diberitahukan secara sah kepada pihak kuasa Tergugat A/Terbanding A, Tergugat B/ Terbanding B, Tergugat C/Terbanding C, TergugatF/Terbanding F, Tergugat G/Terbanding G, Tergugat H/Terbanding H masingmasing tanggal 13 Juli 2015 dan kepada Tergugat E/Terbanding E pada tanggal23 Juli 2015 ;Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut kuasa ParaPenggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 3 Agustus2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 4Agustus 2015 dan turunannya

Terbanding E tanggal 7Agustus 2015 ;Menimbang, bahwa atas memori dari kuasa Para Penggugat/Pembanding, Tergugat A/Terbanding A telah pula mengajukan kontra memoribanding tanggal 18 Agustus 2015, yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Muaro pada tanggal 20 Agustus 2015, Tergugat B/Terbanding B,Tergugat C/Terbanding C dan Tergugat E/Terbanding E telah pula mengajukankontra memori banding tanggal 18 Agustus 2015, yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Muaro pada tanggal 18 Agustus 2015 turunannya

NegeriPadang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 464/Pid.Sus/2017/PN.Pdg, tanggal 15Agustus 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwaoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada hari Jumat tanggal 25Agustus 2017;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 29 Agustus 2017 yang diterima dikepaniteraan PengadilanNegeri Padang pada tanggal 29 Agustus 2017 dan turunannya

telah disampaikankepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan KontraMemori Banding tanggal 18 September 2017 yang diterima dikepaniteraanPengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 September 2017 dan turunannya telahdisampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis 28 September 2017;Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa BerkasPerkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa disampaikan dengan relaaspemberitahuan tertanggal

23022011 -0005 tanggal 24 Februari 2011 yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Majelis Hakim Pemeriksaperkara ini agar menyatakan Surat Kuasa in cassu tidak sah dancacat hukum serta menjadikannya batal demi hukum oleh karenanyasurat kuasa tersebut tidak berlaku dari pertama kali dan seterusnyaserta tidak pernah dianggap ada keberadaan surat kuasa tersebutbeserta turunannya dan tidak terbatas pada perbuatan hukum dariPenerima Kuasa semata;b.

Majelis HakimPemeriksa perkara ini agar menyatakan Surat Kuasa Limpahan(Substitusi) in cassu tidak sah dan cacat hukum serta menjadikannyabatal demi hukum selain itu hal ini menyangkut Legal Standing PenerimaKuasa Substitusi oleh karenanya surat kuasa limpahan tersebut tidakberlaku dari pertama kali dan seterusnya serta tidak pernah dianggapkeberadaan surat kuasa tersebut beserta turunannya dan tidak terbataspada perbuatan hukum dari Penerima Kuasa semata;Exceptio Res Judicata atau Exceptio van gewijsde

memenuhi nafkah hidup dan biaya pendidikan sampai anak-anak tersebut telah dewasa menurut hukum sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa dalil posita Penggugat No. 14 adalah tidak benar, karenaTergugat telah melakukan pembayaran dan atau pengalokasiandana pembayaran sebagaimana pada uraian No. 8 ae di atas,justruh Penggugatlah yang melakukan perbuatan wanprestasikepada Tergugat , karena dalam Akta Perjanjian Pengikatan JuakBeli No. 47 tanggal 20 April 2011 halaman 5 dijelakan bahwaPenggugat menjamin tanah berikut turunannya tersebut (tanahobjek jual beli) berada dalam keadaan aman, tidak dikuasai dan/atau tanpa gangguan oleh

pihak manapun juga termasuk diatas tanah tersebut tidak pernah terikat dalam bentuk apapunkepada pihak manapun juga selain pengikatan jual beli ini.Bahwa dalam Pasal 4 Akta Perjanjian Pengikatan Juak Beli No. 47tanggal 20 April 2011 dijelaskan ;PIHAK PERTAMA (Penggugat a quo) wajib mengurus danmenyelesaikan segala permasalahan yang bersangkutan dengantanah berikut turunannya, baik mengenai sengketa ataupunperkara serta penguasaan tanah tersebut oleh pihak lain sehinggatanah berikut turunannya dalam

diterima / Niet OntvankelijkVerklare, 20202 on nnn nnn nn nnn nnn nnn nen nn nn nnn n ence nnn n nen nen nene18.Bahwa karena tidak adaanya etikat baik Penggugat selaku Penjualuntuk melakukan kewajiban hukumnya sebagaimana di ataur dalamPasal 4 Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 47 tanggal 20 April2011, dan dengan tidak adanya kejujuran Penggugat dalammenuangkan peristiwa hukum dalam Akta Perjanjian Pengikatan JuakBeli No. 47 tanggal 20 April 2011 khususnya pada halaman5 oe Bahwa tanah berikut turunannya

Bahwa dalam perjanjian jual beli tanah / lahan dimaksud pada Pasal 4Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 47 tanggal 20 April 2011dijelaskan bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selakuPenjual berkewajiban ;a) PIHAK PERTAMA (Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi) wajibmengurus dan menyelesaikan segala permasalahan yang bersangkutandengan tanah berikut turunannya, baik mengenai sengketa ataupunperkara serta penguasaan tanah tersebut oleh pihak lain sehingga tanahberikut turunannya dalam

Tergugat V untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Akta No. 51 tanggal 15 Juli 2010 sebagaimana yang telah ditegaskan kedalam Akta Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011 yang telah diterbitkan SK oleh Tergugat IV dan telah disahkan tanggal 02 Februari 2011 Nomor : AHU-05717.AH.01.02.Tahun 2011 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan beserta turunannya

Nilai,dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang PajakPertambahan Nilai terhadap penyerahan seluruhnya;bahwa dalam LHP dan KKP Terbanding sepakat bahwa Pemohon Bandingmerupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha terpadu/integrated(Pemohon Banding memulai operasi Pabrik sejak Tahun 1997), dan berdasarkanpenjelasan bahwa Pemohon Banding tidak pernah menjual langsung hasil kebunyaitu berupa TBS akan tetapi hasil kebun (TBS) tersebut diolah terlebih dahulumenjadi CPO serta turunannya

Nilai,dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang PajakPertambahan Nilai terhadap penyerahan seluruhnya;bahwa dalam LHP dan KKP Terbanding sepakat bahwa Pemohon Bandingmerupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha terpadu/integrated(Pemohon Banding memulai operasi Pabrik sejak Tahun 1997), dan berdasarkanpenjelasan bahwa Pemohon Banding tidak pernah menjual langsung hasil kebunyaitu berupa TBS akan tetapi hasil kebun (TBS) tersebut diolah terlebih dahulumenjadi CPO serta turunannya

Nomor : 8/Akta.Pid/2017/PN BktBahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 12 Juli 2017 atasputusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bkt, tanggal 06Juli 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmikepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2017 ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah mengajukanMemori Banding tanggal 19 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Bukittinggi tanggal 19 Juli 2017 dan turunannya

telah diserahkan kepadaPenuntut Umum pada tanggal 21 Juli 2017;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra memoriBanding tanggal 26 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBukittinggi pada tanggal 27 Juli 2017 dan turunannya telah diserahkan kepadaPenasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2017;Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan NegeriBukittinggi tanggal 24 Juli 2017 Nomor W3.U2/814/HPDN/VII/2017 kepadaPenuntut Umum dan kepada Penasihat

Eksepsi Error in Objekta.Bahwa dalam menyusun suatu surat gugatan harus jelas dan kronkritobyek yang akan digugat dan harus memiliki dasar hukum yang jelas dandapat dipertanggung jawabkan secara yuridis, namun dalam perkara a quogugatan Penggugat salah obyek sehingga mengandung cacat formaldengan mengatakan Penggugat adalah pemegang hak satusatunya daribidang tanah milik adat seluas + 254 M2 dengan alas hak Girik C. 2899Persil 17 S.lll yang turunannya berasal dari Persil 613 atas nama BuangBin Pilin

Bahwa Tergugat menolak dengan KERAS dan TEGAS gugatanPenggugat butir 2 (dua) karena telah terjadi kecurangan danpembohongan hukum dengan mengklaim Penggugat adalah pemeganghak yang sah satusatunya dari bidang tanah milik adat seluas + 254 M2dengan alas hak Girik C. 2899 Persil 17 S.IIl yang turunannya berasaldari Persil 613 atas nama Buang bin Pelin yang diperoleh Penggugatpada 25 Januari 1991 (Vide : Surat Keterangan NomorRIS/wp8.06/k8.02/1991) yang mana di dalam Buku besar Ipeda Girik 613tercatat

Dengan demikian mohon menjadi penilaian dalam perkara a quooleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terkait denganstatus kepemilikan.Hal ini dapat dibuktikan oleh Tergugat, yang mana justru tanahPenggugat yang sekoyongkonyong muncul, lahir dan tidak jelas asalusulnya karena bidang tanah milik adat seluas +/ 254 M2 dengan alashak Girik C. 2899 Persil 17 S.lll yang turunannya berasal dari Persil 613atas nama Buang bin Pelin dimana dalam Buku besar Ipeda Girik 613tercatat atas nama Adeng

sampalsekarang untuk Ajb No. 3/2/1983 tertanggal 6 januari 1983 tersebut (incasu SHGB No. 1226/DURI seluas 135 M2 ditingkatkan haknyamenjasi SHM 5434 atas nama Hendro Wibowo) tidak ada terkadalasedikitpun/masalah hukum.Oleh karena itu, tidak benar dalil Penggugat yang menyatakantanahnya berlainlainan, justru. sebaliknya Tergugat lah yangmempertanyakan dimana sebenarnya keberadaan dan kedudukan ataudalam wujud apakah wujud dari tanah milik Penggugat atas alas hakGirik C 2899 Persil 17 S.Ill yang turunannya

pelaksanaan eksekusi lelang tersebutPelawan keberatan karena selain perlawanan ini, Pelawan juga sedangmelakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan di PengadilanNegeri Cibinong sebagaimana Register Perkara No.267/Pdt.G.2016tertanggal 03 November 2016, yang mana salah satu petitum gugatannyamenyatakan Perjanjian Investasi No.03, tertanggal 13 April 2015 danPerjanjian Limit Dana Pembiayaan No.02 tertanggal 13 April 2015 yangdibuat dihadapan Notaris Zuwana Corna Gumanti, SH.M.Kn besertaPerjanjian turunannya

Timur : Villa Ever Green / Tanah Penduduk ;DALAM POKOK PERKARA:1.Menerima dan mengabulkan Perlawanan yang diajukan Pelawanseluruhnya ;Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik ;Menyatakan sah dan berharga suratsurat yang diajukan oleh Pelawansebagai alat bukti dalam perkara ini ;Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi No.03 tertanggal 13 April2015 dan Perjanjian Limit Dana Pembiayaan No.02 tertanggal 13 April2015 yang dibuat dihadapan Notaris Zuwana Corna Gumanti, SH.M.Knbeserta Perjanjian Turunannya

Bahwa dalam petitum gugatannya no.4 Pelawan meminta Pengadilan agarmenyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi No.03 tertanggal 13 April2015 dan perjanjian Limit Dana pembiayaan No.02 tertanggal 13 AprilHalaman 15 dari 45 Putusan Perdata Nomor 129/Pat.G/2017/PN CbiForm02/SOP/06. 3/20172015, yang dibuat dihadapan Notaris Zuwana Corna Gumanti, SH., M.Kn,beserta perjanjianperjanjian turunannya / Addendum tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat.

Dalam petitum gugatannya no.4, Pelawan meminta Pengadilan agarmenyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi No.03 tertanggal 13 April2015 dan perjanjian Limit Dana pembiayaan No.02 tertanggal 13 April2015, yang dibuat dihadapan Notaris Zuwana Corna Gumanti, SH., M.Kn,beserta perjanjianperjanjian turunannya / Addendum tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat.

Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi No.03 tertanggal 13April 2015 dan Perjanjian Limit Dana Pembiayaan No.02 tertanggal 13April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Zuwana Corna Gumanti,SH.M.Kn beserta Perjanjian Turunannya/ Addendum tidak mempunyaikekuatan hukum ;2.

Bahwa apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 35 ayat (1)UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditambahdengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 180 Kompilasi HukumIslam, maka bagian Penggugat atas Seluruh harta bersama (gonogini)tersebut semestinya adalah sebesar 50 % = 2/4 ditambah dengan 1/4 =3/4 dari seluruh harta bersama (gonogini) beserta turunannya, baik yangsudah terdata maupun yang belum terdata;13.

Atas rumah kontrakan tersebut sesuaidengan amanat Pasal 35 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan ketentuan yangterdapat dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, makaPenggugat berhak % dari nilai bangunan kontrakan tersebutbeserta turunannya berupa uang sewa kontrakan terhitung sejaktanggal 2 April 2015 (sejak meninggalnya Alm. Drs. H. TjondroSriyanto, M.Sc., MM.) sampai dengan adanya penyerahan hakPenggugat dari Tergugat II kepada Penggugat.b.

Atas rumah kontrakan tersebut sesuaidengan amanat Pasal 35 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan ketentuan yangterdapat dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, makaPenggugat berhak % dari nilai bangunan kontrakan tersebutberserta turunannya berupa uang sewa kontrakan terhitung sejaktanggal 2 April 2015 (sejak meninggalnya Alm. Drs. H. TjondroSriyanto, M.Sc., MM.) sampai dengan adanya penyerahan hakPenggugat dari Tergugat II kepada Penggugat.b.

Sebagaimana Akta JualBeli Nomor 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 98 dan 99 tahun 2011 danterhadap 10 buah sertifikat tanah atas nama Tergugat Nomor 588, 596, 589,591, 594, 590, 597, 592, 593 dan 595 yang diterbitkan berdasarkan AJBAJB tersebut beserta turunannya seperti atas Akta Pemberian HakTanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan adalah tidak sah atau dapatdibatalkan atau tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibathukumnya (vide Pasal 1449 KUH Perdata);13.

Bahwa dengan telah dibatalkannya Akta Jual Beli Nomor 83, 84,85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 98 dan 99 tahun 2011 dan 10 buah SertifikatHak Milik Nomor 588, 596, 589, 591, 594, 590, 597, 592, 593 dan 595beserta turunannya seperti atas Akta Pemberian Hak Tanggungan danSertifikat Hak Tanggungan, maka objek tanah Akta Jual Beli Nomor 83, 84,85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 98 dan 99 tahun 2011 tersebut menjadikembali kepada Penggugat Dalam Rekonvensi atau menjadi hak milikPenggugat Dalam Rekonvensi;14

Menyatakan dan menetapkan Akta Jual Beli Nomor 83, 84, 85, 86, 87,88, 89, 90, 91, 92, 98 dan 99 tahun 2011 dan terhadap 10 buah sertifikattanah atas nama Tergugat Dalam Rekonvensi yaitu SHM Nomor 588, 596,589, 591, 594, 590, 597, 592, 593 dan 595 yang diterbitkan berdasarkanAJBAJB tersebut beserta turunannya seperti atas Akta Pemberian HakHalaman 9 dari 24 hal. Put.

Dengan demikan sangat jelas berdasarkan dalildalil yang telah diuraikanoleh Pemohon Kasasi tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Bandingdan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut telah keliru dalam menerapkanhukum mengenai pembuatan AJB (Akta Otentik) yang tidak dilakukan dihadapan PPAT seperti halnya Akta Jual Beli Nomor 83, 84, 85, 86, 87, 88,89, 90, 91, 92, 98 dan 99 tahun 2011, kKemudian turunannya terhadap 10buah sertifikat hak milik atas nama Termohon Kasasi dan atas nama ErlanSantosa

Bogor EcoFarming) yang mana ketiganya menerima Fasilitas Kredit dari PT.Bank Negara Indonesia yang merupakan Turut Tergugat sehinggamemiliki pinjaman dengan jumlah fasilitas kredit yang diberikan TurutTergugat adalah maksimum sebesar Rp. 41.207.721.128, (empatpuluh satu milyar dua ratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribuseratus dua puluh delapan rupiah) berdasarkan Perjanjian Kreditsebagai berikut:1) PK No 2008.031 tanggal 0952008 (PK induk beserta seluruhP3K turunannya)2) PK No 2008.032

tanggal 0952008 (PK induk beserta seluruhP3K turunannya)3) P3K No (2)2007.006 tanggal 13112008 (PK induk besertaseluruh P3K turunannya)4) P3K No (3)2008.006 tanggal 1322009 (PK induk besertaseluruh P3K turunannya)5) PK 2009.001 tanggal 1322009 (PK induk beserta seluruh P3Kturunannya)Halaman 39 dari 84 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2021/PT.BDG.3.2.Siat3.4.6) PK 2007.005 tanggal 1222007 (PK induk beserta seluruh P3Kturunannya)7) PK 2007.006 tanggal 1222007 (PK induk beserta seluruh P3Kturunannya)8)

PK 2007.004 tanggal 1222007 (PK induk beserta seluruh P3Kturunannya)9) P3K (3)2007.088 tanggal 2262009 (PK induk beserta seluruhP3K turunannya)10)P3K (1)2007.087 tanggal 2262009 (PK induk beserta seluruhP3K turunannya)11)P3K (1)2007.031 tanggal 2262009 (PK induk beserta seluruhP3K turunannya)12)P3K (1)2009.002 tanggal 2262009 (PK induk beserta seluruhP3K turunannya)13)PK 2014.072 tanggal 24122014 (PK induk beserta seluruhP3K turunannya)14)JGM/PPH/011 tanggal 15102015 (PK induk beserta seluruhP3K

turunannya)15)PK 2009.002 tanggal 1322009 (PK induk beserta seluruh P3Kturunannya)Bahwa atas Fasilitas Kredit tersebut wajib diserahkan jaminan kreditkepada TURUT TERGUGAT sebagaimana yang telah diatur didalam UndangUndang Perbankan dan Peraturan pelaksananyamengenai salah satu syarat pemberian kredit adalah berupa jaminan(collateral).Bahwa Jaminan yang diserahkan oleh Debitur dan Pemilik Jaminandalam perkara a quo salah satunya adalah SHM No. 132/Babakanmilik Penggugat dengan persetujuan Penggugat

sepuluh ribulima ratus dua rupiah) kepada Pihak Kesatu (Penggugat) sebagai pihakyang berhak;Pasal 5 Pihak Kedua (Para Tergugat) bersedia melakukan pembayaran uangTunai sebagai Pelunasan atas Pinjaman sebesar Rp. 30.310.502, (tigapuluh juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus dua rupiah) kepada PihakKesatu (Penggugat);Pasal 6 Pihak Kesatu (Pihak Penggugat) dan Pihak Kedua (Pihak Para Tergugat)selanjutnya dengan ini menerangkan bahwa perdamaian ini mengikatbagi Pihak Kesatu (Pihak Penggugat)maupun turunannya

Kerugian Immateriil sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh limamiliar rupiah);Menyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku (hapus) karena tidakmemenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 40/1996 Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 51/Malabar dan seluruh turunannya yaitu:a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 57/Malabar dan Sertifikat HakHalaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1701 K/Pdt/2018Guna Bangunan Nomor 52/Malabar yang tercatat atas nama Tergugat ;b.

dan Tergugat VIII untukmembayar kerugian secara tanggung renteng sebesarRp1.089.000.000,00 (satu miliar delapan puluh sembilan juta)ditambah bunga 2% (dua persen) setiap bulan terhitung sejakgugatan dimajukan di Pengadilan Negeri Bandung sampaiTergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII melaksanakanputusan perkara ini;Menyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatanhukum Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 51/Malabar danseluruh turunannya

pertamatama harus dilihat secara yuridis normatif pengertian ataupun interprestasiterhadap terminologi Hutan yaitu berdasarkan penjelasan (MvT) pasal 4ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan kekayaan alam yang terkandung14didalam hutan adalah semua benda hasil hutan sebagaimana dimaksuddalam pasal 1 angka 13 sedangkan pengertian hasil hutan berdasarkanpasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan bahwa yang diartikan dengan Hasil hutan adalah bendabenda hayati, non hayati dan turunannya

Hasil Nabati beserta turunannya seperti kayu,bambu, rotan, rumputrumputan, jamurjamur,tanaman obat, getahgetahan dan lain lain sertabagian dari tumbuh tumbuhan atau yangdihasilkan dari tumbuh tumbuhan didalamc. Benda Benda Non Hayati ;d. Jasa yang diperoleh dari hutan ;e.

A.3/104/ll/2018/Reskrim,Tertanggal 6 Februari 2018 beserta turunannya jo. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No.

ARWEN) bersama - sama dengan Turut Tergugat - II ( Badan Pertanahan Nasional) yang memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3699/2009 berserta Sertifikaf Hak Milik Turunannya masing - masing Sertifikat Ha Milik Nomor : 4120, 4121, 4122, 4123, 4124 dan 4125, telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad).6.

Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.3699 seluas 9.942 M beserta Sertifikat Hak Milik Turunannya masing - masing Sertifikat Hak Milik :a) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4120 / Labuh Baru luas 299 M2 ; b) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4121 / Labuh Baru luas 300 M2 ; c) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4122 / Labuh Baru luas 300 M2 ;d) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4123 / Labuh Baru luas 300 M2 ; e) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4124 / Labuh Baru luas 300 M2 ; danf) Sertipikat Hak Milik Nomor :

4125 / Labuh Baru luas 300 M2 ; yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatkan hukumnya sehingga batal demi hukum ;7.Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan siapa saja orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah terperkara dan atau membongkar bangunan yang ada diatasnya beserta turunannya serta mengembalikan kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;8.

ARWEN)bersama sama dengan Turut Tergugat Il ( Badan Pertanahan Nasional)yang memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3699/2009berserta Sertifikaf Hak Milik Turunannya masing masing Sertifikat Ha MilikNomor : 4120, 4121, 4122, 4123, 4124 dan 4125, telah melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatigedaaq).6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.3699 seluas 9.942 M?

beserta SertifikatHak Milik Turunannya masing masing Sertifikat Hak Milik :a) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4120 / Labuh Baru luas 299 M2 ;b) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4121 / Labuh Baru luas 300 M2 ;c) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4122 / Labuh Baru luas 300 M2 ;d) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4123 / Labuh Baru luas 300 M2 ;e) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4124 / Labuh Baru luas 300 M2 ; danf) Sertipikat Hak Milik Nomor : 4125 / Labuh Baru luas 300 M2 ;yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II tidak