Put No.306 /Pdt/2014/PT.SMGdan turunannya diserahkan kepada Para Terbanding / Para Tergugatpada tanggal 14 Mei 2014 ; Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh KuasaHukum Para Terbanding / Para Tergugat pada tanggal 10 Juni 2014, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18Juni 2014, dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut diberitahukansecara sah serta turunannya diserahkan kepada Para Pembanding/ParaPenggugat pada tanggal 5 Agustus 2014 ;Membaca, Risalah

Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak; Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukundan harmonis, hanya sejak tahun 2013 sampai sekarang rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisihdan bertengkar; Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang seringadalah cekcok mulut; Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat tidak mampu menafkahipenggugat dan anak turunannya

bersama di rumah keluarga TERGUGAT diKabupaten Malang; Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak; Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukundan harmonis, hanya sejak tahun 2013 sampai sekarang sudah tidakharmonis karena sering berselisin dan bertengkar; Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut adalahsering cekcok mulut; Bahwa saksi tahu penyebab perselisihnan dan pertengkaran tersebutadalah Tergugat tidak mampu menafkahi penggugat dan anak turunannya

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mampu menafkahipenggugat dan anak turunannya;5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugatadalah sejak lebih kurang pada tahun 2013, antara penggugat dengantergugat telah pisah ranjang selama 7 tahun berturutturut dan tidakmelakukan hubungan sebagai suamiistri;6.

yang menyatakan bahwa padatanggal 2 Mei 2017 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonanbanding terhadap perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri BatusangkarNomor 25/Pdt.G/2016/PN.Bsk tanggal 19 April 2017, dan permohonan bandingmana telah diberitahukan secara sah kepada pihak Penggugat/Terbandingtanggal 3 Mei 2017;Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memoribanding tanggal 15 Mei 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBatusangkar tanggal 15 Mei 2017 dan turunannya

telah diserahkan kepadaKuasa Penggugat/Terbanding, pada tanggal 17 Mei 2017 ;Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan tambahanmemori banding tanggal 29 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Batusangkar tanggal 29 Mei 2017 dan turunannya telah diserahkankepada Kuasa Penggugat/Terbanding, pada tanggal 30 Mei 2017 ;Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah pula mengajukankontra memori banding tertanggal 29 Mei 2017, yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Batusangkar

pada tanggal 29 Mei 2017 dan turunannya telahdiserahkan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 Mei 2017 ;Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah pula mengajukantambahan kontra memori banding tertanggal 7 Juni 2017, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 7 Juni 2017 danturunannya telah diserahkan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 12Juni 2017 ;Menimbang, bahwa setelah membaca relas pemberitahuan pemeriksaanberkas perkara (Inzage) Nomor : 25/Pdt.G/2016

Menyatakan batal demi hukum surat-surat tanah yang dimiliki oleh ParaTergugat atau pihak lain berikut turunannya yang berasal dari tanahseluas 1.200 m2 (seribu dua ratus meter persegi);8.

Abas,Timur dengan jalan,Barat dengan gang,adalah batal demi hukum:Menyatakan batal demi hukum Akta Jual BellNomor 347/2016, tanggal 3 Mei 2016;Menyatakan batal demi hukum suratsurat tanahyang dimiliki oleh Para Tergugat atau pihak lain berikut turunannya yangberasal dari tanah seluas 1.200 m?

Menyatakan batal demi hukum suratsurat tanah yang dimiliki olen ParaTergugat atau pihak lain berikut turunannya yang berasal dari tanahseluas 1.200 m? (seribu dua ratus meter persegi);8.

Abas, Timur dengan jalan, Barat dengan gang,adalah batal demi hukum:Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor 347/2016, tanggal 3Mei 2016;Menyatakan batal demi hukum suratsurat tanah yang dimiliki oleh ParaTergugat atau pihak lain berikut turunannya yang berasal dari tanahseluas 1.200 m?

., Notaris di Jakarta; dan Sertipikat Hak Milik No. 138/Segaramakmur atas nama Tergugat III yang saat ini masih berada di tangan penguasaan Tergugat I dan atau Tergugat II dengan Penunjuk Sertipikat Pengganti Karena Blanko Lama DI 301 No. 65254/2009 tanggal 29-12-2009 berikut semua turunannya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Abdul Kadir Usman, SH., Notaris di Jakarta; Akta Jual Beli No.: 79/2012, tanggal 9 Nopember 2012 di hadapan Novitawati Yudhianingsing, SH., PPAT di Kabupaten Bekasi, Sertipikat Hak Milik Nomor 145 /Segaramakmur, Surat Ukur Nomor 00007/2010, tanggal 11 Januari 2010 atas nama Ho Hariaty (Tergugat II) berikut semua turunannya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Abdul Kadir Usman, SH., Notaris di Jakarta; Akta Jual Beli No.: 78/2012, tanggal 9 Nopember 2012 di hadapan Novitawati Yudhianingsing, SH., PPAT di Kabupaten Bekasi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 132 /Segaramakmur, atas nama Ho Hariaty, yang saat ini berada di tangan dan penguasaan Tergugat I dan atau Tergugat II berikut semua turunannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

adalah Asmawi Djaja versi Tergugat II (selain Asmawi Djaja sebagai ayah dari ibu Para Penggugat) berikut semua turunannya untuk dinyatakan tidak memiliki kekutan hukum mengikat;

Purna Bhakti Jaya Beserta Turunannya Yaitu 22 (Dua PuluhDua) Sertipikat Hak Milik dan 11 (Sebelas) Sertipikat Hak GunaBangunan yang Telah Diperpanjang Haknya, Serta 25 (Dua Puluh Lima)Sertipikat Hak Guna Bangunan yang (Telah Berakhir Haknya) yangBerada Di atas Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Cimone Atas NamaPemerintah Kabupaten Tingkat Il Tangerang, Terletak di KelurahanCimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi BantenBeserta Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional

Purna Bhakti JayaBeserta Turunannya yaitu 22 (Dua Puluh Dua) Sertipikat Hak Milikdan 11 (Sebelas) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang TelahDiperpanjang Haknya, serta 25 (Dua Puluh Lima) Sertipikat Hak GunaBangunan yang (telah berakhir haknya) yang berada di atas SertipikatHak Pengelolaan Nomor 1/Cimone Atas Nama Pemerintah KabupatenTingkat Il Tangerang, terletak di Kelurahan Cimone Jaya, KecamatanKarawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten beserta LampiranKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Purna Bhakti JayaBeserta Turunannya yaitu 22 (Dua Puluh Dua) Sertipikat Hak Milik, 11(Sebelas) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang Telah DiperpanjangHaknya, Serta 25 (Dua Puluh Lima) Sertipikat Hak Guna Bangunanyang (telah berakhir haknya) yang berada di atas Sertipikat HakPengelolaan Nomor 1/Cimone Atas Nama Pemerintah KabupatenTingkat Il Tangerang Terletak Di Kelurahan Cimone Jaya, KecamatanKarawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten beserta LampiranKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Redaksi : Rp. 5.000, Jumlah : Rp.191.000, (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Dari Penetapan ini telah diberikan turunannya kepada dan ataspermintaan dari Pemohon sendiri pada hari : Senin, tanggal 16September 2013 olehsaya :PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,DOMINIKUS MAMOH, SHsereee Dari Penetapan ini telah diberikan turunannya kepada dan ataspermintaan dari Pemohon sendiri pada hari: Kamis, tanggal 26 Mei2011, oleh saya :PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,H. MUNAWIR KOSSAH, SH.MM. 10

Terbanding Il semula Tergugat II,Terbanding III/Kuasanya semulaTergugat IIl/Kuasanya, Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan RelaasPemberitahuan Permohonan Banding masingmasing tanggal 26 November2021, oleh Basmawardi Jurusita Pengganti pada Pengadilan NegeriPayakumbuh ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Pembanding semulaPenggugat/Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Desember2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 13Desember 2021 yang turunannya

denganrelaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding masingmasing tanggal16 desember 2021 oleh Basmawardi, Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriPayakumbuh;Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Pembandingsemula Penggugat/Kuasanya tersebut, Terbanding semula Tergugat ,Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III mengajukanKontra Memori Banding tanggal 29 Desember 2021 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 30 Desember2021, yang turunannya

Pemohon Banding adalah perusahaan yang telah memperolahpersetujuan KITE berdasarkan Terbanding Nomor: Kep205/BC/2003 tanggal 31Desember 2003, yang mana keseluruhan hasil produksi Pemohon Banding adalahdengan tujuan ekspor ke negara Eropa dan Amerika Serikat dengan fasilitas BeaMasuk dibebaskan, PPN ditangguhkan, PPh Pasal 22 dibayar;Bahwa selama ini (8 tahun) atas anjuran Terbanding Pemohon Bandingdianjurkan untuk menggunakan HS 5209.19.000 untuk impor bahan bakuPemohon Banding yaitu 100% cotton atau turunannya

Dalam penjelasan Pemohon Banding keapda merekaBahwa untuk penerapan tarif anti dumping tersebut Pemohon Banding tidakpernah merasa diberitahukan/disosialisasikan oleh Terbanding serta mengenaimasalah penggunaan HS, Pemohon Banding menggunakan HS Nomor:5209.19.000 adalah atas anjuran Terbanding untuk impor bahan baku PemohonBanding yaitu 100% cotton atau turunannya, Pemohon Banding beritahukanbahwa antara HS 5209.19.000 dengan HS 5208.11.0000 pungutan tarifnya untukBea Masuk, PPN dan PPh Pasal 22

Bahwa impor bahan baku, berupa 100% cotton atau turunannya telah lamaditekuni atau digeluti oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dengantujuan untuk diekspor kembali. Oleh karena itu, PEMOHON PENINJAUANHalaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/2014KEMBALI memperoleh fasilitas KITE tersebut.

Dalam Laporan Hasil Audit 6(enam) tahun terakhir ini tampak bahwa penggunaan HS 5209.19.00.00untuk jenis 100% Cotton dan turunannya tidak pernah dipermasalahkanoleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI, sebagaimana yang tertuangdalam LHA No. 89/WBC.01/KITE/2007 dan LHA No. 36/WBC.07/ BD.05/KITE/2010 yang menunjukan penggunaan HS 5209.19.00.00 telah tepatdan telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.(Lampiran1 (LHA No. 89/WBC.01/KITE/2007)).

Perusahaan kelapasawit terpadu adalah perusahaan yang mempunyai kebun yangmenghasilkan TBS dan pabrik pengolahan TBS menjadi CPO dan/atau PKdan/atau turunannya.

Hasil akhir dari perusahaan kelapasawit teroadu adalah CPO dan turunannya. Kemudian, perusahaan kelapasawit terpadu ada yang mengolah CPO dan turunannya menjadi barang yangsiap dikonsumsi seperti minyak goreng dan sejenisnya. Barangbarang inilahyang dijual ke pedagang besar kemudian didistribusikan ke pedagang kecilsampai pada akhirnya ke konsumen akhir. Akibat dari penyatuan ini adalahrantai pengenaan PPN menjadi terputus dan tidak ada.

Oleh karena itu, berdasarkan konseppenyerahan tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam perusahaankelapa sawit terpadu tidak terdapat penyerahan TBS karena hasil akhiryang dihasilkan adalah CPO dan turunannya bukan TBS.

Pada Gambar c.1 tersebut jelas bahwaterdapat penyerahan TBS oleh petani atau kelompok tani kepada perusahaanpengolah TBS menjadi CPO dan turunannya. Penyerahan TBS inimerupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yangdibebaskan PPN;Bahwa berbeda halnya dengan Gambar c.2, produk akhir yang dihasilkanoleh pengusaha kelapa sawit terpadu adalah CPO dan turunannya, bukanTBS. CPO dan turunannya adalah jenis BKP yang dikenakan PPN dengantarif 10%.

Sementara pengusaha kelapa sawit terpadumelakukan penyerahan CPO dan turunannya, artinya produk akhirnya adalahCPO dan turunannya. Produk akhir yang dihasilkan berbeda, sehingga tidakdapat diterapkan equal treatment.

Arwen)bersamasama dengan Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional)yang memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3699/2009beserta sertifikat hak milik turunannya masingmasing Sertifikat Hak MilikNomor 4120, 4121, 4122, 4123, 4124 dan 4125, telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaq);Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3699 seluas 9.942 m?

besertasertifikat hak milik turunannya masingmasing Sertifikat Hak Milik:Sertifikat Hak Milik Nomor 4120/Labuh Baru luas 299 m?;Sertifikat Hak Milik Nomor 4121/Labuh Baru luas 300 m?;Sertifikat Hak Milik Nomor 4122/Labuh Baru luas 300 m?;Sertifikat Hak Milik Nomor 4123/Labuh Baru luas 300 m?;Sertifikat Hak Milik Nomor 4124/Labuh Baru luas 300 m?;Sertifikat Hak Milik Nomor 4125/Labuh Baru luas 300 m?

;Yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II tidak mempunyai kekuatan~ 9209 5 phukum dengan segala akibatkan hukumnya sehingga batal demi hukum;Menghukum Tergugat sampai dengan Tergugat VIII dan siapa sajaorangorang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkantanah terperkara dan atau membongkar bangunan yang ada di atasnyabeserta turunannya serta mengembalikan kepada Penggugat dalamkeadaan baik dan kosong;Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)kepada Penggugat secara tanggung

Perusahaan kelapasawit terpadu adalah perusahaan yang mempunyai kebun yangmenghasilkan TBS dan pabrik pengolahan TBS menjadi CPO dan/atau PKdan/atau turunannya.

Hasil akhir dari perusahaan kelapasawit teroadu adalah CPO dan turunannya. Kemudian, perusahaan kelapasawit terpadu ada yang mengolah CPO dan turunannya menjadi barang yangsiap dikonsumsi seperti minyak goreng dan sejenisnya. Barangbarang inilahyang dijual ke pedagang besar kemudian didistribusikan ke pedagang kecilsampai pada akhirnya ke konsumen akhir. Akibat dari penyatuan ini adalahrantai pengenaan PPN menjadi terputus dan tidak ada.

Oleh karena itu, berdasarkan konseppenyerahan tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam perusahaanHalaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 607/B/PK/PJK/2017kelapa sawit terpadu tidak terdapat penyerahan TBS karena hasil akhiryang dihasilkan adalah CPO dan turunannya bukan TBS.

Pada Gambar c.1 tersebut jelas bahwaterdapat penyerahan TBS oleh petani atau kelompok tani kepada perusahaanpengolah TBS menjadi CPO dan turunannya. Penyerahan TBS inimerupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yangdibebaskan PPN;Bahwa berbeda halnya dengan Gambar c.2, produk akhir yang dihasilkanoleh pengusaha kelapa sawit terpadu adalah CPO dan turunannya, bukanTBS. CPO dan turunannya adalah jenis BKP yang dikenakan PPN dengantarif 10%.

Sementara pengusaha kelapa sawit terpadumelakukan penyerahan CPO dan turunannya, artinya produk akhirnya adalahCPO dan turunannya. Produk akhir yang dihasilkan berbeda, sehingga tidakdapat diterapkan equal treatment.

Pemohon Banding adalah perusahaan yang telah memperolahpersetujuan KITE berdasarkan Terbanding Nomor: Kep205/BC/2003 tanggal 31Desember 2003, yang mana keseluruhan hasil produksi Pemohon Bandingadalah dengan tujuan ekspor ke negara Eropa dan Amerika Serikat denganfasilitas Bea Masuk dibebaskan, PPN ditangguhkan, PPh Pasal 22 dibayar;Bahwa selama ini (8 tahun) atas anjuran Terbanding Pemohon Bandingdianjurkan untuk menggunakan HS 5209.19.000 untuk impor bahan bakuPemohon Banding yaitu 100% cotton atau turunannya

Dalam penjelasan Pemohon Banding kepada merekabahwa untuk penerapan tarif anti dumping tersebut Pemohon Banding tidakpernah merasa diberitahukan/disosialisasikan oleh Terbanding serta mengenaimasalah penggunaan HS, Pemohon Banding menggunakan HS Nomor:5209.19.000 adalah atas anjuran Terbanding untuk impor bahan baku PemohonBanding yaitu 100% cotton atau turunannya, Pemohon Banding beritahukanbahwa antara HS 5209.19.000 dengan HS 5208.19.0000 pungutan tarifnyauntuk Bea Masuk, PPN dan PPh Pasal 22

Bahwa impor bahan baku, berupa 100% cotton atau turunannya telahlama ditekuni atau digeluti oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALIdengan tujuan untuk diekspor kembali. Oleh karena itu, PEMOHONPENINJAUAN KEMBALI memperoleh fasilitas KITE tersebut. FasilitasHalaman 7 dari 16 halaman.

Dalam LaporanHasil Audit 6 (enam) tahun terakhir ini tampak bahwa penggunaan HS5209.19.00.00 untuk jenis 100% Cotton dan turunannya tidak pernahdipermasalahkan oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI,sebagaimana yang tertuang dalam LHA No. 89/WBC.01/KITE/2007 danLHA No. 36/WBC.07/BD.05/KITE/2010 yang menunjukan penggunaanHS 5209.19.00.00 telah tepat dan telah sesuai dengan prosedur danperaturan yang berlaku. (Lampiran1 (LHA No. 89/WBC.01/KITE/2007);.

PPN, tidak dapat dikreditkan;bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 atas PKP yangmelakukan kegiatan usaha terpadu (integrated), untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan PPN, Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BKP dan/atau JKPtidak dapat dikreditkan;bahwa Terbanding berpendapat usaha Pemohon Banding terdiri dari unit kebun dengan produkakhirnya adalah TBS yang tidak terhutang PPN dan unit produksi dengan produk akhir adalah CPOdan turunannya

yang terhutang PPN;bahwa Terbanding berpendapat pemahaman pengertian penyerahan adalah dalam hal apabilaproduk tersebut dilakukan penyerahan tidak dalam pengertian penyerahan yang sesungguhnya danoleh karena terdapat dua produk yang dihasilkan yaitu, TBS dan CPO beserta turunannya, maka atasbiaya terkait produksi TBS yang penyerahannya merupakan produk yang dibebaskan dari PPN, makaPajak Masukannya tidak dapat dikreditkan, sedangkan biaya terkait produksi CPO beserta turunannyaPajak Masukannya dapat

berdasarkanjangka waktu yaitu sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan tanggal16 Januari 2012 bukti P1 dan sebagaimana diuraikan dalampertimbangan terdahulu bahwa terjadinya pemutusan hubungan kerjaadalah karena kesalahan Penggugat dimana Penggugat tidak bersediamelaksanakan perintah kerja dari Tergugat walaupun telah dilaksanakansecara resmi bukti P7 dan P2 maka berdasarkan Pasal 62 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Penggugattidak berhak untuk memperoleh pesangon beserta turunannya

pelanggaran karena P1Penggugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor /PKWT/PT.CSI/I/2009 tanggal 17 Januari 2009 bukan tanggal 17 Januari 2011 sampaidengan tanggal 16 Januari 2012 seperti apa yang telah terketik dan terbaca dalampertimbangan Majelis Hakim ini sangat fatal karena sesuatu yang tidak ada menjadiada dan lebih fatal lagi bukti P7 dan P2 maka berdasarkan Pasal 62 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Penggugat tidakberhak memperoleh pesangon beserta turunannya

