Ditemukan 3405 data
Tjetjep Janu Setyawan, S.H
Terdakwa:
Paulus Umbu Goda
67 — 20
Atang yang menjadikorban, dan Terdakwa menyadari serta mengakui bahwakecelakaan ini terjadi karena kesalahannya bahwa dirinyakurang berhatihati dalam mengendarai kendaraannyasehingga kecelakaan tidak dapat dihindari kendaraanTerdakwa menabrak Saksi4 mengakibatkan Saksi4 Sdr.Atangjatuh di tengah jalan dan dibawa ke rumah sakitRSUD Sumedang, perbuatan Terdakwa yang demikianmelanggar aturan hukum maka agar perbuatan tersebuttidak terulang Terdakwa harus diberi sangsi hukumHal 24 dari 27 hal.
NUGROHO TANJUNG.,SH.,MH
Terdakwa:
WINANTO Alias CULUN Bin TALMAD
27 — 4
dapatmengakibatkan ketergantungan dan efek samping pengkonsumsi dapatmengakibatkan kerusakan saraf otak, kerusakan hati, kerusakan ginjal,jantung atau irama detak jantung tidak teratur dan juga akan merusak organtubuh lainnya; Bahwa terhadap penjual Dextrometrophan, Tramadol, Hexymer dan obatTrihexyphenidyl berlogo huruf LL yang dilakukan tidak memiliki kKeahliandan kewenangan dibidang obat sediaan farmasi atau dibidang obatkesehatan atau yang dilakukan oleh perorangan, maka terhadapsipenjual dapat dikenakan sangsi
405 — 11
MUHAMMADTAMSIL Bin UDIN yang tidak disertai dengan surat keterangan syahnyahasil hutan kayu berupa dokumen SKSHHK maka kayu olahan tersebutdapat dinyatakan sebagai kayu yang tidak sah (illegal) dan dapat didugasebagai tindak pidana bidang kehutanan sebagaimana diatur dalam yangmana dapat dikenakan Sangsi sesuai dengan pasal 12 huruf e Jo pasal83 huruf b UU RI no 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Kerusakan Hutan ;Bahwa Ahli menjelaskan Bahwa setiap kegiatan mengangkut,menguasai, atau
133 — 70
Taufik Hidayat telah diselesaikan dengan perdamaiandan tetap dalam pengawasan Management PT Royal Coconut, sehinggaapabila melakukan kembali perobuatan akan dikenakan sangsi oleh PihakManagement PT Royal Coconut, olehnya alasan Penggugat yang merasatidak nyaman lagi bekerja di PT Royal Coconut adalah mengadaada danmerupakan alasan yang dibuat menurut perasaan Penggugat sendin;.
33 — 1
., Mediator Pengadilan Agama Bojonegoro, tanggal 19 Juli 2017, yangpada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;Bahwai Pemohon (Suryanto) sebagai anggota TNIAL, dalammengajukan permohonan cerai talak ini tidak mendapatkan Surat Izin Cerai dariatasannya, sebagaimana Surat Nomor: B/555/VIV2017 tanggal 31 Juli 2017dari Komandan Lanal Tahuna, namun Pemohon telah membuat SuratPernyataan bertanggal 05 Juni 2017 yang pada intinya bahwa Pemohonsanggup menerima sangsi dari atasannya apabila
54 — 42
Bahwa dikesatuan Terdakwa sering diberikan penerangan tentanglarangan penyalahgunaan Narkotika termasuk telah disampaikaninstruksipimpinan TNI yang memerintahkan agar diberikan sangsi yang tegas bagipelanggarnya tetapi Terdakwa tetap melanggarnya.2.
112 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1228 K/Pdt.SusPHI/2017"Karyawan berkewajiban: Melaksanakan tugastugas yang diberikan danmenjadi tanggungjawabnya dari perusahaan secara optimal";Bahwa penolakan Penggugat yang dengan sengaja tidak melaksanakankewajiban tersebut sebagai bentuk pelanggaran berat yang berakibatdapat dikenai sangsi baik berupa peringatan keras hingga pemutusanhubungan kerja;Bahwa meski Penggugat tidak melakukan pekerjaan selama lebih kurang 3(tiga) bulan sejak dikeluarkan Surat Keputusan Mutasi, Tergugat denganitikat
GUSMIRA FITRI WARMAN, SH
Terdakwa:
Suparman
22 — 5
perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Essadendra Aneksa, SH
Terdakwa:
1.Rawan Sukoco Als Rawan
2.Sarmono Als Mono
28 — 2
dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
29 — 10
. , yangdikeluarkan oleh Rektor Univensitas Islam Negeri Maulana Malik IbrahimMalang tertanggal XX XX dan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya,Penggugat telah menyampaikan Surat pernyataan tertanggal XX XX yang padapokoknya Penggugat bersedia menerima sangsi dari atasanya, oleh karena itupemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadapTergugat dengan alasan, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugatberjalan baik, rukun dan harmonisnamun
70 — 47
No.263/sPid.Sus/2017/PN.Prpperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan jugabertentangan dengan asasasas hukum tidak tertulis maupun asasasas yangbersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.Berdasarkan Pasal 35dan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwaNarkotika golongan hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan danpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuanmenteri
46 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tigapuluh) hari kerja secara berturutturut, karenanya tuduhan melanggarketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1Tahun 2012 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI tidakterbukti, atau unsurnya tidak terpenuhi, karena tidak teroukti meninggalkantugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerjasecara berturutturut, maka sudah sepatutnya terhadap Pemohon Kasasitidak dapat dikenakan sangsi
236 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
Anguna dan falsafahrasa, pedoman dasar berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalamKesultanan Butuni, yaitu:Poangka angkataka (saling menghargai dan meninggikan derajat);Pomaa maasiaka (saling kasih mengasihi);Popia piara (saling pelihara memelihara);~ oe YP =Pomae maeka (saling segan menyegani), tidak mendasari sikapmereka;Tindakan para tergugat yang dilakukan oleh Bhonto Pata Limbona adalahpelecehan budaya dan pemecah belah keutuhan kerja sama ParabhelaMatana Sorumba Pata Matana, yang perlu diberi sangsi
94 — 30
suatu tatanan yang ada relevansinya, dalam keputusanbersama tersebut tidak ditemukan adanya ketentuan yang menyebutkan jikabagi parjurit TNI harus tunduk didalamnya, demikian Panglima TNI selakupimpinan tertinggi dilingkungan TNI meyatakan dengan tegas jika sampaisaat ini tidak ada regulasi/ kebijakan adanya rehabilitasi bagi parjurit TNIyang terlibat dalam penyalagunaan narkotika.Bahwa dilingkungan TNI tidak dikenal istilah pecandu karena sejakawal pimpinan TNI sudah memeruntahkan adanya tindakan/ sangsi
40 — 13
AnakKorban, namun menyatakan penyesalannya karena kurang dalam mengwasi danmendidik Anak serta memohon agar Anak bisa dikembalikan kepada Orang tuanya(Bapak Kandung Anak) ;Menimbang, bahwa terhadap pendapat Orangtua / Bapak Kandung Anaktersebut yang memohon agar Anak diberikan tindakan berupa dikembalikan dalamasuhan kedua orang tuanya, Hakim berpendapat bahwa usia Anak yang padatanggal 13 November 2017 mendatang (kurang lebih 9 (Sembilan) bulan lagi) sudahmenginjak usia dewasa maka penjatuhan sangsi
25 — 25
Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainmaka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatanyang demikian.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang ber sangkutan dapatinsaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara baiksesuai falsafah Pancasila.
102 — 7
Indramayu juga terjadi adanyakebocoran dan penyelewengan serta penggelapan dana yang dilakukan oleh parakaryawarn / sales Penggugat, menderita kerugian mencapai hampir sejumlahRp1.500.000.000, ( satu milyar lima ratus ribu rupiah ) juga menderita kerugianakibat adanya kerusakan barang dan adanya penyusutan barang serta adanyapenjualan barang dibawah harga sehingga merugi sebesar Rp. 1.250.000.000,(satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;e PARA PENGGUGAT pada tahun 2011 merugi akibat dikenakan sangsi
dendaketerlambatan membayar bunga angsuran kridit selama satu ( 1 ) tahun sebesarRp 500.000.000, ( lima ratus juta rupiah ) dan denda finalty pada satu Bankswasta sebesar Rp 100.000.000, ( seratus juta rupiah );e PARA PENGGUGAT pada tahun 2012 merugi akibat dikenakan sangsi dendaketerlambatan membayar bunga angsuran kridit selama satu ( 1 ) tahun padasuatu Bank swasta sebesar Rp 900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah);8.
Dr. MANUMPAK SIANTURI,SH.,MH.,MM
Tergugat:
1.Drs. DEDEN WISNU HERNADI
2.Ny.RABASINAH CHARAS
3.BINDU SIRAIT
Turut Tergugat:
NOTARIS NELLY HUTAURUK,SH,
49 — 30
Untuk itu memohon kepadaYang Mulia Hakim Ketua dan Hakim Anggota untuk tidaklah dapatmengenakkan sangsi hukum dalam bentuk apapun kepada Turut Tergugatkarena tidak menyalahi UndangUndang tentang Notariat dan PPAT.Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugattersebut diatas Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 15Maret 2018 yang intinya tetap pada dalil gugatannya dan dalildalil Para Tergugatdan Turut Tergugat dalam jawabannya adalah tidak mendasar sehingga patut olehMajelis
Untuk itu memohonkepada Yang Mulia Hakim Ketua dan Hakim Anggota untuk tidaklah dapatmengenakkan sangsi hukum dalam bentuk apapun kepada Turut Tergugatkarena tidak menyalahi UndangUndang tentang Notariat dan PPAT;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena isi surat gugatan Penggugattelah disangkal oleh Kuasa Tergugat dan Tergugat II, Tergugat III dan TurutTergugat, sehingga menurut hukum dengan berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalildalilgugatannya
52 — 27
Bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM baikyang disubsidi Pemerintah maupun non subsidi adalah kegiatanpengangkutan dan/atau niaga yang dilakukan dengan tujuan untukmemperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengancara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, sesuaidengan Ketentuan dan Perundangundangan Terdakwa dapatdikenakan sangsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 UU RlNomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi.Berpendapat, bahwa perbuatanperbuatan Terdakwatersebuttelah
176 — 70
yangdiperdagangkan.g) Member kompensasi ganti rugi da atau pengantianapabila barang dan atu jasa yang diterima ataudimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.Bahwa larangan bagi pelaku usaha tercantum dalamUndang Undang Perlindungan konsumen Nomor 8 tahun 1999pada pasal 8,9,10, 11,12,13,14,15, 16,17 dan 18.Bahwa usaha yang telah dilakukan terdakwa adalahmemproduksi dan atau memperdagangkan barang juga harusmematuhi aturan yang telah diatur dalam Undang UndangPerlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999.Bahwa sangsi