Kesemuanya merupakan aktaaktaautentik yang sah danmengikat secara hukum, dapat dipertanggungjawabkan serta hinggasaat ini tidak pernah ada pembatalan maupun syarat kebatalan suatuperbuatan hukum pembuatan dan isi akta tersebut ; Bahwa dengan demikian klausula klausula dalam isi perjanjian kreditbeserta turunannya termasuk Akta Pemberian Hak Tanggungan danSertipikat Hak Tanggungan oleh pihak haruslah dianggap secara hukumsebagai akta yang benar dan mengikat karena tidak ada atau belum adasyarat pembatalan

Jmb tanggal 27 Juli 2016 tidak memiliki kekuatanhukum berlaku; Menyatakan sah secara hukum Akta Perjanjian Kredit No. 09 besertaSyarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (SKUPK) yang dibuat oleh dan di hadapan HALIJAH, SH., Notaris di Jambi, beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (SKUPK)sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Kreditdengan segala perubahan, addendum maupun turunannya ;Menyatakan sah secara hukum penjaminan kredit berupa Tanah seluas665

Jmb tanggal 27 Juli 2016;Menetapkan secara hukum mengangkat sita eksekusi atas obyek sitaeksekusi;Menyatakan sah secara hukum Akta Perjanjian Kredit No. 09 besertaSyarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (SKUPK) yang dibuat oleh dan di hadapan HALIJAH, SH., Notaris di Jambi, besertaSyarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (SKUPK)sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Kreditdengan segala perubahan, addendum maupun turunannya ;Menyatakan sah secara hukum

Pasal 94 ayat (2) UU No. 2 th 2004, telah cukup bagi Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk menerima gugatan Para Penggugatdengan putusan tidak hadirnya Tergugat (Verstek).Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat kepada Tergugat yang telahmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Para Penggugat merasa berhak ataskompensasi PHK sebesar ( satu) kali pesangon beserta turunannya sebab hubungan kerjaantara Penggugat dan Tergugat cukup lama;Menimbang, bahwa untuk membuktikan

pasal 169 ayat ( 1 )huruf (c ) dan huruf ( d ) yaitu : Pekerja / Buruh dapat mengajukan PHK kepada Lembaga16Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal Perusahaan melakukan Halhalsebagai berikut :C .Tidak membayar upah tepat pada waktu yang ditentukan selama 3 ( tiga ) bulan berturutturut atau lebihD .Tidak melaksanakan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja / buruhMenimbang,bahwa gugatan Para Penggugat pada petitum 4 ( empat ) yang menuntutKompensasi besaran Pesangon beserta turunannya

pasal156 ayat (3 ) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4 ) ;Menimbang,bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannyamengenai besaran upah / gaji yang diterima di persidangan, maka Majelis berpendapatbesaran upah / gaji yang menjadi dasar perhitungan Kompensasi PHK adalah mengacu padaSK Gubernur Kalbar Nomor 548.KESSOS/2001 tentang Upah Minimum Kabupaten KubuRaya tahun 2012 sebesar Rp.910.000, perbulanMenimbang ,bahwa oleh karena nya Kompensasi Pesangon serta turunannya

Nomor: 575/KMK.04/2000tanggal 26 Desember 2000 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 78/PMK.03/2010 tanggal 05 April 2010.bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan atas pembelian pupuk a quodengan alasan bahwa penyerahan yang dipergunakan adalah dalam hal apabilaatas produk tersebut dilakukan penyerahan tidak dalam pengertian penyerahansesungguhnya dan oleh karena terdapat dua produk yang dihasilkan yaitu, TandanBuah Segar (TBS) dan CPO (Crude Palm Oil) beserta turunannya

, maka atas biayaterkait produksi TBS yang penyerahannya merupakan produk yang dibebaskan dariPajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan, sedangkanbiaya terkait produksi CPO beserta turunannya Pajak Masukannya dapat dikreditkan.bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan definisi penyerahan sebagaimanadidalilkan Terbanding bahwa penyerahan menurut Pemohon Banding merupakanpenyerahan dalam arti sesungguhnya terkait dengan produk akhir yang dihasilkanuntuk keseluruhan lini produksi

Nomor: 575/KMK.04/2000tanggal 26 Desember 2000 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 78/PMK.03/2010 tanggal 05 April 2010.bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan atas pembelian pupuk a quodengan alasan bahwa penyerahan yang dipergunakan adalah dalam hal apabilaatas produk tersebut dilakukan penyerahan tidak dalam pengertian penyerahansesungguhnya dan oleh karena terdapat dua produk yang dihasilkan yaitu, TandanBuah Segar (TBS) dan CPO (Crude Palm Oil) beserta turunannya

, maka atas biayaterkait produksi TBS yang penyerahannya merupakan produk yang dibebaskan dariPajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan, sedangkanbiaya terkait produksi CPO beserta turunannya Pajak Masukannya dapat dikreditkan.bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan definisi penyerahan sebagaimanadidalilkan Terbanding bahwa penyerahan menurut Pemohon Banding merupakanpenyerahan dalam arti sesungguhnya terkait dengan produk akhir yang dihasilkanuntuk keseluruhan lini produksi

Pasal 94 ayat (2) UU No. 2 th 2004, telah cukup bagi Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk menerima gugatan Penggugat denganputusan tidak hadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat kepada Tergugat yang telahmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Para Penggugat merasa berhak ataskompensasi PHK sebesar ( satu ) kali pesangon beserta turunannya sebab hubungan kerjaantara Para Penggugat dan Tergugat cukup lama;Menimbang, bahwa untuk

13 Tahun 2003 pasal 169 ayat ( 1 )huruf (c ) dan huruf ( d ) yaitu : Pekerja / Buruh dapat mengajukan PHK kepada LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal Perusahaan melakukan Halhalsebagai berikut :C .Tidak membayar upah tepat pada waktu yang ditentukan selama 3 ( tiga ) bulanberturutturut atau lebihD .Tidak melaksanakan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja / buruhMenimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada petitum yang menuntutKompensasi besaran Pesangon beserta turunannya

pasal156 ayat (3 ) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat ( 4 ) ;Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannyamengenai besaran upah / gaji yang diterima di persidangan, maka Majelis berpendapatbesaran upah / gaji yang menjadi dasar perhitungan Kompensasi PHK adalah mengacu padaSK Gubernur Kalbar Nomor 548.KESSOS/2001 tentang Upah Minimum Kabupaten KubuRaya tahun 2012 sebesar Rp.910.000,0 perbulan;16Menimbang, bahwa oleh karena nya Kompensasi Pesangon serta turunannya

KeuanganNomor: 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 sebagaimana telah digantidengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.03/2010 tanggal 05 April 2010.bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan atas pembelian pupuk a quodengan alasan bahwa penyerahan yang dipergunakan adalah dalam hal apabilaatas produk tersebut dilakukan penyerahan tidak dalam pengertian penyerahansesungguhnya dan oleh karena terdapat dua produk yang dihasilkan yaitu, TandanBuah Segar (TBS) dan CPO (Crude Palm Oil) beserta turunannya

, maka atas biayaterkait produksi TBS yang penyerahannya merupakan produk yang dibebaskan dariPajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan, sedangkanbiaya terkait produksi CPO beserta turunannya Pajak Masukannya dapat dikreditkan.bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan definisi penyerahan sebagaimanadidalilkan Terbanding bahwa penyerahan menurut Pemohon Banding merupakanpenyerahan dalam arti sesungguhnya terkait dengan produk akhir yang dihasilkanuntuk keseluruhan lini produksi

Pemohon selaku orangtua (ibu kandung) bertindak mewakili kepentingan hukum dari anak pemohon yang belum dewasa yang bernama FAHRI ABRIAN HERDIANSYAH yang lahir di Bekasi pada tanggal 05 Oktober 2008 dan ARYA NARENDRA MAHADIKA yang lahir di Bekasi pada tanggal 23 Mei 2012 untuk:

dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak; Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukundan harmonis, hanya sejak tahun 2012 sampai sekarang rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisihdan bertengkar; Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang seringadalah cekcok mulut; Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat tidak memberi nafkahkepada penggugat dan anak turunannya

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkahkepada penggugat dan anak turunannya;5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugatadalah sejak anatar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersamahingga sekarang;6.

Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telahterbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran teruS menerus antaraPenggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkahkepada penggugat dan anak turunannya, karenanya Majelis Hakim menilaiterdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuahperkawinan dalam hukum Islam disebut

Pasal 94 ayat (2) UU No. 2 th 2004, telah cukup bagi Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk menerima gugatan Para Penggugatdengan putusan tidak hadirnya Tergugat (Verstek).Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat kepada Tergugat yang telahmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Para Penggugat merasa berhak ataskompensasi PHK sebesar ( satu) kali pesangon beserta turunannya sebab hubungan kerjaantara Penggugat dan Tergugat cukup lama;Menimbang, bahwa untuk membuktikan

169 ayat ( 1 )huruf (c ) dan huruf ( d ) yaitu : Pekerja / Buruh dapat mengajukan PHK kepada LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal Perusahaan melakukan Halhalsebagai berikut :C .Tidak membayar upah tepat pada waktu yang ditentukan selama 3 ( tiga ) bulan berturutturut atau lebihD .Tidak melaksanakan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja / buruhMenimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada petitum Point 4 ( empat ) yangmenuntut Kompensasi besaran Pesangon beserta turunannya

pasal156 ayat (3 ) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat ( 4 ) ;Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannyamengenai besaran upah / gaji yang diterima di persidangan, maka Majelis berpendapatbesaran upah / gaji yang menjadi dasar perhitungan Kompensasi PHK adalah mengacu padaSK Gubernur Kalbar Nomor 548.KESSOS/2001 tentang Upah Minimum Kabupaten KubuRaya tahun 2012 sebesar Rp.910.000,0 perbulan ;Menimbang, bahwa oleh karenanya Kompensasi Pesangon serta turunannya

Bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan anggapan Penggugat tidakdiberi penjelasan tidak mengerti tentang bunyi ketentuan perjanjian kreditsehingga menganggap perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawanhukum adalah dalil posita gugatan yang keliru sama sekali, karena nyatanyata dan ternyata principal Penggugat telah setuju dan menandatanganiperjanjian kredit beserta turunannya (Syarat dan Ketentuan UmumPemberian Fasilitas Kredit dan Jadwal Angsuran), menandatangani dihadapan pejabat yang berwenang

bunga sebesar 10.8% flat per tahun,metode perhitungan suku bunga disetarakan dengan perhitungan bungasecara effektif 17.8068% efektif pertahnun), jangka waktu kredit selama 84bulan sejak 23 Agustus 2016 hingga 07 September 2023 dan angsuransebesar Rp. 21.234.595, per bulan.17.Bahwa dengan demikian penetapan perhitungan bunga 10.8% flat per tahundengan metode perhitungan suku bunga disetarakan denganperhitungan bunga secara effektif sebagaimana menunduki kesepakatandalam Perjanjian Kredit beserta turunannya

Perjanjian Kredit, Syarat danKetentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit dan Jadwal Angsuran manatelah sah, disepakati, dipahami dan ditandatangani sendiri oleh Penggugatatas persetujuan istri Penggugat;18.Bahwa aktaakta kesepakatan berupa perjanjian kredit beserta perubahanperubahan, addendum maupun turunannya tersebut secara hukum masihberlaku sah dan mengikat pihak baik Tergugat / kreditur (Bank) danPenggugat / debitur.

membuktikan bahwaPenggugat dan istri Penggugat sudah secara sadar mengerti dan pahammengenai jumlah bunga kredit yang harus dibayar Penggugat setiap bulan,karena jika Penggugat tidak setuju dengan jumlah bunga dan jadwalangsuran yang ditawarkan, tentunya Penggugat tidak akan menandatanganiPerjanjian Kredit dan Jadwal Angsuran tersebut.20.Bahwa pada saat penandatangan Perjanjian Kredit, Tergugat telahmenjelaskan kepada Penggugat mengenai isi klausula pasaldemipasal kesepakatan dalam Perjanjian Kredit dan turunannya

Dimana Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 8 /Pdt.G/2018/PN Mar.sebelum membubuhkan tandatangan dalam Perjanjian Kredit danturunannya (Syarat dan Ketentuan Pemberian Fasilitas Kredit danJadwal Angsuran), Penggugat dan Istri Penggugat telah menyatakanbenarbenar mengakui, mengerti dan memahami isi Perjanjian Kreditdan turunannya tersebut.

sepengetahuaan pemilik atau ahliwarisnya yang sah (Ic.Penggugat) sehingga menimbulkan kerugiaanbagi Penggugat sebagai Ahli Waris sehingga sangat beralasan hukumjual beli atau ganti rugi yang terjadi tersebut tanpa Ijin Penggugat sertasuratsurat yang timbul akibat jual beli atau ganti rugi atau suratsuratkepemilikan atas Objek Perkara yang dibuat tanpa ijin AlmarhumKasipan atau Ahli Waris (ic.penggugat) baik semasa hidup AlmarhumKasipan atau setelah Armarhum Kasipan meninggal dunia berikutsegala turunannya

Terbanding pada tanggal 21 Juli 2018, Tergugat1/Pembanding pada tanggal 13 Juli 2018, Tergugat 2/Pembanding, Tergugat4/Pembanding, Tergugat 10/Pembanding pada tanggal 17 Juli 2018, Tergugat3/Pembanding, Tergugat 7/Pembanding, Tergugat 8/Pembanding, TurutTergugat/Turut Terbanding masingmasing pada tanggal 11 Juli 2018;Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 1 /Pembanding telah mengajukanmemori banding tanggal 23 Juli 2018, yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 24 Juli 2018 dan turunannya

Pembanding, kepada Tergugat7/Pembanding, kepada Tergugat 8/Pembanding, kepada Tergugat10/Pembanding masingmasing pada tanggal 02 Agustus 2018, kepada TurutTergugat/Turut Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2018;Halaman 16 dari 28Putusan Nomor: 120/PDT/2018/PT.PDGMenimbang, bahwa Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 7,Terrgugat 8, Tergugat 10/Pembanding telah mengajukan memori bandingtanggal 16 Juli 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPasaman Barat tanggal 01 Agustus 2018 dan turunannya

Pembanding, kepada Kuasa Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 9,Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15/ ParaPembanding/Terbanding, kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding masingmasing pada tanggal 07 Agustus 2018;Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Terbanding, telah pulamengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Pemerintah Kab.Pasaman Barat/Pembanding tanggal 14 Agustus 2018, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 15 Agustus 2018dan turunannya

Tergugat 3/Pembanding, kepada Tergugat 4/Pembanding, kepadaTergugat 8/Pembanding, kepada Tergugat 10/Pembanding, kepada TurutTergugat/Turut Terbanding masingmasing pada tanggal 15 Agustus 2018;Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Terbanding telah pulamengajukan kontra memori banding tanggal 14 Agustus 2018 atas memoribanding dari Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 7, Tergugat 8,Tergugat 10/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPasaman Barat pada tanggal 15 Agustus 2018 dan turunannya

Menyatakan akta Jual beli Nomor 159/PPAT-Pks/X/1987 dan semua produk hukum atau akta-akta turunannya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;4.

Menyatakan Perjanjian Jual beli Nomor 5 Tertanggal 12 Juni 2019 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Perubahan Nomor 14 tertanggal 6 September 2019 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III dihadapan Turut Tergugat III serta semua produk hukum atau akta-akta turunannya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;5.

Bekasi Timur seluas 6.121 m2 (Enam ribu seratus dua puluh satu meterpersegi) beserta turunannya;4. Membatalkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 367 Tanggal 30 Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat II dihadapan Turut Tergugat II perihal pengikatan jual beli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Manunggal RT 006, RW 09, Kel. Aren Jaya, Kec. Bekasi Timur seluas 6.121 m2 (Enam ribu seratus dua puluh satu meterpersegi) beserta turunannya;5.

Bekasi Timur seluas 6.121 m2 (Enam ribu seratus duapuluh satu meterpersegi) beserta turunannya;Membatalkan Akta Jual Beli Nomor 47/2013 Tanggal 15 Maret 2013 antaraPenggugat dengan Tergugat II, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III, perihaljual beli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl. Manunggal RT 006, RW 09, Kel.Aren Jaya, Kec.

Aren Jaya, Kec Bekasi Timurseluas 6.121 m2 (Enam ribu seratus dua puluh satu meter persegi) sesuaiSertifikat Hak Milik No. 5077 dengan Surat Ukur No. 1003/Aren Jaya/2009beserta seluruh turunannya;5 Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli Nomor 47/2013 tanggal 15 Maret2013 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II dihadapan Notaris IRMIKS.H./TURUT TERGUGAT ITI perihal pengikatan jual beli 1 (satu) bidang tanahyang terletak di JL. Manunggal RT 006, RW 09, Kel.

Aren Jaya, Kec BekasiTimur seluas 6.121 m2 (Enam ribu seratus dua puluh satu meter persegi) sesuaiSertifikat Hak Milik No. 5077 dengan Surat Ukur No. 1003/Aren Jaya/2009beserta seluruh turunannya;6 Menyatakan bahwa Katharina Tampubolon/TERGUGAT II adalah satusatunyapemilik sah dari (satu) bidang tanah yang terletak di JL. Manunggal RT 006,RW 09, Kel.

Bekasi Timur seluas 6.121 m2 (Enam ribu seratus dua puluh satumeterpersegi) beserta turunannya;5 Membatalkan Akta Jual Beli Nomor 47/2013 Tanggal 15 Maret 2013 antaraPenggugat dengan Tergugat II, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II, perihaljual beli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di JI. Manunggal RT 006, RW 09, Kel.Aren Jaya, Kec.

Pasal 42: yang dapat mempunyai hak pakai ialah: c. badan hukum yangdidirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;Bahwa untuk itu maka penerbitan sertifikat hak pakai dengan prosedurUndangUndang dan seluruh pecahan dan turunannya;Bahwa oleh karena Sertifikat hak pakai 16/Cipendawa diterbitkan sesuai dansebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah dan Perundangundangan makaperalihan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensiterhadap ke 25 (dua puluh lima) sertifikat

Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensiadalah pemilik yang sah tanah dan bangunan serta sertifikat Hak pakaiNo. 16/Cipendawa serta turunannya sebanyak 25 (dua puluh lima)sertifikat hak pakai yakni Sertifikat hak pakai nomor: 19/Cipendawa hinggaHak pakai nomor: 42 dan Hak pakai 190/ Cipendawa;4.

Menyatakan sah menurut hukum proses balik nama Sertifikat Hak pakaiNo. 16/Cipendawa serta turunannya sebanyak 25 (dua puluh lima)sertifikat hak pakai yakni Sertifikat hak pakai nomor: 19/Cipendawa hinggaHak pakai nomor: 42/ Cipendawa dan Hak pakai: 190/Cipendawa jugaproses peralihan dari sertifikat hak pakai menjadi sertifikat hak milik yangdilakukan pemiliknya;5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensiuntuk membayar biaya perkara;Hal. 21 dari 25 hal. Put.

Pasal 42: yang dapat mempunyai hak pakai ialah:c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan diIndonesia;Bahwa untuk itu maka penerbitan Sertifikat hak pakai No. 16/Cipendawatelah sesuai dengan prosedur UndangUndang dan Peraturan Pemerintah danjuga seluruh pecahan dan turunannya;Bahwa oleh karena Sertifikat hak pakai 16/Cipendawa diterbitkan sesuaidan sebagai mana ketentuan Peraturan Pemerintah dan Perundangundanganmaka peralihan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat

No. 315 K/Pdt/201226Cipendawa telah sesuai dan berdasarkan ketentuan UndangUndang danPeraturan Pemerintah;Bahwa untuk itu maka penerbitan Sertifikat hak pakai No. 16/Cipendawatelah sesuai dengan prosedur UndangUndang dan Peraturan Pemerintah danjuga seluruh pecahan dan turunannya;Bahwa oleh karena Sertifikat hak pakai 16/Cipendawa diterbitkan sesuaidan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah dan Perundangundanganmaka peralihan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalamKonvensi terhadap

Banding Nomor: 80/Akta Pid/2013/PN.PBR yangdibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya,Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Surat Memori Bandingnyatertanggal O02 Desember 2013 dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanSurat Kontra Memori Bandingnya tertanggal 05 Desember 2013;Menimbang, bahwa Surat Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umumoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru telah diserahkan saturangkap turunannya

kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10Desember 2013, demikian juga Surat Memori Banding dari Penasihat HukumTerdakwa telah diserahkan satu rangkap turunannya kepada Jaksa PenuntutUmum pada tanggal 04 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari AktaPenyerahan Memori Banding Nomor: 80/Akta Pid/2013/PN.PBR yang dibuatoleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ;Hal 8 dari 11 hal Put.No.250/PID.SUS/2013/PTRMenimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi,telah diberitahukan

Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No.38/G/PTUNPTK/2003, tertanggal 1 Maret 2004, bermeteraicukup dan sesuai dengan turunannya diberi tanda Bukti : T 2 ;3. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNo. 147/B/2004/PT.TUN.JKT. tertanggal 19 Oktober 2004,bermeterai cukup dan sesuai dengan turunannya diberi tandaBukti : T 3 ; 4.

Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 152K/TUN/2006, tertanggal 13 Januari 2009, bermeterai cukup dansesuai dengan turunannya diberi tanda Bukti : T 4;205. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak, No. 04/PENEKS/PTUNPTK/2003, tertanggal 14Desember 2009, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya diberitanda Bukti : T 5 ; 6. Foto copy Surat dari BPN Kota Pontianak tertanggal 05 Maret2010 No. 570.140241.12010, ditujukan kepada sdr.

Surat Kematian No. 474.3/02/Pem, tertanggal 10Januari 2004 atas nama : BUDJANG MATTAR dan SuratKematian No. 474.3/05/Pem, tertanggal 12 Januari 2004 atasnama : DERASAK, bermeterai cukup dan sesuai aslinya diberitanda Bukti : T7 :Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannya, pihakTurut Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa :1.DeFoto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 147/B/2004/PT.TUN.JKT. tertanggal 19 Oktober 2004, bermeterai cukup dansesuai dengan turunannya

(UU) yang mempunyai derajat lebihtinggi didahulukan pemanfaatannya/ penyebutannya daripada ketentuanyang mempunyai derajat lebih rendah Jika terjadi pertentangan antara UUyang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, maka yang diberlakukanadalah ketentuan yang lebih tinggi;Bahwa keputusan Objek Gugatan beserta turunannya yang diterbitkanTERGUGAT melanggar Aktualisasi Kebijakan Pemerintah sesuai menurut,Prof.

Bahwa keputusan Objek Gugatan beserta turunannya yang diterbitkanTERGUGAT melanggar UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, Pasal 28 H; Setiap orang berhak hidup sejahteralahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yangbaik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;7. Bahwa Yurisprudensi No.

Pademangan TimurJakarta Utara;Bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 94 Tahun 2016 Tentang Naskah Dinas, Pasal 5 ayat (1) Prinsipprinsip penyelenggaraan tata naskah dinas terdiri atas: a). ketelitian, b)kejelasan , pada objek gugatan a quo beserta turunannya (a) SURATPERINGATAN Nomor : 230/1.758.1 tanggal 1822019 dan SURATSEGEL Nomor : 258/1.758.1 tanggal 21022019 semuanya dariTERGUGAT ditujukan Kepada Pemilik Bangunan Jl.

Mengingat pelayanan publik sudahsepantasnyalah untuk pembinaan kepada masyarakat, jika ada ketentuanpaling banyak 3(tiga) kali ya diberikan 3(tiga) kali, bukannya hanya 1 (Satu)kali;Objek Gugatan beserta turunannya melanggar asasasas umumpemerintahan yang baik;Halaman 14 dari 56 halaman. Putusan Nomor 110/G/2019/PTUN.JKT.a.

Bahwa fakta fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 UUPeradilan TUN; Bahwa oleh karenanya PENGGUGAT mohon agar diterbitkanPenetapan yang berisi perintah kepada TERGUGAT, agar menundaPelaksanaan Objek Gugatan beserta turunannya, Sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap;7. Petitum/Tuntutan:A. Dalam Penundaan:Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukanPENGGUGAT sampai keputusan PTUN berkekuatan tetap;Mohon dapat diputuskan terlebin dahulu dari pokok gugatannya;B.

Bekasi Timur seluas 6.121 m2 (Enam ribuseratus dua puluh satu meterpersegi) beserta turunannya; . Membatalkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 367 Tanggal 30Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat II dihadapan TurutTergugat II perihal pengikatan jual beli 1 (Satu) bidang tanah yangterletak di JI. Manunggal RT 006, RW O09, Kel. Aren Jaya, Kec. BekasiTimur seluasS 6.121 m2 (Enam ribu seratus dua puluh satumeterperseg!l) beserta turunannya ; .

1.195.000.000, (satu milyar seratus Sembilan puluh lima jutarupiah) akan dibayar melalui bilyet giro ; Menimbang, bahwa selanjutnya dalam diktum nomor 3 putusantersebut berbunyi sebagai berikut : Membatalkan Akta Pengikatan Jual Bellantara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat dihadapan Turut Tergugat ,perihal jual beli 1 (Satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Manunggal RT. 006,RW.09, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur seluas 6.121 M2 (enamribu seratus dua puluh satu meter persegi) beserta turunannya

mengajukan permohonan banding terhadapperkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Padang Nomor97/Pdt.G/2017/PN Pdg, tanggal 30 Januari 2018, dan permohonan bandingmana telah diberitahukan secara sah kepada kuasa para pihak TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding tanggal 13 Februari 2018;Menimbang, bahwa kuasa Penggugat Konpensi/TergugatRekonpensi/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 5Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangtanggal 5 Maret 2018 dan turunannya

telah diserahkan kepada kuasa ParaTergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding dan Turut TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi/T erbanding pada tanggal 6 Maret 2018 ;Menimbang, bahwa kuasa para Tergugat Konpensi/PenggugatRekonpensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal12 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangpada tanggal 12 Maret 2018 dan turunannya telah diserahkan kepada kuasaPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding pada tanggal 14Maret

Pasal 94 ayat (2) UU No. 2 th 2004, telah cukup bagi Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk menerima gugatan Penggugat denganputusan tidak hadirnya Tergugat (Verstek).Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat kepada Tergugat yang telahmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Para Penggugat merasa berhak atas14kompensasi PHK sebesar ( satu) kali pesangon beserta turunannya sebab hubungan kerjaantara Para Penggugat dan Tergugat cukup lama;Menimbang, bahwa untuk

pasal 169 ayat ( 1 )huruf (c ) dan huruf ( d ) yaitu : Pekerja / Buruh dapat mengajukan PHK kepada LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal Perusahaan melakukan Halhalsebagai berikut :C .Tidak membayar upah tepat pada waktu yang ditentukan selama 3 ( tiga ) bulanberturutturut atau lebihD .Tidak melaksanakan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja / buruhMenimbang,bahwa gugatan Para Penggugat pada petitum point 4 ( empat ) yangmenuntut Kompensasi besaran Pesangon beserta turunannya

pasal156 ayat (3 ) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4 ) ;Menimbang,bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannyamengenai besaran upah / gaji yang diterima di persidangan, maka Majelis berpendapatbesaran upah / gaji yang menjadi dasar perhitungan Kompensasi PHK adalah mengacu padaSK Gubernur Kalbar Nomor 548.KESSOS/2001 tentang Upah Minimum Kabupaten KubuRaya tahun 2012 sebesar Rp.910.000,0 perbulan ;Menimbang ,bahwa oleh karena nya Kompensasi Pesangon serta turunannya