Berkenaan dengan Penggugat menolakperintah tugas dan Tergugat tidak membayar upah/gaji Penggugat secara 3 bulanberturutturut maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang pesangonbeserta turunannya sesuai ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c, d, dan e UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;6 Bahwa Judex Facti keliru dalam menerapkan dan menafsirkan hukum danJudex Facti telah mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan undangundag, sehingga mengakibatkan Pemohon Kasasi tidak

Sehingga dengan demikianTergugat melanggar Pasal 161 ayat (1), (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dan Tergugat juga tidak memberikan surat peringatan kepadaPenggugat dimana Tergugat tidak membayar upah/gaji Penggugat selama 3 bulanberturutturut, maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang pesangonbeserta turunannya sesuai Pasal 169 ayat (1) huruf c, d dan e UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

(satu banding seratus ribu) ;Demikian bunyi Pasal 1 angka (6) Peraturan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.44/MenhutII/2012 tentang PENGUKUHAN KAWASANHUTAN ;Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum untuk membuktikandakwaanya, telah melampirkan dalam berkas perkara Berita AcaraPemancangan Pal Batas Hutan No. 06/BA/PPH/1992, dan turunannya BeritaAcara Pelaksanaan Pemancangan Batas Hutan berdasarkan Surat TugasHalaman 9 dari 18 halaman putusan Nomor 61/PID.SUSLH/2020/PT MKSKepala Balai Inventarisasi

menyampaikan keterangan di depan persidangan atas perintahHakim Ketua Majelis melalui Penuntut Umum, berjanji akan mengajukan danmemperlihatkan di ruang sidang Peta Tata Batas Kelompok Hutan BarruRegister 3 dan menunjukkan Pal Tata Batas saat dilaksanakan SidangLapangan pada tanggal 27 Desember 2019 akan tetapi Saksi BAP Ridwan danAhli BAP ANDRY YUDHA RIYANTO tidak dapat menunjukkan Peta tata Batasdan Pal Batas dimaksud Berita Acara Tata Batas Hutan Nomor 06/BA/PPH/1992 tanggal 4 Maret 1992 beserta turunannya

Juni 2014 ini merupakan pengukuhan kawasan hutanatas surat penunjukan kawasan hutan Pemerintah berdasarkan SuratKeputusan Menteri Pertanian Nomor : 760/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12Oktober 1982 ;Bahwa, menurut isi Suratnya, penunjukan dalam surat keputusan MenteriPertanian ini adalah penunjukan Kawasan Hutan Lindung sebagaimanadisebutkan dalam Angka Romawi IV Kabupaten Barru, sementara itu Tata BatasLuar yang dilaksanakan oleh Panitia Tata Batas Hutan Nomor 06/BA/PPH/1992tanggal 4 Maret 1992 beserta turunannya

didasarkan atas perintah dari SuratKeputusan Menteri Pertanian Nomor : 760/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12Oktober 1982 itu ;Bahwa, berdasarkan uraian ini menunjukkan bahwa pembuktian yangdisampaikan oleh Penuntut Umum melalui Berita Acara Tata Batas Nomor06/BA/PPH/1992 tanggal 4 Maret 1992 beserta turunannya, dan KeteranganSaksi BAP atas nama Saksi BENYAMIN R, Saksi ISHAK, SH., SaksiJAMANUNG dan Saksi RIDWAN, serta Keterangan Ahli atas nama ANDYYUDHA RIANTO yang mengacu kepada Tata Batas di atas dan

29 putusan) ;Bahwa, dalam hukum acara pidana Pasal 183 Kitab Undang UndangHukum Acara Pidana mensyaratkan bahwa, hakim dalam menjatuhkan pidanasekurangkurangnya berdasar pada 2 (dua) alat bukti yang sah danmemperoleh keyakinan untuk itu akan adanya kesalahan terdakwa ;Bahwa, di dalam persidangan Majelis Hakim meminta kepada Penuntutumum agar membawa peta tata batas dan menunjukkan pal batas sebagaimanatersebut dalam Berita Acara Tata Batas Hutan Nomor 06/BA/PPH/1992 tanggal4 Maret 1992 beserta turunannya

Menyatakan sah dan berharga SURAT AKTA HIBAH tanggal 16 Desember 1965 No. 22 Notaris BEBASA DAENG LALO di Jakarta, hibah hak atas rumah tinggal / dengan turunannya yang terletak di jalan Tanah Abang I No. 6 Jakarta Pusat, dari pemberi hibah Ibu Aminah kepada penerima hibah PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;4.

SARI MINANG sebesar Rp.250.000,000, (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang, dibayar secara cicilanselama 1,5 tahun atau 18 (delapan belas) bulan, sebagaimana disebutkan dalamSURAT PEMINDAHAN HAK USAHA dan telah dilegalisasi oleh NotarisCHUFRAN HAMAL, SH. di Jakarta (Bukti P1);Bahwa hak penguasaan atas tanah dan bangunan denganSebas turunannya ai tempat berlangsungnya usaha RM.

Bahwa hak penguasaan atas tanah dan bangunan dengan turunannya yangdiperoleh melaiui hibah tersebut diatas, keadaan dan bentuk bangunansemulanya berupa rumah tinggal, dengan kondisi yang belum tertata dan belumrapi, sehubungan akan dijadikan sebagai tempat usaha rumah makan, makabangunan tersebut dipugar layaknya seperti bangunan untuk usaha, yangperkembanganya menjadi bangunan usaha RM. SARI MINANG;4. Bahwa PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sebagai pemilik RM.

Bahwa Hak penguasaan atas tanah dan bangunan denganCE turunannya agai tempat berlansungnya usaha RM. Sari Minang tersebutpls telah dimiliki > Para Pengguga; Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensipki berdasarkan Hibah No. 22 tanggal 16 Desember 1965 di hadapana: Bebasa Daeng Notaris di Jakarta dari pemberi Hibah lbu Aminah.3. Bahwa dalam menjalankan usaha RM Sari Minang oleh Para PenggugatRekonpensi sebagai pimpinannya dan yang beitanggung jawab mengelolakeuangan dipercayakan kepada Tegugat.

Masalah sah dan berharga SURAT AKTA HIBAH tanggal 16 Desember 1965No. 22 Notaris BEBASA DAENG LALO di Jakarta, hibah hak atas rumahtinggal / dengan turunannya yang terletak di jalan Tanah Abang Halaman 41 dari 54 Putusan No. 354/Pdt.G/2009/PN.Jkt.PstNo. 6 Jakarta Pusat, dart pemberi hibah Ibu Aminah kepada penerima hibahPENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;3. Masalah PARA TERGUGAT bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,telah menguasai secara sepihak usaha RM.

yang terletak di jalan Tanah Abang No. 6Jakarta Pusat;Bahwa Tergugat I, Il, Ill, IV membenarkan dalil gugatan angka 2 yangmenyatakan sah dan berharga SURAT AKTA HIBAH tanggal 16 Desember 1965 No.22 Notaris BEBASA DAENG LALO di Jakarta, hibah rumahpar atas tinggal dengan turunannya yang terletak di jalan Tanah No. 6Abang pehrimaJakarta Pusat, dari pemberi hibah lbu Aminah kepada hibahPENGGUGAT dan PARA TERGUGAT ;~ Bahwa b erdasarkan pengakuan Tergugat ,II,III,1V dikuatkan Bukti P 2maka cukup beralasan

