Ditemukan 3405 data
138 — 17
Bahwa saksi berpendapat bahwa karena kapal KMN PUTRA IRAYA dengannahkoda Sdra RANDI tersebut adalah merupakan kapal nelayan maka tidakdibenarkan untuk mempergunakan sebagai kapal pengangkut penumpang,sehingga dengan kemudian kapal tersebut tenggelam dan menyebabkan korbanmeninggal dunia maka menurut saksi Sdra RANDI selaku nahkoda kapal KMNPUTRA IRAYA dapat dikenakan sangsi pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 323 Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran .Terhadap keterangan saksi tersebut
35 — 27
Bahwa agar perbuatan dan peristiwa seperti ini terjadi lagidan tidak ditiru~ oleh prajurit NI lainnya maka Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatan yang demikian.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalahmelakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai' tujuan untukmendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi prajurit yangbaik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
119 — 74
Budi Kemuliaan Batam tahun 2003 2005 (bukti P18) yang mengatakan bahwa Terhadap' karyawan34yang terkena tindakan disiplin, tergantung pada peristiwanya,Pimpinan juga dapat menjatuhkan satu atau beberapa sangsi,sehingga dalam hal ini Penggugat III, Penggugat IV danPenggugat VI dapat memilih ketiga Opsi yang ditawarkan TergugatMenimbang, terhadap Petitum 13 yang menerangkan tentangcuti besar, menurut Majelis Hakim karena Tergugat dalambuktinya T9, T10, T11 dan T12 menunjukkan Tergugat telahmemberi
TEDDY VALENTINO, SH
Terdakwa:
MANTO Als. ANDRE Anak dari LUTING Alm
123 — 36
Salamet anak dari Gino sebanyak503 keping atau sama dengan 3,5880 M3, yang tidak disertai dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan kayu berupa dokumen SKSHHK, maka kayuolahan tersebut dapat dinyatakan sebagai kayu yang tidak sah (illegal) dandapat di duga sebagai tindak pidana bidang kehutanan sebagaimana diaturdalam yang mana dapat dikenakan Sangsi sesuai dengan Pasal 12 huruf e JoPasal 83 huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Kerusakan Hutan;Bahwa dasar pengenaan
PT.BANK DANAMON INDONESIA,Tbk HC Region Medan
Tergugat:
TUAN LASMAN MANIK
135 — 46
untukmendapat promosi sehingga dapat menambah penghasilan Tergugat jikadinilai dengan uang maka kerugian Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) dan Tergugat sudah sangat tidak mungkin untukdapat bekerja sebagai karyawan di perusahaan lain;10.Bahwa Tergugat sangat menyadari kedudukannya Tergugat yang sangatlemah dimana Tergugat merasa sangat tidak mungkin Penggugat denganikhlas menerima Tergugat menjadi pekerja oleh karenanya Tergugatyakin apabila Penggugat dihukum dengan diberi sangsi
96 — 23
Klien juga memahamibahwa tindakannya adalah perbuatan yang melawan hukum dandapat dijatuhi sangsi pidana. Klien merasa bersalah dan menyesaliperbuatannya. Klien berharap dapat dimaafkan oleh pihak keluargakorban dan ingin permasalahannya cepat selesai.5. Kesanggupan orang tua,masyarakat dan pemerintah setempat.Wali klien, masyarakat dan pemerintah setempat sanggup danbersedia menerima, mendidik, membimbing dan mengawasi klienkearah yang . lebih baik6.
Gusmira F. Warman, SH
Terdakwa:
Suherman Alias Bang Manis
19 — 2
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
71 — 15
MAKMURI telah melakukan tindak pidana yangberkaitan dengan ordonasi harga barang (prijsbeheersing ordonantie 1948)dan pelanggaran pasal 3e UU Darurat No. 7 tahun 1955 tentangpengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi.Benar bahwa sangsinya adalah sangsi pidana dengan Peraturan MenteriPerdagangan Republik Indonesia No. 03/MDAG/PER/2/2006 dan ataupasal Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik IndonesiaNo. 21/MDAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran PupukBersubsidi
206 — 33
kita lihat fakta hukum sudah berjalan 34 tahun,dan kalau kita menggunakan analogi' karena tanah kitamenggunakan dasar hukum adat itu termasuk juga adanyarechtowerding yaitu) melepaskan haknyaBahwa hal tersebut ada sangsinya, dan untuk sistem hukumtanah kita yang induknya UU No 5 tahun 60 fungsisosial ini ada kaitannya dengan kewajiban kewajiban,Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor :19/Pdt.G/2011/PN.Ska.akan tentu saja apabila tidak melakukan fungsi sosialmaka ada sangsi
79 — 44
Pengembangan Usaha dibidang properti ;Bahwa jual beli tersebut antara Penggugat Dalam rekonvensi dan tergugatdalam rekonvensi telah direalisasikan sebagaimana telah dituangkandidalam Surat Perjanjian tanggal 09 Februari 2015, dan selanjutnya olehTergugat Dalam Rekonvensi dirubah dengan Perjanjian Jual Beli yangdibuat pada tanggal 08 Mei 2015 ;Bahwa kalau diperhatikan dengan cermat perjanjian tanggal 08 Mei 2015,hanya untuk menguntungkan pihak Tergugat Dalam rekonvensi, karenatidak ada konsekwensi atau sangsi
Bahwa Terdakwa pada saat menyimpan (satu) buah magazen SS1 danberisi 19 (sembilan belas) butir munisi tidak memiliki surat ijin dari pihak yangberwenang, untuk menyimpan 1 (satu) buah magazen SS1 dan berisi 19( sembilan belas) butir munisi.De Bahwa Terdakwa sangat mengetahui dan mengerti untuk menyimpansenjata api dan munisi harus memiliki surat 1jin dari pihak yang berwenang danterhadap pelanggaran tersebut akan dikenakan sangsi yang berat.DanKedua :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan di tempattempat
84 — 35
Jika kemudian Penggugat dengansadar melanggar peraturan keselamatan, tentunya dengan kesadaran yang sama penggugatharus menerima sanksi yang diberikan kepadanya, dimana sejak tanggal 16 Nopember2009 sangsi yang diberikan kepada para perokok yang merokok di tempat yangdilarang adalah PHK tanpa uang pesangon ;5.4. Bahwa kemungkinan adanya perubahan terhadap sanksi yang ditetapkan di dalam Pasal 3816huruf d Peraturan Perusahaan PT.
Terbanding/Penggugat : Tuan Fitriandi, S.H., M.H.,
Turut Terbanding/Tergugat II : Lie Na, SH, M.Hum,
Turut Terbanding/Tergugat III : Dr. Santy Cintiana Dewi
Turut Terbanding/Tergugat IV : Puteradi Kurniawan, S.Kom
Turut Terbanding/Tergugat V : I Ketut Astika, SH
98 — 55
membuat suratperjanjian tersebut baik diantara salahsatu maupun semua Tergugat ,Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah dihadirkan sebagaisaksi dalam membuat surat perjanjian tersebut.Dan surat perjanjian tersebut diperoleh pada saat Penggugat melakukanaction tindakan hukum kepada Tergugat , Tergugat II, Tergugat III danTergugat IV hanya berupa berkas fotocopi yang melampir di berkasberkasnya Penggugat ;Bahwa, Tergugat , Tergugat II, Tergugat II dan Tergugat IV masihmeragukan dan sangsi
50 — 7
Hal ini disebabkanbeberapa alasan antara lain5.1 Apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu kasar danmemukul Penggugat baik itu masalah kecil jadi dibesarbesarkan5.2 Tergugat ketahuan punya selingkuhan, ketika ditanya Penggugat baikbaik Tergugat selalu marahmarah dan ujungujungnya terjadi KDRT5.3 Penggugat pernah melaporkan KDRT ke pihak kepolisian dan Tergugatpernah di proses dan dikasi sangsi kedisiplinan supaya Tergugat berubah,namun Tergugat dari dulu tidak pernah berubah sedikitpun
44 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan No. 38 K/MIL/2016keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikankepentingan masyarakat banyak dan negara, sesuai dengan Ketentuan danperundangundangan Terdakwa dapat dikenakan sangsi sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 55 undangUndang RI Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi;Berpendapat, bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut telahcukup memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dandiancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 55 UndangUndang RINomor
189 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 271 K/TUN/2009.Waktu) Penyerahan Jaminan Pelaksanaan dan JaminanPembebasan Tanah Tahap Awal (Bukti T8), menyampaikanbahwa Penggugat meminta tambahan waktu untuk penyerahanJaminan Pelaksanaan tersebut paling lambat tanggal 6 Februari2008, dan Penggugat juga menyatakan kesediaannya untukmenerima sangsi pemutusan/pencabutan pengusahaan jalan tol ;Sampai tanggal 6 Februari 2008, Penggugat tidak dapatmenyerahkan Jaminan Pelaksanaan, pembukaan rekeningpengadaan tanah penyetoran dana tanah tahap dan
27 — 18
apabila pihak laki yang menggugat, pihak perempuan mendapat 1(satu) bagian sedangkan apabila perempuan yang menggugat makapihak perempuan tidak dapat bagian;Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 335/Pdt.G/2018/PN SgrBahwa pembagian tersebut bisa lebih banyak pihak lakilaki dari padapihak perempuan karena pihak laki menanggung semua kewajibankewajiban baik mengurus anakanak hingga dewasa sampai menginjakperkawinan, sedangkan pihak perempuan hanya menunggu kesepakatanberdua;Bahwa tidak ada sangsi
53 — 67
menyerang denganmelemparlempar batu.Saksi dilarang oleh Rudy untuk menggunakan selangair yang akan menghalau massa, karena Rudy bilang,ini adalah asset perusahaan.Ada perwakilan buruh yang diminta massa untuknegosiasi ada 3 orang, pada saat bernegosiasi adapolisi.Saksi mendapakan kenaikan gaji 150 %Terdakwa ada di Pl jam 9, Saksi balik ke kantor SPjam 11, Terdakwa ada di PIl2 sekitar 5 menit,Rombongan terdakwa tidak ada yg bawa senjata, Saksimelihat angotaanggota SP dipukuli oleh massaSaksi diberikan sangsi
Dalam PKBtidak boleh mengatur sangsi pidana, perda tidak boleh. Dalam konteks hubungan kerja PKBlebih penting, dari KUHP untuk masyarakat.6. Kewenangan pengadilan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial.Manajement ada dipihak perusahaan, jika ada pihak yang rnelanggarmaka PHI yangmemutuskan bukan peradilan pidana, PKB wajib di perbaiki 2 tahun.
200 — 32
tahun anggaran 2015.Bahwa jenis pupuk bersubsidi adalah Pupuk SP.36 warna abuabu, ZAbewarna orange, NPK Phonska warna merah bata, urea warnanya ping,Bahwa apabila pupuk bersubsidi pemerintah dijual diluar ketentuanmaka penyaluran pupuk tersebut ilegal dan tidak diperbolehkan.Bahwa terdakwa telah melakukan perdagangan pupuk bersubsidipemerintah secara tidak sah dan juga mengakibatkan kerugian petaniyg berhak menerima, yg mana harga pembelian tidak sesuai denganHarga Eceran Tertinggi (HET).Bahwa sangsi
anggaran 2015.e Bahwa jenis pupuk bersubsidi adalah Pupuk SP.36 warna abuabu, ZAbewarna orange, NPK Phonska warna merah bata, urea warnanya pink;e Bahwa apabila pupuk bersubsidi pemerintah dijual diluar ketentuanmaka penyaluran pupuk tersebut ilegal dan tidak diperbolehkan.e Bahwa terdakwa telah melakukan perdagangan pupuk bersubsidipemerintah secara tidak sah dan juga mengakibatkan kerugian petaniyg berhak menerima, yg mana harga pembelian tidak sesuai denganHarga Eceran Tertinggi (HET).e Bahwa sangsi
22 — 18
Pejabat yang berwenang dalam hal ini Walikota Bima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepadaPenggugat untuk mengurus ijin tersebut, namun Penggugat belummendapatkan surat ijin tersebut walaupun telah berusaha maksimalmendapatkan surat ijin dimaksud atau belum ada tanggapan dari Pejabat yangberwenang, maka Penggugat memohon agar sidang dapat dilanjutkan dengantanpa ijin tersebut dan Penggugat bersedia membuat surat pernyataan sesuaibukti P3 yang isinya siap menerima segala resiko/sangsi
atasan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepadaPenggugat untuk mengurus ijin tersebut, namun Penggugat belummendapatkan surat ijin tersebut walaupun telah berusaha maksimalmendapatkan surat ijin dimaksud atau belum ada tanggapan dari Pejabat yangberwenang, maka Penggugat memohon agar sidang dapat dilanjutkan denganHIm 124 s/d Hlm 16 putusan Nomor;1459/pdt.G/2016/PA.BMtanpa ijin tersebut dan Penggugat bersedia membuat surat pernyataan yangisinya siap menerima segala resiko/sangsi
berwenang dalam hal iniWalikota Bima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepadaPenggugat untuk mengurus ijin tersebut, namun Penggugat dan Tergugatbelum mendapatkan surat ijin tersebut walaupun telah berusaha maksimalmendapatkan surat ijin dimaksud atau belum ada tanggapan dari Pejabat yangberwenang, maka Penggugat memohon agar sidang dapat dilanjutkan dengantanpa ijin tersebut dan Penggugat bersedia membuat surat pernyataan sesuaibukti P3 yang isinya siap menerima segala resiko/sangsi