Oleh karena itu Warga dan Kepala Desa Karang Berahi KecamatanPamenang Kabupaten Merangin sebagai pemberi mandat/kuasa sertaMardani, lbrohim dan Najmi AR sebagai pemilik asal tidak ikut digugatdalam perkara a quo, maka gugatan a quo juga nyatanyata kurangpihak dan mengandung cacat formil (cacat p/unum litis consortium);ll. Dalam Pokok Perkara1.

Karena warga dan KepalaDesa Karang Berahi Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin yangmemberikan mandat dan/atau kuasa kepada Tergugat III untuk menjual objeksengketa tersebut;Bahwa tanah yang dijual kepada Tergugat dan Tergugat II adalahbukan hak milik Penggugat sebagaimana yang didalilkan didalam gugatan,tapi merupakan hak milik dari: M.

Para pemberi mandat adabagian jasa dari hasil jual beli yaitu Agustar dapat Rp.125.000.000,00(seratus dua puluh lima juta rupiah), Najmi dapat Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah), Anggota Lembaga Adat ada yang dapatRp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai Rp.6.000.000.00,(enam jutarupiah), Kades dapat 50% yaitu Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),Sofwan / Tergugat III dapat Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh limajuta rupiah).

Kemudian kepada Turut Terbanding II/Tergugat II (Sutrisno)dengan Surat Jual Beli tanggal 17 Mei 2018 seluas 4 Ha, dimana dalamSurat Jual Beli tersebut semuanya yang membuat adalahPembanding/Tergugat III, sebagaimana keterangan Saksi para Tergugat diPersidangan dan Pembanding/Tergugat II membuat surat mandat bahwaPembanding/Tergugat Ill dalam menjual tanah Terbanding/Penggugatmendapat mandat dari Desa Karang Berahi yang mana itu semua adalahrekayasa dari Pembanding/Tergugat III untuk mendapatkan bahagian

Secara yuridis dipahami oleh semua ahli hukum(mungkin juga tidak semuanya) bahwa dengan adanya mandat tidakberarti terjadi penyerahan atau pelimpahan wewenang dari PemberiMandat kepada Penerima Mandat.

Yang terjadi dengan adanya mandatyaitu Penerima Mandat untuk sementara hanya melaksanakanwewenang Pemberi Mandat, sementara wewenang itu sendiri tetapmelekat pada jabatan Pemberi Mandat (in casu Tergugat dalam perkaraini) tidak memikul tanggung gugat atas akibat hukum yang timbuldalam pelaksanaan wewenang Pemberi Mandat.

Mandat yang diterima11 Perkara No. 70/2007/P.TUN.Mks12Tergugat untuk menerbitkan obyek gugatan dapat dilihat secara jelasdan tegas dalam Pasal 96 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2003 (UUSUSDUK), jo. Pasal 16 PerMendagri No. 13 Tahun 2000 tentangPergantian Antar Waktu Anggota DPRD. Penggunaan istilah atas nama(Alineo nomine = Latin), bermakna yuridis sebagai mandat (HukumHTN/HAN) atau kuasa (istilah dalam hukum Perdata).

Atas alasan inimaka tepat menurut hukum untuk menyatakan bahwa gugatan tidakdapat diterima;Berdasarkan uraian angka 3 di atas, maka dengan demikian berartitanggung gugat terletak dipundak Pejabat Pemberi Mandat yaituPresiden selaku Kepala Negara.

Alasannya sangat sederhana, bahwa penerbitanKeputusan dimaksud sifatnya adalah perintah / suruhan (mandat) dariPresiden selaku Kepala Negara untuk dilaksanakan.

dari Direktur kepada Wakil Direktur dapat berbentukHalaman 28 Putusan Nomor 2448/Pid.Sus/2018/PN Tngtertulis maupun lisan/tidak tertulis, namun untuk mandat yang tidak tertulisdiupayakan ada saksi yang melihat/mengetahuinya atau untuk kondisisekarang dengan banyaknya media sosial, bisa dibuatkan printout/screenshoot dari mandat yang diberikan melalui media sosial sehinggadapat diverifikasi;Bahwa Menurut ahli tidak dapat diberikan batasan kondisi mana yang harusdilakukan dengan mandat tertulis dan

harusdidukung dengan administrasi yang lengkap;Bahwa Mandat bisa berlaku seketika yaitu untuk mandat yang diberikansecara lisan, namun mandat lisan harus diperkuat dengan saksi atauscreenshoot/print out, atau mandat yang diberikan secara tertulis misaldituangkan dalam surat perintah;Bahwa Seorang Wakil Direktur dapat memberikan perintah kepada penyidikuntuk melakukan tindakan terkait penyelidikan/penyidikan, namuntergantung apakah ada mandat yang diberikan oleh Direktur kepada WakilDirektur tersebut

ANDRIANUS ELIASTA MELIALA,M.Si, M.Sc, PH.D Sepengetahuan ahli, dalam konteks tindak pidananarkotika ada semacam kesepakatan di antara polisi untuk lebihberhatihati, hal tersebut mengingat narkotika mempunyai suatuvalue yang besar, selain itu bahaya narkotika sendiri maupun pihakpihak yang terlibat juga, sehingga harus didukung denganadministrasi yang lengkap;Bahwa mandat bisa berlaku seketika yaitu untuk mandat yangdiberikan secara lisan, namun mandat lisan harus diperkuat dengansaksi atau screenshoot

/print out, atau mandat yang diberikan secaratertulis misal dituangkan dalam surat perintah;Bahwa Seorang Wakil Direktur dapat memberikan perintah kepadapenyidik untuk melakukan tindakan terkait penyelidikan/penyidikan,namun tergantung apakah ada mandat yang diberikan oleh Direkturkepada Wakil Direktur tersebut.

WakilDirekturn dapat mengambil alih; Mengingat dunia kepolisian yang sangat dinamis,menurut pendapat ahli bentuk mandat dari Direktur kepada Wakil Direktur dapatberbentuk tertulis maupun lisan/tidak tertulis, namun untuk mandat yang tidakHalaman 54 Putusan Nomor 2448/Pid.Sus/2018/PN Tngtertulis diupayakan ada saksi yang melihat/mengetahuinya atau untukkondisi sekarang dengan banyaknya media sosial, bisa dibuatkan printout/screenshootdari mandat yang diberikan melalui media sosial sehingga dapatdiverifikasi

Selanjutnya terdakwa diminta mencari orang yang berminat bekerja di proyek tersebut dan untuk meyakinkanorangorang yang akan didekati terdakwa diminta oleh saudara Mustofa Alias Tiongagar dalam hal mencari orang terdakwa mengaku mendapat memo dan mandat dariWakapolres Cilacap juga Pertamina Cilacap.

membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1 Saksi KARMAN WAGIOdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:e Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baiksedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;e Bahwa pada bulan September 2015, Saksi dikenalkan oleh saudara Sugihartokepada terdakwa yang katanyabisa memasukkan saksi di proyek Langit BiruPertamina Cilacap, dan saat itu Terdakwa menyampaikanpenawaran tersebutmerupakan mandat

AliasTiong (masih dalam pencarian) yang mengenalkan diri sebagai pengusaha dariJakarta menyampaikan mengenai adanya proyek besar di Cilacap yaitu ProyekLangit Biru di Pertamina Cilacap dan untuk itu dibutuhkan karyawan yang akandipekerjakan di PT ESTA;Bahwa selanjutnya Terdakwa di minta mencari orang yang berminat bekerja diproyek tersebut dan untuk meyakinkan orangorang yang akan didekatiTerdakwa diminta oleh saudara Mustofa Alias Tiong agar dalam hal mencariorang terdakwa mengaku mendapat memo dan mandat

Mustofa Alias Tiong (DPO)yang mengenalkan diri sebagai pengusaha dari Jakarta menyampaikan mengenaiadanya proyek besar di Cilacap yaitu Proyek Langit Biru di Pertamina Cilacapdan untuk itu dibutuhkan karyawan yang akan dipekerjakan di PT ESTA;Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa di minta mencari orang yang berminatbekerja di proyek tersebut dan untuk meyakinkan orangorang yang akandidekati Terdakwa diminta oleh saudara Mustofa Alias Tiong agar dalam halmencari orang Terdakwa mengaku mendapat memo dan mandat

2016 dengan Mustofa Alias Tiong (DPO) yangmengenalkan diri sebagai pengusaha dari Jakarta menyampaikan mengenai adanyaproyek besar di Cilacap yaitu Proyek Langit Biru di Pertamina Cilacap dan untuk itudibutuhkan karyawan yang akan dipekerjakan di PT ESTA selanjutnya Terdakwa diminta mencari orang yang berminat bekerja di proyek tersebut dan untuk meyakinkanorangorang yang akan didekati Terdakwa diminta oleh saudara Mustofa Alias Tiongagar dalam hal mencari orang Terdakwa mengaku mendapat memo dan mandat

Oleh karena mandat merupakan suatupelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan ini bermaksudmemberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a.n.pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Keputusan itumerupakan keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang memberimandat. Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetappada pemberi mandat.

Hadjon menyatakan Delegasi diartikan sebagaipenyerahan wewenang (untuk membuat besluit) oleh pejabat46pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain danwewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut ;Bahwa Mandat menurut Philipus M. Hadjon kewenangan membuatkeputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi ataudelegasi. Oleh karena mandat merupakan suatu pelimpahanwewenang kepada bawahan.

Pelimpahan ini bermaksud memberiwewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a.n. pejabatTata Usaha Negara yang memberi mandat. Keputusan itu merupakankeputusan pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetap padapemberi mandat.

Untuk mandat tidak perlu ada ketentuan peraturanperundang undangan yang melandasinya karena mandat merupakanhal rutin dalam hubungan intim hirarkis organisasi pemerintahan ;Untuk memperjelas kriteria delegasi yang dimaksud, Ten Bergemenyatakan bahwa syarat syarat delegasi antara lain a Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagimenggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkanitu ; b Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan

adalah pelimpahan wewenangkhusus terjadi antara atasan dengan bawahan ; Bahwa jelas berdasarkan ketentuan tersebut di atas Surat KeputusanBupati Tanjung Jabung Barat atas nama Menteri Negara Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 16/PAD/BH/VI.9/2011 tanggal 21 November 2011 tentang PengesahanPerubahan Anggaran Dasar Koperasi Tani Hutan Binjai GroupNomor : 16/BH/KDK.52/IV/2000 tanggal 12 April 2000 adalahbersifat delegasi bukan mandat karena ciri mandat adalah antaraatasan