Menyatakan Akta Nikah Nomor 534/18/VII/2013 tanggal 8 Maret 2013 dan semua turunannya, tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah)

G/2019/PA.Mdnperkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat beralasan untuk memintakepada Pengadilan agama agar Pengadilan menyatakan Akta Nikah seluruhturunan dari akta nikah Nomor 534/18/VII/2013 tanggal 8 Maret 2013 tidakmempunyai kekuatan hukum;Menimbang, bahwa alasan Penggugat meminta kutipan Akta nikahNomor 534/18/VII/2013 tanggal 8 Maret 2013 dan turunannya dinyatakantidak mempunyai kekuatan hukum, telah sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan;Menimbang

Menyatakan Akta Nikah Nomor 534/18/VII/2013 tanggal 8 Maret 2013dan semua turunannya, tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai saat inidihitung sejumlah Rp1.066.000, (Satu juta enam puluh enam riburupiah)Demikian diputuskan dalam permusyawarahan Majelis Hakim padahari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 2 RabiulHalaman 11 dari 12Putusan No. 2530/Pdt. G/2019/PA.MdnAwal 1441 H., oleh kami Dra. Hj. Emmafatri, SH.

Mitsubishi dengan Nomor Polisi Z 9051 A, yang dikendarai oleh SaksiMuhlis tersebut adalah berupa kayu rimba campuran 84 (delapan puluh empat)batang berbentuk balok dengan jumlah volume 9,2280 M3, yang hanyadilengkapi dengan bukti dokumen Surat berupa Nota Angkutan Lanjutan HasilHutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, Nomor : 008/NALUD.CB/2020 yang dibuat / diterbitkan dan ditanda tangani pada tanggal 14 April2020 oleh pemilik kayu atas nama Terdakwa ABDURRAHMAN , tanpadilengkapi dengan Turunannya

, sehingga dokumen tersebut dianggap tidak sah; Bahwa sahnya pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal DariHutan Hak, harus dilengkapi secara bersama dengan Dokumen berupa SuratNota Angkutan Lanjutan beserta dengan Turunannya, yaitu antara lain : Berita Acara Verifikasi 3 (tiga) unsur yaitu dari unsur KPH, unsur Polsek danunsur Koramil setempat (tempat diterbitkannya Nota Angkutan Lanjutan) ; Surat Keterangan Asal Usul Sahnya Hasil Hutan dari Kepala Desa setempat(tempat diterbitkannya Nota

, sehingga dokumen tersebut dianggap tidak sah; Bahwa sahnya pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal DariHutan Hak, harus dilengkapi secara bersama dengan Dokumen berupa SuratNota Angkutan Lanjutan beserta dengan Turunannya, yaitu antara lain :Hal 6 dari 13 Hal.PUT N0.77 / PID.SUS.

(Turut Tergugat) tentang Pendirian Yayasan Marta Berlian Husadabeserta turunannya;Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untukmengembalikan Akademi Kebidanan (AKBID) Martapura beserta jjinpenyelenggaraannya (Surat Keputusan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomor 50/D/O/2003, tanggal 7 Mei 2003 tentangPemberian ljin Penyelenggaraan Program Studi Baru dan PendirianAkademi Kebidanan Martapura), serta seluruh assetnya kepadaPenggugat;Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian

MH, beserta turunannya;Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isiputusan;Menolak gugatan Pembanding II semula Penggugat untuk selain danselebihnya;Menghukum Pembanding semula Tergugat , Tergugat Il, TergugatIll, Tergugat IV, Tergugat V untuk membayar seluruh biaya perkarayang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat bandingditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Halaman 5 dari 8 hal. Put.