Ditemukan 5817 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : firman farma first fitra frida
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2016 — Putus : 09-12-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 40/PID.SUS.TPK/2017/PN.Bgl
Tanggal 9 Desember 2017 — syamsul Yahemi,SH Bin H.Syaukani (alm)
154 — 88
  • mempunyai fungsi dalam suatu korporasi(Vide R Wiryono, SH.tentang Pembahasan UndangUndang PemberantasanTindak Pidana Korupsi);Menimbang, bahwa oleh karena Undangundang tidak memberikanpenjelasan lebih tegas mengenai kedudukan, maka berdasarkan pendapat dari:Adami Chazawi, dalam bukunya berjudul Hukum Pidana dan Formil Korupsi diIndonesia pada halaman 50 menyebutkan bahwa istilah jabatan dan kedudukantidak hanya sebatas pada lembaga hukum public namun juga pada lembaga hukumprivat seperti PT, CV, Firma
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-12-2016 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 182/PDT/2016/PT.PBR
Tanggal 20 Maret 2017 — Tn.CONTI CHANDRA Sebagai PENGGUGAT Lawan Tn. Tjipta Fudjiarta, Dkk Sebagai TERGUGAT
144 — 59
  • DAVIDSON SEMBIRING, S.H.Keempatnya Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANAHARYANTO & HERMANTO (AKHH), yang beralamat diChase Plaza It.18 Jalan Jend. Sudirman Kav.21 Jakarta12920 dan JI. Raden Patah Komp.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2014 — Upload : 11-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 93/PID.SUS/TPK/2013/PN.BDG
Tanggal 21 Januari 2014 — Drs. EMAN SUHERMAN Bin WISASTRA TARSA
47 — 16
  • Adapun yang berbentuk badanhukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukanbadan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), UsahaDagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum.Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal butir 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 12-02-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 Mei 2020 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
AGUS BUTAR BUTAR ST SH MM MH
280 — 193
  • ., Para Advokat padaKantor Firma Hukum HALIM & PARTNERS (Advocates and Legal Consultant)yang beralamat di Jalan Perancis, Komplek Duta Bandara Permai Blok ZU.8No. 17 Jati Mulya Kosambi Dadap Tangerang, email:halimdarmawan24@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03Februari 2020;Terdakwa mencabut Surat Kuasa Khusus kepada PenasihatHukumnya tersebut dalam persidangan tanggal 29 April 2020 dan melaluisuratnya tanggal 23 April 2020, selanjutnya Terdakwa menghadapi sendiripersidangan tanpa
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-04-2015 — Upload : 29-07-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 157/Pid.Sus/TPK/2014/ PN.Sby
Tanggal 27 April 2015 — dr. EKO SIDHARTO Bin MOCHAMAD ACHWAN ; KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK
107 — 33
  • Orang perorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHPdirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan koorporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.Adapun yang berbadan hukum misalnya perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau Maskapai AndelIndonesia (IMA), sedangkan Koorporasi yang tidak berbadan hukum misalnya firma, CommanditaireVennootshap (CV), Usaha Dagang atau perkumpulan lainnya ( Darwin Prints : Pemberantasan TindakPidana Korupsi Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 30-12-2019 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 30/G/2019/PTUN.PL
Tanggal 28 Mei 2020 — Penggugat:
CV. MITRA BERSAMA
Tergugat:
GUBERNUR SULAWESI TENGAH
352 — 219
  • diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara menyebutkan bahwa:Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputipersyaratan:a. administratif;b. teknis;c. lingkungan; dand. finansial.Selanjutnya Persyaratan administratif Untuk IUP Eksplorasi dan IUPOperasi Produksi mineral logam dan batubara baik untuk badanusaha maupun untuk perusahaan firma
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-10-2015 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 76/ PID.SUS-TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 11 Mei 2016 — FAIZAL ROZI, S.Sos. ST. MSi
88 — 29
  • Advokatdan Konsultan Hukum pada Firma Hukum R & A yang berkedudukan hukum diJalan lorong Sukajadi No. 51 Penurunan Kota Bengkulu, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 01 Nopember 2015, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 03 Nopember 2015dibawah register Nomor : 338 /SK/XI/2015/PN.BGL ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tersebut ; Setelah membaca ; 222 n neem nnn nn nn en nn nnee1.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 06-01-2022 — Putus : 30-05-2022 — Upload : 23-02-2023
