Terbanding untuk melakukan perceraian wajibmemperoleh izin lebih dahulu dari pejabat, danberadasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 menentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil yangmelanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dijatuhi hukumandisiplin berupa pemberhentian dengan hormat' tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas maka judex facti dianggap telah memberikanperingatan tentang kemungkinan adanya sangsi

selengkapnya sebagaiberikut:Dalam EksepsiMenimbang, Termohon mengajukan eksepsi, bahwa dengan telahditolaknya permohonan izin Pemohon untuk bercerai dengan Termohon olehatasan/Pejabat/Komandan Pemohon sebagai anggota TNI/POLRI dimana izinperceraian dari Komandan adalah merupakan keharusan sebagaimana yangdiatur dalam PP Nomor 10 tahun 1983 yang dirubah dan disempurnakandengan PP Nomor 45 tahun 1990 serta ketentuan khusus bagi anggotaTNI/POLRI yang kemudian Pemohon membuat pernyataan siap menerimaresiko, Sangsi

berpendapat bahwa hakim pengadilan hubunganindustrial telah diberikan kKewenangan kembali untuk memeriksa, mengadili danmemutus perkara pemutusan hubungan kerja dengan alasan karena kesalahanberat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), dan ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebelum ada putusanpidana berkekuatan hukum tetap (bht), akan tetapi pengadilan hubunganindustrial hanya untuk mengadili apakah benar telah terjadi kesalahan beratatau bukan, sedangkan untuk sangsi

dan dalam Pasal 116 ayat (4) menyatakan sertifikatkecakapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan olehpemerintah, badan hukum yang mendapat akreditasi dari pemerintah, ataulembaga yang mendapat akreditasi dari pemerintah, dalam Pasal 203 ayat (1)menyatakan awak sarana perkeretaapian yang mengoperasikan saranaperkeretaapian tidak memiliki sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 116 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara peling lama 1 (satu)tahun, dan oleh karena ada sangsi

Pengurusdalam hal ini adalah orangorang yang mempunyai kedudukan fungsional dalamstruktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi ataudemi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarhubungan lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendirisendiri ataubersamasama, dan oleh karena ada sangsi pidananya berarti ada larangan,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dinyatakan telah melakukankesalahan dalam menempatkan Angga Praja Pratama sebagai

Tjkmasuk semboyan 7 (tujuh), sehingga menyebabkan peristiwa luar biasa hebat(PLH) di Stasiun Gedung Ratu dari arah Stasiun Rejosari, dan dalam hal iniPenggugat dikenakan hukuman disiplin tingkat kesalahan berat berupapemutusan hubungan kerja, maka yang perlu dipertanyakan jika masinismelanggar sinyal apakah ada sangsi pidananya?

Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajuritlain maka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas dankeras terhadap perbuatan yang demikian oleh karena itu Majelisberpendapat apabila Terdakwa dikembalikan ke lingkunganmiliter setelah menjalani pidana pokoknya maka akanmenggoyahkan disiplin militer baik dilingkungan Yonif Raider400/BR pada khususnya dan Kodan I!

Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajuritlain maka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas dankeras terhadap perbuatan yang demikian oleh karena itu Majelisberpendapat apabila Terdakwa dikembalikan ke lingkunganmiliter setelah menjalani pidana pokoknya maka akanmenggoyahkan disiplin militer baik dilingkungan Rindam XVI /Pattimura dan atau militer pada umumnya.Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan halhaltersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwatidak cukup

Otsuka Indonesia 18 Juli 2007 17 Juli 2009,berbunyi , Untuk karyawan yang tidak menerima ataupun menolakmenjalankan penempatan/pemindahan tugas yang diberikan dapatdikenakan sangsi sangsi andminstratif untuk Penggugat yaitu penurunanjabatan dari Area Manager/Coordinator menjadi Sales Eksekutif;Tergugat mengetahui dengan pasti Penggugat sulit untuk berpisah danmeninggalkan keluarga apabila direlokasi, dengan cara relokasi adalahcara yang paling efektif untuk mengkondisikan Penggugat untuk berhentiatau

urinenya dan hasilnya tetap positif menggunakannarkotika jenis sabusabu.11 Bahwa Terdakwa sudah mengetahui ST Panglima TNI tentang pelarangan prajurit untukmenghindari perbuatan menyalah gunakan maupun mengedarkan narkotika karenaperbuatan tersebut sangat merusak kesehatan, di kesatuan Terdakwa juga sudah seringmendapat pengarahan dari Komandan kesatuan baik dalam kesempatan setelah selesaimelaksanakan upacara bendera setiap tanggal 17 maupun dalam kesempatan apel pagitentang bahaya narkoba termasuk sangsi

tentang Narkotika.Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui dan sering mendengar penekanan maupunpengarahan tentang ST Panglima TNI tentang pelarangan prajurit untuk menghindarimenyalah gunakan maupun mengedarkan narkotika karena perbuatan tersebut sangatmerusak kesehatan, di kesatuan Terdakwa juga sudah sering mendapat pengarahan dariKomandan kesatuan baik dalam kesempatan setelah selesai melaksanakan upacarabendera setiap tanggal 17 maupun dalam kesempatan apel pagi tentang bahaya narkobatermasuk sangsi

Golongan I Nomor Urut 53Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika12 Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui ST Panglima TNI tentang pelarangan prajurituntuk menghindari menyalah gunakan maupun mengedarkan narkotika karena perbuatantersebut sangat merusak kesehatan, di kesatuan Terdakwa juga sudah sering mendapatpengarahan dari Komandan kesatuan baik dalam kesempatan setelah selesaimelaksanakan upacara bendera setiap tanggal 17 maupun dalam kesempatan apel pagitentang bahaya narkoba termasuk sangsi

No.1945 tahun 1990, namun karena Termohon tidak hadir, maka ketentuantersebut tidak dapat diterapkan, dan Termohon yang tidak hadir dianggap tidakkeberatan apabila ada sangsi dari atasannya;Menimbang, bahwa untuk memenuhi Petitum Pemohon angka 3, makasesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakimmemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang

Bahwa agar Tergugat dan atau siapa saja yang menempati obyek sengketatanpa alas hak yang sah menurut hukum, tidak menundanunda untuksegera menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat, maka perludiberikan sangsi uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratusrupiah) perhari terhitung sejak perkara ini diajukan sampai dengan Tergugatmelaksanakan isi putusan perkara ini;11.

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya padapokoknya menyatakan alasan sebagai berikut :e bahwa tujuan dari pemberian sangsi pidana adalah preventif,edukatif dan korektif ; e bahwa Terdakwa sebagai warga masyarakat yang baik dandiperlukan dalam kegiatan masyarakat dan telah menjalin hubunganselama 12 (dua belas) tahun lebih dalam rumah tangga rukunharmonis dengan saksi Hj.

terdahuluHalaman 21 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Bsk.Bahwa Didalam hukum administrasi Negara sejauh yang Benar Ahli ketahuihukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang dibawahnya dan hukumyang terakhir mengalahkan hukum yang terdahulu dengan syarat bahwasahnya ketentuan peraturan yang dibuat harus selaras atau seimbang,apabila tidak selaras dan seimbang contoh : peraturan perundangundangandengan peraturanperaturan menteri maka yang dipakai adalah peraturanperundangundangan ketika adanya sangsi

yang dinyatakan dengan tegasmengandung sangsi pidana maka yang digunakan adalah undangundangyang lebih tinggi, oleh karena itu peraturan KPU merupakan peraturanturunan secara organik dari undangundang, apabila terjadi kesalahoahamanatau perbedaan pandangan terhadap ketentuan sangsi maka yang digunakanadalah ketentuan perundangundangan, jadi bukan karena sifat spesialisnyatertapi karena sifat hukum administrasinyalah sehingga undangundang yanglebih tinggi dipakai karena menganut sangsi pidana., jadi

Nasruddin Hasibuan(SaksiIIl) ada sambil mengambil dan langsung menyerahkan uangtersebut.10.11.12.13.14.15.17Bahwa setelah uang Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bapakgak usah sangsi, duit bapak kembali kalau si habib tidak lulus, itujanji saya lalu Sdr. H.

dijawaboleh Terdakwa iya pak Azan, belum ada rejekinya, tapi pak Azantidak usah sangsi, kalau uang yang Rp.110.000.000, (seratussepuluh juta rupiah) saya kembalikan semua sama bapaknya sihabib dijawab oleh Saksi oya syukurlah kalau begitu, terus biayaadik kita selama disana gimana pak? dijawab oleh Terdakwa itutidak usah dihitung, biaya operasional kantor saya buat kesitu,kasian adik itu sudah kalah, jangan lagi ditambahin pikirannyadijawab oleh Saksi lalu bisa gak saya ngomong sama adik itu?

dijawab oleh Terdakwa tidak usah sangsi sama uangitu, Kasihlan waktu saya selama 1 (satu) minggu.Menimbang16.17.18.19.20.21.22.18Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul07.00 WIB diajak oleh Sdr. Anmad Husein Hasibuan (SaksiIl), Sdr.Darwin Hasibuan dan Sdr. Yusuf Hasibuan menemui Terdakwa diBanda Aceh untuk mengambil uang yang telah dijanjikan olehTerdakwa kepada Sdr.

H.Nasruddin Hasibuan (SaksiIll) sejumlah Rp.30.000.000, (tiga puluhjuta rupiah) mengatakan bapak gak usah sangsi, duit bapak kembalikalau si Habib tidak lulus, itu janji saya lalu Sdr. H. NasruddinHasibuan (SaksillIl) mengatakan Alhamdulillah terima kasih nak,masih mau menolong adik mu ini setelah itu Terdakwa mengatakanadik ini saya bawa cepat ke Aceh untuk saya bina dan sayamasukkan kursus agar lebin mudah masuk dijawab oleh Sadr.

(tiga puluhjuta rupiah) mengatakan bapak gak usah sangsi, duit bapak kembalikalau si Habib tidak lulus, itu janji saya lalu Sdr. H. NasruddinHasibuan (Saksilll) mengatakan Alhamdulillah terima kasih nak,masih mau menolong adik mu ini setelah itu Terdakwa mengatakanadik ini saya bawa cepat ke Aceh untuk saya bina dan sayamasukkan kursus agar lebih mudah masuk dijawab oleh Sadr.

anak yang sekarang tinggal bersamaPeENnggugat 7 rnrnccnnnennnn nnn anna neone Bahwa rumah tangga yang saksi Jlihat harmonis, namunsejak bulan Juli 2014 tanpa alasan yang jelas Tergugatpergi meninggalkan Penggugat, kembali ke rumah orangtuanya di Kelurahan Purwokerto Kulon, KecamatanPurwokerto Timur sampai sekarang selama + 1 tahun 4bulan tidak pernah kembali lagi ; ~e Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datangmengunjungi Penggugat serta tidak pernah memberi nafkahkepada Penggugat ; 2.Nama SANGSI

BELLY KOESHARWANTI, Apt (dibacakan) Bahwa obatobatan yang disimpan dan disedarkan oleh terdakwa adalah obatkeras atau masuk daftar G yang peredarannya harus mengguakan resefdokter.Bahwa tidak d'rbenarkan apabila obatobatan tersebut diedarkan olehperorangan atau toko obat.Bahwa obatobatan tersebut hanya tersedia di apotik yang sudah memiliki ijinedar dengan dibawah pengawasan seorang apoteker.Bahwa perbuatan terdakwa dapat dikenai sangsi mengedarkan sediaan farmasiatau obat kesehatan secara illegal.Atas

Bahwa perbuatan terdakwa dapat dikenai sangsi mengedarkan sediaan farmasiatau obat kesehatan secara illegal.Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan. Penuntut Umum memberitahukan bahwa saksisaksi yang diajukan sudahcukup, karenanya acara persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa.Atas pertanyaan yang diajukan, terdakwa memberikan jawaban yang padapokoknya sebagai berikut :Kepada terdakwa : DESI MULANDARI binti SUNARMAN Saudara pernah diperiksa Penyidik ?

Penggugat telah berupaya menjemput Tergugat keSurabaya pada bulan Maret 2013 yang lalu, namun Tergugat tidak mauberkumpul lagi dengan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugathanya bertemu semalam saja, yang kemudian Penggugat pulang lagi keBawean;Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan antara Penggugat danTergugat dengan menemui langsung Tergugat dan keluarganya diSurabaya, namun demikian tidak berhasil sematamata karena Tergugatsudah tidak ada iktikat untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya;Bahwa sangsi

Bahwa sekalipun Tergugat melanggar ketentuan pasal 44 tipe A 21 namunberkenaan dengan PHK yang dilakukan Penggugat melanggar ketentuanPasal 161 beserta penjelasanya UndangUndang No 13 Tahun 2003 yangmengaharuskan terlebih dahulu dilakukan Surat Peringatan , terhadapketentuan pasal 44 tipe A 21 sepanjang menyangkut sangsi PemutusanHubungan Kerja tidak dapat diberlakukan dalam perkara a quo karenasesual Pasal 124 UndangUndang No 13 Tahun 2003 ketentuan PKB yangbertentangan dengan peraturan perunganundangan

Kasrimenggugat dengan dalil penipuan dalam sidang perdata Nomor16/1976/Pdt.Sehingga atas segala perbuatannya, maka justru Termohon PK lah (Sdr.Kasri) yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum pidana, penipuandan penggelapan, dalam Pasal 372 KUHP yang bisa dikenai sangsi pidanahukuman penjara empat tahun (Ssudah dua puluh tahun lebih Termohon PKmenguasai, menggarap bahkan menjual (th 1996) tanah sengketa yangsebenarnya milik kami Pemohon PK, maka untuk saat ini dan seterusnyasegala bentuk usaha

Jika dengan sengaja TermohonKasasi menggunakannya dan mendatangkan kerugian bagiPemohon Kasasi, maka bagi Termohon Kasasi dapatdijatuhkan sangsi yang sama, yakni hukuman penjaraselamalamanya 6 (enam) tahun;Bahwa berarti dasar yang digunakan untuk mengajukangugatan adalah SHM (Sertifikat Hak Milik) yangditerbitkan dalam waktu' satu hari oleh karena haltersebut di atas, judex facti telah salah menerapkanhukum dalam putusan a quo.

Asli Surat Pernyaaan dari para pihak yang menyatakanbahwa para pihak telah di Mediai tanggal 30 Nopember 2017 , yangkemudan oleh Ketua majelis diberi tanda P. 3. 4 Asli Surat pernyataan dariPenggugat yang menyatkan bahwa ia bersedia mnerima sangsi apapunyangterjadi di kemudian hari atas gugatan terhadap Tergigat sebagaiAnggota POLRI yang dibuat dan di tanda tangai Penggugat tanggal 30Nopember 2017, yang kemudan oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 4.Bahwa, di Samping itu, Penggugat juga telah mengajukan

Serta melakukanPelanggaran dalam masa berlakunya Surat Peringatan;Bahwa terhadap tindakantindakan pelanggaran disiplin kerja oleh Tergugatmengenai ketidak hadiran di lokasi kerja, Penggugat telah melakukanpemanggilan secara patut oleh karena Tergugat tidak melaksanakanpekerjaannya sebagai seorang karyawan;Bahwa dalam berbagai kesempatan penanganan pelanggaran disiplin kerjayang dilakukan oleh Tergugat, dengan sangsi yang telah dapat dilakukanPHK oleh Penggugat, yang mana tidak dilakukan semestinya

Putusan Nomor 1003 K/Pdt.SusPHI/2017Kasasi yang telah berulang kali melakukan pelanggaran kerja dan berulang kalidiberikan kesempatan memperbaiki sikap dan perilaku;Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan itikad baik Pemohon Kasasi untukmemberikan kesempatan kerja berulang kali bagi Termohon Kasasi atasdilakukannya jenis pelanggaran kerja dengan sangsi PHK sebagaimana diaturdalam perjanjian bersama (bukti Pl 5).

menciptakan disharmonisasi dalam hubungan kerja, sehingga PemohonKasasi sudah tidak dapat lagi memperkerjakan Termohon Kasasi berdasarkanperilaku dan pemberian surat peringatan;Bahwa Judex Facti kurang pertimbangan hukum dimana hanyamempertimbangkan masa berlaku surat peringatan dan melakukan pelanggarandalam masa berlaku' surat peringatan, sehingga Judex Facti tidakmemperimbangkan perilaku Termohon Kasasi yang tidak menghargai peraturanperjanjian kerja bersama (bukti P15) sehingga telah diberikan sangsi

Terdakwa diberi sangsi sosial untuk meratakantanah senderan jalan sampai rata, ikut sholat berjamaah 5 (lima) waktu danmengaji pada ustad. Apabila Terdakwa tidak mengerjaan halhal tersebut makaakan dilaporkan ke polisi. Namun ternyata hal tersebut tidak dikerjakan olehTerdakwa sehingga Korban kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa kepadaPetugas Kepolisian;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya;.

Terdakwa diberi sangsi sosial untuk meratakantanah senderan jalan sampai rata, ikut sholat berjamaah 5 (lima) waktu danmengaji pada ustad. Apabila Terdakwa tidak mengerjaan halhal tersebut makaakan dilaporkan ke polisi. Namun ternyata hal tersebut tidak dikerjakan olehTerdakwa sehingga Korban kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa kepadaPetugas Kepolisian;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya;3.