Ditemukan 3405 data
Urut Berdasarkan
Putus : 25-01-2012 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1903 K/Pdt/2011 Tanggal 25 Januari 2012 — PT. WARU ABADI vs Perusahaan PT. MITRA CITA WANARI (DALAM LIKUIDASI), dkk
58 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
(BUKTI P8)Dalam SURAT PERNYATAAN tersebut di atas ditegaskan bahwaTERGUGAT berjanji akan membayar hutang sebesar Rp. 950.515.369,sebelum tanggal 21 Oktober 2006 dan apabila melanggar perjanjiantersebut TERGUGAT memberikan izin dan persetujuan serta kuasakepada PENGGUGAT untuk menjual dan memindahkan jaminan sertabersedia menerima sangsi pidana maupun perdata sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku.Dan setelah sampai dengan tanggal yang dijanjikan dalam SURATPERNYATAAN tersebut di atas
Putus : 21-09-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN DUMAI Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Dum Tanggal 21 September 2020 — Jaksa Penuntut Umum :
Roslina, SH
Terdakwa :
Suria Sukoco Bin Amin Rifai
86 — 23
86 — 23
Unsur tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapatdi benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan Malawan Hukum*adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan juga bertentan gandengan asasasas hukum tidak tertulis maupun asasasas yang bersifat
Register : 05-10-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 209-K / PM.II-09 / AD / X / 2012 Tanggal 7 Januari 2013 — Asep Rohman, Kopka
57 — 28
57 — 28
timbulnya suatukewajiban bagi seseorang manakala ada hubungan hukumyang mengikat dalam suatu perjanjian yang sah menurutUndangundang, sehingga akibat selanjutnya adalahkewajiban yang alami bagi kehidupan manusia yaitu seorangBapak wajiob memberi makan dan minum serta pakaian dantempat tinggal bagi isteri dan anakanaknya semampunyatermasuk merawat dan memeliharanya sedangkandimaksud orang selain garis keturunan kebawah termasukhalhal yang diperjanjikan antara para pihak dan bersifatmengikat dengan sangsi
Register : 08-09-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Smr Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
PT. SURYA MAHAKAM MAKMUR SEJATI
Tergugat:
SD MUHAMMADIYAH 1 SAMARINDA
49 — 8
PT. SURYA MAHAKAM MAKMUR SEJATI
Tergugat:
SD MUHAMMADIYAH 1 SAMARINDA
49 — 8
Pihak kedua Kontrakordiserahnkan kepada Pihak Pertama Pemilik, dan pihak kedua kontraktorhingga sampai saat ini diterbitkan belum menyerahkan secara utuhmenyeluruh kepada pihak pertama Pemilik sehingga masalah KelengkapanDokumen Pembangunan Gedung menjadi salah satu kendala PelaksanaanSerah Terima Pekerjaan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan juga Terkaitdengan Pasal 12 ayat 1 sd ayat 5, Surat Perjanjian Kerja, Pasal 12 ayat 5tentang pemutusan Perjanjian dan Pasal 15 ayat 1 sd 4 tentang sangsi
Register : 23-01-2014 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 30-06-2014
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 13-K/PM III-16/AD/I/2014 Tanggal 18 Maret 2014 — SERDA AHMAD RAHMAN
79 — 37
79 — 37
Namundemikian bagi prajurit yang bersalah tetaplah harus dihukum dandiberikan sangsi yang proporsional sesuai dengan kesalahannya,bukan untuk balas dendam dan membabi buta.
Register : 23-03-2015 — Putus : 22-05-2015 — Upload : 15-02-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 49/PDT/2015/PT PBR Tanggal 22 Mei 2015 — Pembanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau selaku pengguna anggaran Cq Kepala Bidang Bina Marga PU Provinsi Riau selaku Pengguna anggaran Cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) pada Bidang marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau Diwakili Oleh : YAN DHARMADI, SH.MH Dkk
Terbanding/Penggugat : PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN, Tbk (PT PP Persero Tbk Cabang IX) Diwakili Oleh : NENGAH SUJANA, SH., MH
85 — 39
Terbanding/Penggugat : PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN, Tbk (PT PP Persero Tbk Cabang IX) Diwakili Oleh : NENGAH SUJANA, SH., MH
85 — 39
halpemutusan kontrak dilakukan pada kesalahan penyedia barang dan jasa,klusul perjanjian yang diatur dalam sertifikat Bank garansi dan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 pasal 1 Nomor 35bahwa yang berbunyi, penjamin akan membayar kepada penerimajaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas paling lambat 14 harikerja tanpa syarat ( unconditional) setelah menerima tuntutan pencairandari penerima jaminan berdasarkan surat pernyataan wanprestasi daripenerima jaminan mengenai pengenaan sangsi
Register : 18-01-2019 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 24/PDT/2019/PT-MDN Tanggal 25 Februari 2019 — DANSON PARBUKITAN SIANTURI VS AHMAD SUROSO
35 — 37
35 — 37
dariPerusahaan Leasing ACC yang sebentar lagi akan datang sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta) yang mengaku sebagai biaya pengembaliantarikan;Bahwa semula Pelawan tidak tertarik akan tawaran kedua Karyawan leasingtersebut, karena disamping tidak membutuhkannnya juga tidak tahu untukdikemanakan mobilnya tersebut nantinya;Bahwa dengan bujuk rayuan Turut Terlawan Il / Tergugat II asli dan TurutTerlawan Ill / Tergugat IV Asli kepada Pelawan / Tergugat Asli II denganmenekankan dengan katakata gak usah sangsi
Putus : 02-10-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 310/PID.B/2013/PN.SBG Tanggal 2 Oktober 2013 — PABERIUS SIMAMORA.
45 — 14
45 — 14
perundangundangan yang berlaku ;eBahwa Ahli menerangakan bahwa akibatnya apabilamenggunakan alat tangkap Trawl yaitu :e Terumbu Karang Akan Rusak.e Semua jenis ikan ukuran habis ditangkap oleh kapal tersebutsehingga mengakibatkan populasi ikan bisa mengalamipunah, hilang , habis (over fishing).e Bahwa Ahli menjelaskan adapun sanksi yang diberikan kepadaseseorang/ badan hukum yang melakukan penangkapan ikannamun yang bersangkutan memakai alat tangkap yang tidaksesuai dengan Perijinan (SIPI) bisa diberikan sangsi
Putus : 02-10-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 312/PID.B/2013/PN.SBG Tanggal 2 Oktober 2013 — OBET MARTUA MANURUNG.
44 — 9
44 — 9
undangan yang berlaku ;eBahwa Ahli menerangakan bahwa akibatnya apabilamenggunakan alat tangkap Trawl yaitu :e Terumbu Karang Akan Rusak.e Semua jenis ikan ukuran habis ditangkap oleh kapal tersebutsehingga mengakibatkan populasi ikan bisa mengalamipunah, hilang , habis (over fishing).e Bahwa Ahli menjelaskan adapun sanksi yang diberikan kepadaseseorang/ badan hukum yang melakukan penangkapan ikannamun yang bersangkutan memakai alat tangkap yang tidaksesuai dengan Perijinan (SIPI) bisa diberikan sangsi
Register : 11-04-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 30-05-2018
Putusan PA PRAYA Nomor 0317/Pdt.G/2017/PA.Pra Tanggal 23 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 11
18 — 11
tersebut terkaitdengan pemberian setengah gaji Tergugat Rekonvensi sebagai PNS kepadaPenggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai hal tersebut bukan merupakankewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa dari segi kewenangan Majelis Hakimberpendapat, bahwa pemberian sebagian dari gaji Tergugat yangberstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil saat itu kepada Penggugatdiatur dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai NegeriSipil, dan sangsi
Register : 19-02-2021 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 10-K/PM.I-04/AD/II/2021 Tanggal 15 April 2021 — Oditur:
Zul Fadli, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Zulfikar
100 — 37
Zul Fadli, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Zulfikar
100 — 37
seharusnya dapat menjaga dirinamun justru) Terdakwa menjerumuskan diri dalampenyalahgunaan narkotika yang dapat berpengaruh burukterhadap kemampuan fisik Terdakwa dalam pelaksanaantugas pokok di kesatuan serta akan mempengaruhipembinaan disiplin prajurit karena setiap prajurit TNIsenantiasa dituntut untuk taat kepada hukum danmemegang teguh disiplin keprajuritan.Bahwa meskipun kejahatan narkotika mendapat perhatianserius dari pemerintah dan pimpinan TNI dalam upayapemberantasannya dengan diberikan sangsi
Putus : 20-09-2017 — Upload : 27-10-2017
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 134/Pid.Sus/2017/PN LSK Tanggal 20 September 2017 — - Darmawan Bin Tgk. Zakaria
103 — 19
103 — 19
Bina Aksara Jakarta, 1985, halaman: 54sampai dengan halaman 57, menyebutkan yang dimaksud dengan perbuatanpidana (strafbaar feit) adalah: perobuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukumlarangan mana disertai ancaman (sangsi) yang berupa pidana tertentu, bagibarang siapa yang melanggar larangan tersebut. Antara larangan danancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian danorang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula.
Register : 13-10-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN SAMPANG Nomor 199/Pid.Sus/2015/PN Spg Tanggal 19 Januari 2016 — Abdul Rohman
56 — 7
56 — 7
terpenuhi,maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti makadakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu) = akanmempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwatersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadapTerdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sangsi
Register : 09-08-2011 — Putus : 23-08-2011 — Upload : 13-02-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 169/Pid.B/2011/PN Kgn Tanggal 23 Agustus 2011 — -MAUN Bin KAMAL (Alm)
42 — 12
42 — 12
Bahwa persyaratan yang harus dimiliki18perorangan atau Badan Usaha untuk bisamelakukan pengangkutan BBM jenis solar,sesuai PP 36 tahun 2004 tentang kegiatanusaha hilir minyak dan gas bumi pasal 26.Bahwa pengangkutan BBM yang diperbolehkanadalah hanya badan usaha, usaha peroranganyaitu sudah mendapat ijin usaha daripemerintah sesuai dengan UU No.22 Tahun 2001tentang minyak dan Gas Bumi dan Pasal 23Ayat (1) apabila melakukan pengangkutandapat dikenakan sangsi pisana sesuai UUNo,22 Tahun 2001 Pasal
Putus : 14-10-2014 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 669 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 14 Oktober 2014 — HENDRI DUNAN SIREGAR, S. Si
68 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
XXII dan XXIll UU Minerba) danancaman pidananya diatur dalam Pasal 158 UU Minerba.Apabila dalam hal ini, Mahkamah Agung tidak sependapatdengan pemohon kasasi, pertanyaan yang muncul:terhadap tahap kegiatan dari usaha pertambangan, selainusaha penambangan (seperti penyelidikan umum, studikelayakan, konstruksi, pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang) yangtidak memiliki IUP, apabila tidak dapat diterapbkan Pasal158 UU Minerba, maka akan diterapkan ketentuan manadari sangsi
Register : 16-07-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 124-K/PM.III-12/AD/VII/2021 Tanggal 29 September 2021 — Oditur:
SAHRONI HIDAYAT, SH
Terdakwa:
DEDE BUDI PRASETIYO
80 — 30
SAHRONI HIDAYAT, SH
Terdakwa:
DEDE BUDI PRASETIYO
80 — 30
Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwasudah melanggar hukum dan mencemarkan namabaik TNI maka harus diberikan sangsi hukum pidanaserta harus diproses sesuai hukum yang berlaku.Atas keterangan Saksi2 tersebut, Terdakwamembenarkan seluruhnya.: Bahwa Saksi3 (Kinayah Wati Setyaningsih), Saksi4(Pingkan Ledhy Dhea Servia) dan SaksiSaksi telahdipanggil secara sah menurut Undangundang akan tetap!
Register : 11-09-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN BREBES Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN Bbs Tanggal 3 Nopember 2015 — SEKHUDIN Als BODONG BIN KARSO
98 — 17
98 — 17
trihexypenidil dan obat Detromethorphan bisa menyebabkanketergantungan, bahaya atau epek samping yang dapat dialami oleh pengkomsumsitersebut adalah : Dapat mengakibatkan kerusakan otak dan aritmia jantung atau iramadetak jantung tidak normal ;Bahwa terhadap penjual obat trihexypenidil dan obat Detromethorphan yang dilakukantidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat sediaan farmasi atau dibidang16obat kesehatan atau yang dilakukan oleh perorangan, maka terhadap sipenjual dapatdikenakan sangsi
Putus : 29-08-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 724 K/Pdt/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 — NYONYA ENNY TANAREZZA, DK
VS
NYONYA TUTY HIDAYAT, DKK
87 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
87 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
hal ini Para Tergugat juga telahdiperiksa/dimintai keteranganketerangan hingga akhirnya terbit SKPKB(Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) yaitu : subyek hukum WajibPajaknya adalah Para Penggugat, dengan besarnya jumlah pokok pajakyang kurang dibayarkan oleh Para Penggugat adalah sebesarRp846.511.718,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratussebelas ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) sekaligus menjatuhkansanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajakkurang bayar dan sangsi
Register : 21-11-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg. Tanggal 13 Maret 2019 — SUWITO; Melawan; PT. PAXAR INDONESIA ;
110 — 25
110 — 25
perseratus), terhitung sejak Bulan April 2018 sampai dengan Desember 2018, dengan estimasisebagai berikut: Upah Upah ProsesDenda Total Upah50% (Rp) Diterima (Rp)Nama Terakhir selama 9(Rp) Bulan (Rp) SUWITO 4.141.546, 37.273.914, 18.636.957, 55.910.871, Terbilang : Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sepuluh RibuDelapan Ratus Tujuh Puluh Satu rupiah.17.Bahwa oleh karena permasalahan ini berawal darikejadian tanggal 1 Nopember 2017, yang mana Tergugat salah dalam menerapkan aturanhukum untuk memberikan sangsi
Putus : 23-04-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 787 K/Pdt/2008 Tanggal 23 April 2010 — Tn. SAYUTI bin MUSLIM, DKK VS Tn. FERDI PATTIASINA
93 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
quo, maka para Tergugat Intitelah dapat dinyatakan tidak memenuhi Prestasi aliasWanprestasi, karenanya pengajuan gugatan ini telah sesuaidengan ketentuan dimaksud ;Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan pada point 6 di atasmaka jelas dan teranglah bahwa para Tergugat Inti telah melakukantindakan Wanprestasi terhadap ketentuan yang diatur dalam AktaPelepasan Hak Nomor. 145 a quo, karenanya para Tergugat Inti harusbertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat,karena akibat dan sangsi