Ditemukan 3577 data
93 — 41
Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat ketentuan dalamPasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukuma. Bahwa berdasarkan tahun kepemilikan (tahun 1978) SHMNo.195/R, Kampung 8 Ulu Penggugat sebagai Penerima Hakatas Tanah belum pernah memaanfaatkannya sesuai dengankeadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasarpenguasaannya. Maka dalil Penggugat yang menyatakansebagai pemilik tanah a quo adalah dalil yang tidak beralasandan melanggar aturan Negara tentang Pendayagunaan Tanah.
56 — 25
Berdasakan yurisprudensi, teori dan praktek hukuma acara yang berlaku,maka suatu gugatan dapat dikategorikan/diklasifikasikan sebagai gugatanyang kabur dan tidak jelas (obscur libel) apabila posita gugatn tersebut tidakrelevan dengan petitum Gugatan dan/atau tidak mendukung petitum gugat(linat: Putusan Mahkamah Agung tanggal 08 Desember 1982 No. 1075 K/Sip/1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuk melawan AchmadMarzuki dan Faray bin Surur Alamri)..
Drs. H. ZULFIKAR Bin H. DIRIE
Tergugat:
BUPATI BERAU
549 — 518
Hukuma disiplin sedang; danc. Hukuman disiplin berat.2. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari;a. Teguran lisan;b. Teguran tertulis; danc. Pernyataan tidak puas secara tertulis.3. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; danc. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu ) tahun.4. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :a.
LUKMAN HAKIM
Tergugat:
1.PT. Perkebunan Nusantara VII
2.Ketua Koperasi Karyawan Ruwa Jurai PT. Perkebunan Nusantara VII
3.Pimpinan PT. Prima Karya Sarana Sejahtera
92 — 387
Penggugat baik yang terdapat di dalam positamaupun petitum gugatan sangatlah tidak jelas (obscuur Libel), maka denganini Tergugat Ill memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan sebagaigugatan yang mengandung cacat formil, yaitu termasuk gugatan yang tidakjelas atau kabur (Obscuur Libel) sehingga sudah selayaknya apabila Tergugatmemohon kepada Ketua Majelis Hakim agar menyatakan bahwa gugatan inisekali lagi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).EKSEPSI IIGugatan Penggugat Tidak Berlandaskan HukumA
81 — 38
21 Nopember 2013, selengkapnya terlampir dalam BeritaAcara Pemeriksaan;Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulan, akhirnya para pihakmenyatakan sudah tidak ada halhal yang akan diajukan lagi, dan mohon dijatuhkanputusan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidanganyang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang untuk ringkasnyaputusan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkandengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
54 — 38
, parapihak sudah tidak mengajukan pembuktian lagi, dan Kuasa Penggugat danTergugat II telah mengajukan Kesimpulan yang diterima oleh Majelis Hakimpada persidangan tanggal 11 Juli 2017 sedangkan Kuasa Tergugat I tidakmengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon Putusan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
49 — 54
diatassama sekalin tidak syah menurut hukum dan/atau mengandungcacat hukum;Bahwa, lalu dilanjutkan lagi pada butir 24 halaman 11bersambung kehalaman 12 yang berbunyi:Bahwa oleh karena itu, sertifikat hak milik nomor 3269 atasnama Susi Susanty Ginting a quo mengandung cacat hukumsehingga tidak memiliki kekuatan hukum;Bahwa dalil dan atau posita Penggugat yang dikutip diataskemudian dialirkan ke suatu muara bernama petitum yang padabutir 7 halaman 15 gugatan berbunyi:Menyatakan lumpuh/batal menurut hukuma
ALIZAR atau KONTON KOTO
Tergugat:
1.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman
2.Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Sicincin Kementrian PUPR
3.Bupati Kabupaten Padang Pariaman
4.PT Hutama Karya Cq. PT. HKI PT Hutama Karya Indonesia
163 — 59
diktum/amar putusan di bawah int;Menimbang, bahwa dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, tidak dapatdicapai pendapat mufakat bulat yaitu Hakim Ketua bernama TUTY SURYANI,S.H, MH memberikan pendapat yang berbeda (CONCURRING OPINION) danmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, hal tersebut dimaksudsesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yangpendapatnya yaitu sebagai berikut;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
56 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti Salah Menerapkan Hukuma.
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK NEGARA INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA KENDARI
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SULAWESI TENGGARA, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KENDARI
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KENDARI
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN
110 — 85
Nomor 19/PDT/2020/PT KDIserta berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari, Nomor28/Pdt.G/2019/PN Kdi dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkaratersebut ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensidengan surat gugatannya tanggal 6 April 2019 yang diterima dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 8April 2019 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2019/PN.Kdi, telahmengajukan gugatan sebagai berikut:Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan HukumA
458 — 426 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2654 K/Pdt/201150Bahwa jelas kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi, baik kerugianmateriil maupun immateriil, diakibatkan oleh tindakan Para TermohonKasasi yang mengajukan Permohonan Sita Eksekusi atas bijibiji kopi bukanmiliknya, dimana tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;34 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwaperkara35perlawanan pihak ketiga tidak sama dengan perkara perbuatan melawan hukuma quo, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang
PT NAKADA UTAMA diwakili oleh RAMADHANI
Tergugat:
Kelompok Kerja (POKJA III) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Pangkalpinang
280 — 130
Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukuma. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat: Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri; Kepentingan itu harus bersifat pribadi; Kepentingan itu harus bersifat langsung; Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luasmaupun intensitasnya;b.
81 — 20
gugatannyakabur dan tidak jelas karena gugatan diajukan setelah Lelangdilaksanakan, hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi MahkamahAgung Nomor: 697K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 yangmenyatakan bahwa: Gugatan terhadap lelang harus dilakukan sebelumlelang dilaksanakan" Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:1281K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 yang menyatakan bahwa:"Bantahan terhadap eksekusi yang diajukan setelah lelang dilaksanakan,tidak dapat diterima" ;Eksepsi Pelawan Salah dalam Mengajukan Upaya Hukuma
107 — 11
Tergugat melalui kuasanya masingmasing telah mengajukankesimpulan pada persidangan tanggal 21 Maret 2017 sedangkan untuk Tergugat Illtidak mengajukan kesimpulan;Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yangtermuat dalam Berita Acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagianyang tak terpisah dari putusan ini;Menimbang, setelah tidak ada halhal yang diajukan lagi oleh para pihak,selanjutnya kedua belah pihak memohon Putusan kepada Majelis Hakim;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
36 — 38
selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannyasecara tertulis yang telah pada pokoknya mohon agar gugatannya dikabulkansebagaimana gugatan dan replik, sementara Tergugat menyampaikan padakesimpulannya secara tertulis pula yang pada pokoknya tetap pada jawabandan gugatan rekonpensinya;Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, makaditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkaraini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;PERTIMBANGAN HUKUMA
75 — 59
TENTANG PLEDOI TERDAKWA dan PENASIHAT HUKUMA. Pledoi TerdawaB. .Pledoi Penasihat HukumMenimbang, bahwa inti pokok Pledoi Penasihat Terdakwa sebagaimanadalam nota pledoi tanggali6 maret 2016 , pada intinya memohonkeadilan dalam hukum, tedrdakwa tidak pernah melibatkan diri atauputerlibat dalam hukum kriminal,B.
157 — 26
;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA. DALAM PROVISII.
Pembanding/Penggugat : HERYANTO PANDUWINATA dan ELVI CHANDRA Diwakili Oleh : HERYANTO PANDUWINATA dan ELVI CHANDRA
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MANDIRI PERSERO TBK, KCP MAKASSAR COKROAMINOTO
Terbanding/Tergugat II : WIDARTININGSIH,SH
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEUANGAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN
27 — 23
Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan HukumA. Obyek GugatanHal. 2 dari 79 hal. Putusan. No. 122/PDT/2019/PT.MKS Sertifikat Hak Milik No. 20026 luas 162 m? atas nama MUHAIMINCHANDRA yang terletak di Desa/Kel Baru Kecamatan Ujung pandangKabupaten Makassar Provinsi Sulawsi Selatan di uraikan dalam suratukur No. 00032/2001 tanggal 08 Januari 2001 yang diterbitkan olehKantor Pertanahan kota Makassar.B. Dasar hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum1.
94 — 43
Menyatakan tidak sah dan batal demi hukumA.
127 — 63
mengajukan kesimpulan secara tertulispada tanggal 19 Juli 2017 selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkaradan para pihak pada akhirnya tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon supayaperkara ini diambil putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatuyang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaanperkara ini dianggap termasuk serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkandengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA