Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 06-08-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bjm.
Tanggal 6 Agustus 2019 — * Perdata AHMAD RAIS Lawan PT. SAPTAINDRA SEJATI
257142
  • Bahwa Tergugat melakuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tanpamemberikan Sangsi Teguran atau Surat Peringatan ( SP ) terlebih dahulu;8. Bahwa Penggugattidak pernah mendapatkan Sangsi atau Surat Peringatan(SP) dari Tergugat sebelumnya;a. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) boleh dilakukan harusmelalului tahapantahapan atau apabila Tergugat sebelumnya telahmendapatkan Sangsi Teguran atau Surat Peringatan (SP)yang masihberlaku.Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 14/ Padt.SusPHI/2019/PN.Bjmb.
    SAPTAINDRASEJATI Periode 2018 2020 Pasal 52 ayat 5, ayat 21 dan ayat 27sebagaimana jawaban Tergugat pada angka 4 s/d angka/7 diatas.11.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 danangka 8 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat melakukanPemutusan Hubungan Kerja tanpa memberikan Sangsi Teguran atau SuratPeringatan (SP) terlebih dahulu kepada Penggugat sehingga bertentangandengan Pasal 161 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dan sepatutnya Tergugat
Register : 01-09-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 393 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — RULY VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK);
15397 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Keputusan Tergugat tersebut tidak cermat dan tanpa kehatihatiansehingga terjadi kesalahan dan/atau kekeliruan dalam penerapan hukumantara lain:PUTUSAN TERGUGAT CACAT PROSEDUR DAN CACAT BENTUKFORMAL PENERBITAN SUATU PUTUSAN KARENA TIDAK MENYEBUTKAN PASAL PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG MENJADIDASAR HUKUM SANGSI/PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN:16.1.
    Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin;Bahwa dengan tidak menyebutkan Pasal 7 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 sebagai dasar hukum dari Sangsi/ PenjatuhanHukuman Disiplin terhadap Penggugat maka Putusan Tergugatterbukti cacat prosedur dan cacat dari segi bentuk formal penerbitansebuah putusan;Bahwa perihal yang sama juga terjadi pada Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 616/KMK.01/UP.92/2014tanggal, 12 Desember 2014 yang menjadi dasar banding olehPenggugat.
    Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas baik PutusanTergugat maupun Keputusan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 616/KMK.01/UP.92/2014, tanggal 12 Desember 2014 yangmenjadi dasar Putusan Tergugat, nyatanyata terbukti melanggarUAPB khususnya Asas Kepastian Hukum karena dibuat tidakberdasarkan kepatutan, keajegan dan keadilan sehingga sudahsepatutnya dibatalkan;TERJADI DISKRIMINASI DALAM PENJATUHAN SANGSI/HUKUMANDISIPLIN TERHADAP PENGGUGAT;Halaman 11 dari 30 halaman.
    Terjadi Diskriminasi dalam penjatuhan sangsi/hukuman disiplin terhadapPemohon Kasasi/Penggugat;TENTANG CACAT PROSEDUR DAN CACAT BENTUK FORMAL;2.3.Berdasarkan fakta hukum berupa Bukti P6 dan P7 jo Bukti Tergugat T. 1dan T. 5 Terbukti bahwa Putusan Termohon Kasasi/Tergugat CacatProsedur dan cacat bentuk formal penerbitan suatu putusan karena tidakmenyebutkan Pasal 7 PP No. 53 Tahun 2010 sebagai dasar penjatuhanhukuman disiplin;Padahal ...Yang menjadi acuan dan dasar Putusan Tergugat dan Putusan MenteriKeuangan
    Putusan Nomor 393 K/TUN/2016hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi/Penggugatsetimpal dengan kesalahannya;TENTANG TERJADI DISKRIMINAS DALAM PENJATUHAN SANGSI/HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEMOHON KASASI/PENGGUGAT,18.
Register : 22-01-2014 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 13-12-2016
Putusan PA TEGAL Nomor 0005/Pdt.P/2014/PA.Tg
Tanggal 13 Februari 2014 — PEMOHON
647
  • dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan kenalOrangtua Pemohon karena dia ayah kandung ; Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang lakilaki bernama Calon SuamiPemohon, tetapi ayah kandung yang bernama Orangtua Pemohon tidak menyetujuidan tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon ; Bahwa Orangtua Pemohon tidak menyetujui dan tidak bersedia menjadi wali nikahbagi Pemohon dengan alasan disebabkan dendam dengan ibu Pemohon telahmengajukan perceraian yang berakibat wali dikenakan sangsi
Putus : 06-04-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 K/TUN/2011
Tanggal 6 April 2011 — FATMAH POMONTOLO vs. BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
2628 Berkekuatan Hukum Tetap
  • satuatau lebih kewajiban/ketentuan dst pasal 3 ayat (1) yaitu cerai tanpa izin dstpasal 14 yaitu hidup bersama dapat dijatuhi salah satu alternatif hukumandisiplin berat berdasarkan pasal 6 ayat 4 huruf a yaitu penurunan pangkatsetingkat lebih rendah selama 1 tahun bukan hukuman disiplinpemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendirisebagaimana putusan penguatan Tergugat Nomor : 192/KPTS/BAPEK/2006tanggal 19 Oktober 2010, dengan demikian putusan tersebut tidak tepatdalam penerapan sangsi
    No.70 K/TUN/201 1Tinggi Tata Usaha Negara tidak langsung menguatkan Putusan TergugatNomor ; 192/KPTS/BAPEK/2006, namun hal ini tetap dilakukan tanpamempertimbangkan dengan rasa keadilan mengingat selama menjadi PNSPemohon kasasi belum pernah dijatuhi hukuman disiplin baik ringan,sedang, apalagi berat, sehingga terhadap sangsi hukuman terhadapPemohon Kasasi tidak dilakukan proses pembinaan terlebih dahulu ;4.
Putus : 05-05-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 44/Pid./2011/PT.TK.
Tanggal 5 Mei 2011 — ISKANDAR AGUNG,SH Bin ZULKAFRAWI
3627
  • 2011,Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung, tertanggal 18 Februari 2011yang di tandatangani oleh psikiater pemeriksa Dr.WoroPrammesti,Sp.KJ. saksi Ahli berdasasrkan Surat KeteranganAhli Kedokteran No.440.3/6130 Rumah Sakit Jiwa Banda Acehtertanggal 27 September 2011 yang di tandatangani oleh dr.Syahrizal,Sp.Kj. tidak dipertimbang kan sama sekali olehMajelis Hakim ;Bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (3) UU No.35 tahun 2009,seharusnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini tidak menjatuhkan sangsi
    Korban penyalahgunaan dan pencandu narkotikakedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inijuga tidak dijadikan pertimbangan, untuk itulah terdakwatidak sependapat terhadap sangsi pidana penjara yangdijatuhkan majelis hakim ;Bahwa melalui lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasisosial yang diprogramkan pemerintah, terdakwa ingin berubahdan bertobat sehingga tidak mengulangi perbuatan bersalahdan melanggar hukum yaitu) mengkomsumsi
Register : 13-12-2018 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN AMBON Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Amb
Tanggal 30 Juli 2019 — Penggugat:
1.JOHANNA PIETERNELLA SIAUTA
2.PAULINUS LODAR
Tergugat:
PT BANK MALUKU MALUT
10824
  • . : DIR/O8/KPTStanggal 11 Februari 2019, tentang pemberian sangsi administratif / hukumanjabatan berupa pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat kepada kepadaSdr. Paulinus Lodar, Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku danMaluku Utara;Menimbang, bahwa apabila surat bukti T.13 berupa Fotocopy SuratKeputusan Direksi PT.
    . : DIR/O7/KPTStanggal 11 Februsri 2019, tentang pemberian sangsi administratif / hukumanjabatan berupa pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat kepada Sdri.Johanna P. Siauta Pegawai PT.
    . : DIR/O8/KPTS tanggal 11 Februari2019, tentang pemberian sangsi administratif / hukuman jabatan berupapemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat kepada kepada Sdr. PaulinusLodar, Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utaratersebut dihubungkan dengan tuntutan gugatan provisi Para Penggugat makatuntutan provisi Para Penggugat tersebut menjadi tidak relevan lagi untukdipertimbangkan karena Surat Keputusan Direksi PT.
    Bank Pembangunan MalukuMalut No. : DIR/O7/KPTS, tentang pemberian sangsi administratif /hukuman jabatan berupa pemutusan hubungan kerja dengan tidakhormat kepada Sdri. Johanna P. Siauta Pegawai PT. BankPembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan MalukuMalut No. : DIR/O8/KPTS, tentang pemberian sangsi administratif /hukuman jabatan berupa pemutusan hubungan kerja dengan tidakhormat kepada kepada Sdr. Paulinus Lodar, Pegawai PT.
    Bank Pembangunan MalukuMalut No. : DIR/O8/KPTS,tentang pemberian sangsi administratif / hukuman jabatan berupa pemutusanhubungan kerja dengan tidak hormat kepada kepada Sdr. Paulinus Lodar,Pegawai PT.
Register : 27-01-2015 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 11-04-2015
Putusan PA PURBALINGGA Nomor 208/Pdt.G/2015/PA.Pbg
Tanggal 24 Maret 2015 — Penggugat vs tergugat
80
  • seorang anak, sekarangdalam asuhan Penggugat;Bahwa setahu saksi sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah hidupberpisah sejak bulan April tahun 2014 karena Tergugat pergi meninggalkanPenggugat;Bahwa sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat sudah adamasalah yang disebabkan karena Tergugat ketahuan menjalin cinta denganwanita lain, atas sikap Tergugat tersebut Tergugat telah diproses di kesatuandan telah keluar surat Keputusan tanggal 14 Januari 2015 yang menyatakanbahwa Tergugat kena sangsi
    anak,sekarang dalam asuhan Penggugat; e Bahwa setahu saksi sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah hidupberpisah sejak bulan April tahun 2014 karena Tergugat pergi meninggalkanPenggugat;e Bahwa sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat sudah adamasalah yang disebabkan karena Tergugat ketahuan menjalin cinta denganwanita lain, atas sikap Tergugat tersebut Tergugat telah diproses di kesatuandan telah keluar surat Keputusan tanggal 14 Januari 2015 yang menyatakanbahwa Tergugat kena sangsi
Register : 30-06-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 18-09-2014
Putusan PN MALANG Nomor 354/PID.B/2014/PN.MLG
Tanggal 21 Juli 2014 — ZERIYANTO Als. HERI
226
  • Saksi Sugeng Edi Purwanto, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa benar semua keterangan saksi yang berada di BAPadalah benar ; Bahwa benar saksi adal;ah anggota polisi ; Bahwa benar sangsi bersama Supriyadi dan Dwi Emdaryantoyang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; Bahwa benar melakukan penangkapan terhadap terdakwa padahari Rabu tanggal.23 April 2014 sekitar pukul 14.30 Wib ; Bahwa kejadiannya di dalam warung sate di tepi Jin.MuriaKel.Orooro dowo, Kec.Klojen Kota Malang ; Bahwa
    Saksi Supriyadi , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa benar semua keterangan saksi yang berada di BAPadalah benar ; Bahwa benar saksi adal;ah anggota polisi ; Bahwa benar sangsi bersama Supriyadi dan Dwi Emdaryantoyang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; Bahwa benar melakukan penangkapan terhadap terdakwa padahari Rabu tanggal.23 April 2014 sekitar pukul 14.30 Wib ; Bahwa kejadiannya di dalam warung sate di tepi Jin.MuriaKel.Orooro dowo, Kec.Klojen Kota Malang ; Bahwa benar saksi
Putus : 17-03-2009 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 317 K/PID.SUS/2007
Tanggal 17 Maret 2009 — SAHRIN Als. BAKUA Bin DOMO
3721 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam surat Menhut tersebut secara jelas dan tegasmenyatakan bahwa :* Penggunaan sangsi sebagaimana ditetapkan dalam pasal 50 ayat (3)huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU No. 41/1999 adalah dalam rangkapengamanan hakhak Negara yang melekat pada hasil hutan yang berasaldari hutan Negara, sehingga dengan demikian pengenaan sangsi tersebuttidak tepat apabila diterapkan / dikenakan terhadap pelanggaranpengangkutan kayu rakyat yang merupakan asset perorangan / privat,kecuali apabila dokumen kayu rakyat dipakai
Upload : 24-04-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 58/PID/2014/PT-MDN
M. HARDI HRP.
2113
  • lalu oleh terdakwadijawab "Kalau abang sangsi, ke Notaris" selanjutnya saksi Risdianto bersamadengan terdakwa pergi ke kantor Notaris Atik Sugiarti di JIn.
    lalu oleh terdakwa dijawab"Kalau abang sangsi, ke Notaris" selanjutnya saksi Risdianto bersama denganterdakwa pergi ke kantor Notaris Atik Sugiarti di JIn.
Register : 07-03-2011 — Putus : 20-10-2011 — Upload : 05-12-2015
Putusan PA WATAMPONE Nomor 238/Pdt.G/2011/Pa.W t,p
Tanggal 20 Oktober 2011 — Penggugat vs Tergugat
145
  • kembali rukun dengan tergugatakan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugatyang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat; Menimbang, bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah diberikankesempatan untuk mengurus Surat Izin untuk bercerai dari pejabat atasannya yangberwenang, namun sampai batas waktu yang diberikan kepada penggugat belum mendapatSurat Izin untuk bercerai namvm tetap ingin melanjutkan perkaranya dengan menyerahkansurat pernyataan bersedia menanggimg resiko ( Sangsi
    Walaupun demikian.Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehatitpenggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan kembali rukun bersama tergugat,tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat SuratIzin dari pejawat atasaimya yang berwenang untuk melakukan perceraian, tetapipenggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dengan membuat/menyerahkan Surat pernyataan siap menerima resiko/sangsi akibat perceraiannya dengantergugat
Register : 28-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JEMBER Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Jmr
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
LIYADI
Tergugat:
1.ROHEMAH
2.AMAN
447
  • ;Bahwa, ada kekewatiran Penggugat yaitu bilamana nantinyasetelah gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan danlantas kemudian Para Tergugat tidak mau = memenuhikewajibannya untuk melaksanakan Putusan Hukumnya makaatas alasan terebut kami mohon agar Pengadilan berkenanmemberikan sangsi hukum yaitu dengan mengenakan sangsi kepadaPara Tergugat.! dan II untuk wajib membayar uang keterlambatanyaitu sebesar Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah) /perhari untukdiserahkan kepada Penggugat.. !!