Putusan PN TERNATE Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte
Tanggal 30 Mei 2022 — Penuntut Umum:
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.HARYADI EKA NUGRAHA, SH
3.I MADE EDDY SETIAWAN, SH
4.YUDHI HARIOGA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ADRIANSYAH Alias DEDE Bin MUHAMMAD SUHARTA
66 — 36
  • AER RAMPA Nomor 01 Tanggal 2/9/2019;
  • 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata;
  • 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Pulau Taliabu Nomor: 32.1/KPTS.03/PT/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau
Pengadilan PN DEPOK Pidana Umum
Register : 31-05-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 23-08-2021
Putusan PN DEPOK Nomor 198/Pid.B/2021/PN Dpk
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
IVAN RINALDI,SH.,MH
Terdakwa:
Drs. ARDIYANTA
234 — 112
  • Para Advokad danPenasehat Hukum pada Firma Hukum ABHIMATA yang berdomisili di TamanKemayoran Condominium Tower Akasia Lantai Dasar, Unit C.01 Jalan H.Benyamin Sueb, Kota Bandar Baru, Kemayoran Jakarta Pusat, DKI Jakarta10630 berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 08 Juni 2021;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 121 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Dpk Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 198/Pid.B/2021/PNDpk tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-04-2014 — Putus : 26-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 33/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R
Tanggal 26 Agustus 2014 — DARMAWAN SUSILO,SP Bin NILO SUWARNO
42 — 19
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi atau Maskapai sedang korporasi yang tidak berbentuk Badan Hukummisalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atauPerkumpulan lainnya (Darwan Prins, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal.17);Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana dikemukakandiatas bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalamPasal 2 ayat (1) UndangUndang No.31
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 20-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2634 K/Pid.Sus.LH/2016
Tanggal 20 Nopember 2017 — EDDY SUTJAHYO BUSIRI T1; Ir. MARJAN NASUTION T2; ANAS MUDA SIREGAR T3;
899 — 405 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Badanusaha bukan badan hukum terdiri dan persekutuanperdata (Maatschap), Firma (Fa), perseroan komanditer(CV). sedangkan badan usaha badan hukum terdiri dankoperasi, yayasan dan perseroan terbatas. PerseroanTerbatas ada yang bersifat tertutup dan ada yang bersifatterbuka. Selain itu, dan segi modal, ada yang modalnyaberasal dan kumpulan individu dan ada yang berasal danpemerintah yaitu modal yang dipisahkan seperti badanusaha milik negara dan badan usaha milik daerah.Hal. 197 dari 302 hal.
    Badan usaha yang dimaksudkan dalam Pasal 116adalah yang diwakili oleh pengurus yang berwenangmewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai denganperaturan perundangundangan selaku pelakufungsional, Pengurus yang berwenang misalnya adalahdireksi dan dewan komisaris sebagaimana yangdimaksud dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun2007, sekutu komplementer sebagaimana dimaksuddalam perusahaan komanditer (CV), firma yang ditunjukdalam akta pendirian Firma.b)Orang yang memberi perintah untuk melakukan Dalam
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2013 — Putus : 30-09-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 28/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 30 September 2013 — Pidana Korupsi : EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO
97 — 22
  • ., Advokat pada Firma Hukum INDONESIASOLUTION LAW beralamat kantor di Jl.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-03-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 55/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
FORUM KOMUNIKASI RAKYAT INDONESIA (“FORKORINDO”) diwakili oleh : TOHOM TALUP PARNINGOTAN SINAGA, S.E., S.H., M.M selaku Ketua Umum dan/atau Badan Pengurus
Tergugat:
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (“PUPR”)
301 — 212
  • Bahwa yang dimaksud dengan Badan Hukum Perdata adalah badanyang menurut pengertian hukum perdata berstatus sebagai badan hukumseperti CV, PT, Firma, Yayasan, Perkumpulan, Persekutuan Perdata(maatschap) dan lainlain sepanjang berstatus badan hukum perdata.Berdasarkan doktrin, Suatu badan disebut badan hukum jika memenuhi syaratsyarat, yaitu (i) adanya harta kekayaan yang terpisah; (il) mempunya tujuantertentu; (ill) mempunyai kepentingan sendiri; dan (iv) adanya organisasi yangteratur (Ali Rido, 1986
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 237 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 29 April 2016 — SANTONIO ; KEJAKSAAN NEGERI BATU
56 — 28
  • Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), ComanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadanhukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 butir3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 10-12-2018 — Putus : 08-02-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PN AMBON Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb
Tanggal 8 Februari 2019 — 1. Nama lengkap : ANTHONY LIANDO 2. Tempat lahir : Labuha 3. Umur/tanggal lahir : 63 tahun/18 Nopember 1955 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat tinggal : Jln.Rijali No.88 Ambon 7. Agama : Katolik 8. Pekerjaan : Direktur CV Angin Timur
282 — 449
  • ANTHONY LIANDO kurang lebihsama jumlahnya dengan omzet pada tahun 2017, yaitu sebesar Rp.11.400.000.000,00 (sebelas miliar emapat ratus juta rupiah);Bahwa nilai tersebut diperoleh dari perhitungan konsultan pajak yangdisewa CV ANGIN TIMUR, yang bernama WELVIN IGUNA yangbergabung di salah satu firma pajak di Jakarta;Bahwa angka sebesar Rp. 11.400.000.000,00 (sebelas miliar empat ratusjuta rupiah) yang saksi jadikan pedoman dalam melakukan pemeriksaankali ini, meskipun dalam SPT Tahunan 2016 yang dilaporkan
Pengadilan PN DEPOK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-10-2010 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 335/Pid.B/2010/PN. Dpk
Tanggal 18 Oktober 2010 — YUSUF EFENDI;
146 — 87
  • Adapun yang berbadan hukum misalnyaPerseroan Terbatas, yayasan, koperasi, sedangkan korporasi yang tidak berbadanhukum misalnya Firma, CV, usaha Dagang, atau perkumpulan lainnya bahkan jugadapat menjangkau partai politik, organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat dansebagainya (vide: Darwan Prints,SH., Pemberantasan Tindak pidana Korupsi PenerbitPT Citra Aditya Bakti, Bandung cet ke 1 Tahun 2002, him 17)Menimbang bahwa dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undangundang Nomor 31 Tahun
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 06-01-2022 — Putus : 30-05-2022 — Upload : 23-02-2023
Putusan PN TERNATE Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte
Tanggal 30 Mei 2022 — Penuntut Umum:
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.HARYADI EKA NUGRAHA, SH
3.I MADE EDDY SETIAWAN, SH
4.YUDHI HARIOGA, SH
Terdakwa:
HARDIANTO AMBARAK Alias ANTA Bin DJUNAIDI AMBARAK
78 — 32
  • AER RAMPA Nomor 01 Tanggal 2/9/2019;
  • 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata;
  • 1 (satu) rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Pulau Taliabu Nomor: 32.1/KPTS.03/PT/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-05-2011 — Putus : 06-10-2011 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 6 Oktober 2011 — IKHSAN HAKIM
38 — 12
  • Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap Orangmenurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yang berbunyi setiap orang adalah perseorangan atau termasukKorporasi ;Menimbang bahwa orang perseorangan berarti adalah orangsecara individu) atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kataBarangsiapa sedangkan Korporasi dapat berbentuk badan hukumatau tidak, adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroanterbatas, Yayasan, Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidakberbadan hukum, misalnya Firma
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 25-09-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 11 Desember 2019 — Penuntut Umum:
DEKRY WAHYUDI, S.H.
Terdakwa:
TOTOK SUDARMINTO Bin BOIRAN PRAYITNO
115 — 38
  • Adapun yang berbentukbadan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkanyang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap(CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Umum Penghinaan
Putus : 10-03-2016 — Upload : 05-04-2016
Putusan PN MEULABOH Nomor 204/Pid. Sus/ 2015/ PN. MBO
Tanggal 10 Maret 2016 — MULYADI ADLI Bin M. ADLI HASYIM
61 — 118
  • ditentukan untuk melakukankewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotonganpajak tertentu; 22222 n2 one nnn ne nen nnnHalaman 93 dari 186 halaman,Perkara No:204/Pid.Sus/2015/PNMbo Bahwa sesuai pasal 1 angka 2 UU KUP, badan adalah sekumpulanorang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukanusaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroanterbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha MilikNegara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma