Saksi Yudi Sugilar Bin Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi hadir dipersidangan karena telah terjadi penggelapan dalamjabatan yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Personalia PT.

Saksi Lusi Puji Lestari Binti lbak Duhriat, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi hadir dipersidangan karena telah terjadi penggelapan dalamjabatan yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Personalia PT.

Rizal, S.H., Bin DadanSupardi, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi hadir dipersidangan karena telah terjadi penggelapan dalamjabatan yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Personalia PT.

Saksi Lisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi hadir dipersidangan karena telah terjadi penggelapan dalamjabatan yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Personalia PT.

SaksiLo Chih Chao, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi hadir dipersidangan karena telah terjadi penggelapan dalamjabatan yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Personalia PT.

SE13/MEN/SJHK/I/2005 sebagai sebuahpetunjuk teknis dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUUI/2003 yangmembatalkan Pasal 158 UndangUndang No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan ;12.Bahwa jenis pekerjaan Penggugat sebagai personalia bukanlah jenispekerjaan yang dapat diterapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)mengingat jenis pekerjaan Personalia merupakan pekerjaan yang terusmenerus dan tidak dapat diketahui kapan berakhirnya, untuk itu sangat wajardan beralasan hukum apabila Penggugat

Bahwa benar Penggugat dalam hal ini tidakmenyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Personaliaditempat Tergugat yang mana pengurusan BPJS sebenarnya adalahmerupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Personalia diPerusahaan Tergugat.Tergugat dalam hal ini sama sekali tidak memerintahkan kepada Penggugatuntuk menahan pengurusan BPUJS tersebut.

Bahkan dari kantor pusat Tergugat diSurabaya, Kepala Departemen Personalia di kantor Pusat selalu mengingatkanhal tersebut untuk segera ditindaklanjuti pengurusannya karena hal itu adalahmerupakan peraturan yang harus dilaksanakan.

Padahal dalam halini Penggugat bekerja dibidang personalia yang mengerti perihal kontrak kerjadan lainlain yang mana seharusnya Penggugat bekerja dengan penuh tanggungjawab, memberikan solusi yang tepat dan benar bilamana terjadi sesuatu yangtidak tepat / benar di perusahaan untuk dibenahi.

;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim jenis pekerjaan sebagai kepalabagian personalia adalah bukan pekerjaan yang sifatnya sementara, tidak dapatdiperkirakan kapan selesainya, tidak tergantung pada musim tertentu serta tidakberhubungan dengan produk baru atau kegiatan baru.

Surat-surat :

Sun Prima Nusantara Pembiayaan sebagai karyawan dengan masa kerja 6 tahun.Sejak tanggal 17 Januari 2002 dengan jabatan Kepala Pengendalian Keuangan danCollection dan mendapat upah terakhir sebesar Rp2.100.000, per bulan ;Bahwa pada tanggal 9 Januari 2008 pekerja di panggil oleh pihak perusahaanmelalui Personalia untuk menghadap dan pekerja disarankan membuat suratHal. 1 dari 11 hal. Put.

No. 592 K /Pdt.Sus/ 2009pengunduran diri, sehingga atas saran dari Personalia tersebut pekerja menolak karenaalasan untuk meminta mengundurkan diri tersebut tidak jelas ;Bahwa ternyata pada tanggal 9 Januari 2008 pada saat itu pula pihak perusahaanmelalui Personalia Iangsung menonaktifkan pekerja dan pekerja meminta kepada pihakPersonalia penonaktifannya diperpanjang sampai tanggal 16 Januari 2008 mengingatkarena perhitungan upah dan pekerja juga meminta surat penonaktifannya, namun pihakperusahaan

diwakili oleh Bapak ANWAR dan BapakGUNAWAN SIRAIT untuk membicarakan suat lampiran perjanjian bersama, namundalam pembicaraan tersebut tidak mencapai kesepakatan karena pihak perusahaanmemberikan kompensasi terhadap pekerja tidak sesuai dengan ketentuan ;Bahwa oleh karena tidak mencapai kesepakatan, sehingga pekerja menolak atastawaran dari pihak perusahaan dan kemudian pada tanggal 9 Maret 2008 pihakperusahaan kembali menghubungi pekerja melalui telepon yang diwakili oleh BapakPRASETYO sebagai Personalia

Sun PrimaNusantara Pembiayaan (SNP), sejak tanggal 26 Desember 1996 dengan jabatan sebagaiKoordinator Wilayah Cabang Bekasi dengan mendapat upah sebesar Rp.1.825.000, perbulan ;Bahwa pada tanggal 31 Januari 2008 pekerja diberhentikan atau di PutuskanHubungan Kerja (PHK) oleh pihak perusahaan melalui Personalia tanpa alasan yangHal. 2 dari 11 hal. Put.

RSUP CWP II Industry Pulau Burung DesaPulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri HilirRIAU; Bahwa awalnya berawal pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018sekira pukul 09.00 wib saksi selaku Administrasi Personalia PT.

Hidayati Fatahila bagianAdministrasi Personalia. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdri.Hidayati Fatahila via handphone yang mana pada saat itu Sdri.

Indragiri HilirRiau; Bahwa benar saksi menerangkan bahwa awalnya saksi mendapatinformasi dari saksi Pompy Octaria Hartianti Binti Suhartono selakuAdministrasi Personalia PT.

RSUP IndustryPulau Burung menyuruh terdakwa untuk langsung menemui saksiHidayati Fatahila bagian Administrasi Personalia.

RSUPCWP II Industry Pulau Burung Desa PulauBurung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri HilirRIAU; Bahwa awalnya berawal pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018sekira pukul 09.00 wib saksi POMPY selaku Administrasi Personalia PT.RSUP Industry Pulau Burung menghubungi terdakwa via handphone untukmeminta formulir/rekapan Penagihan KWH Listrik Non Karyawan PT.

Menyatakan batal surat keputusan Tergugat berupa: ; ee1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AIndonesia Nomor : M.HH28.AH.11.01 Ts 16, tanggal 09 Desember 2016, Tentang Pengesahan. an Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai an dan Persatuan Indonesia; 2) Surat Keputusan Menteri , an Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : M H.11.01 Tahun 2017, tanggal 10 Januari2017, Tentang an Perubahan Susunan Personalia DewanPimpinan N , artai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periodepada Tergugat

untuk mencabut Surat Keputusan berupa: rat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : M.HH28.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 09Desember 2016, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan PersatuanINDONESIA; nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn sence nnn nnnen2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : M.HH01.AH.11.01 Tahun 2017, tanggal 10 Januari2017, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia

dalildal at/Pembanding untuk seluruhnya; Putugan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor M.HH28.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 09Desember 2016 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; 2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : M.HH01.AH.11.01 Tahun 2017, tanggal 10 Januari2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia

mene nnn nnn nnn nnnDPN PKP Indonesia yang ini diwakili/ditandatangani oleh Harisselaku pejabat sementara Ketua Umum dan Semuel Samson i Sekretaris Jenderal mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) diHotel Grand Cempaka pada tanggal 2224 Agustus 2016 hal mana hasilKLB tersebut didaftarkan ke Tergugat/Pembanding (vide bukti P95) danTergugat/Pembanding telah menerbitkan dua surat tentang PenjelasanAD/ART dan Susunan Kepengurusan PKP Indonesia (vide bukti T II Intv3) dan Surat tentang Penegasan Susunan Personalia

Gerson Paulus Nggadas) telah dilakukanpembinaan yang aktif mulamula secara persuasif terutama dilaksanakan olehBagian Personalia dengan menegur Pekerja beberapa kali secara lisan, tetapiPekerja tidak mengindahkan ;Bahwa sikap Pekerja yang keras kepala tidak mengindahkan teguran lisan dariBagian Personalia mengeluarkan teguran (Peringatan) secara tertulis denganSurat Peringatan I tertanggal 9 September 2001 (Bukti P5).

Surat Putusan Tergugat menyebutkan tanggal 3 Januari 2003adalah salah dan yang benar adalah tanggal 2 Januari 2003. selama waktutersebut Pekerja tidak pernah memberikan kabar atau mengirim Suratmelaporkan keadaan dia yang sebenarnya ke Bagian Personalia ;Bahwa atas perbuatan Pekerja yang mangkir tersebut dan agar masalahnya tidakberlarutlarut dan demi kewibawaan management Perusahaan maka BagianPersonalia telah dua kali mengirim Surat Panggilan kepada Pekerja masingmasing :(i).

Surat Panggilan I No. 001/HRDBLSS/1/2002 tertanggal 8 Januari 2002yang meminta kepada Pekerja untuk menghadap Bagian Personalia padatanggal 9 Januari 2002 untuk memberikan penjelasan tentangketidakhadiran Pekerja (Bukti P6) tetapi Pekerja tidak datang tanpamemberikan kabar ;Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 05 PK/TUN/2011(ii).

Karena itu Surat Sakit dari dokter yang diajukan Pekerja patutditolak oleh Penggugat ;j Bahwa kedatangan Pekerja tersebut untuk masuk kerja tidak dapat diterima olehPenggugat karena sudah terlambat dimana Pekerja tidak memanfaatkan waktuselama 14 (empat belas) hari mangkir untuk melaporkan keadaan dia yangsesungguhnya secara patut dalam waktu 3 (tiga) hari atau menghadiri PanggilanBagian Personalia ;IH.

Bagian Personalia;e Penggugat telah memanggil Pekerja dengan surat sebanyak 2 kaliberturutturut (Vide Bukti P6 dan Bukti P7) tetapi Pekerja tidak hadirtanpa memberikan kabar atau jawaban dari Pekerja ;e Penggugat telah mengirim Surat Pemberitahuan kepada Kepala KantorDepnaker Jakarta Pusat up : Ka.

mengalihkan statusPenggugat dari karyawan tetap menjadi karyawan kontrak berdasarkanPerjanjian Kerja Nomor : / SMD/I2014 tanggal 02 Janurai 2014 dengan jangkawaktu 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal 02 Januari 2014 s/d 31Desember 2014 dengan jabatan sebagai pengantar surat menyurat ;Bahwa sebelum Penggugat menandatangani Kontrak Kerja tanggal 02 Januari2014 Penggugat belum pernah putus hubungan kerja dengan Tergugat danadapun Penggugat menandatangani Perjanjian Kerja Kontrak karena disuruhKepala Personalia

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014 tepatnya hari Jumat pukul 15.30Wib.management Tergugat melaksanakan rapat perusahaan yang dipimpin olehRizales Ramli, SE Ak selaku Kepala Personalia Tergugat dan diketahui olehDirektur Tergugat (sdr.Desy Chairani, SE) yang intinya membicarakan peralihanstatus karyawan tetap menjadi karyawan kontrak dan sehubungan denganperalihnan status Penggugat beserta temanteman sekerja Penggugat tersebut,maka rapat perusahaan memandang perlu untuk melakukan perhitungan hakpara

) tidak mendapat mandat dari Tergugat untuk memimpinrapat tersebut, maka rapat tersebut hanya bersifat rapat karyawan;Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 7 halaman ke dua adalah benar, makaperalihnan status karyawan tetap menjadi karyawan kontrak adalah merupakanrekayasa yang dilakukan oleh Kepala Personalia untuk menggiring danmeyakinkan Tergugat untuk membuat Efisiensi perusahaan.

Rizales Kepala Personalia, 4. Alex Suryanta bagian pembelian dan 5.Desi Delviabagian order atau D.O ;Menurut saksi tahun 2015 masih kontrak tetapi tidak ada perjanjiannya, danhitungan uang pesangon adalah hitungan sebelum tahun 2014, saksi mendapat nilaipesangon Rp.80.000.000, tetapi baru diambil Rp.19.000.000,.

Dan jika tidak adapun bukti P2 tetap saja pihak Tergugattidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan merubah nilai uang pesangon terhadapPenggugat yang bersifat merugikan Penggugat karena melanggar ketentuanperaturan perundangundangan tentang ketenagakerjaan sebagaimana yang telahdiuraikan di atas ;Menimbang, bahwa bukti P3 adalah bukti yang menunjukkan tentang benarada dibuatkannya nilai uang pesangon untuk Penggugat yang ditandatangani olehKepala Personalia perusahaan Tergugat yaitu Bapak Rizales

RAMAGLORIA SAKTI TEKSTIL INDUSTRI, Badan Hukum Perseroan Terbatas,beralamat di Desa Cangkringmalang Beji Pasuruan yang dalam perkara ini diwakilioleh kuasanya yang bernama Eko Susianto ST, SH, Kepala Departemen HRD danPersonalia, Handik Widodo, SH, Staf Personalia PT.

Personalia ( tentang beberapa ketentuan antara lain resiko27Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 19/G/2012/PHISby.bahaya bila merokok diarea perusahaan) telah membuat danmenandatangani surat pernyataan yang antara lain isinya "Bersedia dansanggup untuk tidak merokok di kawasan Pabrik. Apabila dikemudian harisaya (Penggugat) tidak menaati / mematuhi dan atau melanggar pernyataantersebut, saya (Penggugat) bersedia mengundurkan diri dan ataudiberhentikan dari PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri ; 5.

Personalia(Sdri. Indriawati, SH) ; = ll. Oleh Kadep. Pesonalia, Tergugat dipanggil dan dijelaskan bahwa akibattindakan yang dilakukan Tergugat (merokok di ruangan Open WasteBlowing), Tergugat dapat di PHK berdasarkan pasal 42 ayat (1k) PKB PT. RSTIdimana selanjutnya Penggugat mendapatkan sebagaimana ketentuan pasal156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau senilaiRp.2.454.900, (dua juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratusrupiah). Atas penjelasan Kadep.

Personalia Penggugat menyatakan setujuasal nilainya jangan hanya sebesar Rp.2.454.900, (dua juta empat ratuslima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), namun perlu ditambah lagi ; ll. Pada tanggal 1 Maret 2011, Kadep. Personalia memanggil pengurusFSPTSK SPSI PT. RAMAGLORIA SAKTI TEKSTIL INDUSTRIuntukHal. 9 dari 27 hal. Put.

Personalia (tentang beberapa ketentuan antara lain resikobahaya bila merokok diarea perusahaan) telah membuat dan menandatangani suratpernyataan yang antara lain isinya "Bersedia dan sanggup untuk tidak merokok dikawasan Pabrik. Apabila dikemudian hari saya (tergugat Rekonpensi) tidak menaati /mematuhi dan atau melanggar pernyataan tersebut, saya (tergugat Rekonpensi)bersedia mengundurkan diri dan atau diberhentikan dari PT. Ramagloria Sakti TekstilIndustri ; 4.

Bahwa Panitia Muscab dengan Agenda menetapkan Jadwal Muscab, menetapkanPeraturan Tata Tertib Muscab dan melakukan pemilihan 24 orang anggota formatur,kemudian pada tanggal 7 Januari 2011 seluruh anggota formatur mengadakan rapatuntuk menentukan Susunan dan Personalia Pengurus Harian Cabang, Pimpinan MajelisPertimbangan Cabang Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 20102015, ditetapkanHj. Isnayulis Ketua, dan A. Dt.

Bahwa Penggugat pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2011 telah menyerahkan semuaketetapanketetapan dan surat keputusan Formatur Musyawarah Cabang Partai PersatuanPembangunan Nomor : Istimewa/Formatur/2010 tentang Susunan Personalia PengurusHarian Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang Partai Persatuan Pembangunanmasa bakti 20102015 Kabupaten Tanah Datar kepada Tergugat untuk mengesahkan2 dari 21 hal No. 12/Pdt.G/2011/PN.BsMuscab dan membuat Surat Keputusan tentang Susunan dan Personalia DewanPimpinan

Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menerbitkan Surat Keputusan tentangSusunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan PembangunanKabupaten Tanah Datar masa bakti 20102011 adalah merupakan perbuatan melawanhokum;5. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (wit voorbaarbij vooraad) sekalipun ada kasasi dan maupun Verzet;6.

wilayah yang disesuaikan denganprinsip musyawarah wilayah di percepat;Disini dijelaskan kebijakankebijakan yang diambil dan dipegang oleh Tergugat sebagaiDewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan tentang pelaksanaan Muscabsebagaimana tertuang dalam SK Nomor : 54/SK/DPW/C/I/ 2011 tentangpengambilalihan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Tanah Datar menyatakan :Pertama : Pengambilalihan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan PembangunanKabupaten Tanah Datar sampai terbentuknya Stuktur dan Personalia

kepada yang bersangkutan untuk diketahuidan dilaksanakan sebagaimana mestinya;Sehingga DPW PPP dalam menjalankan aturan, kebijakan dan marwah partai padaAD/ART Partai serta juklak dan juknis partai telah terpenuhi;Selanjutnya Surat keputusan DPW PPP Nomor : 56/SK/DPW/C/I/2010 tentangpelaksanaan tugas Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan KabupatenTanah Datar memutuskan :Mengangkat Pelaksana tugas Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan PembangunanKabupaten Tanah Datar dengan susunan personalia

Pol : P2245LV lalu terdakwa memberitahu kepada saksi korban kalaukaryawan yang bagian menerima lamaran pekerjaan ( bagian personalia ) sedang istirahat danrumahnya di daerah Patrang, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember akhirnya terdakwaberangkat bersamasama dengan saksi korban dengan mengendarai sepeda motor milik saksikorban tersebut dan sesampainya di pos ronda pinggir jalan Perumnas Patrang KecamatanPatrang terdakwa berhenti dan melihat surat lamaran yang dibawa oleh saksi korban.

TOMI SUWANDANA beserta 1 (satu) unitHandphone merk Smartfren Andomax warna putih milik saksi korban dengan alasan untukmembeli materai dan menelpon bagian personalia PT Coca Cola , karena percaya denganucapan terdakwa tersebut dan berharap saksi korban cepat mendapatkan pekerjaan maka tanpacuriga sedikitpun akhirnya saksi korban menyerahkan sepeda motor Honda Kharisma sertatelepon miliknya kepada terdakwa, namun setelah ditunggu cukup lama terdakwa tidak jugakembali.

Patarang Kab.jember yang saat itu saksi hendak memberikan surat lamaran pekerjaan kepada JOKOPRIHATIN, setelah bertemu dengan JOKO PRIHATIN dipos ronda, JOKOPRIHATIN mengatakan kepada saksi bila surat lamaran pekerjaan tersebut harus diberimaterai, Kemudian saudara JOKO PRIHATIN meminjam sepeda motor beserta handPhone kepada saksi, untuk membeli materai dan menelfon personalia PT.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama, PENGGUGAT mempunyai kewajibanuntuk merencanakan dan membuat software Sistem Informasi Manajemen disemua unit Taman Kanakkanak dan sekolah Strada yang ruang lingkupnyaadalah pengembangan modulmodul piranti lunak (software) yang terintegrasiyang mencakup bidang personalia, keuangan, sarana prasarana dan pendidikan(selanjutnya disebut "SIM");10.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perjanjian Kerjasama, biaya pembuatanprogram SIM adalah sebesar Rp. 350.000, (tiga

belasjuta Rupiah);Bahwa oleh karena sejak awal niat PENGGUGAT adalah membantuTERGUGAT maka PENGGUGAT tidak berkeberatan atas permintaanTERGUGAT agar biaya pembuatan program SIM tersebut pembayarannyadiangsur setiap bulan sebesar Rp. 24.500.000, (dua puluh empat juta limaratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) bulan;Bahwa SIM yang dibuat oleh PENGGUGAT sebagaimana PerjanjianKerjasama adalah program yang terintegrasi (integrated) artinya bahwamasingmasing bagian program SIM antara personalia

dan keuanganterhubung untuk penghitungan gaji karyawan Strada, antara personalia dansarana prasarana terhubung untuk penilaian Karyawan, Laporan Keuangan 70(tujuh puluh) unit terhubung ke Kantor Pusat untuk akumulasi pembuatanLaporan Keuangan atau Neraca Keuangan dengan program General Ledger(GL) dan program pendidikan untuk database siswa dan nilai;Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Perjanjian Kerjasama baik PENGGUGATmaupun TERGUGAT masingmasing mempunyai kewajiban sebagai berikut:KEWAJIBAN TERGUGAT:a

PENGGUGAT telah memberikan bimbingan teknis danmensimulasikan program SIM tersebut kepada karyawanTERGUGAT dan memberikan buku manual (manualbook) dalam bentuk ebook (electronic book) sebagaibuku petunjuk untuk menjalankan program SIM tersebut;Program SIM dibidang personalia.e Bahwa SIM di bidang personalia telah dibuat berdasarkan kepada BUKU DATAKARYAWAN PERKUMPULAN STRADA;Program SIM dibidang Keuangane Bahwa SIM di bidang keuangan didasarkan pada PEDOMAN TEKNISMENGHITUNG GAJl & HONOR GURU / KARYAWAN

;Bahwameskipun Penggugat tidak dapat melakukan kewajibannya untukmembuat Sistem Informasi Manajemen di bidang Personalia di 70 unit sekolah,23.24.5 kantor cabang. satu kantor pusat dan di kantor pengurus ini. akan tetapikarena kedekatannya dengan Bapak Markus, kemudian Bapak Markusmemberikan tambahan uang sebesar Rp.15. 000.000.

Husni Mubarok Nasution adalah Anggota Sortasi diPMKS PT.Serba Huta Jaya yang bekerja di PT.Serba Huta Jaya mulaitanggal 01 Oktober 2015 berdasarkan Surat Pengangkatan No075/PMKS/SHJ/X/201 tanggal 01 Oktober 2015 yang ditandatangani olehHolik selaku Mill Manager dan Dian Wahyudi selaku Personalia danmenerima gaji sebesar Rp.2.723.750 (dua juta tujuh ratus dua puluh tigaribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Agus Syahputra adalah Harian Tetap Anggota Sortasidi PMKS PT.Serba Huta Jaya yang bekerja di PT.Serba Huta Jaya mulaitanggal 01 Januari 2016 berdasarkan Surat Pengangkatan No078/PMKS/SHJ/I/2016 tanggal 01 Januari 2016 yang ditandatangani olehHolik selaku Mill Manager dan Dian Wahyudi selaku Personalia danmenerima gaji sebesar Rp. 2.723.750 (dua juta tujuh ratus dua puluh tigaribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Antoni Wijaya alias Anton adalah Pembelian TBS diPMKS PT.Serba Huta Jaya yang bekerja di PT.Serba Huta Jaya mulaitanggal O01 Juni 2013 berdasarkan Surat Pengangkatan No051/PMKS/SHJ/V1/2013 tanggal 01 Juni 2013 yang ditandatangani olehHolik selaku Mill Manager dan Dian Wahyudi selaku Personalia danmenerima gaji sebesar Rp. 3.073.287, (tiga juta tujuh puluh tiga ribu duaratus delapan puluh tujuh rupiah).

Antoni Wijaya alias Anton adalah Pembelian TBS diPMKS PT.Serba Huta Jaya yang bekerja di PT.Serba Huta Jaya mulaitanggal O21 Juni 2013 berdasarkan Surat Pengangkatan No051/PMKS/SHJ/VI/2013 tanggal 01 Juni 2013 yang ditandatangani olehHolik selaku Mill Manager dan Dian Wahyudi selaku Personalia danmenerima gaji sebesar Rp 3.073.287, (tiga juta tujuh puluh tiga ribu duaratus delapan puluh tujuh rupiah).

Serba Huta Jaya mulai tanggal 01 Mei 2013berdasarkan surat pengangkatan No : 048/PMKS/SHJ/V/2013 tanggal O1Mei 2013 yang ditandatangani oleh saksi Holik selaku Mill Manager dansaksi Dian Wahyudi selaku Personalia dan menerima gaji pokok sebesarRp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

pihak perusahaan akhirnya mengembalikan tunjangan transportyang telah dicabutnya;Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 saudari Kustinah di panggil oleh PersonaliaPT.Fuboru Indonesia (Bpk.Rachmad Sugiarto) dan diberi Surat Mutasi Nomor09/Mutasi/V/2011 tertanggal 6 Mei 2011 ke PT.Heru Reksa LestariInternasional di Mondoluku Gresik (P3);Bahwa pada tanggal 21 Mei 2011 Saudari Kustinah dipanggil lagi olehPersonalia PT.Fuboru Indonesia (Bpk.Rachmad Sugiarto) menindak lanjuti suratmutasi ke Mondoluku Gresik, Personalia

mengatakan jika Saudari Kustinahmenolak, maka dianggap mengundurkan diri dari PT.Fuboru Indonesia;Bahwa pada tanggal 27 Mei 2011, Saudari Kustinah di panggil oleh Kasi PPIC(Bpk.Widodo) ke ruang kerjanya, di ruang tersebut Saudari Kustinah diberitahukalau hari itu tidak boleh melakukan pekerjaan rutinitas, Saudari Kustinah harusserah terima dengan Audit internal;Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011, Saudari Kustinah di pangil kembali keruang Personalia PT.Fuboru Indonesia (Bpk.Rachmad Sugiarto) diruang

Personalia Saudari Kustinah di paksa mengundurkan diri perintah itu,tetapi Saudari Kustinah tetap menolak mengundurkan diri;101112131415161718Bahwa pada tanggal 22 Juli 2011, Staff Personalia PT.Fuboru Indonesiamenyodori surat dari Personalia PT.Fuboru Indonesia Nomor 0510/FI/D092/VII/2011 tentang pengunduran diri tertanggal 22 Juli 2011 yang intinya SaudariKustinah pada hari itu harus mengundurkan diri (P4);Bahwa pada tanggal 23 Juli 2011 tetap masuk kerja seperti biasanya, karenaSaudari Kustinah

Belanja Pegawai/Personalia (Gaji Staf Sekwan) Rp.825.500.000, ;2. Belanja Barang dan Jasa Rp.757.968.000, ;3. Belanja Perjalanan Dinas Rp.1.720.000.000. ; 4. Belanja Pemeliharaan Rp.148.000.000, ;5. Belanja Modal Rp.140.000.000. ;Jumlah A Rp. 3.591.468.000, ;B. Belanja Pelayanan Publik : 1 Belanja Pegawai/Personalia Rp. 1.195.960.000, ;(Honor/Upah/Insentif)2 Belanja Pegawai/Personalia Rp. 40.000.000, ;(Honorarium Panitia)3 Belanja Barang dan Jasa Rp. 764.000.000. ;Jumlah B Rp. 1.999.960.000.

Belanja Pegawai/Personalia (Gaji Staf Sekwan) Rp.1.009.493.801, ;2. Belanja Barang dan Jasa Rp.757.968.000, ;3. Belanja Perjalanan Dinas Rp.2./26.165.000. ; 4. Belanja Pemeliharaan Rp.148.000.000. ;5. Belanja Modal Rp.140.000.000. ;Jumlah A Rp. 4.781.626.801, ;B.

Belanja Pelayanan Publik : Belanja Pegawai/Personalia Rp. 1.195.960.000, ;(Honor/Upah/Insentif) Belanja Pegawai/Personalia Rp. 777.328.000, ;(Honorarium Panitia) Belanja Barang dan Jasa Rp. 607.850.000. ; Jumlah B Rp. 2.613.805.663 ;Total A+B Rp. 7.395.432.464.

Belanja Pegawai/Personalia (Gaji Staf Sekwan) Rp.825.500.000, ;2. Belanja Barang dan Jasa Rp.757.968.000, ;3. Belanja Perjalanan Dinas Rp.1.720.000.000. ; 4. Belanja Pemeliharaan Rp.148.000.000. ;5. Belanja Modal Rp. 140.000.000. ;Jumlah A Rp. 3.591.468.000. ;B. Belanja Pelayanan Publik : Belanja Pegawai/Personalia Rp. 1.195.960.000, ;(Honor/Upah/Insentif) Belanja Pegawai/Personalia Rp. 40.000.000, ;(Honorarium Panitia) Belanja Barang dan Jasa Rp. 764.000.000. ; Jumlah B Rp. 1.999.960.000.

Rudison Kamau Lilyberdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai KasihDemokrasi Indonesia Nomor : 13.18/DPP/IE/04/08 tentang Pengesahansusunan dan Personalia Pengurus Dewan pimpinan Cabang Partai KasihDemokrasi Indonesia Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara TimurPeriode 20082013 tanggal 05 April 2008 yang ditanda tangani olehSTEFANUS ROY RENING, SH.MH sebagai Ketua Umum dan RADON TUA GULTOMsebagai Sekretaris Jendral;~~~~37 777575 5772.

Bahwa sebagai akibat dari terbentuknya susunan dan PersonaliaKepengurusan pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih DemokrasiIndonesia hasil MUNASLUB tersebut telah membawa dampak pula padasusunan dan Personalia kepengurusan Dewan Pimpinan CabangKabupaten Alor sebab Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih DemokrasiIndonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 13.18.1/DPP/IE/05/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang pengesahan perubahanSusunan dan Personalia pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai KasihDemokrasi

Foto copy atas foto copy Surat Keputusan DPP Partai KasihDemokrasi Indonesia Nomor : 07.010/DPP/1E/07/07 tanggal 02 Juli2007 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus DPC PKDIKabupaten Alor periode 2007 2011, yang diberi tanda buktiTy Da 5 BB II4. Foto copy atas foto copy Surat Keputusan DPP Partai PKDI Nomor13.18/DPP/IE/04/08, tentang Pengesahan Susunan dan PersonaliaPengurus DPC PKDI Kabupaten Alor periode 2008 2013, yangdiberi tanda bukti (T.T1.4) ;535.

Foto copy atas foto copy Surat DPP PKDI Nomor : 13.18.1/DPP/IE/08/2010, tentang Pengesahan Susunan dan Personalia PengurusDPC PKDI Kabupaten Alor periode 2008 2013, (T.T1.6);7. Foto copy atas foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAMRepublik Indonesia Nomor : M.HH06.AH.11.01 Tahun 2011 tentangPengesahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Kasih DemokrasiIndonesia periode 2010 2015, yang diberi tanda bukti (T.T.7);8.

Foto copy atas foto copy Surat DPP Partai Kasih DemokrasiIndonesia Nomor : 13.18.I/DPP/IE/05/2011 tentang PengesahanPerubahan Susunan dan Personalia Pengurus DPC Partai KasihDemokrasi Indonesia Kabupaten Alor peiode 2008 2013, yangdiberi tanda bukti (T.T1.8) ; 9.

pemasukan/ upah Penggugat dan Pekerja / buruhlainnya tidak tetap / menentu;Bahwa kemudian kondisi yang tidak stabil tersebut dimanfaatkan olehTergugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak terhadappekerja/ buruh yang bekerja di perusahaan Tergugat dengan caramenyodorkan surat pengunduran diri dan menjanjikan akan diberikan uangpesangon;Bahwa terhadap diri Penggugat, Surat Pengunduruan diri tersebutdisodorkan oleh Tergugat pada tanggal 09 April 2018 untuk Penggugattandatangani melalu Personalia

melalui Personalia GudangTerpadu (GBT) Batang Kumu MilikTergugat maka tidak dapat diartikan lain selain Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatige daad);Bahwa Penggugat bekerja sebagai Welder Kelas Bagian Pabrik asi padaperusahaan Tergugat dengan performa dan loyalitas tinggi, oleh karenanyajikapun Tergugat memaksakan kehendak menerapkan kebijakanpemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap diri Penggugat makasyarat kebijakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tersebut harusdibarengi dengan

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas fundamentum petendi gugatanPenggugat Nomor 5, 6, 7, 8, 9 10, dengan Kalimat Surat PengunduranHalaman 8 dari 21Putusan Nomor 307/Pdt.SusP HI/2020/PN MdnDiri tersebut disodorkan oleh Tergugat pada tanggal 09 April 2018 untukPenggugat tanda tangani melalui Personalia Gudang Bengkel Terpadu,dan Tergugat dengan janji akan diberikan uang pesangon dan SuratPemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Bagian Personalia PT. Tor Ganda nomor:TG.11/Kpts/989/VIII/2003 tentang penyesuaian golongan pegawai tetapmasa golongan 2 tahun kebun Sibisa Mangatur Torgamba yang dibuattanggal 26 Agustus 2003 oleh Drs. Juni Siahaan selaku Kepala BagianPersonalia kebun Sibisa Mangatur, selanjutnya diberi tanda bukti P2;3.

Personalia; Bahwa saksi mengatakan Mangiring tidak ada di PHK oleh perusahaan; Bahwa saksi mengatakan tidak pernah ada penekananpenekanan dariPimpinan perusahaan; Bahwa saksi mengatakan perusahaan tidak pernah menyuruh karyawanuntuk melakukan pengunduran diri sepihak; Bahwa saksi mengatakan Mangiring silalahi lah yang melakukanPengunduran diri sepihak dikarenakan hendak pulang Kampung;2.

Tergugat Ill dan Tergugat IV yang dibentukoleh Tergugat dan Tergugat (I lewat Surat Keputusan Dewan PimpinanWilayah Partai Patriot Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 07/SK/DPWPATRIOT/ST/VI/2013, masa bakti 2013 2014; Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku pimpinanpartai patriot wilayah Propinsi Sulawesi Tengah adalah tidak sah danbertentangan dengan aturan perundangundangan yang berlaku sebabternyata sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 002/SK/DPPPPN/VI/2001tentang susunan dan personalia

Dewan Pimpinan Daerah Partai PersatuanNasional Propinsi Sulawesi Tengah yang tercatat sejak tanggal 10 Juni 2011,Tergugat adalah sebagai Ketua Partai Persatuan Nasional Propinsi SulawesiTengah; Bahwa dengan telah adanya Surat Keputusan Nomor 002/SK/DPPPPN/VI/2001 tentang susunan dan personalia Dewan Pimpinan Daerah PartaiPersatuan Nasional Propinsi Sulawesi Tengah yang mana sejak tanggal 10Juni 2011, Tergugat telah tercatat sebagai Ketua Partai Persatuan NasionalHal. 2 dari 15 hal.

Nomor 07/SK/DPWPATRIOT/ST/IX/2013 yang dilakukanbersamasama dengan Tergugat II;Bahwa ternyata surat keputusan tentang pengangkatan komposisi personaliaDewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kabupaten Poso sesuai SuratKeputusan Nomor 07/SK/DPWPATRIOT/ST/IX/2013 lahir dan bertujuan untukMengusulkan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Poso yakni atas nama Penggugat dan PenggugatII;Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada Surat Keputusan tentangpengangkatan komposisi personalia

; Bahwa demi pemenuhan rasa keadilan, maka tidak ada jalan lain bagiPenggugat selain mengajukan sengketa ini ke Pengadilan Negeri Poso untukdiadili guna adanya kepastian hukum;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Poso agar memberi putusan sebagai berikut:PRIMAIR Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat dan Penggugat II untukseluruhnya; Menyatakan Menurut Hukum Surat Keputusan Nomor: 07/SK/DPWPATRIOT/ST/IX/2013 tentang Pengangkatan Komposisi Personalia

Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kabupaten Pososesuai Surat Keputusan Nomor: 07/SK/DPWPATRIOT/ST/IX/2013 yangdikakukan bersamasama dengan Tergugat Il dan selanjutnya atas dasarSurat Keputusan tentang pengangkatan komposisi personalia DewanPimpinan Cabang Partai Patriot Kabupaten Poso sesuai Surat KeputusanNomor 07/SK/DPWPATRIOT/ST/IX/2013, maka Tergugat III dan Tergugat IVtelah membuat Surat dengan Nomor 023/DPCPATRIOT PSI IX 2013 danSurat dengan Nomor 024/DPCPATRIOT/PS/IX/2013 yang ditujukan

KarenaPENGGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan seperti yangdituduhkan yang tercantum pada surat Pengumuman No.018/IntPers/Cmd/2010 yang di tempelkan pada pintu gerbang luarPerusahaan, tetapi TERGUGAT Selalu tidak berkenan untukmenemui PENGGUGAT yang di sampaikan oleh Personalia atauSebagai kuasa Perusahaan (Bapak.

Chairul Rizky P.Mantini) ;Bahwa PENGGUGAT menyampaikan menerima Pemutusan MHubunganKerja (PHK) melaluai personalia (Bpk.Chairul), tetapikeberatan dengan tuduhan tuduhan yang dikeluarkan melaluisurat pengumuman NO.018/l1ntPers/Cmd/2010 karena PENGGUGATtidak pernah melakukan perbuatan / tindakan tindakanseperti yang dituduhkan TERGUGAT ;Bahwa pihak Personalia ( Bpk.Chairul ) bersikeras padatuduhan tuduhan TERGUGAT dan akan memberikan Pesangonsebesar 15 %, tetapi PENGGUGAT tidak menerimasehingga akhirnya

Tergugat bergerak dalam bidang Jasa pemasangan danperawatan alatalat berat seperti pemasangan dan perawatan eskalator dan lif danlainlain, tugas kerja Penggugat adalah operator pemasangan dan perawataneskalator dan lif;Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat berawal ketika padatanggal 5 November 2010, secara lisan Penggugat diberhentikan kerja untuksementara (diskorsing);Bahwa pemberhentian sementara (skorsing) tersebut dinyatakan secara lisan olehpihak Tergugat yang dalam hal ini bagian Personalia

memakai kendaraan roda dua yang dikendarai oleh Sdr.Iwan Setiawan;Baru sekitar 500 meter keluar dari gudang, Sdr.Agus Setiawan menghentikankendaraan karena menerima telephon (Handphone) dan setelah selesai menerimatelepon Sdr.Agus Setiawan mengatakan bahwa barangbarang yang dibawanyaharus diantar ketempat kerja yang berada di J1.Ciliwung No.13 Bandung;Bahwa setelah sampai ditempat kerja yang beramat di Jl.Ciliwung No.13Bandung, Sdr.Iwan Setiawan langsung mengajak Penggugat untuk menghadapbagian Personalia

(Bpk.Herman) dan pada saat itu Bapak Herman mengatakanHal. 3 dari 12 hal.Put.Nomor 46 K/Pdt.SusPHI/2013161718192021bahwa Sdr.Iwan Setiawan dan Penggugat telah berani memalsukan surat jalandan mengambil barang milik perusahaan tanpa ijin dari atasan atau pemilikperusahaan sehingga pada saat itu juga Bapak Herman menyatakan sangsi PHKtanpa syarat;Bahwa Penggugat tentu saja tidak menerima terhadap sangsi PHK yangdinyatakan oleh Personalia (Bpk.Herman) dengan menjelaskan bahwa dia tidaktahu kalau surat

AgusSetiawan ketika mengajak Penggugat untuk menemani pengambilan barang;Bahwa pada saat itupun Sdr.Agus Setiawan mengakui bahwa yang melakukanpelanggaran adalah dirinya dan menjelaskan bahwa Penggugat tidak bersalahkarena hanya diajak saja dan tidak mengetahui apaapa;Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Penggugat dan Sdr.Agus Setiawan,pada akhirnya Bapak Herman selaku bagian Personalia menyatakan PHK tanpasyarat kepada Sdr.Agus Setiawan dan untuk Penggugat menunggu keputusanlebih lanjut dari

Tergugat tetapi untuk sementara Penggugat dilarang masuk kerjasampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut;Bahwa sejak dinyatakan diberhentikan sementara oleh bagian Personalia yaitupada tanggal 5 November 2012, ternyata Penggugat tidak pernah mendapat kabarapapun dari Tergugat sehingga pada tanggal 18 Desember 2012 Penggugatberinisiatif untuk mendatangi Tergugat dan mempertanyakan kejelasan statuskerjanya;Bahwa dalam perundingan Bipartit tanggal 18 Desember 2012, pihak Tergugatyang dalam hal