Ditemukan 9068 data
Aries Susanto, S.Hut
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi
282 — 345
Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengantindak pidana yang dilakukan.2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdataatau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan,penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhiketentuan ayat (1).Pasal 40Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alatyang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untukmelakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagaibarang bukti.Halaman 24
PT. SUMATERA FAN JAYA
Tergugat:
PT. BANK PERMATA, Tbk
Turut Tergugat:
1.KPKNL Medan
2.PT. Balai Mandiri Prasarana (Medan)
3.Notaris INGRID SAROINSONG, S.H.
4.PPAT ROSANTY SRIBULAN L. SIALLAGAN, S.H., M.Kn.
5.BPN Kabupaten Serdang Bedagai
116 — 79
Selanjutnya dalam pasal 45huruf b memberikan persyaratan terkait nilai limit yang harusmemerlukan tim penilai Independen berbunyi Nilai Limit ditetapkan olehPenjual harus berdasarkan hasil penilaian dari Penilai dalam hal: LelangEksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, dan Lelang EksekusiHarta Pailit dengan Nilai Limit paling sedikit Rp.l.000.000.000,00 (satumiliar rupiah);Bahwa, dari hasil tim penilai Independen yang berasal dari TERGUGATsungguh ditemukan perbedaan nilai yang sangat jauh,
480 — 221
Rudi MaxGustac Schulz yang secara sepihak dinyatakan oleh Para Penggugatsebagai boedel pailit;19.Bahwa sampai saat ini belum ada putusan atau Penetapan Pengadilanyang berkekuatan hukum tetap ( Inkracht) mengenai siapa yangmerupakan ahli waris yang sah dari almarhum Rudi Max Gustac Schulz danjuga belum ada putusan atau penetapan Pengadilan yang berkekuatanhukum tetap ( Inkracht) mengenal apa saja yang merupakan bosdelwaris dari almarhum Rudi Max Gustac Schulz, sehingga hingga saat initidak dapat dilakukan
111 — 44
DaftarDaftar Riwayat Hidup Calon Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah (Model BB 3 KWK);Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (ModelSurat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (ModelSurat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya,Tidak Pernah dihukum Penjara karena tindak pidanaMakar dan tidak pernah~ dijatuhi pidana penjara( Model BB 7 KWK ):Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) ;16Foto copy semua ijasah yang dimiliki dan telahdilegalisir : Pas Foto terbaru ukuran 4X6 cm berwarna
491 — 435
Petra sudah pailit sehingga pihakpenyidik kesulitan mencari PT. Petra tersebut.Bahwa dari DPRD menanyakan ke BPN lalu kepala BPN (Pak Budi)menerangkan bahwa produk sertifikat tersebut sudah jadi dan tidak mungkinmembatalkan seritifkat tersebut dan disarankan agar mengajukan ke PTUN.Bahwa tim investigasi membuat surat ke dinas Tarkim menanyakan perihaltanah sarana tersebut, dan Dinas Tarkim mengeluarkan surat tahun2013yang menerangkan bahwa tanah tersebut masih milik PT.
97 — 29
Oleh Pengadilan Negeri dinyatakan pailit ; (ii). Meminta penundaan pembayaran hutanghutangnya ( surseance van betaling ) ; (iii). Meninggal dunia ( bagi debitur perorangan ) ; (iv). Tidak membayar bunga pada waktu yang ditentukan atau lalai / tidak memenuhikewajibannya menurut Perjanjian Mega UKM atau perjanjian lainnya dengan Bank ; (v). Dinyatakan lalai / wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya menurutperjanjian lainnya dengan kreditur / pihak ketiga lainnya ; (vi).
110 — 18
Bahwa nota kuitansi penitipan sebesar Rp1.020.000.000,00 tersebut jugaterdapat tanda tangan Tergugat dan istri/Turut Tergugat , akan tetapiTergugat dan Turut Tergugat terpaksa mau menandatangni kuitansitersebut dikarenakan pada saat itu Penggugat Il terus mendesak Tergugatsupaya segera melunasi hutanghutangnya, namun karena Tergugat saat itubenarbenar sedang pailit/paceklik maka Tergugat belum dapat melunasihutanghutngnya secara kontan, pada saat itu Penggugat Il tidak mau pedulidengan keadaan Tergugat
1.SALBIAH
2.AZMAN RIZA PUTRA
3.ABRAR PERMANA
4.GITA NOVA SYARI
Tergugat:
1.KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN TINGGI RIAU CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN
2.DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL PEKANBARU
3.ERIZAL
4.BANU LAKSMANA, SH, LLM
5.ARRI HD WOKAS, SH. MH
86 — 44
Lelang Eksekusi Harta Pailit;e. Lelang Eksekusi Pasal 6 Undangundang Tanggungan (UUHT)f. Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 Undang undang Hukum AcaraPidana (KUHAP);g. Lelang Eksekusi Barang Rampasan;h. Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia;i. Lelang Eksekusi Barang yang dinyatakan dikuasi atau barang yangdikuasai negara Kepabeanan dan Cukai;j. Lelang Eksekusi Barang Temuan;k. Lelang Eksekusi Gadal:;.
26 — 12
PENGGUGAT dengan TERGUGAT Ill sebagai berikut :Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri PerjanjianKredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlahjumlah yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan PerjanjianKredit, baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanyapemberitahuan dengan surat juru sita atau suratsurat lain yangberkekuatan hukum serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana DEBITURdan / atau PENJAMIN: 1) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan Pailit
ADE ELVI TRISNAWATI, SH
Terdakwa:
ANTOK NDARU CAHYONO BIN SOEMARNO
285 — 209
PURI MERTA SARI bergerak dibidang Ekspedisi tetapi sekitar bulanAgustus 2010 saksi pailit, maka diambillah kendali CV.
584 — 438 — Berkekuatan Hukum Tetap
Andi Hamzahmemberikan contoh adanya putusan Rechtsbank Amsterdam tanggal 16 Juli1928, NJ 1928, 961W 11845, yang keliru karena tidak memperhatikanaccessoir dari pelaku peserta (medeplegers) yaitu :"Pengurus dan komisaris Veendamer hypotheekbank, yang telah dinyatakanoleh Pengadilan telah pailit atau bankrupt dituntut karena didakwa telahmelanggar Pasal 343 lid 2 Wetboek Van Staftrecht (sama dengan Pasal 399ke1 KUH Pidana Indonesia) yang mengurangi secara curang hakhakpenagih hutang (pemiutang) dari
278 — 269 — Berkekuatan Hukum Tetap
Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukanpermohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga,dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalamUndang Undang tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (Pasal 104 ayat (1) UUPT);.
1.Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, MM
2.H. Irwan Sabri, SE
Tergugat:
1.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara
2.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara
Intervensi:
1.Drs. H. Zainal A.P., S.H., M.Hum.
2.DR. Yansen, TP., M.Si.
267 — 127
Drs Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum;Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negarayang dikeluarkan oleh KPK;Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit tanggal 03September 2020 Nomor 587/SK/HK/09/2020/PN.Sbydikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Niaga Pada PengadilanNegeri Surabaya;Surat Keterangan Fiskal Nomor : SKF148/WPJ.33/KP.0303/2020 tanggal 07 September 2020 dikeluarkan olehKantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan ;Sehingga memenuhi ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 55ayat
90 — 33
BANGUN PATRIATNO, SH, MH, Kurator Koperasi Serba Usaha Srikandi (dalam Pailit) yang beralamat di Jl.
240 — 51
Magelang mempergunakan uang tersebut denganmenggunakan uang koperasi sejumlah uang dengan total 2.800.000.000dengan perincian sesuai tersebut diatas yang mempergunakan yaituHalaman 76 dari 184 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN.Tmg (Perbankan)Terdakwa ALI AHMAD sendiri, dan bangunan tersebut belum bisa dipergunakan dan hanya baru sekitar 70 % sehingga bangunan tersebutmangkrak sampai sekarang hingga menyebabkan Pailit KSP Alfa Mandirtersebut;Bahwa dana sebesar itu di pergunakan oleh Terdakwa ALI AHMADuntuk
membangun Ruko di wilayah Grabag Magelang dan dipergunakanuntuk perbaikan dan tambah modal A mart di wilayah Kranggan keduaproyek tersebut menghabiskan dana sekitar Rp. 2.800.000.000 (duamilyar delapan ratus juta rupiah) dan yang di pergunakan oleh TerdakwaALI AHMAD sehingga koperasi mengalami Pailit atau merugi ;?
138 — 56
surat ijin usahaperdagangan Jasa Konveksi;2) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telahmemenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;3) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan pada bidangpengadaan barang sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4(empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupunswasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagiPenyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yangbaru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;4) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatanusahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindakuntuk dan atas nama perusahaan tidak dalam sanksi pidana;5. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidakmasuk dalam Daftar Hitam;6.
- Tentang : Cipta Kerja
92A sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 92APengusaha melakukan peninjauan upah secara berkaladengan memperhatikan kemampuan perusahaan danproduktivitas.Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 94Dalam hal komponen upah terdiri atas upah pokok dantunjangan tetap, besarnya upah pokok paling sedikit 75%(tujuh puluh lima persen) dari jumlah upah pokok dantunjangan tetap.Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 95(1) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit
buruh tidak bersediamelanjutkan hubungan kerja atau pengusahatidak bersedia menerima pekerja/buruh;perusahaan melakukan efisiensi diikuti denganpenutupan perusahaan atau tidak diikuti denganpenutupan perusahaan yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian;perusahaan tutup yang disebabkan karenaperusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (dua) tahun;perusahaan tutup yang disebabkan keadaanmemaksa (force majeur).perusahaan dalam keadaan penundaan kewajibanpembayaran utang;perusahaan pailit
dimaksud dalam Pasal 153A dilakukanoleh RUPS yang dituangkan dalam pernyataanpembubaran dan diberitahukan secara elektronikkepada Menteri.Pembubaran Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecilsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:a. berdasarkan keputusan RUPS;b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalampernyataan pendirian telah berakhir;c. berdasarkan penetapan pengadilan;d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusanpengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap, harta pailit
Perseroan tidak cukupuntuk membayar biaya kepailitan;e. harta...SK No 052118A(1)(2) PRESIDENREPUBLIK INDONESIA615 e. harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailitberada dalam keadaan insolvensi sebagaimanadiatur dalam UndangUndang tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;atauf. dicabutnya Perizinan Berusaha Perseroan sehinggamewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 153HDalam hal Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecilsudah
profesional dan calon anggotaDewan Direktur harus memenuhi persyaratan:a.bCc.dawarga negara Indonesia;mampu melakukan perbuatan hukum;sehat jasmani dan rohani;berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun padasaat pengangkatan pertama;bukan pengurus dan/atau anggota partai politik;memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidanginvestasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum,dan/atau organisasi perusahaan;tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindakpidana kejahatan;tidak pernah dinyatakan pailit
MAT YASIN
Terdakwa:
1.DADENG HIDAYAT
2.EDY SUPRIYONO
41 — 17
;Bahwa saat perusahaan mulai pailit yang Terdakwa . lakukan adalahpemberitahuan kepada member untuk menghentikan aktifitas member;Bahwa Terdakwa . disebutkan Dirut adalah istilan dari member danTerdakwa I. menjelaskan kepada member bahwa Terdakwa . adalahmengurus izin;Bahwa ketika Terdakwa I. bertemu Sdr. LIM KOCK CHIANGpembicaraannya adalah membuat Miwon Tower Global, maksudnyaglobal itu adalah pertama pak. LIM KOCK CHIANG investasi denganTerdakwa .
1.AGUNG SETIAWAN, SH
2.BAYU IKA PERDANA, SH
Terdakwa:
PT. TIARA UTAMA LAUNDRY Cq GUNTUR RAMADHAN
234 — 0
- 1 (satu) Bundel Asli Salinan Putusan Perkara Nomor : 93/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 15 Oktober 2018 tentang keadaan Pailit PT. TIARA UTAMA LAUNDRY Jl. Bojong No. 88 Cicadas kec. Gunung Putri kab. Bogor Jawa Barat
- 1 (satu) lembar asli penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan Pt. Tiara Utama Laundry dari Kementerian Hukum dan Ham Nomor : AHU-AH.01.03-093467101 tanggal 26 Mei 2015
Dikembalikan kepada terdakwa PT.
94 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
MANDALA DHARMAKRIDA;201) Surat Permohonan mengikuti Prakualifikasi Penyedia Barang / JasaPerum LPPNPI, tanggal 23 September 2013 (belum ditandatangani);202) Surat pernyataan kebenaran dokumen, tanggal 23 September 2013(belum ditandatangani);203) Surat pernyataan tidak berstatus pegawai negeri, tanggal 23September 2013 (belum ditandatangani);204) Surat pernyataan perusahaan tidak pailit, tanggal 23 September2013 (belum ditandatangani);205) Surat Kesiapan Peralatan, tanggal 23 September 2013 (belumditandatangani