Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PA KUNINGAN Perdata Agama
Register : 28-04-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA KUNINGAN Nomor 959/Pdt.G/2020/PA.Kng
Tanggal 22 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 10
  • Prinsip kontrak partai (partycontract) yang digariskan Pasal 1340 Kitab UndangUndang HukumPerdata (KUH Perdata) yang menegaskan perjanjian hanya mengikatkepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak yang berperkara saja;Dari pernyataan ini sebenarnya kita dapat menyimpulkan bahwa tidakdimungkinkan apabila Pelawan (pihak ketiga) yang memiliki keberatanbahwa harta kekayaan miliknya dijadikan sita jaminan oleh Terlawan18(awalnya Tergugat)
Pengadilan PA POLEWALI Perdata Agama
Register : 10-11-2020 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PA POLEWALI Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl
Tanggal 8 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
113 — 37
  • Insentif : Rp. 1.575.000 Kontribusi Partai : Rp. 5.500.000 Arisan : Rp. 1.030.000 Yarnati : Rp. 1.000.000 Bank BPD Sulselbar : Rp. 16.607.155Jumlah Potongan : Rp. 28.271.851Sisa diterima : Rp. 1.801.145Ampra gaji tersebut akan diajukan sebagai bukti dalam perkara Aquo.Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 2 mengenai biayakebutuhan anak sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tidak berdasaruntuk dikabulkan dalam perkara Aquo karena jaminan anak tetap dipenuhioleh Tergugat rekonvensi termasuk
Pengadilan PN KETAPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-04-2017 — Putus : 17-10-2017 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Ktp
Tanggal 17 Oktober 2017 — Iskandar Bin ALwi Laeqan 1. Salwa 2. Notaris Ayu, SH 3.CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG 4. PT. BANK CIMB NIAGA Tbk
174 — 38
  • Akta Hibah termasuk Partij Acte ( Partai Akta ) artinya bahwa Aktatersebut dibuat oleh para pihak dihadapan PPAT, oleh karena ituPPAT hanya menuangkan apa yang disampaikan, dijelaskan dandiakui oleh para pihak ke dalam Akta yang dituangkan. Sejauh apayang disampaikan, dijelaskan dan diakui oleh para pihak itu tidakbertentangan dengan hukum maka PPAT boleh membuat aktanya.Kebenaran atas apa yang disampaikan oleh para pihak adalahtanggung jawab para pihak, bukan tanggung jawab PPAT.6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Register : 03-01-2017 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/TUN/2017
Tanggal 24 Januari 2017 — KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN VS ARMIN S.Ag., M.Ag DAN WAHID HASYIM LUKMAN, A.Ag;
130 — 285 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.H. selaku Caleg DPRD KotaMakassar Dapil V dari Partai Amanat Nasional (PAN), yang padaintinya melaporkan adanya tindakan manipulasi suara berupaperubahan atas perolehan suara yang diperoleh pelapor Drs. H.Abd. Rauf Rahman, S.H., M.H. kemudian berubah menjadiperolehan suara untuk Hasanuddin Leo, S.E., Msi.
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata
Register : 08-08-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN SUMEDANG Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Smd
Tanggal 20 Maret 2019 — Penggugat:
H. OTOH SUNARTO
Tergugat:
AGUS SUPARMAN
68 — 12
  • ditandatangani dibawah tangan, tidak dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang(pejabat umum) tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak,Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Padt.G/2018/PN Smd. secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibaut oleh ataudihadapan pejabat, meliputi: suratSurat, registerregister, suratSurat urusan rumah tangga, lainlain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum secara khusus ada Akta Bawah Tangan yang bersifat partai
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 11-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 29/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
JUMRI, S. Sos
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
332 — 135
  • Undangundang Nomor 5 tahun 2014 Tentang AparaturSipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf menyatakan PNSdiberhentikan dengan hormat karena (a) Melakukan Penyelewengan tehadap Pancasila danUndangundang Dasar republik Indonesia tahun 1945(b) Dihukum Penjara atau Kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubugan dengan jabatandan/atau pidana Umum;(c) Menjadi Anggota dan/atau Pengurus PArtai Politik
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 01-04-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 23/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 30 Juli 2019 — Penggugat:
BAMBANG KUSNADI
Tergugat:
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
102 — 51
  • Menjadi anggota /atau Pengurus Partai Politik, atau ;d.
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 21-04-2017 — Upload : 15-05-2017
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 20/Pid.B/2017/PN Klk
Tanggal 21 April 2017 — M.Yunani Basri (Alm.) H. Basri
102 — 20
  • 2013 dan mendaftar Calon Legeslatif Barito Utara tahun20132019;Bahwa hasil saat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara padawaktu itu saksi hanya menempati urutan ke2 dan kemudian saksimendaftar Calon Legislatif Barito Utara tahun 20132019 dan berhasilterpilin dan dilantik sampai sekarang;Bahwa mekanisme pendaftaran calon legislatif Barito Utara saatterdakwa mendaftar sebagai Calon Legislatif Barito Utara periode 20132019 hanya menyerahkan ijazah untuk persyaratan mencalon legislatifkepada Partai
    Tingangmendaftarkan diri ke KPUD Kabupaten Barito Utara untuk menjadi bakalcalon Kepala Daerah yaitu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utaradengan diusung oleh Partai PDIP dan PBB;Bahwa saksi Mulyar S. juga meminta kepada terdakwa M.
    persyaratanadministrasi ditetapbkan oleh KPUD Kabupaten Barito Utara untuk menjadiCalon Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara berpasangan dengan Yusia S.Tingang dan akhirnya mengikuti Pilkada Bupati dan Wakil Bupati KabupatenBarito Utara namun tidak terpilih dan kalah menduduki peringkat 2 dalamHalaman 92 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Kikpemilihan tersebut dan selanjutnya saksi Mulyar S. kembali mendaftarkan dirike KPUD Kabupaten Barito Utara sebagai Calon Anggota Legislatif DPRDKabupaten Barito Utara dari Partai
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-08-2016 — Putus : 01-03-2017 — Upload : 20-05-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg
Tanggal 1 Maret 2017 — PT.DIRGANTARA INDONESIA (Persero), dahulu PT.Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN); Melawan; Ir.HARIBES ALINOESIN;
126 — 35
  • dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiamelalui Surat Nomor : PW/17318/DPRRI/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016telah mengingatkan kembali kepada Penggugat untuk melaksanakankewajiban yang telah disepakati pada tanggal 20 April 2016.Bahwa akibat Penggugat belum melaksanakan kewajiban sebagaimana yangtelah disekapati dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Ketua Kelompok Fraksi (KAPOKSI) Partai
    NasionalDemokrat Komisi IX DPRRI melalui Surat Nomor069/SK/A7/FNASDEM/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 juga mengingatkankepada Penggugat untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakatidengan Komisi IX DPR RI pada tanggal 20 April 2016.Bahwa akibat Penggugat belum melaksanakan kewajiban sebagaimana yangtelah disekapati dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Anggota Fraksi Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Komisi IX DPRRI melalui Surat Nomor : SKI.95/EH/X
    NomorPW/17318/DPR RI/X/2016, tanggal 13 Oktober 2016, perihalPenyampaian Hasil Audensi Komisi IX DPR RI dengan SKEDI danSPEDI ;22.Bukti T22 :Foto copy Surat dari Ketua Kelompok Fraksi (Ka.Poksi) Partainasdem Komisi IX DPRRI Nomor : 069/SK/A7/FNASDEM/X/2016,tanggal 24 Oktober 2016, perihal Pelaksanaan Penetapan HakPekerja/Buruh kepada Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia(Persero) ;23.Bukti T23 :Foto copy Surat dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Perjuangandi Komisi IX/DPR RI Nomor :SKI.95/EH/X/
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 13-10-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 12-01-2022
Putusan PA KISARAN Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis
Tanggal 12 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
101 — 69
  • SOFIAN,M.Pd.) berkata Mohon maaf Pak XXXXXXXXX saya diancam olehSekretaris Partai GOLKAR Kabupaten Asahan dan meminta agar sayatidak mengeluarkan izin untuk bercerai kepada Bapak (XXXXXXXXX);16. Meski demikian, Pemohon tetap mengajukan permohonan inidikarenakan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapatdipertahankan lagi. Mempertahankan perkawinan Pemohon denganTermohon sama artinya dengan memeprtahankan mudharat yang lebihbesar lagi.
    Namun kemudian, tanda tangan atasan dimaksuddicoret oleh atasan dihadapan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalamrekonvensi dengan alasan adanya tekanan dari pengurus Partai GOLKARKabupaten Asahan yang menurut tutur masih merupakan besan dari Pemohondalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon = dalamkonvensi/Penggugat dalam rekonvensi;Memperhatikan, bahwa kemudian ternyata) Pemohon dalamkonvensi/Tergugat dalam rekonvensi telah pula membuat surat pernyataanyang mana pernyataan Pemohon dalam
Pengadilan PN KOTA AGUNG Pidana Umum Penggelapan
Register : 08-08-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 140/Pid.B/2016/PN Kot
Tanggal 18 Januari 2017 — - Hj. Tuti, S.Pd Binti H. M. Jamil; - Suwardi Alias Kentung Alias Jialing Bin Paimin
122 — 66
  • (Nyaleg/Kampanye) dari Partai PPP danuntuk kegiatan ke Balai Lelang dan hanya sekalisekali untuk antar Terdakwa sekolah, karena Terdakwa sering naik motor sendiri;Bahwa keterangan saksi Muhammad Chandra Syamsudin yang menyatakanmobil tersebut semua yang membayar Angsuran dan DP serta akad kreditadalah saksi Muhammad Chandra Syamsudin sendiri itu adalah tidak benardan bohong, karena sejak bulan Januari 2011 s/d bulan April Tahun 2013yang mengangsur adalah saksi H.
    TUTI, S.Pd. dan dijual kepada saudara H.Hernawan seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan uangnya jugaTerdakwa berikan kepada saksi untuk membayar angsuran mobil innova.Bahwa kesaksian saksi yang menyatakan bahwa mobil itu untuk kegiatanTerdakwa semua adalah tidak benar, dan yang benar adalah mobil KijangINNOVA tahun 2010 itu untuk kegiatan saksi saat pulang ke Pringsewu,Kampanye/Caleg dari Partai PPP untuk Dapil 1 Kab.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus PHI
Putus : 06-09-2018 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 17/Pdt.Sus-Plw.PHI/2017/PN Ptk
Tanggal 6 September 2018 — PT SUMBER HASIL PRIMA beralamat di Menara Global Jl. Gatot Subroto Kav.27 Lantai 5, Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini diwakili :oleh Christoforus S. Pakadang, Selaku Direktur, memberi kuasa kepada JUANDA PANGARIBUAN, S.H., M.H., HOTLAN PARDOSI, S.H., M.H., LIBANON PETRUS TARIGAN, SH., Advokat, berkantor di Gedung Dana Graha, Lantai 3, Jalan Gondangdia Kecil No. 12-14, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa khusus No. 26/LEG/POA/V/2018, tanggal 31 Mei 2018dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT SUMBER HASIL PRIMA Selanjutnya disebut sebagai ............................................................... PELAWAN/SEMULA TERGUGAT L a w a n : 1. ERMANITA SARAH, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan I/Penggugat I; 2. MARIANA NONUT, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan II/ Penggugat II; 3. YULIANI, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan III/ Penggugat III; 4. JEMANI, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan IV/ Penggugat IV; 5. MARTA MERAI, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan V/ Penggugat V; 6. ROSMINI KANDAK, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan VI/ Penggugat VI; 7. ACI, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan VII/ Penggugat VII; 8. UTET, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan VIII/ Penggugat VIII; 9. SUADI, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan IX/Penggugat IX; 10. DEMAN, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan X/ Penggugat X; 11. ANYUN, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan XI/Penggugat XI; 12. SARINAH MOKEU, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Talian Sahabang, Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang, disebut sebagai Terlawan XII/ Penggugat XII; dalam hal ini diwakili oleh Butje Hukunala dan Saisman Saridin dari Organisasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, beralamat di Jalan RE. Martadinata, Komplek Ruko Martadinata Indah Blok D.5, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2018;
241 — 67
  • 10 orangtenaga kerja, sedangkan bercara menjadi anggota organisasi maka itu39adalah hak asasi setiap orang yang dalam hal ini para Terlawan dahulupara Penggugat sebagaimana Pasal 28 E ayat (3) setiap orang berhakatas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.Undangundang Dasar 1945, Jo Pasal 9, Serikat Pekerja / Serikat Buruh,Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh dibentuk ataskehendak bebas Pekerja / Buruh tanpa tekanan atau campur tanganpengusaha, Pemerintah, Partai
    SerikatBuruh.Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / SerikatBuruh.Bahwa dari ketentuan Pasal 28 E ayat (3) Undang undang Dasar 1945Jo Pasal 9, Pasal 10, Pasal 28 Undang undang Nomor 21 Tahun 2000tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, menunjukan bahwa ParaTerlawan dahulu Para Penggugat mempunyai hak untuk menjadi anggotaFederasi Hukatan Kabupaten Sintang adalah bebas dan atas kehendakpara Terlawan dahulu Para Penggugat tanpa ada tekanan atau campurtangan pengusaha, Pemerintah, Partai
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama
Register : 12-10-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 27-04-2019
Putusan PA BIMA Nomor 1497/Pdt.G/2018/PA.Bm
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
64 — 42
  • Kemudian pihakpihak lainnya yang tidak dilibatkan, yang karena jual belldan atau peralinan hak yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bimadan lain lain yang akan dibuktikan dalam persidangan ini.Bahwa berdasarkan alasan serta dalil dalil yang telah diuraikantersebut diatas dengan bahasa yang sangat sederhana dan mudah dimengerti,maka Gugatan Para Penggugat ERROR IN PERSONA dan dikwalifikasikansebagai gugatan kurang partai/subyek (exeptio plurium litis consortium),karenanya sebagai konsekuensi
Pengadilan PN Mukomuko Perdata
Register : 24-02-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Mukomuko Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Mkm
Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat:
SYAFRIL ALIAS BUYUNG BIN MASRIL
Tergugat:
1.FERI SYAHKUBAT ALIAS FERI BIN BACHTIAR
2.LENI RUSMIATI LUKMAN HAKIM
3.MUHAMMAD KRISWANTORO BIN SUPARMO
Turut Tergugat:
1.PUJI PITONO
2.SUPARMO
77 — 32
  • MukoMuko yang berwenang memeriksadan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapiyang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebutdilakukan dengan cara sebagai berikut;Berawal pada hari minggu sekira pukul 16 .00 Wib TerdakwaKRISWANTORO menghubungi saksi korban FERI SYAHKUBAT Alias FERIBin BACHTIAR melalui handphon dan mengatakan ingin meminjam mobil L300 milik saksi Korban FERI untuk kegiatan partai
Pengadilan PN DONGGALA Pidana Umum
Register : 25-10-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 16-01-2019
Putusan PN DONGGALA Nomor 318/Pid.B/2018/PN Dgl
Tanggal 16 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.IKRAM,S.H.
2.DENI MULYAWAN,SH
Terdakwa:
1.SUPARMAN alias PAPA MITUN
2.ASHAR alias PAPA LIRMAN
3.IHRAM alias JOJON
4.EDISON alias NYONG
5.ANDI ARIFIN alias IFIN alias PAPA ERIK
57 — 30
  • Donggala yaknisebanyak 2 (dua) kali Pertandingan yang pertama saya MengalamiKekalahan Sebesar Rp. 300.000,(tiga Ratus Ribu rupiah) dan padasaat itu ayam saya sendiri yang turun bertanding sedangkan yangkedua pasangan saya Sebesar Rp. 200.000,(dua ratus Ribu Rupiah)saya Sudah serahkan Kepada saudara IRFAN Alias ACO (kemanakansaya) kemudian baru mau masuk 2 (dua) Ronde (dua partai)datanglah anggota Polisi Melakukan penangkapan ditempat kamibermain judi tersebut; Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 18-04-2007 — Upload : 27-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1245K/PDT/2005
Tanggal 18 April 2007 — DEPARTEMEN PERTAHANAN RI Cq. TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. TNI AD Cq. PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAKARTA RAYA/JAYAKARTA (KODAM JAYA) ; AFRIZAL ; AHMAD KAMALUDIN, dkk.
68 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan Tidak Lengkap/Kekurangan Partai :Bahwa dalam surat gugatan Penggugat angka 7, halaman 14 didalilkanbahwa Para Tergugat telah membeli tanah dari Bapak Aji, akan tetapiPenggugat dalam gugatannya telah tidak memposisikan Pak Aji sebagaipihak dalam perkara ini, sehingga dengan demikian gugatan Penggugattidak lengkap dan oleh karenanya pantas dan sesuai dengan yurisprudensitetap Mahkamah Agung RI bahwa : .............
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 08-03-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 16-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 P/HUM/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — IR. ANANG PRIHANTORO, DKK vs PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI;
199 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun demikian,tidak seperti MPR/DPR, DPD tidak dicalonkan melalui Partai Politik.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 29-01-2020 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 31-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 31 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : Chin Tee Kheng Diwakili Oleh : ROOS NELLY SH MH
Terbanding/Tergugat III : Gopal Naraindas Daryani/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur Utama PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham dan Direktur PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat I : Budiayansyah/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat II : Zul Fahrida Hanim/Pemilik 14 lembar saham dan Komisaris PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 288 Lembar Saham dan Komisaris PT. Golden Paninda Group
122 — 76
  • Mereka menerangkanmemiliki bisnis trading dan kontraktor di Jakarta dan Medan, mereka jugaaktif di politik Indonesia, dan mereka mengklaim bahwa mereka adalahsalah seorang ketua dari sebuah partai gerindra yang mendukung PakPrabowo untuk pemilihan suara 2014.Bahwa kemudian Para Tergugat mengajak Penggugat untuk bekerja samadalam hubungan bisnis dan saat itu Para Tergugat mengaku punyaihubungan/koneksi yang baik dengan Pejabat di pemerintah Indonesia.Bahwa untuk bisnis yang dijanjikan Para Tergugat
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-03-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 5 Mei 2021 — Penuntut Umum:
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
SYAMSIR ALAMSYAH Bin ARBAIN S
27 — 11
  • Secara pasti penjual dan pembeli adaistiiah penjual eceran atau penjual partai besar, grosis, dan seterusnya, makaposisi Andre (DPO) tentu memperoleh narkotika dari orang diatasnya lagi,sulitnya menebak apakah Andre (DPO) ini hanyalah perantara saja, namundiketahui telah menerima uang sebanyak 2 (dua)kali dari Terdakwa maka dapatdisimpulkan Andre (DPO) adalah kapasitas selaku penjual.
Pengadilan PN POLEWALI Perdata Tanah
Register : 22-09-2015 — Putus : 25-01-2016 — Upload : 21-02-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol
Tanggal 25 Januari 2016 — -H. ATJO BELLO BIN ANDI BELLO lawan -HJ. NASRIAH, Dkk
137 — 93
  • Nomor 37Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah, pada BAB Ilsebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 3 Ayat (1) dan(2) dan Pasal 4 Ayat (1) dan (2), bahwasanya akta otentik tersebut padaumumnya bersifat partai, inisiatif datang dari para pihak karena pejabat tersebutbersifat pasif;Menimbang, bahwa suatu akta otentik yang bersifat partai sebagaimanabukti surat tertanda Tl, TT. 1 yang sama dengan bukti surat tertanda P 8tersebut di atas, untuk dapat dinyatakan sebagai
    lawan dengan surat itu atau dengan suatu cara yang sah dipandang sebagaitelah diakui kebenarannya, menimbulkan pembuktian yang lengkap yang samadengan akta otentik bagi pihakpihak yang menandatanganinya serta ahli warismereka dan yang mendapat hak dari pada mereka sehingga berdasarkanPasal 1875 dan Pasal 288 RBg tersebut di atas menentukan bahwa, agar aktadibawah tangan melekat kekuatan pembuktian harus terpenuhi lebih dahulusyarat formil dan meteriil yaitu dibuat secara sepihak atau berbentuk partai