Firzada Kurniawan tidak ada tekanan dan tidak ada sangsi dariatasan baik dari atasan langsung maupun dari Bapak Bupati;Bahwa Setelah menerima uang sebesar Rp. 122.900.000, (Seratus duapuluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah tersebut) dari pinjaman pihakketiga Sdr. Ir. Firzada Kurniawan, uang tersebut saksi serahkan kepada Sadr.M.Saleh selaku Kabag.

September 2011) Rp. 83.516.716.772,00Akumulasi kurang bayar PDAM Kota Samarinda (September 2004 s/d.September 2011) RP. 365.048.062.798,00Dengan demikian, jumlah kurang bayar yang merupakan kewajibanTERGUGAT kepada PENGGUGAT terhitung sejak bulan September 2004sampai dengan bulan September 2011, sesuai pasal 7.2.5 Surat PerjanjianKerjasama tanggal 10 Januari 2003 dan sangsi denda keterlambatanpembayaran sebesar 1 %o (satu per mil) per hari sesuai pasal 11.5 SuratPerjanjian Kerjasama tanggal 10 Januari

Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS), tanggal10 Januari 2003, Nomor Pihak Pertama : 602.693/0401/SPKSWATS/I/2003,4610.Nomor Pihak Kedua : WATS.252/SPKSMR/I/2003, tentang PembangunanInstalasi Pengelolaan Air Minum Kapasitas 400 Liter Per Detik di LokasiBendang, sistem Build, Operate and Transfer (BOT) (Bangun, Kelola dan AlihMilik), serta perhitungan sangsi keterlambatan pembayaran sebesar 1 %o(satu per mil) setiap hari keterlambatan dan harus dibayarkan sekaligus lunassebagaimana yang ditentukan dalam

Duta Pertiwi ; Bahwa sepengetahuan saksi Surat yang berisi ancaman tersebutdilaksanakan setelah Rapat PPRS, dan surat berisi ancaman tersebutkeluar beberapa kali dan disampaikan kepada Para Pemilik Kios, padasaat kami mau merenovasi kios akan tetapi tidak diijinkan dan pada saathendak mau membuka toko dan barangbarang saksi dilempar keluarkios dan setelah itu kios saksi digembok dan sejak tahun 2007 sampaisekarang saksi tidak diperbolehkan mengikuti rapatrapat lagi 5Bahwa sepengetahuan saksi sangsi

tersebut adalah Renovasi tidakdiperbolehkan, saksi tidak diperbolehkan untuk menghadiri RapatrapatBahwa sepengetahuan saksi sangsi tersebut diberikan kepada seluruhpemilik kios Mall Mangga Dua ; Bahwa sepengetahuan saksi Pengurus PPRS tersebut tidak pernahmengirim surat dalam bentuk resmi kepada Para Pemilik melainkan surattersebut dalam bentuk fotocopian yang diberikan kepada seluruh Pemilikyaitu : Surat Pertama tanggal 03 Oktober 2007, 14 Nopember 2007, 23Januari 2008 dan bulan Maret 2008 (buktibukti

penggantian biaya, kerugian dan bungayang dikeluarkan dan diderita oleh Termohon Kasasi (Penggugat),akan tetapi hukuman yang diminta oleh Termohon Kasasi(Penggugat) adalah Turut Termohon Kasasi (Tergugat I dan TergugatIl) diwajibkan untuk mengurus sertifikat obyek sengketa tersebutdapat dilaksanakan sampai menjadi atas nama Termohon Kasasi /Penggugat.Hal ini diuraikan dalam posita 6 gugatan Termohon Kasasi /Penggugat Sanksi/hukuman yang diminta oleh Termohon Kasasi(Penggugat) tersebut bukanlah sangsi

menyangkut gugatanwanprestasi terhadap Turut Termohon Kasasi (Tergugat I danTergugat IT)Pasal 1267 KUH PerdataPihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakahia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lainuntuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalanperjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.Kewajiban untuk mengurus sertifikat obyek sengketa yang harusdilakukan oleh Turut Termohon Kasasi (Tergugat I dan Tergugatl),yang dijadikan sangsi

/ hukuman yang dimintakan Termohon Kasasi(Penggugat) ,Menurut perpektifhukum perdata adalah bukan sangsi atau hukumanyang dapat dimintakan Penggugat apabila Tergugat melakukanwanprestasi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1236, 1243, 1244dan 1267 KUH Perdata.Pengurusan sertifikat obyek sengketa tersebut adalah merupakankewajiban Turut Termohon Kasasi (Tergugat I dan Tergugat ID)selaku pihak penjual, sebagaimana tersebut yang diatur dalam KU HPerdata .

yangseluruh komponen media mendapatkan DAK (Danasatu Sampai pembelajaran Alokasi Khusus) tidakdengan 12 telah Mesin ketik. boleh menggunakan danaterpenuhi e Peralatan UKS FP2SMAK untuk membelipendanaannya dari alat peraga / mediaFP2SMAK pembelajaran IPSIPA danLab Bahasa Bahwa yang membuat RAPBS tersebut adalah pihakSekolah kemudian apabila pihak sekolahdana FP2SMAK tersebut diluar RAPBS maka pihak sekolah harusmerubah terlebin dahulu RAPBS tersebut apabila tidak maka akanmelakukan penggunaanada sangsi

berkesimpulanbahw dalam perkara aquo terbukti jabatan terakhir Tergugat di perusahaan Penggugatadalah sebagai General Affair Officer dengan upah terakhir sebesar Rp.10.250.000,(Sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tentang Peraturan Perusahaan PT.DutaSelera Pertiwi terbukti mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerjatidak harus melalui tahapan SP I,SP I dan SP III terlebih dahulu akan tetapi pekerjadapat langsung dikenakan sangsi

Ingatan anak yangmasih di bawah umur dengan orang dewasa tentu berbeda dari segi kualitas.Sehingga PEMBANDING sangsi akan hal tersebut dan keberatan denganMajelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkannya;Keberatan Ketiga: Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan keterangansaksisaksi tanpa melibatkan pemeriksaan setempat (descente)Bahwa dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Mam telah pula dilakukanpemeriksaan setempat (descente) sebagai proses untuk memastikankeadaan nyata atas objek sengketa

dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi

Bahwa menurut saksi ahli perbuatan terdakwadapat dikenai sangsi pidanamengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan secara illegal.Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.Penuntut Umum memberitahukan bahwa saksisaksi yang diajukan sudah cukup,oleh karena itu acara persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa.Atas pertanyaan, terdakwa memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaiberikut :Kepada terdakwa : LINA WIWIT SUNARSIH binti SUGIARTO Saudara pernah diperiksa Penyidik ?

Pasal 15 disebutkan :Dalam hal perangkat desa tidak masukkerjaselama 20 hari berturutturut tanpa alasan yangg jelas, di kenaiteguran tertulis oleh kepala desa;Apabila perangkat desa yangbersangkutan tetap tidak masuk kerja 20 hari berturutturut setelahmendapat teguran pertama sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikenai sangsi teguran tertulis kedua;Apabila perangkat desa yangbersangkutan tetap tidak masuk kerja 20 hari berturutturut setelahmendapatkan teguran kedua sebagaimana maksud pada ayat (2

Agar perusahaan PT Baja Persada Multiperkasa setelah menerimasurat Anjuran ini memanggil pekerja saudara Khaerudin dan kawankawan, untuk bekerja kembali dengan diberikan sangsi olehperusahaan;3. Agar pekerja saudara Khaerudin dan kawankawan, setelahmenerima surat Anjuran ini segera melapor ke perusahaan PT BajaPersada Multiperkasa untuk bekerja kembali seperti biasa;4.

Penggugat yang setiap tahunnya sebesar Rp. 75.000.000, (tuhujpuluh lima juta rupiah) atau setidaknya biaya perbulan yang harus ditanggung Tergugattergugat sebesar Rp. 6.250.000, (enam juta dua ratuslima puluh ribu rupiah) untuk puluhan orang anakanak maka kerugiantergugattergugat selama 2008 s/d 2012 selama 4 (empat) tahun = 4 x Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) = Rp. 300.000.000, (tiga ratusjuta rupiah) yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugattergugatsecara tunai, harus adanya sangsi

Karenasecara teori hukum kewenangan mempengaruhi, memerintah,membatalkan, menghukum/memberi sangsi kepada bawahannyamerupakan kewenangan' pimpinan/ atasan, sementara saya sebagaiDirektur RSUD Lamandau dengan ULPBJ Lamandau hanya sebagaimitra kerja dalam status hukum administrasi pemerintahan di KabupatenLamandau ;.

Kedua, kenapa para Penegak Hukum/Pimpinan ini tidak memberikan teguran sangsi yang seharusnyasesuai amanat Keppres Nomor 80 Tahun 2003 kepada saya danhampir selama 5 tahun saya alami tidak ada apapun yang saya terimaselain cuma penghakiman atas ketidaktahuan saya danmemanfaatkannya.. Lalu dengan kekuasan dan kewenangan itu jugamenzalimi saya.

Bahwa pada saat sayatan pertama keluardarah dan warnanya hitam berarti korban(Siska Makatey ) kekurangan oksigendan Terdakwa menyampaikan kepadaAnita Lengkong dari bagian anastesi danoleh Anita Lengkong mengatakan operasisupaya dilanjutkan ;Bahwa Terdakwa I memilih operasidilanjutkan karena saat itu dalam rahimada bayi yang harus diselamatkan, kalauoperasi dihentikan persalinan tidak dapatdilakukan pasien dan bayi pastimeninggal, kalau pada saat operasi tidakdilakukan maka Terdakwa I dpatdikenakan sangsi

berdasarkanstandard profesi ;Menimbang, bahwa pasal 1 angka 14 UndangUndang No. 29 tahun 2004 tentang praktekkedokteran, dan pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Kesehatan No.512/MENKES/PER/IV/2007tentang isin praktek dan pelaksanaan praktek kedokteran berbunyi sebagai berikut :Majelis kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah Lembaga yang berwenang untukmenentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapandisiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sangsi

tertentucontonya kejahatan Ham masa lalu tidak Polisi itu harus Kejaksaan Agung,selainnya Polisi mempunyai kewenangan untuk Penyelidikan dan adapun lembagayang lain itu Karena ada kewenangan kusus; Bahwa Penyidik PPNS hanya mempunyai kewenangan sehubungan dengankewenangan kusus yang diberikan oleh UU terkait dengan PPNS yangbersangkutan; Bahwa dalam Pasal 3 ayat (2) kalau tidak dilaporkan Penyidik Kepolisian, Yangnamanya perbuatan Pidana orang itu melakukan atau tidak melakukan suatukewajiban sehingga timbul sangsi

pidana, orang yang melanggar sudah jelas adaketentuan di UU tetapi kalau orang yang tidak melakukan ada tidak aturanhukumnya (tindak pidana melakukan pembiyaran, melihat orang dalam keadaanbahaya) kalau di bidang Bea cukai dia mengetahui kewajiban tidak terpenuhi ketikatidak melapor ada sangsi pidana yang muncul kepada orang yang bersangkutan,konsekuensi mengetahui tidak melapor; Bahwa kalau ada ketentuan atau kewajiban maka UU berlaku; Bahwa KUHAP dan PP mengatur melakukan pelaksanaan kewenangan

hukum acaranya; tentu mendasarkan kepada kopetensiAbsolut dan mendasarkan UU tersebut, pada prinsipnya terhadap suatu persoalanhukum, bahwa hukum itu ada kewajiban kalau tidak ada kewajiban itu bukanhukum, ketika kita ketemu hukum melakukan kewajiban itu harus dikualisirperbuatan itu adalah merupakan perbuatan hukum yang mana apak itu Perdataatau Pidana dari situ ketemu ruang lingkup mengenai bagaimana carapenyelesaiannya itulan yang kita sebut kopetensi absolut misal : dalam UU yangmengatur adanya sangsi

Bahwa Ahli menjelaskan dalam UU 7 tahun 2017 tentang pemilu, ada3 (tiga) jenis pelanggaran yang masingmasing berdiri sendiri. terhadappelanggaran tersebut tentu masingmasing ada sangsi yaitu sangsiadministrasi (teguran dst) , sangsi etika (peringatan dst) dan sangsi pidana(penjara dst).

Asmoro Jati Subur diberi sangsi oleh Pihak Pertamina; Bahwa merujuk keterangan ahli Pidana Prof.Dr. Mahmutarom,H.R.

Asmoro Jati Subur diberi sangsi olehPihak Pertamina; Bahwa merujuk keterangan ahli Pidana Prof.Dr. Mahmutarom, HR.

Asmori JatiSubur diberi sangsi oleh Pihak Pertamina;Perbuatan kedua terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalamPasal 335 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana jo.

No. 35Tahun 2009, telah terpenuhi harus terdakwa peroleh dalam pasal aquo lebihterbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa benar bersalah menerimaNarkotika Golongan Menimbang, bahwa tentang dakwaan Alternatif lain tidak lagi puladipertimbangkan terdakwa dengan kesalahan pada dakwaan ketigatersebut di atas, akan diberi imbalan hukum yang berat setimpal denganresiko yang ditimbulkan dari perbuatan ini, karena sangsi pidana bagiterdakwa selaku pelaku kejahatan Narkotika ini harus menimbulkan efekjera

rupiah), keduakepentingan terdakwa yang sengaja datang dari Medan ke Denpasar adalahbertujuan untuk mengambil tas berisi narkotika tersebut, dan sampai diDenpasar terdakwa menuju Hotel Maria di Jalan Raya Kuta Tuban Badung adalahdengan maksud dan tujuan untuk mengambil tas berisi narkotikatersebut; 2222222 22222222 Menimbang, bahwa pemberi saksi pidana ini juga, disesuaikan padaperbuatan ,bahwa kejahatan yang dilakukan terdakwa adalah salah satukejahatan dalam kategori berat, jika Narkotika termasuk sangsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang danbertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul daripenggunaan bukti dimaksud.Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor22 : Point 36 Pedoman umum dalam menentukan nilai wajar aktivadan kewajiban yang diakuisisi antara lain sebagai berikut :Piutang dinilai berdasarkan nilai sekarang dari jumlah yang akanditerima dengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai,dikurangi penyisihan piutang sangsi

RAYTONI : Bahwa proses setelah di adakan pengukuran lalu dibuat GS dan diterbitkan SertifikatHak Milik ; Bahwa untuk menandai tanah seseorang itu tidak musti dibuat peta bidang kalau sudahdidaftarkan akan timbul peta bidang ; Bahwa pembaharuan peta bidang tergantung pusat yang mendelegasikan kepadakonsultan untuk melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut dan yangmengeluarkan peta bidang adalah daerah tersebut ; Bahwa tidak dibenarkan suatu peta bidang ada coretan tanpa sepengetahuan pihak BPNada sangsi

2016/PN.Kage Bahwa seseorang mendapatkan hak atas tanah sebelum adanya UUPA ada 2 (dua)azas yaitu azas ke 1 (satu) Azas Animus yang artinya azas keinginan seseorang untukmemiliki hak atas tanah dan yang ke (2) dua Azas minendi yaitu azas lanjutan keinginanseseorang untuk membuatkan haknya terhadap tanah dan asal mula hak terhadap tanahtersebut mengunakan azas historis dimana azas historisnya harus jelas untuk pembuktianasal usul hak tanah tersebut terdiri dari 1. social antropologi, 2. formal, 3. sangsi

seseorangmendapatkan tanah dimulai dengan usaha dengan cara bisa membeli tanah, menguasahakantanah tanah tersebut ;e Bahwa bentuk produk hukum akhir dari BPN adalah sertifikat sebagai bukti formaldi dukung dengan bukti material dan bukti substansial serta substansial formal kalau buktiformal bisa dipatahkan maka kewenangan BPN melakukan pembinaan kalau terjadikesalahan pencatatan dengan cara pembenaran administrasi ;e Bahwa konsekuensi hukum atas sertifikat yang dikeluarkan dalam hukum agrariaberupa sangsi

skala yang sama, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim patut mempertanyakankebenaran dari SU No. 03/2001 ;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan data fisik dalam suatu pendaftaran tanahdiukur secara sistematis kemudian terjadi penggabungan antara data fisik dan data yuridislalu dibuat pengumuman kemudian diterbitkan sebelum sertifikat dan kalau ada sanggahanmaka dikoreksi lagi sebelum diterbitkan sertifikat ;Menimbang, bahwa konsekuensi hukum atas sertifikat yang dikeluarkan dalamhukum agraria berupa sangsi