Ditemukan 5509 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-08-2014 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 18-01-2016
Putusan PN BITUNG Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Bit
Tanggal 3 Agustus 2015 — PT. WAILAN PRATAMA LAWAN PT. INTERNATIONAL ALLIANCE FOOD INDONESIA, DK
132101
  • Tanggal Referensi Jumlah Yang KeteranganMasuk (US$)1. 12 Jan 2010 APV#684 $ 20,000.002, 22 Jan 2010 APV#720 $ 10,000.003. 28 Jan 2010 APV#740 $ 92,000.004. 17 Feb 2010 APV#816 $ 20,000.005. 25 Feb 2010 APV#845 $ 25,000.006. 19 Mar 2010 APV#928 $ 10,000.007. 24 Apr 2010 APV#943 $ 15,000.008. 30 Mar 2010 APV#968 $ 15,000.009. 7 Apr 2010 APV#990 $ 10,095.0010. 8 Apr 2010 APV#996 $ 40,000.0011. 22 Apr 2010 APV#1047 $ 20,000.0012. 26 Apr 2010 APV#1069 $ 20,000.0013. 29 Apr 2010 APV#1087 $ 30,000.0014.
Putus : 06-10-2017 — Upload : 24-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1082 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 6 Oktober 2017 — 1. YENI R. HARAHAP,, DKK VS 1. DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, , DKK
3092881 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUYATNO, 996. BAMBANG IRAWAN, 997. SUWARNO, 998. SRIYONO ALI MARTO, 999. H. RACHMAN ARIFIN tersebut;
    Suyatno), merupakan mantan Pekerja PT.Bank Rakyat Indonesia(Persero) yang mulai bekerja pada tanggal 01Agustus 1977 dan telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHk)karena memasuki usia pensiun normal (56 tahun) mulai tanggal berhentibekerja 30 April 2010 berdasarkan Surat Keputusan NOKEP 138DIR/SDM/03/2010 tanggal 10 Maret 2010 dengan masa kerja 32,66tahun;Bahwa Penggugat 996 (Bambang Irawan), merupakan mantan PekerjaPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang mulai bekerja pada tanggal 10Februari
    H.SUYATNO, 996. BAMBANG IRAWAN, 997. SUWARNO, 998. SRIYONO ALIMARTO, 999. H. RACHMAN ARIFIN tersebut;Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 oleh Dr.Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.
Register : 21-12-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PT SAMARINDA Nomor 228/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 9 Februari 2022 — Pembanding/Tergugat I : PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA Diwakili Oleh : PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
Terbanding/Penggugat : FERRY POSUMA
Terbanding/Turut Tergugat I : CHRISTINE POSUMA
Terbanding/Turut Tergugat II : ERVINA POSUMA
Terbanding/Turut Tergugat III : GRACE POSUMA
Turut Terbanding/Tergugat II : Firman SETIA KAWAN
Turut Terbanding/Tergugat III : EDDIE POSUMA
Turut Terbanding/Tergugat IV : YENI PUDJAWATI, SH.
436561
  • Pertamatelah mengabulkan tuntutan ganti rugi uang hasil sewa KBC III dari tahun1991 sampai dengan bulan Juli tahun 2016 (selama 25,5 tahun) dengantotal keseluruhan berjumlah Rp16.538.688.996,, yang selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan TergugatVil untuk membayar kerugian Penggugat secara tunal dan tanggungrenteng berupa uang hasil sewa KBC III dari tahun 1991 sampai denganbulan Juli tahun 2016 (selama25,5 tahun) sebesar Rp16.538.688. 996
Register : 13-11-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 30/Pid. Sus/2013/P.Tpkor.Yk
Tanggal 27 Maret 2014 — Ir. Mulyadi Hadikusumo
7428
  • Jogja Tugu Trans bulan Maret 2008 Nomor 050 / 996 A - Surat Perintah Kerja Nomor 050 / 757 A tanggal 30 April 2008.
    Jogja Tugu Transbulan Maret 2008 Nomor 050 / 996 A Surat Perintah Kerja Nomor 050/757 A tanggal 30 April 2008. Addendum 01 Nomor 050 / 965 A atas Surat Perintah KerjaNomor 050 / 757 A tanggal 30 April 2008.5) Copy surat permohonan uang muka dana Operasional Kendaraanbulan Juni 2008 tanggal 2 Juni 20108 dan tanggal 10 Juni 2008beserta :Permohonan pembayaran BOK periode s.d. 18 Juni 2008 Berita Acara Pembayaran Nomor : 050 / 1166 A Berita Acara pemeriksaan kilometer bus PT.
    Jogja Tugu Transbulan Maret 2008 Nomor 050 / 996 A Surat Perintah Kerja Nomor 050 / 757 A tanggal 30 April 2008. Addendum 01 Nomor 050 / 965 A atas Surat Perintah KerjaNomor 050 / 757 A tanggal 30 April 2008.5) Copy surat permohonan uang muka dana Operasional Kendaraanbulan Juni 2008 tanggal 2 Juni 20108 dan tanggal 10 Juni 2008beserta :Permohonan pembayaran BOK periode s.d. 18 Juni 2008Berita Acara Pembayaran Nomor : 050 / 1166 A Berita Acara pemeriksaan kilometer bus PT.
Register : 08-12-2014 — Putus : 27-04-2015 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 133/PID.SUS/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 27 April 2015 — H. HADIYAT, ST, M.Si
4623
  • pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawanhukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalahperbuatan melawan hukum formil Saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antaralain Putusan No. 996
Register : 24-05-2016 — Putus : 28-10-2016 — Upload : 16-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pdt.Sus-Desain Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 28 Oktober 2016 — PERKUMPULAN SANITARY INDONESIA (PERSANDO), CS >< ALEKSKY BAGOES M.B., S.H., M.H., CS
836419
  • Undangundang No : 11 Tahun 1970 tentangPenanaman Modal Asing;Fotocopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal Nomor4/1/1U/IV/PMA/INDUSTRI/2010;Fotocopi sesuai dengan asli Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) Menengah Nomor 996/1.824.271,Februari 2009;Fotocopi sesuai dengan asli Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) Besar Nomor 0092302/PB/1.824.271 tertanggal 13Januari 2014;Fotocopitertanggal 13dari fotocopi Keputusan Kepala Suku DinasPerindustrian dan Energi Jakarta Utara Nomor
Register : 08-11-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 11-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 27/Pid.Sus/2013/P.Tpkor-Yk
Tanggal 27 Maret 2014 — POERWANTO JOHAN RIYADI
7030
  • Jogja Tugu Trans bulan Maret 2008 Nomor 050 / 996 A Surat Perintah Kerja Nomor 050 / 757 A tanggal 30 April 2008.
    Jogja Tugu Trans bulanMaret 2008 Nomor 050 / 996 ASurat Perintah Kerja Nomor 050 / 757 A tanggal 30 April 2008.Addendum 01 Nomor 050 / 965 A atas Surat Perintah Kerja Nomor050 / 757A tanggal 30 April 2008.4) Asli surat permohonan uang muka dana Operasional Kendaraan bulan Juni2008 tanggal 2 Juni 20108 dan tanggal 10 Juni 2008 beserta :Permohonan pembayaran BOK periode s.d. 18 Juni 2008Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/ 1166 ABerita Acara pemeriksaan kilometer bus PT.
    Jogja Tugu Trans bulanMaret 2008 Nomor 050 / 996 ASurat Perintah Kerja Nomor 050 / 757 A tanggal 30 April 2008.Addendum 01 Nomor 050 / 965 A atas Surat Perintah Kerja Nomor050 / 757A tanggal 30 April 2008.8) Asli surat permohonan uang muka dana Operasional Kendaraan bulan Juni2008 tanggal 2 Juni 20108 dan tanggal 10 Juni 2008 beserta :Permohonan pembayaran BOK periode s.d. 18 Juni 2008Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/ 1166 ABerita Acara pemeriksaan kilometer bus PT.
Register : 23-08-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 378/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 28 Oktober 2021 — Pemohon:
YENI OSWANDI
7445
  • Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
  • Sertifikat Hak Milik Nomor : 996/Sentul, terletak Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
  • Sertifikat Hak Milik Nomor : 997/Sentul, terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
  • Sertifikat Hak Milik Nomor : 998/Sentul, terletak Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab.
Register : 12-04-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Tpg
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.RD. AKMAL, SH
2.Irisa Nadeja, S.H., M.H
Terdakwa:
Wisely
220
  • Temulawak Transparent Whitening Beauty Soap

    Zenith Ventures Sdn Bhd

    996

    Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar

    29.

    YPMEI Natural Smooth Experts Silk Mask

    -

    110

    Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar

    30.

Register : 05-01-2015 — Putus : 06-05-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 2/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 6 Mei 2015 — DADAN HERDIANSYAH Bin ENGKUS HUSHENDAR
10595
  • hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1)Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut sebagaimana tertuang dalam beberapaputusannya, antara lain Putusan No. 996
Register : 05-01-2015 — Putus : 20-05-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 01/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 20 Mei 2015 — Anton Ristyantoro
619
  • pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1)Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesiapasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No.996
Register : 09-07-2015 — Putus : 20-11-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 143/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 20 Nopember 2015 — -R. ARWIN ALDRIYANT, S.Sos -EGI MUKTI -RAHMA ARIANI ROSHADI, SS, SH.
11338
  • pengertianmelawan hukum maiteriil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum,sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesiapasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No.996
Register : 07-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal
Tanggal 1 Juni 2015 — Drs. H. HABIR PONULELE, MM
13495
  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006 atas namaTerdakwa Hamdani Amin;2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13Oktober 2006 atas namaTerdakwa Rusadi Kantaprawira;3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari 2007 atas namaterdakwa H.
Register : 25-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal
Tanggal 13 Juni 2017 — ISNAENI LAREKENG, SH.,M.Hum
11131
  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus2006 atas nama Terdakwa Hamdani Amin;2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13Oktober2006 atas nama Terdakwa Rusadi Kantaprawira;3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari2007 atas nama terdakwa H.
Register : 16-02-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BANAN PRASETYA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
CECE ANDI, A.Md
15334
  • artimateriil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturanperundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercelakarena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosialdalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, bertentangandengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam perkembangannya dalambeberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya dalamputusan Nomor 996
Register : 16-02-2021 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 21 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BANAN PRASETYA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
IWAN SUGORO
13233
  • artimateriil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturanperundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercelakarena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosialdalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, bertentangandengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam perkembangannya dalambeberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya dalamputusan Nomor 996
Register : 24-01-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 22 Maret 2017 — RUSTAM EFFENDY Bin MUHDAR (Alm)
6042
  • pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1)Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
Register : 07-06-2022 — Putus : 26-10-2022 — Upload : 26-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
RACHDITYO PANDU W, SH
Terdakwa:
FENDRA WIJAYANTIKA
2030
  • 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Cek Bank BNI Cabang Tanjung Priok tanggal 02 Oktober 2013 nomor cek CA 994169 dan tanggal 05 Juli 2013 nomor cek CA 994151, kedua cek tersebut atas nama HERMAN WIDJAJA dengan nominal masing-masing cek yakni sebesar Rp. 769.375.000,- (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; sampai dengan BB Nomor 9 berupa 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir rekening koran Bank BCA atas nama HERMAN WIDJAJA dengan nomor rekening 074-304-996
Register : 12-11-2020 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 5 April 2021 — Penuntut Umum:
MELLY DIANA
Terdakwa:
1.MOHAMAD WAHYU, S.Pd
2.SUBADRI, S.Ag., M.M.
3.DEDE M. ILYAS, S.Pd., M.M
22360
  • UAS Ganjil CV.Mulia 996 20.000, 19.920.000, 231117/18 Agung 2017Total 80.199.000, Bahwa penggunaan DANA BOS untuk 8 kegiatan Tahun Anggaran 2018 ; Jumlah TanggalJenis ; Jumlah Harga/ set TotalNo. ; Periode Percetakan lembar ; bayar/egiatan Siswa (Rp.) (Rp.) ; ;soal kuitansi1. UTS Genap CV.Mahkota 991 20.000, 19.820.000, 2702201817/18 Pratama2. UKK(1 Genap CV.Mahkota 826 20.000, 16.520.000, 280320185) 17/18 Pratama3. UKK (6) Genal CV.Mahkota 172 20.000, 3.440.000, 2803201817/18 Pratama4.
    perbuatantersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namunapabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai denganrasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat,maka perbuatan tersebut dapat dipidana, bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa namun demikian dalam perkembangannyapada beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,setidaknya dalam putusan Nomor 996
    K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus2006, Putusan Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 danPutusan Mahkamah Agung Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari2007, Mahkamah Agung tetap menafsirkan pengertian melawan hukumsecara materiil:Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Agung terhadapsifat melawan hukum materiil dalam putusanputusan tersebut (putusanNomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Nomor: 1974K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah AgungNomor: 2064 K/Pid/2006
Register : 30-04-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH.
Terdakwa:
UJANG SAMA ASAD BIN ACEP UDI Bin ACEP UDI
10554
  • hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalahsemua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis, baik ituberupa UndangUndang ataupun peraturan lain di bawah UndangUndang, sepertiPeraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah danseterusnya;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesiapasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No.996