Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sandri sangaji sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 26-02-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 72-K / PM II-11/AU/ XI / 2014
Tanggal 26 Februari 2015 — TERDAKWA
57 — 26
  • Bahwa sejak menikah Saksi dengan Terdakwa tidak tinggalsatu rumah, Saksi tinggal di Kosan Saksi alasannya pamalikni)sampai melahirkan kemudian tinggal PerumMaguwoharjo, Depok, SlemanYogyakarta dikarenakan Saksi bekerja di UniversitasYogyakarta sebagai Dosen tetap dengan sistem hombes yangartinya Saksi belum bisa pindah tugas selama kurangkurangnya 5(lima) tahun dan apabila masa hombes belum selesai Saksi1 keluardari Kampus maka akan dikenakan sangsi denda 10 (sepuluh) kalilipat dari gaji pokok, dari
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-11-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Gto
Tanggal 20 Nopember 2015 — - ANTON POTUTU
137 — 40
  • RELISSAPINDO UTAMA masuk dalam Daftar Hitam yang dikeluarkan oleh LKPPpada tanggal 23 Juni 2014 , namun sepengetahuan saksi dalam penjelasan157Pasal 124 Perpres 70 tahun 2012, disebutkan sangsi Daftar Hitam tidak berlakusurut, sehingga penyedia barang yang terkena sanksi dapat menyelesaikanpekerjaan jika kontrak ditandatangani sebelum dijatuhi sangsi ;Bahwa hasil laporan progres pekerjaan dari PT. Bermuda Konsultan menjadidasar untuk pembayaran bagi pelaksana / Kontraktor PT.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 06-07-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 04-04-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 21/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 13 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
151 — 70
  • Bahwa karena Penggugat telah melakukan pelanggaranpelanggaran dengan tidak proaktif di Fraksi Partai HANURA (Hati NuraniRakyat) Kabupaten Halmahela Barat dan telah merusak danmencemarkan citra Partai HANURA (Hati Nurani Rakyat) sertamelakukan pelanggaran AD / AD/ART, maka harus diberlakukan Pasal 7ayat (3) tentang sangsi dan organisasi yang isinya pelanggaran beratyang sifatnya mencemarkan dan merusak citra Partai HANURA, sanksipemberhentian Partai dapat langsung diberhentikan tanpa melaluitingkatan
Pengadilan PN PACITAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 26-10-2011 — Upload : 24-10-2012
Putusan PN PACITAN Nomor 106/Pid.B/2011/PN.Pct
Tanggal 26 Oktober 2011 — ISNEN Bin SARBANI
298 — 95
  • ISNEN mengatakan Yen ngono dimassa wae lalu Terdakwa TARJO menjawab Yo ra popo asal adikku mari Bahwa kalau penyerahan uang dilakukan setelah terjadi pengeroyokan.Bahwa kejadian tanggal 21 April 2011 jam 22.00 wib di rumah Terdakwa ISNENitu bahwa Terdakwa TARJO mengaku ditelapon Terdakwa ISNEN disuruh kerumahnya sampai disana sudah berkumpul 30 orang, Tedakwa ISNEN mengajakke rumah korban POIMAN bertujuan memberi peringatan, dan kata TerdakwaISNEN kalau melakukan pengeroyokan secara massa tidak ada sangsi
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-04-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 13 Juni 2016 — MERSY YULIANNE, ST Binti INGE NUMUR, DK
88 — 28
  • Mengawasi pelaksanaan tindaklanjut rekomendari Bawaslu tentangpengenaan sangsi kepada Anggota KPU Provinsi yang bterbuktiHalaman 54 dari 161 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2016/PN Pikmelakukan tindakan terganggunya tahapan penyelengaraan Pemiluyang sedang berlangsung;h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelengaraan Pemilu;i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Undangundang .j.
    Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) , Bawaslu Provinsi dapat ;Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sangsi administratif atas pelanggaran sebagaimaadimaksud pada ayat (1) huruf f;Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporanterhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana.Bahwa kegiatan sewa kendaraan operasional Panwaslu Kabupaten/KotaTahun 2014 melalui Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-10-2019 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 332 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 17 Oktober 2019 — Edy Nasution
447 — 249 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT Metropolitan Tirtaoerdana, Dk;216.20 2 (dua) lembar catatan tangan tentang sangsi dendakalah kasasi dan 1 (satu) lembar fotokopi NomorNomorregristrasi perkara perdata;216.21 2 (dua) lembar Surat Ref. Nomor 199/LSMTML/L/V/2009tanggal 12 Mei 2009 hal Putusan Arbitrase SIACmengenai kewenangan mengadili dan anti suit injuntionterkait dengan Perkara Perdata Nomor:1100/Pdt.G/2008/PN. Jkt.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 01-05-2012 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2414 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 1 Mei 2012 — IR. H. GATUT SUSANTA K, MM., dkk
116 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1)KUH Pidana yang mempunyai makna "nullum delitum, noella Poena SinePraevia Lege Poenali". secara a contrario meskipun perbuatanPEMOHON KASASI adalah materiele wederrechtliejk namun terbuktiperbuatannya formil tidak wederrrechtlijk dengan pertimbangan/alasantidak adanya peraturan yang mempunyai sangsi pidana yang mengaturmaka perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana dan kepadaPEMOHON KASASI tidak dapat dipidana.
Pengadilan PA PADANG Perdata Agama
Register : 25-07-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0933/Pdt.G/2018/PA.Pdg
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
59 — 15
  • Sekarang saya jadi sangsi dan mencemaskan nasib ketiga anaksaya kedepannya dengan bersikerasnya dia bercerai dari saya yang tentu sajawaktunya dominan bersama ketiga anak saya dibanding saya yang hanya sekalisekali nanti mendampingi anak saya jika terjadi perceraian itu dan mengambilhak asuh anak.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 25-01-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 09-07-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Ir. A. M. KILAT KARAKA
116 — 48
  • direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada (1) orang karyawan Perseroanatau lebin atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukanperbuatan tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa.Majelis menilai tidakcukup beralasan, oleh karena yang dimaksudkan oleh Tim Penasihat HYkum tersebutadalah sifatnya privat dan tunduk kepada bidang hokum Keperdataan, akan tetapidari hubungan para pihak (terdakwaterdakwa) tersebut menimbulkan perbuatanpidana yang sifat hukumnya memaksa dan mempunyai sangsi
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 18-04-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 26-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 52/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 13 September 2017 — Penggugat:
1.MUCHLIS
2.ROPI
3.NAWAWI
4.MAWARDI
5.H ROSADI S Pd
6.R ERWIN ZULKARNAEN IR MM
7.Ir SIDI RATHA OKTORUDIN MM
Tergugat:
BUPATI BEKASI
126 — 53
  • Turun jabatan biasanya diberikan pada Pegawai yang memilikikinerja yang kurang baik, atau diberikan kepada Pegawai yang bermasalahsebagai Sangsi NUKUMAN 22 ene nnn e nen en ene en ene n nn en enna neneennnnesSehubungan dengan hal itu sebagai alat bukti bahwa Para Penggugat telah diDemosi oleh Tergugat yaitu Petikan Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017, tentang Alin Tugas/Alih Jabatan PimpinanTinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan PemerintahKab
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 18-04-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 55/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 13 September 2017 — Penggugat:
1.H EDY SUPRIADI
2.RITA WARSIHAYATI
3.URIP PERMANA SIDIK
4.SYARIPUDIN MARZUKI
Tergugat:
BUPATI BEKASI
78 — 47
  • Turun jabatan biasanya diberikan padaPegawai yang memiliki kinerja yang kurang baik, atau diberikan kepadaPegawai yang bermasalah sebagai sangsi hukuman)Sehubungan dengan hal itu sebagai alat bukti bahwa Para Penggugat telah diDemosi oleh Tergugat yaitu. Petikan Keputusan Bupati BekasiNo.821.2/Kep.339BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017, tentang Alin TugasPegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Di Lingkungan PemerintahKabupatenBekasi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-02-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2282 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 5 Februari 2014 — BAGOES SOEPRAYOGO, SE. Dk
141 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidak menjalankan atau melanggar ketentuan yang telahdiatur dalam SK Direksi yang seharusnya menjadi SOP dalam melaksanakantugas dan tanggung jawabnya, yang salah satunya dalam pemberian KreditMenengah Pola Keppres akan mempertanggung jawabkan baik secara Perdatamaupun secara Pidana (sebagaimana ada dalam Barang Bukti BAP), danapabila Pemohon Kasasi/para Terdakwa tidak menjalankan ketentuan yangtelah diatur dalam SK Direksi yang seharusnya menjadi SOP tersebut di atas,maka hanya dapat dikenakan sangsi
Pengadilan PA SLEMAN Perdata Agama
Register : 13-08-2018 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PA SLEMAN Nomor 1136/Pdt.G/2018/PA.Smn
Tanggal 26 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
43 — 24
  • tiga) orang anak, yang nomor 1 sudah berumah tangga, yang nomor 2ikut Tergugat, Sedangkan yang nomor 3 ikut Penggugat ; Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baikbaik saja. saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat danTergugat punya masalah ; Bahwa Setahu saksi gajinya sekitar US$ 1.000 (seribu dolar AS) ; Bahwa setahu saksi ada aturanaturan yang ketat di kapalmisalnya jika sampai melakukan halhal negatif seperti minuman keras,main perempuan dan sebagainya akan dikenakan sangsi
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 16-12-2014 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 544/PID.B/2014/PN Smn
Tanggal 13 Mei 2015 — Pidana: - LIN HANDY KIATARTO Als. HANDY KIATARTO
158 — 120
  • Tidak melaporkan SPT yang sebenarnya yaitu Laporan Nihilternyata ada transaksi Tahun 2009 kecuali bulan Maret dan tahun2010 kecuali Mei dan Agustus.Tidak menyampaikan SPTBahwa ahli tidak menghitung pajak masukan CV.Tira Persadakarenadiatur di Pasal 9 ayat (9) UU KUP.Bahwa kalau ada bukti setoran setelah melakukan pengungkapanketidak benaran tidak dihitung atau tidak bisa dikurangkan tetapiuang tidak hilang bisa diretur atau dialinkan untuk pembayaranyang lain.Bahwa untuk UU KUP disamping kena sangsi
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-02-2016 — Putus : 02-03-2015 — Upload : 22-02-2016
Putusan PT MAKASSAR Nomor 43/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS
Tanggal 2 Maret 2015 — H.ANDI MUALLIM,SH.,MSi
78 — 38
  • Mulyatno dalam AsasAsas Hukum Pidanabahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatuaturan hukum larangan mana disertai ancaman (sangsi) yang berupapidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.Bahwa berdasarkan pada teori yang dikemukakan di atas, makasangat jelas bahwa Terdakwa H. A.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 26-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 9/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
H. FAKHRUL ROZI, S.E.,M.H.
Tergugat:
BUPATI MUARO JAMBI
244 — 213
  • AdaHubungannya Dengan Jabatan, maka perkara tindak pidana yangPenggugat lakukan tidak dapat dikategorikan sebagai Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan (Sebagai PNS), oleh karena pada saatperistiwa tindak pidana itu terjadi, Penggugat bukanlah seorangPegawai Negeri Sipil melainkan anggota DPRD Kabupaten TanjungJabung Timur, dengan alasan dan dasar hukum sebagaimanatersebut di atas, maka Penggugat menganggap, bahwa Penggugattidak dapat dikenai sangsi
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 12-11-2018 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 463/Pdt.G/2018/PN Bdg
Tanggal 9 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
172 — 172
  • Sangsi non existentsecara dogmatis tidak diperlukan putusan pengadilan namun dalampraktek tetap diperlukan putusan pengadilan yang mempunyaikekuatan hukum tetap dan implikasinya sama dengan batal demihukum.32.
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 28-10-2014 — Upload : 11-12-2014
Putusan PN PASURUAN Nomor 49 / Pid. B / 2014 / PN Psr
Tanggal 28 Oktober 2014 — ARFAN ARDIANSYAH
76 — 11
  • saksi tidak tahu kalau saat terdakwa masuk ke ClusterPasuruan disitu Cluster saat itu minus Rp. 7.500.000.000, (tujuhmilyar lima ratus juta rupiah);Bahwa apabila karyawan yang ada diputus hubungan kerja denganperusahaan, maka perusahaan tidak memberikan pesanggon dandalam kebijakan bank Danamon sudah diatur dalam karyawan yangdiputus hubungan kerjanya akan diganti dengan uang sebesarRp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);Bahwa masalah PHK memang diatur didalam Undangundangsemuanya tidak harus melalui sangsi
    hanyapendampingan saja ;Bahwa yang tandatangan Yegha, saksi dan terdakwa ;Bahwa LP4J itu hasil print jadi pada waktu itu kita buat kita cetakcuma belum ditandatangani artinya saksi ke atas terdakwamenyampaikan ;Bahwa yang membuat isinya adalah unit ;Bahwa saksi sama Yegha yang membuat LPU ;Bahwa pada waktu itu Yegha bilang pak kalau memang ini tidakmengcover tidak usah saja tapi karena ditekan saksi akhirnyatetap ke terdakwa;Bahwa sebenarnya bentuknya tekanan macammacamsedangkan saksi tidak mau diberikan sangsi
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 08-09-2015 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 72/PDT.G/2015/PN Smr
Tanggal 8 Juni 2016 — Penggugat:
PT. TIARA MAS ENGINEERING diwakili oleh FAISAL IBNU HADJAR, S.Sos. (Direktur Utama) dan H. SONDY RIANTO (Komisaris Utama)
Tergugat:
PT. REA KALTIM PLANTATIONS diwakili oleh MARK ALAN PARRY (Presiden Direktur)
163 — 11
  • Bahwa dalildalil gugatan Penggugat adalah ilusi, knayalan karenabagaimana mungkin halhal itu terjadi tanpa adanya surat perjanjfantertulis yang belum pernah disepakati/disetujui dan/ataupunditandatangani oleh kedua belah pihak, yang mengatur, memuatrentang antara hak dan kewajiban serta sangsi antar Penggugat danTergugat.Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, baik dalam eksepsi dan pokokperkara, maka dalil surat gugatan Penggugat telah terbantahkan danTergugat mohon dengan hormat, sudilah kiranya
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 16-06-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 16 Desember 2021 — Penuntut Umum:
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
Pdt. ROBERTS JEREMIA NANDOTRAY, S.Th
263 — 140
  • Apabila kami melanggar halhal tersebut pada angka 1, angka 2 dan angka3 kami bersedia dikenakan sangsi administrasi, dituntut ganti rugi ataskerugian daerah dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;5. Menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan hibah ini kepadaGubernur Papua Barat melalui PPKD;6.
    Apabila kami melanggar halhal tersebut pada angka 1, angka 2 dan angka3 kami bersedia dikenakan sangsi administrasi, dituntut ganti rugi ataskerugian daerah dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;5. Menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Bantuan Hibah ini kepadaGubernur Papua Barat melalui PPKD;6. Kami bertanggung jawab secara formal maupun material;Bahwa atas surat Terdakwa Pdt.
    Apabila kami melanggar halhal tersebut pada angka 1, angka 2 dan angka3 kami bersedia dikenakan sangsi administrasi, dituntut ganti rugi ataskerugian daerah dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;5. Menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Bantuan Hibah ini kepadaGubernur Papua Barat melalui PPKD;6. Kami bertanggung jawab secara formal maupun material;Bahwa Terdakwa Pdt. ROBERTS JEREMIA NANDOTRAY,S.Th..