Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa PNSdiberhentikan tidak dengan hormat karena : melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kKekuatan tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; Menjadi anggota dan/ atau pengurus partai

Saksi Muhammad Asgar Saleh;Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan tentang rekomendasiyang pernah dibuat oleh DPRD Kota Ternate ;Bahwa benar Saksi pernah sebagai anggota DPRD Kota Ternate periodetahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dari fraksi Partai Golkar danSaksi sebagai Ketua Komisi Ill ;Bahwa singat Saksi, bidang tugas khusus Komisi Ill adalahpembangunan fisik dan kesra atau pelayanan public ;Bahwa seingat Saksi, mitra kerja Komisi Ill dengan eksekutif antara laindinas Pekerjaan Umum (PU

Azhar Jayadalam jumpa pers di RSKO Jakarta Cibubur, Jakarta Timur, Senin(11/3/2019)Pendapat Kepala Humas BNN, Komisaris Besar Sulistyo Pudjo Hartono,(Jakarta, Jumat 8 Maret 2019, Republika.co.id ) Penyebab hasil tes urinePolitikus Partai Demokrat Andi Arief, Seseorang setelah memakai itu adamasa tidak terbaca, baik yang diambil darah, air seni atau rambut ZatNarkoba dalam darah bisa terdeteksi antara 1 sampal 2 hari.

Sesuai dengan asas partai kontrak (contract party) dalam Pasal1338 jo. Pasal 1340 KUH Perdata, perjanjian berlaku dan hanyamengikat kepada para pihak yang membuatnya. Para pihak yangmengadakan perikatan dalam Akta Jual Beli No.2357/232/Tigaraksa/1996 tanggal 6 September 1996 yang dibuat di SriLestari Roespinoedji, SH., Notaris/PPAT di Tangerang adalah antaraPenggugat dengan PT. PANCA WIRATAMA SAKTI.

yang diambil dariwebsite http://www.suaraislam.co/testimoniseorangmuslimyangdukungahoksangatmenyentuh/ yang diakses pada 31 Maret2017;1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudulKata Ketua Partai IslamIni: Saya Dukung Ahok Sampai Titik Darah Terakhir yang diambildari websitehttp://www.suaraislam.co/kataketuapartaiislaminisayadukungahoksampaititikdarahterakhir/ yang diakses pada31 Maret 2017;1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul Kyai Noer IskandarTegaskan Dukungan untuk Ahok Djarot yang diambil

Abdul Wahab olehTerdakwa ; Bahwa sekarang Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, namun duluTerdakwa I merupakan anggota partai politik dan menjadi Sekretaris Desa;Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) ;Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang senilai Rp75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian

KabupatenTapanuli Utara Tahun 2008, antara lain pasangan Penggugat dalam perkarain) dengan Nomor 1 dan pasangan Pihak Ketiga/Tergugatll Intervensidengan Nomor 5;Bahwa pada bagian diktum ketiga dari Surat Keputusan Tata Usaha Negaraterperkara dikatakan, Surat Keputusan tersebut akan diumumkan olehTergugat, sementara pada diktum keempat dari Surat Keputusan TataUsaha Negara terperkara dengan tegas dikatakan "Keputusan inidisampaikan kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah dan Pemimpin Partai

yang dianalisismelalui proses hukum pembuktian bahwa bukti P2, P3 dan P7 berupaantara Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 22 tanggal 13 September2006 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 23 tanggal 13 September 2006dan Akta Jual Beli Nomor 295/2007 tanggal 3 Juli 2007 dan SertipikatHak Milik Nomor 7644/Kelapa Gading adalah alat bukti otentik yangsecara formil memiliki alat bukti yang lengkap;Bahwa buktibukti Akta Notariel tersebut secara yuridis tidak terbukti,dalam proses pembuatannya dibuat oleh Kontraktant Partai

PUSRI PPDLampung, maka ketika Turut Tergugat IV memberitahu kepadaTergugat pengembalian 1.987.500 kg, dari partai 2.000 ton, Tergugatmenginstruksikan agar pupuk KCL yang dipinjam itu, dibeli saja danlangsung dibayar;5.

Menjadi pengurus Partai Politik;b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan / atau Anggota BPDdan Lembaga Kemasyarakatan di Desa yangbersangkutan; c. Merangkap jabatan sebagai anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah;d. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, PemilihanPresiden dan Pemilihan Kepala Daerah;e. Merangkap sebagai Pegawai swasta yang berbadanhukum; f.

PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai danBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, makaMajelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat diterima dan di pertimbangkan.Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (volledig), mengikat (bindende),dan menentukan (beslisende);Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.5 dan P.6, adalah aktabawah tangan yang bersifat tidak partai karena dibuat secara sepihak sehinggadisebut akta pengakuan sepihak

tentang Perubahan PeraturanGubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 danPeraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur SumateraUtara Nomor 29 Tahun 2008 yang menyatakan sebagaiberikut :Pasal 1 ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuan yang telah tersediaanggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB)digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalambentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai

tentang Perubahan PeraturanGubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 danPeraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur SumateraUtara Nomor 29 Tahun 2008 yang menyatakan sebagaiberikut :Pasal 1 ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuan yang telah tersedia anggarannya dalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) digunakan untuk pemberian bantuanyang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepada kelompok/anggotamasyarakat dan partai

tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun2008 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008yang menyatakan sebagai berikut :e Pasal 1 ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuanyang telah tersedia anggarannya dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APDB)digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifatsosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepadakelompok/anggota masyarakat dan partai

MUZAKI (Partai Demokrat) senilai Rp.50.000.000, (ima puluhjuta rupiah), penyerahan uang diserahkan oleh Terdakwa melalui transfer di BankBCA (antar rekening BCA) ;4 Selebihnya sebesar Rp.73.195.700, (tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluhlima ribu tujuh ratus rupiah) tetap ada pada Terdakwa ABDULLAH ABEBYASADI dengan alasan kasbon ;Bahwa Jumlah total uang Kas Desa Watukosek yang ada direkening BTN Kantor PosKejapanan yang telah digunakan oleh Terdakwa ABDULLAH ABEB YASHADI adalahsebesar Rp.238,195.700

MUZAKI (Partai Demokrat) senilai Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah),penyerahan uang diserahkan oleh Terdakwa melalui transfer di Bank BCA (antar rekeningSelebihnya sebesar Rp.73.195.700, (tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh limaribu tujuh ratus rupiah) tetap ada pada Terdakwa ABDULLAH ABEB YASADI denganalasan kasbon ;,Bahwa Jumlah total uang Kas Desa Watukosek yang ada direkening BTN Kantor PosKejapanan yang telah digunakan oleh Terdakwa ABDULLAH ABEB YASHADI adalahsebesar Rp.238,195.700

MUZAKI (Partai Demokrat) senilai Rp.50.000.000, (lima puluh jutarupiah), penyerahan uang diserahkan oleh Terdakwa melalui transfer di Bank BCA (antarrekening BCA));Untuk uang Kehormatan mantan Kepala Desa Margono sebesar Rp.20.000.000, dan untukmantan BPD Hadi Surachman sebesar Rp.10.000.000, dan katanya diserahkan melaluiSEKDES M.

Wakil Kepala Daerah disetiapProvinsi dan Kabupaten / Kota ; 27 7 = nnn onn nnn nnn nnnoonsenene Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 60 ayat ( 4 ) Undang UndangNomor 12 Tahun 2008 mengatur sebagai berikut ;( 4 ) KPU Provinsi dan / atau KPU Kabupaten / Kota melakukan penelitianulang tentang kelengkapan dan / atau perbaikan persyaratan calonsebagaimana dimaksudpada ayat ( 3 ), ayat ( 3a ), dan ayat ( 3b ) sekaligusmemberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 ( empat belas )hari kepada pimpinan partai

politik atau gabungan partai politik yangmengusulkannya atau calon perorangan ; nnn onsonnennne Menimbang , bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1 ), (2), dan (3 )Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut ;(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana di maksud dalam Pasal 60 aya t(2 ) dan ayat (4) KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua )pasangan calon yang di tuangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan(2) PASANGAN....... .Hal. 71 dari 83 hal.Put.Pkr.06/G/2013/PT UN.

Terhadap pihak Ketiga Akta Oetntik mempunyaiKEKUATAN BUKTI BEBAS, artinya penilainnya diserahkan kepada kebijaksanaanhakim (Vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Penulis Abdulkadir Muhammad, S.H.Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 151) ;Akta Otentik dapat diklasifikasikan menjadi dua macan, yaitu AKTAAMBTELIJK dan AKTA PARTAI. Akta Ambtelijk yaitu akta yang dibuat oleh pejabat108 yang diberi wewenang untuk itu, dengan nama pejabat menerangkan apa yang dilihatdan dilakukannya.

Akta Partai yaitu Akta yang dibuat di hadapan pejabat, dengan namapejabat menerangkan apa yang dilihat dan dilakukannya dan pihakpihak yangberkepentingan mengakui keteranganketerangan dalam akta itu dengan membubuhkantanda tangannya (Vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Penulis AbdulkadirMuhammad, S.H. Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 151) ;Pada tiaptiap Akta Otentik dikenal tiga macam kekuatan bukti, yaituKEKUATAN BUKTI LAHIR, KEKUATAN BUKTI FORMIL dan KEKUATANBUKTI MATERIEL.

Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 152) ;Kekuatan bukti materiel, di sini menyangkut kebenaran isi akta oetntik itu.Artinya apakah benar bahwa yang tercantum dalam akta otentik itu seperti menurutkenyataan (Vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Penulis Abdulkadir Muhammad, S.H.Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 152) ;Pada akta partai selalu terdapat kekuatan bukti materiel dan merupakan alatbukti sempurna.

Sebab dalam akta partai itu kebenaran dari isi akta tersebut ditentukanoleh pihakpihak dan diakui oleh pihakpihak dan pejabat menerangkan seperti apa yangdilihat, diketahuinya dari pihakpihak itu. Tetapi pada akta ambtelijk tidak selaluterdapat kekuatan bukti materiel artinya setiap orang dpat menyangkal kebenaran isiakta otentik itu, asal dapat membuktikannya.

Aceh Utara;Bahwa Sekitar satu minggu setelah terdakwa melakukan aksi penembakan diberbagai tempat, kKemudian bertemu dengan saksi AYAH BANTA dan MANCUK,dalam pertemuan tersebut saksi AYAH BANTA memberitahukan kepadaMAYOR dan MANCUK bahwa MISBAHUL MUNIR Alias RAUL telahmengkhianati keluar dari Partai Aceh dan masuk ke Independen, sehinggaharus ditembak kalau ada MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang adaanak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada rumahnya dibakar ;Bahwa setelah rencana tersebut

Aceh Utara;e Bahwa Sekitar satu minggu setelah terdakwa melakukan aksi penembakan diberbagai tempat, kKemudian bertemu dengan saksi AYAH BANTA dan MANCUK,dalam pertemuan tersebut saksi AYAH BANTA memberitahukan kepadaMAYOR dan MANCUK bahwa MISBAHUL MUNIR Alias RAUL telahmengkhianati keluar dari Partai Aceh dan masuk ke Independen, sehinggaharus ditembak kalau ada MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang adaanak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada rumahnya dibakar ;e Bahwa setelah rencana

oleh JAMALUDIN danMAYOR jenis AK.2.selesai penembakan JAMALUDIN telpon ULI BARA untuk jemputmereka, dan terdakwa dengan menggunakan mobil innova menjemputsaksi dan lainnya;e Bahwa benar tidak pernah melakukan penembakan di toko Istana BonekaBanda Aceh bersama Mayor; Bahwa kronologis penembakan rumah RAUL adalah sebagai berikut :Setelah satu minggu kemudian saksi bertemu dengan AYAH BANTA,MAYOR, dalam pertemuan tersebut AYAH BANTA bilang kalauISBAHUL MUNIR Alias RAUL telah mengkhianati keluar dari Partai

hasilPilkada Kabupaten Buton tahun 2011, yang dapat diterima olehMahkamah Konstitusi RI hanya 2 (dua) gugatan yaitu gugatan dariSAMSU UMAR ABDUL SAMIUN dan LA BAKRY, LA UKU dan DANIdengan register perkara Nomor 9192/PHPU.DIX/2011;Bahwa Mahkamah Konstitusi Rl dalam perkara Nomor 9192/PHPU.DIX/2011 telah membuat penetapan yang pada intinya adalahmemerintahkan kepada KPUD Kabupaten Buton untuk melakukanverifikasi administrasi dan verifikasi aktual terhadap 7 (tujuh) bakalpasangan calon yang diusulkan partai

PenetapanPasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah padaPemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Buton tahun 2012 pascaKetetapan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91 92/PHPU.DIX/2011, diberi tanda bukti dengan BB No.696; 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Nomor:14/BA/KPUKAB/PSUPKD/IV/2012 tentang PenetapanPasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Buton yang memenuhi syarat dan tidak memenuhisyarat yang diajukan oleh Partai

hasilPilkada Kabupaten Buton tahun 2011, yang dapat diterima olehMahkamah Konstitusi RI hanya 2 (dua) gugatan yaitu gugatan dariSAMSU UMAR ABDUL SAMIUN dan LA BAKRY, LA UKU dan DANIdengan register perkara Nomor 9192/PHPU.DIX/2011;Bahwa Mahkamah Konstitusi RI dalam perkara Nomor 9192/PHPU.DIX/2011 telah membuat penetapan yang pada intinya adalahmemerintahkan kepada KPUD Kabupaten Buton untuk melakukanverifikasi administrasi dan verifikasi aktual terhadap 7 (tujuh) bakalpasangan calon yang diusulkan partai

PenetapanPasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah padaPemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Buton tahun 2012 pascaKetetapan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91 92/PHPU.DIX/2011, diberi tanda bukti dengan BB No.696;6 (enam) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Nomor:14/BA/KPUKAB/PSUPKD/IV/2012 tentang PenetapanPasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Buton yang memenuhi syarat dan tidak memenuhisyarat yang diajukan oleh Partai

keributankeributan yang memaksa anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan untuk segera melaksanakan Rapat Paripurna;Setelah para demonstrasi menyampaikan aspirasinya, anggota DPRDKabupaten Buton Selatan segera melaksanakan rapat paripurna, rapatparipurna tersebut pun berlangsung dengan dikerumuni masa demonstran.Rapat paripurna tersebut tidak lagi dibuka dengan nyanyian lagu IndonesiaRaya dan tidak lagi ditutup dengan lagu Bagimu Negeri; Rapat Paripurna tanggal 23 Juni 2020 itu dipimpin oleh saudara ALIADI,S.Pd dari Partai

Hanura sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten ButonSelatan dan saudara POMILI WOMAL, S.Pd, S.D dari Partai Demokratsebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buton Selatan.

Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertuliskepada Mahkamah Konstitusi mengenai:1) pengujian UndangUndang terhadap UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;2) sengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;3) pembubaran partai politik;4) perselisinan tentang hasil pemilihan umum, atau5) pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden didugatelah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatanterhadap

hukumdan keadilan;Bahwa Mahkamah Konstitusi vide Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memenuhi dan mengadili:(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertamadan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:a. menguji UndangUndang terhadap UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.c. memutus pembubaran partai

No.14900 tertanggal 22091955.Bahwa pada sekitar Tahun 1970an Orang Tua Penggugat akhirnyamengetahui bahwa ternyata Yayasan "HUA CHIAU FU NU HUI", adalahsuatu Yayasan Pendidikan yang berada dibawah pembinaan OrganisasiBAPERKI, sedangkan status BAPERKI saat itu adalah sebagaiOrganisasi ORANGORANG TJINA PERANTAUAN yangberafiliasikepada PARTAI KOMUNIS INDONESIA (P.K,L)JBahwa setelah pecah Peristiwa Pemberontakan G.30.S/PKI padaTahun 1965, maka PKI dan semua organisasi organisasi terafiliasidilingkungannya

Apakah kedua orang tua Penggugat, yaitu LIEM KHE GOE (Ayah) danUAUW SIOK HIANG (lbu) semasa hidupnya tetap Warga Warga NegaraRepublik Rakyat Cina dan menjadi anggota Partai Komunis Indonesia (PKI);3.