Ditemukan 4979 data
Urut Berdasarkan
Register : 16-03-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PA KLATEN Nomor 0447/Pdt.G/2020/PA.Klt Tanggal 22 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
125 — 20
125 — 20
Pasal143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 01 Tahun 2016, tentang mediasi bahwa Pemohon danTermohon telah mengikuti proses mediasi, akan tetapi gagal / menemui jalanbuntu / tidak berhasil damali;Menimbang, bahwa Termohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang akan diceraikan oleh suaminya, telah diperintahkan untuk melapor kepadaatasannya sejak bulan April 2020, namun yang bersangkutan tidak
Register : 26-04-2016 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 26-04-2016
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 30/G/2015/PT.TUN.JKT Tanggal 8 Maret 2016 — RITA JAYANTI,S.H.;
BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).;
64 — 61
64 — 61
dengan P7 telah membuktikan bahwaPenggugat semula adalah Pegawai Negeri Sipil oleh karena itu PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berlaku sebagai aturan kepegawaian bagi Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) terutama pada Pasal 3huruf b jo Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BAPEK memiliki tugas memeriksadan mengambil keputusan atas banding administratif dari Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-12-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PA BUOL Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Buol Tanggal 20 Januari 2016 —
24 — 16
24 — 16
50tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 31 ayat (1)dan (2 ) PP No. 9 Tahun 1975, telah terpenuhi; Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RepulikIndonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, terhadap perkara ini telahdilakukan proses mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, mediasidinyatakan tidak berhasil, Pemohon tetap berkeinginan bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-06-2013 — Putus : 23-09-2013 — Upload : 19-12-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 94/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 23 September 2013 — R. RIDHO;MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
99 — 47
99 — 47
terlebih dahulu terhadap Penggugat dan sama sekalitidak ada hubungannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;161718Bahwa penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo (keputusanpemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadapPenggugat) jelasjelas bukan merupakan suatu hukuman disiplin sebagaimanayang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, akan tetapimerupakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 12-03-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PTUN PADANG Nomor 6/G/2018/PTUN.PDG Tanggal 10 Juli 2018 — Penggugat:
HARI YENI. R
Tergugat:
WALIKOTA PAYAKUMBUH
110 — 130
HARI YENI. R
Tergugat:
WALIKOTA PAYAKUMBUH
110 — 130
Bahwa berdasarkan undangundang ASN, pegawai negeri sipilyang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindakpidana yang ada hubungannya dengan jabatan yang sudah adaputusan pengadilan inkrach wajib diberhentikan tidak dengan hormat;Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telahmenyerahkan kesimpulannya masingmasing pada persidangan tanggal 26Halaman 32 dari 73 halaman Putusan Nomor: 6/G/2018/PTUN.PDGJuni 2018, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkarayang
Namun demikian, substansi, semangat,atau ruh norma dalam ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun 1979 tidaklah hilang dan tetap menjadi substansi, semangat, atauruh norma pada ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang selengkapnyaberbunyi:PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan ...dstnya;b. dipidanadengan pidana penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan
Register : 15-07-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Tpg Tanggal 21 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
DESTA GARINDA RAHDIANAWATI, S.H.
Terdakwa:
BAHRUL WALIDIN Bin MUHAMMAD DAUD
38 — 11
DESTA GARINDA RAHDIANAWATI, S.H.
Terdakwa:
BAHRUL WALIDIN Bin MUHAMMAD DAUD
38 — 11
Sungai Beduk Tanjung Uncang Kota Batamselama lebih kurang 2 minggu karena Terdakwa hendak mencaripekerjaan di Kota Batam;Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan danpenggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Ruslan, ada saksi sipilyang melihat dan menyaksikan penggeledahan tersebut yaitu Pak RTyang mana pada saat dilakukan penggeledahan pihak kepolisianmenemukan 4 (empat) paket yang dibungkus plastic yang berisi narkotikagolongan bukan tanaman jenis sabu;Bahwa pemilik dari 4 (empat)
Register : 18-08-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 11-01-2022
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1377/Pdt.G/2021/PA.Pbr Tanggal 30 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
40 — 23
40 — 23
Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Agama Klas APekanbaru untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang mewilayahi tempat tinggal PEMOHON dan Kantor Kependudukandan Catatan Sipil tempat pernikahan PEMOHON dan TERMOHONdilansungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;4. Membebankan biaya perkara kepada TERMOHON;Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2021/PA.PbrDALAM REKOVENSI1.