Register : 17-10-2012 — Putus : 03-12-2012 — Upload : 18-03-2013
Putusan PA SANGGAU Nomor 199/Pdt.G/2012/PA.Sgu
Tanggal 3 Desember 2012 — MARINI binti MUHAMMAD UMAR vs IRAWAN FREDIYANTO bin LENGKANG
411
  • Tergugat oleh karenanya perubahan tersebut tidak bertentangan dengan azazazas hukum acara perdata, maka secara formal dapat diterima, sebagaimanaketentuan pasal 127 Rv ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3) berupa fotokopi surat penyelesaiansecara adat, yang pada pokoknya telah terjadi perdamain dengan agendamembicarakan kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanyaharus dikualifisr bahwa perdamaian tidak berhasil dan Penggugat yang bersikukuhuntuk pisah dari Tergugat mendapat sangsi
    atau enggan melaksanakan kewajibansebagdi.....12sebagai seorang mualaf seperti enggan melaksanakan salat ; Bahwa, sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempattinggal ; Bahwa, selama pisah tempat tinggal Tergugat hanya sekali mengirim nafkahuntuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;Bahwa, pada tanggal 13 Oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugatdiupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil bahkan karena bersikukuh inginberpisah dari Tergugat, Penggugat mendapat sangsi
Upload : 04-01-2022
Putusan PT MATARAM Nomor 16/PIDSUS/2021/PTMTR
SAMUIL
15662
  • terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatkami syukuri selaku Penasehat Hukum Terbanding, hukum tidakseharusnya berpedoman pada aturanaturan yang harus dilaksanakansesuai dengan undangundang melainkan lebih mengedepankan rasakemanusiaan, harus sebanding antara perbuatan tindak pidana yangdilakukan dengan hukuman yang harus diterima Terbanding.2.Tentang hukuman percobaan yang dijatunkan oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Mataram tidaklah mencerminkan rasa keadilan.Bahwa penjatuhan sangsi
    Sehingga penjatuhan sangsi pidana pada majelishakim tingkat pertama dengan pidana percobaan sudah patut diterimaoleh Penuntut Umum.
Register : 26-10-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 12-01-2022
Putusan PN SUBANG Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN SNG
Tanggal 10 Januari 2022 — Penuntut Umum:
MELUR KIMAHARANDIKA, SH,MH
Terdakwa:
ERFAN PRATOMO SANTOSO
564286
  • PAPERTECH INDONESIA;
  • 5 (lima) lembar fotocopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang, No. 503/08/Kep.ILB3-IP-DPM PT.SP/2017 Tgl.22-12-2017 tentang Ijin Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan penyimpanan limbah B3;
  • 3 (tiga) lembar fotocopi Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang No.660/Kep.47/DLH/2019 tgl.19-12-2019 tentang Penerapan Sangsi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT.
    PAPERTECH INDONESIA No.01.071.112.4-052.000 terdaftar 20 Juli 1995;
  • 1 (satu) bundel fotocopi Surat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang No. 660/Kep.47-DLH/2019, tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Sangsi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT. PAPERTECH INDONESIA;
  • 1 (satu) bundel fotocopi Berita Acara Pulbaket Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang, tanggal 14 Pebruari 2020 di PT.
    PAPERTECH INDONESIA;
  • 1 (satu) lembar fotocopi Surat Gubernur Jawa Barat No.560/4561/DLH tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penerapan Sangsi Administrasi di Bidang Lingkungan Hidup Kepada PT. PAPERTECH INDONESIA;
  • 1 (satu) bundel fotocopi Surat Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang No.05.02.01/KEP.26-DLH/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Penerapan Sangsi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT.
Register : 04-01-2011 — Putus : 14-07-2011 — Upload : 12-03-2015
Putusan PA KUDUS Nomor 0030/Pdt.G/2011/PA.Kds
Tanggal 14 Juli 2011 — perdata pemohon melawan termohon
150
  • Termohon tidak hadir padahal anggota polisi Polres Kudus, padadatang takziyah, bahwa pada saat Pemohon mengantar tamu dari Polda untukmakan di rumah makan Lembur Kuring, tibatiba Termohon datang untukmenemui Pemohon, padahal Pemohon pada waktu itu sedang Dinas sehinggaakibat dari beberapa peristiwa tersebut sejak tahun 2007 antara Pemohon danTermohon hidup berpisah sampai sekarang ;= Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon telah pernah melaporkan PemohonKonpensi ke atasan Pemohon sehingga Pemohon diberi sangsi
    hadir padahal anggota polisiPolres Kudus, pada datang takziyah, bahwa pada saat Pemohon mengantar tamu dariPolda untuk makan di rumah makan Lembur Kuring, tibatiba Termohon datanguntuk menemui Pemohon, padahal Pemohon pada waktu itu sedang Dinas dansampai akhirnya sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah,bahkan saksi yang ketiga bernama saksi 3, menyatakan bahwa TermohonKonpensi telah pernah melaporkan Pemohon Konpensi keatasan Pemohon Konpensisehingga Pemohon Konpensi diberi sangsi
    Konpensi dan jugapenyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Konpensi dengan TermohonKonpensi karena keterlambatan Termohon Konpensi saat Taziyah orang tuaPemohon Konpensi, dan berakibat sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohonhidup berpisah, telah terbukti adanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P. 6 serta keterangan saksikedua Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon Konpensi telah pernahmelaporkan Pemohon Konpensi ke atasan Pemohon Konpensi sehingga PemohonKonpensi diberi sangsi
    Lembur Kuning pada saat Pemohon Konpensisedang Dinas mendampingi tamu atasan Pemohon Konpensi dan jugapenyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Konpensi denganTermohon Konpensi karena keterlambatan Termohon Konpensi saat Ta ziyahorang tua Pemohon Konpensi ;= Bahwa akibat dari beberapa peristiwa tersebut sejak tahun 2007 antaraPemohon dan Termohon hidupberpisah ;= Bahwa Termohon Konpensi telah pernah melaporkan Pemohon Konpensi keatasan Pemohon Konpensi sehingga Pemohon Konpensi diberi sangsi
    dihukum untuk membayar kepada PenggugatRekonpensi Mut ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ;Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Rekonpensi nafkah iddahsebesar Rp. 5.250.000, (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Majelis Hakimmemepertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan fakta fakta yang diperolehdi persidangan bahwa ternyata Penggugat Rekonpensi telah pernah melaporkanTergugat Rekonpensi ke atasan Tergugat Rekonpensi sehingga Tergugat Rekonpensidiberi sangsi
Register : 31-08-2016 — Putus : 06-10-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PT KENDARI Nomor 97 /PID/2016/PT KDI
Tanggal 6 Oktober 2016 — - LA ODE MUSMAN Alias MUS Bin LA ODE MUSU -SARTONO Alias TONO Bin HADI SUARNO
6529
  • Di rumah tersebut,Terdakwa dan Terdakwa Il berfemu dengan Mustamin,SE, Hj.Wa OdeNorma,SP, Darmin,S.Pd, Lilis dan Sarni, mereka mempertanyakankapan pembagian uang yang telah dilipatgandakan, Terdakwa kemudian menjawab bahwa uanghasil pelipatgandaan akan dibagikanpada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 di Pasarwajo, namun merekamasin sangsi sehingga Terdakwa kemudian menegaskan, sayaJaminannya, jika hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 jam 13.00WITA uang tersebut tidak dibagikan, jaminannya kepalasaya
Register : 12-08-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PA GRESIK Nomor 1424/Pdt.G/2019/PA.Gs
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
151
  • Pada saat itu ada saksi yaitu warga DusunBanyutami dan ketua RT setempat;Bahwa Termohon telah melaporkan hal ini ke Kesatuan tempat pemohonberdinas yaitu Kantor Polres Gresik Jalan basuki Rahmat Nomer 22 BedilanGresik jawa Timur dan saat itu Pemohon telah dikenakan sangsi diKesatuannya;Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali harmonis karenaWanita Idaman tersebut telah menelpon dan menangis kepada Termohondan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya sampaidengan Pemohon dan Termohon
    Memberi sangsi kepada Pemohon atas fitnah yang telah menghancurkanmasa depan anak Termohon dan Termohon.2. Memanggil saksisaksi yang diperlukan pada perkara ini.SUBSIDAIR : Mohon Putusan se adiladil nya;Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikanreplik secara tertulis tanpa tanggal sebagai berikut:Menikan tahun 1990 pada awalnya bertempat tinggal di rumah mertua JL.Simo Rejo Sari A gg V/23 Surabaya, kemudian tahun 1997 mengontakrumah di Jl.
    Dari laporan Termohon ke kesatuan POLRES telah di proses sidangkedisiplinan yang mendatangkan terkait pemohon dan termohon, istri Siri,saksi ketua RT dan keluarga, dan Pemhon sudah menjalani sangsi darikesatuannya (hukuman kurungan 14 hari), selanjutnya Pemohonmengajukan ijin gugat cerai ke Kesatuannya, hingga di terbitkan ijin gugatCerai;8.
Putus : 19-12-2012 — Upload : 02-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/Pdt.Sus/2012
Tanggal 19 Desember 2012 — ISWANDI, dk. vs PT MULIA GLASS
2315 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukum ketenagakerjaanyang berlaku di Indonesia terkait Pasal 70 Perjanjian Kerja Bersama (PKB)sebagai implementasi dari Pasal 137 UndangUndang No.13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;os Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukum ketenagakerjaanyang berlaku di Indonesia mogok yang tidak sah harus dijatuhkan sangsi PHK;4.
    yang nyata di dalam mengambilkeputusannya yang membenarkan tindakan PHK yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali dengan didasarkan pada Pasal65 ayat 14 Perjanjian KerjaBersama (PKB).3.1 Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuaidengan peraturan yang berlaku, maka seharusnya Yang MuliaMajelis Hakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KlasIA Bandung di dalam menerapkan sangsi
    Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukum ketenagakerjaanyang berlaku di Indonesia terkait Pasal 70 Perjanjian Kerja Bersama (PKB)sebagai implementasi dari Pasal 137 UndangUndang No.13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;a Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukum ketenagakerjaanyang berlaku di Indonesia mogok yang tidak sah harus dijatunkan sangsi PHK;4.
    yang nyata di dalam mengambilkeputusannya yang membenarkan tindakan PHK yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali dengan didasarkan pada Pasal 65 ayat 14 Perjanjian KerjaBersama (PKB).3.1 Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuaidengan peraturan yang berlaku, maka seharusnya Yang MuliaMajelis Hakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KlasIA Bandung di dalam menerapkan sangsi
    Pasal 65 ayat 14 tidak dapatditerapkan mengingat di dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal142 ayat (2) bahwa sangsi mogok kerja yang tidak sah telahdiatur di dalam Keputusan Menteri yaitu Keputusan Menteri No.KEP. 232/MEN/2003 Pasal 6.4.
Putus : 06-12-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 6 Desember 2017 —
15492 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PutusanKasasi Mahkamah Agung; Kalau kita linat Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya MineralNomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak,dalam Pasal 5 Ayat (1) (2) dan (3) jelas dan Pasal 8 dan Pasal 9, tentangPenyalur; Kalau kita lihat Bab VII, tentang sangsi Administratif Pasal 21 Ayat (1)sampai Ayat (6) sudah jelas harus diberikan teguran dan dilanjutkan PasalHal. 15 dari 19 hal. Put.
    No. 194 PK/Pid.Sus/201722, eee ccc ccc ene eeee diberikan sangsi oleh Direktur Jenderal melalui BPPIUNUberupa teguran tertulis, pencabutan Surat Keterangan Penyalur, dan/ataupenutupan kegiatan penyaluran sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; Bahwa Dalam Bab VIII Ketentuan Peralihan, Pasal 24 Ayat (1), ternadapBadan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan dan Niaga yang telahditunjuk sebagai penyalur sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini,dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun
    CAU belum melakukan pelanggaran tentang izinusaha niaga minyak, seandainya telah mencapai waktu 1 (satu) tahun belummengurus IUN nya maka yang dijatunkan adalah sangsi administratif denganteguran sampai 3 (tiga) kali, tidak juga maka usahanya ditutup, bukan dengancara pidana seperti sekarang ini, yang menghancurkan usaha danmenyusahkan karyawan dengan hilangnya pekerjaan, tetapi harus diberikanpembinaan sehingga bisa berkembang dan mandiri;Hal. 16 dari 19 hal. Put.