Ditemukan 205190 data
101 — 24
BANK Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Sungai Guntung (Penggugat)- SYAHRIAL (Tergugat I)- IRMA SUSANTI (Tergugat II).
BANK Rakyat Indonesia (Persero) TbkKantor Unit Sungai Guntung ;Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Mantri PT. BANK RakyatIndonesia (Persero) Tok Kantor Unit Sungai Guntung berdasarkan Surat Kuasa Nomor :B.2284/KCXVIVMKR/09/2017, tanggal 14 September 2017, Pemberian Kuasamerupakan Substitusi dari Surat Kuasa Nomor : 15 tanggal 20 Mei 2015, dari DireksiPT. BANK Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kepada Pimpinan Cabang PT. BANK RakyatIndonesia (Persero) Tok.
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Sungai Bengkal
Tergugat:
1.Albiatun
2.Pariono
44 — 17
Penggugat:
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Sungai Bengkal
Tergugat:
1.Albiatun
2.ParionoUnit Sungai Bengkal,berkedudukan di Jalan Lintas Tebo Jambi, Kelurahan Sungai Bengkal,Kecamatan Tebo lIlir, Kabupaten Tebo, dalam hal ini memberi kuasakepada Hari Pujiatmoko, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:B.91/KCIV/MKR/01/2021, tanggal 10 Februari 2021, Selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT;Lawan1. Albiatun, bertempat tinggal di Bukit Sari RT 05 Desa Teluk Rendah PasarKecamatan Tebo llir Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Selanjutnyasebagai disebut TERGUGAT ;2.
Drs.HENDRO MARTONO,MT
Tergugat:
Bupati Hulu Sungai Selatan
Intervensi:
ANITA PEBRIANTI SRI
368 — 59
M E N G A D I L I
PENUNDAAN
Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Perintah Pemotongan Gaji dan Kewajiban Pemberian Gaji Kepada Istri PNS yang melakukan Perceraian Nomor: 873.4/2224/BKPSDM, tanggal 17 November 2022 yang diterbitkan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan;
EKSEPSI
Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;
POKOK PERKARA
<ol>
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Perintah Pemotongan Gaji dan Kewajiban Pemberian Gaji Kepada Istri PNS yang melakukan Perceraian Nomor: 873.4/2224/BKPSDM, tanggal 17 November 2022 yang diterbitkan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Pemotongan Gaji dan Kewajiban Pemberian Gaji Kepada Istri PNS yang melakukan Perceraian Nomor: 873.4/2224/BKPSDM, tanggal 17 November 2022 yang diterbitkan
oleh Bupati Hulu Sungai Selatan;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 384.500,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)
Penggugat:
Drs.HENDRO MARTONO,MT
Tergugat:
Bupati Hulu Sungai Selatan
Intervensi:
ANITA PEBRIANTI SRI
68 — 34
Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP) Cabang Luwuk- NAKHODA KMP Lemuru
Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP) Cabang Luwuk, Alamat Jl.Tan Malaka, Kelurahan Keraton, Kec. Luwuk, Kabupaten Banggai yang dalam hal inisebagai TERGUGAT I: NAKHODA KMP Lemuru, Alamat Jl. Tan Malaka, Kelurahan Keraton, Kec.
Tergugat:
MISRAWATI
83 — 9
Kantor Cabang Sungai penuh Unit Siulak Deras
Tergugat:
MISRAWATI
PT MANGROVE SANCTUARY BINTAN
Tergugat:
PT BINTAN SUNGAI INDAH
Turut Tergugat:
PATTA LAWANG
67 — 35
.: 001/MSB/IX/2022 tertanggal 16 November 2022 dari PT Mangrove Sanctuary Bintan (in casu Penggugat) kepada PT Bintan Sungai Indah (in casu Para Tergugat) perihal Surat Peringatan Ke-1 Dan Pemberitahuan Dimulainya Masa Penyelesaian Damai;
- Surat No.: 002/MSB/IX/2022 tertanggal 19 November 2022 dari PT Mangrove Sanctuary Bintan (in casu Penggugat) kepada PT Bintan Sungai Indah (in casu Para Tergugat) perihal Surat Peringatan Ke-2;
- Surat No.: 003/MSB/IX/2022 tertanggal 22 November
2022 dari PT Mangrove Sanctuary Bintan (in casu Penggugat) kepada PT Bintan Sungai Indah (in casu Para Tergugat) perihal Surat Peringatan Ke-3;
- Surat No.: 004/MSB/IX/2022 tertanggal 02 Desember 2022 dari PT Mangrove Sanctuary Bintan (in casu Penggugat) kepada PT Bintan Sungai Indah (in casu Para Tergugat) perihal Surat Pemberitahuan Pengakiran Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 34, Tertanggal 07 Oktober 2019;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji
/wanprestasi;
- Menyatakan Sah Pengakhiran Perjanjian terhadap Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.: 34 tertanggal 07 Oktober 2019 dibuat di hadapan Ninik Noviana, S.H,.M.Kn Notaris di Kabupaten Bintan yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan Surat No.: 004/MSB/IX/2022 tertanggal 02 Desember 2022 dari PT Mangrove Sanctuary Bintan (in casu Penggugat) kepada PT Bintan Sungai Indah (in casu Tergugat) perihal Surat Pemberitahuan Pengakiran Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 34, Tertanggal 07 Oktober
Penggugat:
PT MANGROVE SANCTUARY BINTAN
Tergugat:
PT BINTAN SUNGAI INDAH
Turut Tergugat:
PATTA LAWANG
Tergugat:
1.WARSITO
2.PUPUT PUJIANTI
99 — 19
UNIT SUNGAI BAHAR III
Tergugat:
1.WARSITO
2.PUPUT PUJIANTI
Tergugat:
1.P. BINTANG
2.SUWANI
77 — 24
UNIT SUNGAI BAHAR I
Tergugat:
1.P. BINTANG
2.SUWANI
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Sungai Bengkal
Tergugat:
1.Edi Riyanto
2.Lelawati
94 — 40
Penggugat:
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Sungai Bengkal
Tergugat:
1.Edi Riyanto
2.Lelawati
YULYANSYAH
Tergugat:
1.MOHREN
2.MARYANI
Turut Tergugat:
KEPALA DESA SUNGAI KAPITAN
30 — 14
Penggugat:
YULYANSYAH
Tergugat:
1.MOHREN
2.MARYANI
Turut Tergugat:
KEPALA DESA SUNGAI KAPITAN
38 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara VS MAHMUD AL KHUDORI Alias MAHMUD Bin H. NANANG ANSHARI, dk.
Turut Tergugat:
1.ANDI
2.SALEH BIN M AMIN
3.HERMAN BIN ASWAT
4.SULAIMAN
5.KEPALA DESA PUNGGUR KECIL
6.CAMAT SUNGAI KAKAP
7.KAPOLRES SUNGAI KAKAP
8.DANRAMIL SUNGAI KAKAP
9.DEREK YAHYA WALLY S SOS
106 — 12
SUMATERA UNGGUL MAKMUR
Turut Tergugat:
1.ANDI
2.SALEH BIN M AMIN
3.HERMAN BIN ASWAT
4.SULAIMAN
5.KEPALA DESA PUNGGUR KECIL
6.CAMAT SUNGAI KAKAP
7.KAPOLRES SUNGAI KAKAP
8.DANRAMIL SUNGAI KAKAP
9.DEREK YAHYA WALLY S SOS
Tergugat:
1.SRI ARYANI
2.SAPARUDIN
83 — 18
UNIT SUNGAI BAHAR III
Tergugat:
1.SRI ARYANI
2.SAPARUDIN
57 — 22
BUDI STARCH SWEETENER Tbk DEVISI TAPIOKA TERBANGGI BESAR (Sungai Budi Group)
83 — 27
KEPALA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI SERAYU OPAK PROGO
Nama Jabatan KEPALA BALAIPENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI SERAYUOPAK PROGO ;Tempat kedudukan : Jalan Gedong Kuning 172 AYogyakarta ;Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : KS.33/BPDASSOP/2013, tertanggal14 April 2013 memberikan Kuasa dengan haksubtitusi kepada ;1. SUPARDI,S.H ; 2. Drs. AFRODIAN LUTOIFI,S.H.,M.Hum.; 3. M. ZAENURI, S.H. ; 4. Dra. Rismauli ...4. Dra. RISMAULI TAMPUBOLON,5. IrSAMIDI, M.Sc. ; 6. ZULFIKAR ALI, S.H ;7. WIDODO, S.H ; 8. MULYAWATI P, S.Hut., MP;9.
SK. 48/Menhutll/Rhs/2012,tertanggal 4 Januari 2013 dan Obyek Sengketa II Keputusan TergugatIl yaitu Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran SungaiSerayu Opak Progo Nomor : SK.01/BPDASSOP/2013 tentangPenetapan Personil Dalam Jabatan Non Struktural dan JabatanFungsional Lingkup Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai SerayuOpak Progo Tahun 2013 tertanggal 2 Januari 2013 ; DALAM EKSEPSI Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II mengenaiKewenangan Relatif Pengadilan tidak diterima =; e Menyatakan
SK.48/Menhutll/Rhs/2012, tertanggal 4 Januari 2013 ; Menyatakan gugatan Penggugat terhadap KeputusanTergugat Il yaitu Keputusan Kepala Balai PengelolaanDaerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Nomor : SK.01/BPDASSOP/2013 tentang Penetapan Personil DalamJabatan Non Struktural dan Jabatan Fungsional LingkupBalai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu OpakProgo Tahun 2013 tertanggal 2 Januari 2013 tidak diterima ; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 226.000, (dua ratus dua puluhenam
MEISKE MOGIE
Tergugat:
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KEMENTERIAN PUPR)
67 — 0
MENGADILI:
Dalam Eksepsi:
Menolak Eksepsi Tergugat;
Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa ganti rugi sisa bagian tanah objek sengketa yang harus dibayarkan Tergugat yakni Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) kepada Penggugat adalah seluas 360 m2
;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yakni Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) yang tidak membayarkan ganti rugi sisa bagian tanah objek sengketa seluas 360 m2 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat;
- Menghukum Tergugat yakni Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) wajib untuk membayar sekaligus ganti
rugi sisa bagian tanah objek sengketa yang seluas 360 m2 kepada Penggugat yakni Meiske Mogie dengan uang sejumlah Rp3.092.380.200,00 (tiga milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah);
- Menghukum Tergugat yakni Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) wajib untuk mengembalikan kedua Sertifikat Hak Milik yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 279/Pinaesaan Tahun 1981 dan Sertifikat Hak Milik
Penggugat:
MEISKE MOGIE
Tergugat:
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KEMENTERIAN PUPR)
UMAR A KADIR SH
Tergugat:
1.ANWAR BIN MUHAMMAD SAID
2.Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN
3.Bupati Kubu Raya Cq Camat Sungai Ambawang Cq Kepala Desa Sungai Ambawang Kuala
Turut Tergugat:
TRISNAYANI
153 — 48
Penggugat:
UMAR A KADIR SH
Tergugat:
1.ANWAR BIN MUHAMMAD SAID
2.Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN
3.Bupati Kubu Raya Cq Camat Sungai Ambawang Cq Kepala Desa Sungai Ambawang Kuala
Turut Tergugat:
TRISNAYANI
1.YAPIN SAPUTRA
2.NANSI SAPUTRA
Tergugat:
PSJA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM
33 — 0
Penggugat:
1.YAPIN SAPUTRA
2.NANSI SAPUTRA
Tergugat:
PSJA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM
1.YAPIN SAPUTRA
2.NANSI SAPUTRA
Tergugat:
PSJA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM
38 — 8
Penggugat:
1.YAPIN SAPUTRA
2.NANSI SAPUTRA
Tergugat:
PSJA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM
Terbanding/Tergugat : MATO ABDULLAH
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Kota Samarinda Kantor Camat Sungai Kunjang
48 — 29
Pembanding/Penggugat : AMOI
Terbanding/Tergugat : MATO ABDULLAH
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Kota Samarinda Kantor Camat Sungai KunjangSenyiur RT. 42, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, KotaSamarinda, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan : Sdr. Arifin; Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Karang Asam; Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sdr. Man; Sebelah Barat berbatasan dengan : Sdr. Nur Munir;. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama YANG tersebutditandatangani oleh Ketua RT.
Walikota Samarinda Nomor 13 tahun 2017tentang Izin Membuka Tanah Negara yang saat ini telah diperbaharui kembalimelalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 tahun 2019 tentang IzinMembuka Tanah Negara, pihak Tergugat (Camat Sungai Kunjang) diberikan hakdan wewenang untuk melakukan pelayanan penerbitan Izin Membuka TanahNegara (IMTN) terhadap objek tanah (Tanah Negara) yang terletak di dalamWilayah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;Atas dasar kewenangan tersebut maka pihak Tergugat selanjutnya
Arifin; Timur : Sungai Karang Asam;Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 132/PDT/2020/PT SMR10. Selatan : Sdr. Man; Barat : Sdr.
Sebagai gambaran atas letak objek sengketa tersebut beserta letak tepi SungaiKarang Asam yang ada di lapangan berdasarkan Aplikasi Peta Google Mapsyang bias dilihat melalui internet adalah sebagai berikut:Gambar Peta Ukuran Jarak Terdekat dari Tepian Sungai Karang Asam ke Tanahyang menjadi objek sengketa dengan hasil sebesar +140 Meter:QO Beers+ ppopeceutBW Bice GP keting 4 igction @ Toepetaoes = o. #@* oe : * Seve)PurrmawaronQ>so6 Gambar Citra Satelit Ukuran Jarak Terdekat dari Tepian Sungai Karang
Arifin;o Timur : Sungai Karang Asam;o Selatan : Sdr. Man;o Barat : Sdr.