Ditemukan 3405 data
Irma Rismayanti
Tergugat:
PT. GLOBALINDO JAYA SEMESTA
123 — 20
pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepadaPenggugat oleh karena Penggugat tidak mencapai target minimal yang telahditentukan;> Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 61 ayat (2) huruf m PeraturanPerusahaan tahun 20182020, sebelum dilakukan pemutusan hubungankerja oleh Tergugat, Penggugat telah mendapatkan teguran berupa suratperingatan I,II dan Ill secara berturutturut;> Bahwa berdasarkan pasal 61 ayat (3) Peraturan Perusahaan Tergugatmenyatakan Pekerja yang melakukan peningkatan sangsi
112 — 74
AFRIZAL WAHYUDI (linat Bukti P19 = T1), karena telah bertentangan dengan peraturan Menteri Hukum dan hakasasi Manusia Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2015 tentang tata carapenjatuhan hukuman disiplin dan sangsi administrative bagi pegawai dilingkungan kementerian Hukum dan asasi Manusia dan melanggarPeraturan pemeritah nomor 24 Tahun 2011 tentang Bapek serta melanggarasas asas umum pemerintah yang baik khususnya asas kecermatan, asaske adilan, asas asas larangan berbuat Sewenang wenang.Menimbang
1.PAJARIAH
2.SAHARUDIN als.H.SAHARUDIN
3.AHMADUN
4.FATHURRAHMAN
5.MUHAMMAD FAHRUL AZMI
6.KAMILUDIN
7.Misdin
Tergugat:
1.HJ.SAPIAH
2.Usman
3.Abdul Rahman
4.Nurhasisah
Turut Tergugat:
1.Baharudin
2.Junaedy Surya Negara,SH.M.Kn
3.Baiq Lily Chaerani,SH
4.IBNU KUSTOWO
5.Latifa,SH.M.Kn
6.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang /Badan Pertahanan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Kantor Pertahanan Kabupaten Lombok Utara
69 — 48
istripertama (Inaq Kamahar) sebab Rumah Hj.Sapiah ( T1) sampai T 4dengan Rumah Saudara Turut Tergugat 1 ( H.Baharudin ) salingberdekatan Sehingga apa yang di lakukan oleh Hyj.Sapiah ( T1) sampaiTergugat 4 dan Saudara Turut Tergugat 1 ( H.Baharudin ) Adalah PerbuatanMelawan Hukum yang berusah menyembunyikan kebenaran, Oleh karenaitu. perbuatan tersebutatau akta PJB, Kuasa Menjual dan AJB = harusdibatalkan Demi kebenaran Hukum yang berlaku maupun Norma Agamadan bila perlu T1, T2, T3, T4 dan T.T1 di berikan Sangsi
78 — 26
dan air terjunLohokbagiohon; Bahwa saksi tahu Imtek yang ditarun oleh Pemerintah daerahmilik marga apa Milik dari tiga marga; Bahwa ketika pemerintah mengambil sumber air dari tiga margauntuk PDAM , apakah pemerintah sudah bayar pada tiga marga ,Pemerintah belum bayar , kalau sudah bayar tidak mungkin tiga margakeberatan pada pemerintah; Bahwa untuk menentukan kedudukan marga yang tertua ,termuda dan seterusnya siapa yang atur diatur oleh adat , diatur olehadat kalau buat sendirisendiri akan kena sangsi
Terbanding/Tergugat : PT. ANEKA SAMUDERA LINTAS
132 — 41
Seharusnya,Penggugat menggunakan penerjemah yang sudah disumpah dan mendapatsertifikat serta Surat Keputusan dari Gubernur, karena kontrak adalah dokumenpenting yang mengandung konsekuensi hukum sehingga pabila diterjemahkansecara bebas akan dapat mengakibatkan sangsi hukum.Terjemahan bebas sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat menimbulkankerancuan interpretasi hukum yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur(obscuur libel).
76 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalampertemuan tersebut Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menolakpelanggaran yang dituduhkan dan juga sangsi Surat Peringatan II (tiga) yangdikeluarkan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi. Bahwa dalam pertemuanBipartite tersebut Para Pengugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi juga menegaskan agarTergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mencabut Surat Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) (Bukti PR.20);26.
328 — 262
Adanya hubungan klausal atau hubungan sebab akibat antaraPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pelaku usahadengan kerugian yang timbul, itulah yang harus dibuktikan ;Bahwa benar harus dibuktikan oleh pelaku usaha dalam bentuk hptersebut, sebagai perbuatan melawan hukum ;Bahwa seperti tadi ahli kKemukakan bahwa pengaturan ganti rugitersebut ada didalam pasal 19 UU Perlindungan Konsumen singkatkata sangsi yang bisa dijatuhkan adalah hanya 3 macam yaitu :1. Kembali barang ;2.
santunansSampai selesainya pemakamanannya dan sebagainya, sSemuanyadisebut kerugian materialnya ;Bahwa pelaku usaha dan konsumenn yaitu sebagai mata sisi matauang yang sama, tidak mungkin dipisahkan, pelaku usahamembutuhkan konsumen demikian juga konsumen membutuhkanpelaku usaha, itu sebagai filosofi dasar dari penyusunan perlindungankonsumen pada sat itu UU perlindungan konsumen No. 8 disusun,maka apabila konsumen dibatasi kewajibannya maka sebaliknyapelaku usaha juga dibatasi hak dan kewajibannya, dan sangsi
75 — 8
PeraturanPemerintah Nomor 45 adalah bagian peraturan disiplin dari Pegawai Negeri Sipil, dengandemikian kewajiban bekas suami yang nota bene Pegawai Negeri Sipil untukmemberikan 1/3 gajinya kepada bekas istrinya adalah menjadi tanggung jawab dariatasan dan bendahara yang bersangkutan dan bila terjadi pelanggaran terhadap kewayjibantersebut, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentangperaturan disipln Pegawai Negeri Sipil maka atasan Pegawai Negeri tersebut yang akanmemberikan sangsi
Terbanding/Tergugat I : Arif Rifai Madawi Direktur Utama PT Pelabuhan Cilegon Mandiri PTPCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat II : H.Budi Mulyadi selaku Direktur Keuangan dan Umum PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat III : Akmal Irfanuddin selaku Direktur Operasional PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT.PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat IV : Hj. Ati Marliati selaku mantan Komisaris PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri PT.PCM BUMD Kota Cilegon
Terbanding/Tergugat V : Mr. Kim Yong Ho selaku Presiden Direktur PT.Lotte Chemical Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat I : Irjen Firli Bahuri selaku ketua KPK RI
Terbanding/Turut Tergugat II : Kiagus Ahmad Badaruddin selaku ketua PPATK RI
Terbanding/Turut Tergugat III : Agung Firman Sampurna selaku Ketua BPK RI
Terbanding/Turut Tergugat IV : DR. Ardan Adiperdana, Ak., M.B.A selaku Ketua BPKP RI
Terbanding/Turut Tergugat V : Prof. H. M Ti
554 — 388
Oleh karena itu,Petitum angka 7 yang menyatakan: Memerintahkan kepadaHalaman 82 dari 115 PutusanNomor 50/PDT/2021/PT BTN.Turut Tergugat VII untuk memberikan sangsi kepada Tergugat dan Tergugat V atas terjadinya Reklamasi tanpa Ijin di lahan yangdikelola oleh perusahaan Tergugat ! pada dasarnya merupakandalil yang tidak berdasar dan sama sekali tidak jelas.
Bahwa dalam Gugatan, Penggugat menyampaikan permintaandalam Petitum angka 7 yang menyatakan: Memerintahkan kepadaTurut Tergugat VII untuk memberikan sangsi kepada Tergugat danTergugat V atas teryjadinya Reklamasi tanpa jjin di lahan yang dikelolaoleh perusahaan Tergugat !.3.
47 — 17
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun denganregester nomor: 928/AD/1407/G/19 tanggal 09 Oktober 2019 dan Kuasapemohon telah menunjukan asli dan foto kopi KTPA (Kartu Tanda PengenalAdvokat) dari APSI asosiasi pengacara syariah yang masih berlaku, sertamenunjukakan Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan TinggiSurabaya,sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah seorang Advokatmasih bisa melaksanakan prakteknya, sepanjang tidak ada pencabutan kuasahukum dari kliennya atau sangsi
EKA PUTRA KRISTIAWAN WARUWU, SH., MH
Terdakwa:
1.FITRIYADI Alias PIT Bin ABDUL HAMID
2.JULIANDA Als BUJANG BAKAR Als ULAT BULU Bin ISMAIL
3.SYAMSUDIN Als ATU Bin BEDU
4.ISMAIL Als BUJANG DARA Als BUJANG Bin IBRAHIM
5.MUHAMMAD JASA AFIRTA Als JASA Bin ANHAR SUPARMAN
174 — 41
saat itu saksimemperlinatkan Notulen tentang Pembahasan dan Penetapan KearifanLokal Nelayan Kecamatan Tambelan (Pembahasan mengenai kapal yangmenggunakan alat bantu penangkapan berupa lampu penerangan danAlat Tangkap semua jenis pukat), yang mana kesimpulan dan keputusanNotulen tersebut untuk kapal nelayan yang berasal dari luar KecamatanTambelan yang menggunakan alat bantu penangkapan berupa lampuPenerangan hanya dibenarkan beroperasi diatas 20 Mil dari pantai terluarKecamatan Tambelan, dengan sangsi
Abdul Jubri
Terdakwa:
Andri Hariyanto
140 — 79
Bahwa meskipun kejahatan mendapat perhatian serius daripemerintah dan pimpinan TNI dalam upaya pemberantasannya dengandiberikan sangsi/ hukuman yang berat dan pemecatan dari dinas militer jikaterbukti bersalah, namun Terdakwa tetap mengkonsumsi jenis Sabu, hal inimenunjukkan jika Terdakwa mengabaikan perhatian dan perintah pimpinanTNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan .3.
200 — 33
Saudara telah melaporkan kami kepada Polisi untuk menangkapkami yang tidak ada dasarnya, tindakan saudara ini membuat tidaknyaman bisnis antara pihak kami dengan saudara dan saudara telahmelakukan tindakan pencemaran nama baik kami, ini merupakantindakan pidana yang ada sangsi hukumnya..
179 — 99
Pegadaian (persero) yang menjadi dasar tindakan Penggugat Konvensi,adalah merupakan ketentuan lama yang sudah kedaluwarsa dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat, sehingga haruslah dianggap tidak pernah ada.Menghukum dan memerintahkan kepada semula sebagai Penggugat Konvensi,sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi untuk mencabut kembali sangsi/hukumandisiplin berupa tindakan skorsing dan rencana PHK terhadap semula sebagaiTergugat Konvensi, sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi, setelah perkara aquo
1.ARIF HARIONO
2.BAKIR
3.AMIRUDDIN
4.JONI SIAPPA
Tergugat:
PT. RUSIANTO
106 — 31
kapal di laut, semuabeban di perusahaan dan kerusakan sedikit sekali;Bahwa saksi menerangkan Jabatan Manager Operasional, dan tidak tahupara Penggugat, masuk bekerja dengan Tergugat;Bahwa saksi menerangkan pendidikan saksi S1 Jurusan ekonomi;Bahwa saksi menerangkan menentukan berangkat atau tidak yangmenentukan, syahbandar;Bahwa saksi menerangkan kapten yang bertanggung jawab di kapal;Bahwa saksi menerangkan yang memberangkatkan anak buah kapaladalah kapten;Bahwa saksi menerangkan kapten memberikan sangsi
116 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 138 PK/Pid.Sus/2013keputusam ini diberikan sangsi sesuaikeputusan pimpinan DPRD setelahmendapat masukan/pendapat dan saran dariketua ketua Fraksi.2. Bahwa sehingga dengan adanya Surat Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2002 tentang "PEMBERIANPERINGATAN KEPADA Sdr. HM.
W. Marpaung, S.H.
Terdakwa:
Haris Budiman
100 — 56
Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. .Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakanNarkotika jenis sabusabu selain dengan Sdr.Bogem dan Briptu Mirza Anggota Polres GayoLues, dan yang bersangkutan sudah diprosessecara hukum.Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakanNarkotika selain jenis sabusabu dan juga tidakpernah menjual, membeli dan menyimpanNarkotika jenis sabusabu maupun jenis yanglainnya.Bahwa benar Terdakwa sudah sering mendengarberkaitan tentang bahaya dan sangsi terhadappenyalahgunaan Narkotika
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mandiri Persero, Tbk
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara atau DJKN Cq Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Propinsi Kalimantan Timur Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur c.q Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat IV : Otoritas Jasa Keuangan
70 — 48
Bahwa Tergugat IV dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh Tergugat dan tanpa adanya sangsi yangdijatuhkan kepada Tergugat atas pelanggaran hukum melanggarPeraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentangPerlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22 yang berbunyi:1.Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjianbaku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturanperundangundangan..
Salisu Karim, A. Ma.Pd
Tergugat:
ERWINTA MARTLION
93 — 44
semata kekuasaan Tuhan Y.M.E alam bisa tercipta.Objek yang disengketakan oleh Terlawan semula Penggugat adalah kabur/tidak jelas baik tempat maupun batas batasnya.Terlawan semula Penggugat tidak sadar sebenarnya mereka tidak lebihlayaknya hanya sekedar menceritakan adegan adegan lucu dan sandiwarayang ditulis oleh sutradara yang dimainkan oleh dalang, namun Terlawansemula Penggugat lupa bahwa Hukum adalah sebuah kepastian dimanafakta adalah esensinya, Hukum bukanlah Seatu untuk dipermainkan sebabada sangsi
110 — 50
Bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBMbaik yang disubsidi Pemerintah maupun non subsidi adalah kegiatanpengangkutan dan/atau niaga yang dilakukan dengan tujuan untukmemperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengancara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara ,sesuaidengan Ketentuan dan Perundangundangan Para Terdakwa dapatdikenakan sangsi sebagaiimana di sibutkan dalam Pasal 55 UU RINomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumii.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan