Ditemukan 3405 data
Urut Berdasarkan
Register : 29-10-2013 — Putus : 20-11-2013 — Upload : 17-01-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 55/PID/2013/PT.JPR Tanggal 20 Nopember 2013 — MOHAMMAD TAUFIK PIDO alias TAUFIK
36 — 22
36 — 22
Ini dapatdipandang sebagai orang tua yang tidak mampu mengawasi anaknya;~~~ Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana lebihlebih tindak pidana kesusilaan, makasuatu sangsi harus ada bagi pelaku, agar di dalam masyarakat itu ada keseimbangan magis, olehkarena itu Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penerapan hukum yang tepat dalamperkara ini adalah dengan hukuman badan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002.
Register : 15-12-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn Tanggal 23 Desember 2020 — Terdakwa
116 — 53
116 — 53
dan menyatakan agar Anak Pelaku diberi keringanan hukuman;Menimbang, bahwa Anak Pelaku juga telah diberi kKesempatan untukmenyampaikan pendapatnya, dan Para Anak Pelaku pada pokoknya menyesaliperbuatannya dan mohon diberi hukuman yang seringanringannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan168/BKA/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 oleh Pembimbing Kemasyarakatanyang bernama RINDA SUSANTI yang dalam rekomendasinya antara lain agarAnak Pelaku OKTAVIAN ROHMADHANI dapat diberi sangsi
berupa pidana penjaradan berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan 168/BKA/XII/2020 tanggal11 Desember 2020 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama RINDASUSANTI yang dalam rekomendasinya antara lain agar Anak Pelaku OKTAVIANROHMADHANI dapat diberi sangsi berupa PIDANA PENJARA dalam lembaga diLPKA Blitar, pelatinan kerja di luar LPKA seperti LPKS, LKSA, POKMAS, BLK ;Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 22/Pid.SusAnak/2020/PN KpnMenimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telahdikenakan
Putus : 07-07-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN PANGKAJENE Nomor No. 35/Pid.B/2015/PN.PKJ Tanggal 7 Juli 2015 — JAMALUDDIN DG. TOMPO ALIAS JAMAL BIN MARSUKI DG. SELLE;
31 — 8
31 — 8
ADE IRAWAN SILOYdi bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa pada bulan desember bertempat di Aspol Panaikang terdakwa danBulla (DPO) datang dengan maksud untuk merentalkan mobil XeniaTersebut namun saksi sangsi dengan mobil tersebut dan bertanya kepadaBulla Bahwa siapa sebenarnya yang punya mobil ini dan dijawab oleh lelakibulla bahwa yang punya mobil ini adalah mertua terdakwa.saksi kembalibertanya bukan mobil curian dan dijawab lagi oleh Bulla Bukan pak.Bahwa pada saat itu saksi
Register : 14-04-2011 — Putus : 12-05-2011 — Upload : 15-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 087-K/PM.II-09/AD/IV/2011 Tanggal 12 Mei 2011 — Serda EKO MURDIYANTO
74 — 15
74 — 15
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela danagar tidak ditiru) oleh prajurit lain, Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas dengan tujuan memberikanefek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadapprajurit TNI lainnya.4.
Upload : 14-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2309 K/PID/2011 Terdakwa; Muhammad Jafar als Robinson Bakara
85 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang salingmencintai dan dasar hubungan mereka berdua adalah saling cinta mencintaiyang di mana mereka berdua pada awalnya dikenalkan diri ibu/mamaknyasi saksi korban di stasiun/ di sebuah pangkalan terminal Pinang Baris yangmemang mulanya pekerjaan diri Si Pemohon Kasasi adalah seorangmandor mobil angkutan umum dan dikarenakan diri Si Pemohon Kasasi SiMuhammad Jafar Alias Robinson Bakara adalah sudah lama dikenal ibu/mamaknya disaksikan korban Silvia Devia Nicke mengakibatkan diri ibunya/mamaknya sangsi
Register : 24-04-2013 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 04-09-2013
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 123-K/PM II-08/AL/IV/2013 Tanggal 25 Juli 2013 — Praka Mar Beni
57 — 35
57 — 35
pertimbangan dan putusan Majelis Hakim yangmenyatakan Bahwa Majelis Hakim dalam suatu Pengadilanbukan sematamata sebagai contohnya undangundang dimana jelas bahwa perkara tersebut telah digelar secaraumum dan Oditur Militerpun ikut serta didalam gelar perkaratersebut sehingga Majelis Hakim dapat membuat suatukeputusan yang bijaksana yang seadiladilnya berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.Bahwa dapat dilihat Oditur Militer kurang memahamiperundangundangan dan peraturanperaturan dalampenerapan hukum didalam sangsi
Register : 15-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 98/Pid.B/2020/PN Skt Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
Rr. RAHAYU NUR RAHARSI, S.H.
Terdakwa:
MELIAWATI, SE anak dari AJI SUSANTO
514 — 151
514 — 151
sifat dan karakteristik hukum pidana perbankan sebagai hukumpidana khusus eksternal, hukum pidana khusus eksternal ada ciricirinya yang pertama hukum pidana khusus eksternal itu bersifatultimum remedium artinya sarana yang paling terakhir untukpenegakan hukum apabila perangkat hukum lainya tidak lagiberfungsi ciri yang kedua dari hukum pidana khusus eksternal yangtermasuk didalamnya adalah hukum pidana perbankan merupakahpidana administrasi atau dengan kata lain hukum administrasi yangdiberikan sangsi
pidana, yang ketiga hukum pidana merupakanHalaman 49 dan 107 hal.Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Sktpengganti apabila sangsi administrasi atau sangsi keperdataantidak dapat ditegakan;Bahwa huna ria pricipel bunga dari asas tenis eviden itumenyatakan seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kalididepan pengadilan dengan perkara yang sama.
Apabila kita melihat berdasarkan interprestasihistoris atau sejarah terbentuknya Pasal tersebut ini berkaitandengan prinsip kehatihatian didalam dunia perbankan artinyakembali pada sifat dan karakteristik hukum pidana perbankanHalaman 50 dan 107 hal.Putusan Nomor 98/PidB/2020/PN Sktsebagai hukum pidana khusus eksternal ini adalah hukumadministrasi yang diberi sangsi pidana sehingga prinsip kehatihatian yang ada pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan tidak melaksanakan langkahlangkah
dan seterusnyamaka pertamatama harus diupayakan penyelesaian secaraadministrasi, jika upaya administrasi tidak berhasil baru kKemudianpada sangsisangsi lainya;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam tidak melaksanakan kehatihatian jadi kembali lagi pada
Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.: Bahwa pelanggaran terhadap SOP pada hakikatnya merupakanperbuatan melanggar administrasi dengan sanksi administrasi ; Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangHalaman 94 dan 107 hal.Putusan Nomor 98/PidB/2020/PN Sktperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam
Register : 18-06-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN Byw Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
KOPERASI SIMPAN PINJAM MEGAH ARTHA JAYA SUMBERAYU
Tergugat:
1.IRWAN WIBISONO
2.NUNUK SETIYANI
30 — 7
KOPERASI SIMPAN PINJAM MEGAH ARTHA JAYA SUMBERAYU
Tergugat:
1.IRWAN WIBISONO
2.NUNUK SETIYANI
30 — 7
dalam bukti surat P7 Suratperingatan pertama tanggal 12 Januari 2021, P8 Surat peringatan Kedua tanggal03 Pebruari 2021, Bukti P10 Surat peringatan Ketiga tanggal 24 Pebruari 2021Bukti P9 Surat peringatan Ke empat tanggal 28 Mei 2021 , berdasarkan Bukti P9Tergugat memiliki tunggakan pokok sebesar Rp 45.000.000,(empat puluh lima jutarupiah) ditambah bunga Periode Nopember 2018 sampai dengan Mei 2021,sebesar Rp 1.237.500 per bulan, tunggakan Perpanjangan Kredit 8 kali sebesar Rp11.240.0 000, dan sangsi
Putus : 11-06-2009 — Upload : 21-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 100-K/PM.II-09/AD/V/2009 Tanggal 11 Juni 2009 — Kopda PUPU SAEPUL JAHRI Nrp. 31930895090974
281 — 257
281 — 257
Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanandisiplin dan tata tertib di kesatuan dan termasukkejahatan terhadap pengabdian oleh karena itu agarperbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain makaMajelis akan memberikan sangsi yang tegas' terhadapperbuatan yang demikian namun Majelis masih memberikankesempatan'terakhir bagi Terdakwa untuk memperbaikisikap dan prilakunya serta kembali kepada jati dirinya.Bahwa Terdakwa mengalamii sakit jiwa dan perlu berobatsecara intensif sesuai dengan keterangan
Register : 03-07-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 140/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG Tanggal 1 Desember 2015 — PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK; LAWAN; YANTO AGUSTIWA KARYANTO;
202 — 42
202 — 42
SP Ill melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (3) hurufb dan pasal 18 ayat (6), Pasal 22 ayat (1) PKB sehingga batal demi hukum,Tergugat sejak diberikan tugas QC Process Field tidak diberikan seragam dankelengkapan kerja sehingga wajar laporan kerja Tergugat tidak lengkap, Tergugattidak berada di tempat kerja karena menjalankan keserikatpekerjaan dan apabiladiangap pelanggaran maka sangsi yang diberikan adalah Surat Peringatan sesuaiPasal 20 ayat (2) PKB, Tidak ada pembinaan berupa peringatan lisan dariPenggugat
Sangsi SP Illbelum sepakat tetapi Penggugat memaksakan diri memberikan sanksi skorsingmenuju PHK.
Dalam perundingan Bipartit tanggal 5 Febuari 2015 Supervisor QCmenyatakan alasan tidak masuk kerja pada tanggal 23,24 dan 25 Juni 2014 bukanmenjadi alasan utama pemberian SP III adalah tidak ada di tempat kerja dan tidakmemberikan laporan hasil kerja, Dengan demikian status sangsi SP III belumdefinitif sehingga tidak ada alasan hukum Tergugat memberikan skorsing kepadaPenggugat;eonnennee= Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugatmengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai
melakukan aktifitas kerja 01, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16 Juli 2014dan surat Peringatan ke Ill telah diterima oleh HASBIALLAH dan sebelumnyapada tanggal 24 Februari 2014 Tergugat telah melakukan tindakan insipliner tidakada di tempat kerja tanggal 21 dan tanggal 22 Februari 2014 sehingga diberikanSurat Peringatan Ke tetapi Tergugat tidak mau tandatangan ( bukti P37), MajelisHakim berpendapat surat peringatan Ketiga telah memenuhi ketentuan Pasak 18ayat (4) Perjanjian Kerja Bersama yang menyatakan sangsi
Putus : 12-03-2012 — Upload : 14-07-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 302-K/PM II-08/AD/XI/2011 Tanggal 12 Maret 2012 — Yermias Erasmus Berelesu,PRAKA
38 — 19
38 — 19
Pada dasarnya Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwasebagai seorang Prajurit telah diikat dengan aturanaturan yang harus ditaati dan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kehadiran danapabila hal tersebut dilanggar maka akan di kenakan sangsi tetapiTerdakwa tetap melakukan perbutan pelanggaran tindak pidana dan haltersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa mempunyai mental disiplinyang jelek.2.
Register : 21-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PTA SURABAYA Nomor 454/Pdt.G/2019/PTA.Sby Tanggal 18 Desember 2019 — Pemohon:
Abad Efendi, AM, Kep. Bin H. Hosni
Termohon:
Farah Maisuro AM, Keb. Binti H. Abd. Rahman
73 — 26
Abad Efendi, AM, Kep. Bin H. Hosni
Termohon:
Farah Maisuro AM, Keb. Binti H. Abd. Rahman
73 — 26
No.9 Tahun 1975 dan pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan ijin dari atasan bukanmerupakan perangkat hukum acara akan tetapi merupakan aturan disiplin diInternal instansi dimana Pemohon bekerja yang mana Pemohon sudahdianggap mengetahui kewajiban atau sangsi apabila melanggarnya karenanyaeksepsi tentang permohonan prematur harus ditolak, dan putusan tingkatpertama yang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj ikepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep
Register : 02-01-2014 — Putus : 16-04-2014 — Upload : 23-04-2014
Putusan PA SANGGAU Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Sgu Tanggal 16 April 2014 —
13 — 1
13 — 1
dikaruniai duaorang anak yang sudah menikah;Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak bertegursapa karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dantidak transparan masalah pengelolaan keuangan rumah tangga (susahmengeluarkan uang);Bahwa Tergugat suka marah kepada Penggugat dengan merusakbarangbarang didekat Tergugat;Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tangga Penggugat denganTergugatmenjadi retak disebabkan saksi menikah dan masuk agama Kristen Katolikkarena tidak membayar sangsi
Register : 19-12-2012 — Putus : 19-02-2013 — Upload : 27-02-2013
Putusan PA SAROLANGUN Nomor 161/Pdt.G/2012.PA.Srl Tanggal 19 Februari 2013 — PEMOHON melawan TERMOHON
44 — 16
44 — 16
Bahwa Saksi jarang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon; Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dahulu harmonissekarang sudah pisah rumah; Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak kejadian tanggal 7 September 2012malam Jum'at jam 01.00 malam saat Saksi datang lakilaki bernama Wibisonosudah terikat kemudian mereka di bawa ke Polresta; Bahwa sekarang Termohon tinggal di rumahnya sedangkan Pemohon tinggal dirukonya berjarak 500 m dari rumah Pemohon dan Termohon; Bahwa Termohon diberi Sangsi
Register : 22-02-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 102/PID/2016/PT SBY Tanggal 18 April 2016 — MUHAMMAD NURHADI WAHAB
53 — 26
53 — 26
Ali, sehinggatidak ada tanaman diatas tanah tersebut, lebihlebin dalam dakwaanjaksa Penuntut Umum hanya menyantumkan pasal 406 KUHP yangnotabene Terdakwa adalah sebagai pelaku petindak, padahal Terdakwamenyuruh Taufik untuk membajaknya, yang seharusnya dalam perkara aquo Terdakwa didukkan sebagai pelaku penyuruh, dengan memasukkanpasal 55 ayat 1e KUHP, sehingga seharusnya dakwaan Jaksa Penuniutumum tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa.Bahwa mengenai keberatan lamanya sangsi pidana yang di jatuhkankepada
Putus : 14-11-2005 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 229-K/PM.II-09/AD/XI/2005 Tanggal 14 Nopember 2005 — Serda ADE HENDRA
22 — 12
22 — 12
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidakditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu) memberikan sangsi yangtegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efekcegah terhadap prajurit lainnya.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyafdan kembali menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuaifalsafah Pancasila dan Sapta Marga
Register : 11-01-2016 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 29-07-2016
Putusan PA CILACAP Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA.Clp Tanggal 31 Mei 2016 — penggugat tergugat
15 — 2
15 — 2
yang harus tundukterhadap aturan Kepegawaianseperti yang diatur oleh undangundang;Bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Badan Kepegawaian Daerah KabupatenCilacap untuk melengkapi berkas Kepegawaian terkait gugatan cerai dariPenggugat dan rekomendasikan untuk tidak menerima gugatan cerai terlebihdahulu sebelum proses administrasi perceraian secara kedinasan diselesaikandikarenakan baik Penggugat maupun Tergugat seandainya belum menyelesaikan proses sesuai perundangundangan yang berlaku akan dikenakan sangsi
Putus : 30-07-2009 — Upload : 28-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 115-K/PM.II-09/AD/VI/2009 Tanggal 30 Juli 2009 — Pratu SUHADI.
38 — 19
38 — 19
Bahwa perbuatan seperti ini sangat terceladan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelisperlu. memberikan sangsi yang tegas dengan tujuanmemberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegahterhadap prajurit TNI lainnya.4.
Putus : 28-08-2007 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 115-K/PM.II-09/AD/VIII/2007 Tanggal 28 Agustus 2007 — Serka DONATUS ANDREAS BESSING
26 — 19
26 — 19
Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainmaka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatanyang demikian dan Majelis masih memberikan kesempatan Terdakwauntuk memperbaiki sikap dan prilakunya serta kembali kepada jatidirinya sebagai prajurit TNI AD.9Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyafdan kembali menjadi warga negara
Putus : 22-08-2007 — Upload : 21-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 106-K/PM.II-09/AD/VIII/2007 Tanggal 22 Agustus 2007 — Lettu Inf SADAT
27 — 15
27 — 15
Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainmaka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatanyang demikian dan Majelis masih memberikan kesempatan Terdakwauntuk memperbaiki sikap dan prilakunya serta kembali kepada jatidirinya sebagai prajurit TNI AD.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyafdan kembali menjadi warga negara