Register : 10-03-2020 — Putus : 29-04-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 64/Pid.B/2020/PN Kgn Tanggal 29 April 2020 — Penuntut Umum:
RISA ARINTAHADI, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ELVAN Alias IPAN Bin ASNAWI
27 — 2
RISA ARINTAHADI, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ELVAN Alias IPAN Bin ASNAWI
27 — 2
Saksi Muhammad Fitriansyah Hidayat bin Muhammadiyah dibawahsumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Bahwa saksi mengatakan benar kejadian terjadi pada hari minggu tanggal 15Juli 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di JI Pangeran Antasari No 02Kelurahnan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kab HSS tepatnya diKantor DPRD Kandangan Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi bekerja sebagai pegawai negeri Sipilyang ditempatkan
Register : 01-09-2016 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 01-12-2019
Putusan PA KENDARI Nomor 0493/Pdt.G/2016/PA.Kdi Tanggal 20 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
60 — 11
60 — 11
itu Tergugat masih terikat perkawinan denganistri pertama Tergugat yang bernama Sriwati;Bahwa selanjutnya adanya pernyataan Penggugat dengan menyatakanTegugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat,lagilagi Penggugat telah berkata bohong dan tidak jujur semoga Allah SWTsenantiasa melindungi Penggugat akibat dari perkataan Penggugat sendiriyang tidak menunjukkan sebagai seorang istri yang shalehah dan islami;Bahwa sekedar Penggugat ketahui saja bahwa status Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 21-09-2012 — Putus : 19-02-2013 — Upload : 10-03-2013
Putusan PA SIDOARJO Nomor 2538/Pdt.G/2012/PA.Sda Tanggal 19 Februari 2013 — PEMOHON DAN TERMOHON
17 — 2
17 — 2
Peraturan Pemerintahnomor 45/1985 yang mengatur pembagian gaji atas Pegawai Negeri Sipilyang melakukan percearaian, kepada anak 1/3 gaji, kepada istri 1/3 gajiadalah ketentuan yang tepat sehingga layak dijadikan acuan;8. Bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon telahmengasuransikan biaya pendidikan anak ANAK dengan angsuran sebesarRp. 503.000, (bukti P8); maka hal tersebut perlu dipertimbangkan sebagaipengurangan;9.
Register : 02-07-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 201/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 21 Oktober 2019 — Penggugat:
JONGGA HUTAPEA
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
111 — 73
JONGGA HUTAPEA
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
111 — 73
No. 182/6579/SJ, No. 15 Tahun 2018 dan No.153/KEP/2018) ;Bahwa pemberlakuan terhadap diri Penggugat yang diberhentikantidak dengan hormat karena melakukan kejahatan dalam jabatan,perlu Penggugat ketahui sejak berlakunya Keputusan BersamaMenteri (SKB3) menteri adalah merupakan Pengecualian dariketentuan yang terdapat dalam aturanaturan tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi Pegawai Negeri Sipilyang melakukan kejahatan dalam jabatan dan telah diputus olehPengadilan dan telah berkekuatan hukum
danmempertimbangkan permasalahan pertama mengenai Prosedur dalampenerbitan objek sengketa a quo berdasarkan atas dalildalil dari Penggugat;Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakanbahwa Tergugat telah melanggar Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 karena pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harusmelalui usulan dari Sekretaris Daerah Provinsi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 266 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-02-2014 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 02/G/2014/PTUN.PLK Tanggal 12 Mei 2014 — Ir. AMIN SUBAGIO, MP
MELAWAN
BUPATI BARITO SELATAN
228 — 170
228 — 170
AMINSUBAGIO, MP tersebut diatas selaku PNS dan juga yang diberikanamanat dan tanggung jawab selaku PPK, jelas sangatbertentangan atau melanggar ketentuanketentuan sebagai berikut:Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun2010 tanggal 06 Juni 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menegasakan bahwa Setiap PNS wajib menaati segalaketentuan peraturan perundangundangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Vide Bukti P30 ) ; sence nennennnn= Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan UndangUndangNomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian, Penjelasan Pasal 23 Ayat (4 ) menyebutkan bahwa : Diberhentikan dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat tergantungkepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 21-06-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 04-07-2019
Putusan PA ANDOOLO Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.Adl Tanggal 23 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
44 — 30
44 — 30
juta lima ratus ribu rupiah) sehingga oleh karena itu Tergugat rekonvensimempunyai kemampuan untuk nafkah 2 orang anak sebesar sepertiga darigaji setiap bulan;Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna biru, bernomor polisi DT. 7502AH benar pernah memilikinya namun sudah lama terjual kepada orang lain;Bahwa biaya nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat rekonvensijumlahnya sangat tidak wajar dan jumlah tersebut diluar kKemampuanTergugat rekonvensi sebab Tergugat rekonvensi hanya Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 25-11-2014 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PA SAMARINDA Nomor 1816/Pdt.G/2014/PA.Smd. Tanggal 3 September 2015 — Pemohon VS Termohon
43 — 14
43 — 14
6bulan kepada Pemohon untuk meminta ijin perceraian melalui atasannyasesuai dengan SEMA Nomor 5 Tahun 1983, akan tetapi atasan Pemohon tidakada memberikan jawaban terhadap permohonan ijin perceraian dari Pemohondan Pemohon telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung resikoakibat bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Termohonseorang Pegawai Negeri Sipil yang menurut Pasal 3 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyebutkan Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-06-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 PK/TUN/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 — MUHAMMAD RUSTAN, SH VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
45 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sipil danmemperoleh kenaikan pangkat dari golongan II/b. menjadigolongan Il/c. serta setelah Penggugat membuktikan prestasikerja, dedikasi dan loyalitas kepada negara, merupakanwujud perbuatan sewenangwenang yang dilakukan olehTergugat kepada Penggugat;29.Bahwa menurut unsurunsur atau katakata yang terkandungdalam Pasal 8 PP Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil, ternyata tidakdimaksudkan untuk secara otomatis (sertamerta)memberhentikan tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 23-05-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN Sei Rampah Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Srh Tanggal 10 September 2019 — Penuntut Umum:
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD YASIR ARFIH alias YASIR
37 — 25
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD YASIR ARFIH alias YASIR
37 — 25
uang pecahan Rp.10.000, sebanyak 4lembar, dan uang tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Rido LesmanaPurba Alias Rido dan selanjutnya Rido Lesmana Purba Alias Rido juga sudahmenyerahkan narkotika shabu kepada Terdakwa dan selanjutnya narkotikashabu yang diserahkan Rido Lesmana Purba Alias Rido langsung Terdakwamasukkan kedalam kantong celana yang Terdakwa pakai;Bahwa pada saat Terdakwa baru membuka pintu depan rumah Terdakwa danTerdakwa terkejut dimana sudah ada beberapa orang yang berpakaian sipilyang
Register : 16-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PA TANJUNG SELOR Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.TSe Tanggal 10 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
42 — 16
42 — 16
aslinya dan hanya dapat dipercaya jikaaslinya bukti tersebut diperlihatkan;Menimbang, bahwa bukti P19 sampai P21 (fotokopi surat pernyataanakan memberitahu tentang asal usul anak angkat dan orang tua kandungnya,surat pernyataan akan memberi hibah dan surat pernyataan akan memberikanasuransi kesehatan dan pendidikan) telah dinazagelen dan dicocok denganaslinya yang ditandatangani oleh Pemohon dan Pemohon II di atas meterai.Oleh karena asli bukti tersebut tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat sipilyang
Register : 13-08-2004 — Putus : 08-11-2004 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 8/G.TUN/2004/PTUN-BKL Tanggal 8 Nopember 2004 — MIRIN, SH melawan KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU
100 — 37
100 — 37
Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti T.1,T.2, T.5, T.6, T.7, T.8 dan P.8 bila dikaitkan denganketerangan saksi di atas adalah = sangat bersesuaian(conform)Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa tindakan Penggugat sebagai PegawaiNegeri Sipil telah melakukan beberapa pelanggaransebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf d, g,i, k, 1, x dan y Peraturan Pemerintah Nomor : 30 TahunMenimbang, bahwa Penggugat sudah 2 (dua) kalimelakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 27-02-2009 — Putus : 22-06-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 1/G/2009/PTUN.PLK Tanggal 22 Juni 2009 — MOHAMMAD RIDWAN
Melawan
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
145 — 93
145 — 93
mengingkari fakta hukum bahwaPenggugat telah melakukan pelanggaran ketentuan hukumPositif yang berlaku di Indonesia yaitu Penggugat telahmelakukan pelanggaran pelanggaran tindak pidanakejahatan terhadap Pasal 263 ayat 2 jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP sehingga Penggugat~ dijatuhi hukumanpidana penjara selama 5 (lima) bulan berdasarkanPutusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor87/Pid.B/2008/PN.P.Bun.Bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979 tidak diatur tentang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-11-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 10-03-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 235/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 8 Maret 2016 — BELKI SAMPE ANGIN;MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
56 — 34
56 — 34
pengujian dari segi kewenanganTergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa selanjutnya MajelisHakim memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan PemberhentianPegawai negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 63 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 164) yang mengatur sebagai berikut :1) Pasal 1 angka (1) : Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipilyang