Ditemukan 25838 data
9 — 4
Hakimberpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecahyang disebabkan oleh halhal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugatdan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membinarumah tangga bersama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untukmengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Iqna juz Ilhalaman 133 yang kemudian diambil alin sebagai pendapat Majelis sebagaiberikut yang artinya sebagi berikut:Ailla pialill Upale ill Yay das
67 — 2
perselisihandan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untukdirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tanggayang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinansebagaimana yang dikehendaki dalam AlQur'an Surat ArRum: 21 dan Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yangdiambil alin menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;das
29 — 3
untukdipergunakan sendin oleh Terdakwa karena sebelum menggunakan narkotika golongan jenisganjasudah pasti harus memiliki atau menguasai, terlebih dahulu namun karena kepemilikannarkotika golongan jenis ganjatersebut bukan untuk diperdagangkan kembali oleh Terdakwamaka kepemilikan narkotika golongan jenis ganjatersebut harus dipandang untuk dipergunakansendin.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakimharuslah mengkongkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das
sollen) yangbersifat umum dengan mengingat dan memperhatikan peristiwa konkrit (das sein)sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga sangat tidak tepatbila perbuatan Terdakwa tersebut diterapbkan ketentuan Pasal 111 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikasebagaimana dalamdakwaan kedua sehingga jika Majelis Hakim menerapkan pasal tersebut secaratekstual maka sudah pasti setiap orang yang menggunakan narkotika golongan jenisganjaakan dikenakan ketentuan pasal
ACEP KOHAR, S.H.
Terdakwa:
BACHRI YANSYAH Als ARI Bin SYAMSUL BAHRI.
32 — 11
karena sebelum menggunakan narkotika golongan jenisshabu sudah pasti harus memiliki atau menguasai, terlebih dahulu namunkarena kepemilikan narkotika golongan jenis shabu tersebut dalam jumlahsedikit dan tidak dapat dibuktikan untuk diperdagangkan kembali olehTerdakwa maka kepemilikan narkotika golongan jenis shabu tersebut harusdipandang untuk dipergunakan sendiri.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim haruslah mengkongkretisasi atau individualisasi peraturanhukum (das
sollen) yang bersifat umum dengan mengingat danmemperhatikan peristiwa konkrit (das sein) sebagaimana fakta hukum yangterungkap dipersidangan sehingga sangat tidak tepat bila perbuatan Terdakwatersebut diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undangundang Nomor: 35Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu sehinggaHalaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Ktn RW jika Majelis Hakim menerapkan pasal tersebut secara tekstual maka sudahpasti setiap orang yang menggunakan
81 — 12
adalah tepat untuk menerapkan Pasal 14a KUHP jo Pasal 29UURI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimana majelis Hakim menilaiTuntutan Jaksa/Penuntut Umum dirasakan cukup berat bagi terdakwa, maka Hakimberpendirian bahwa pertimbangan yang Hakim uraikan sebagaimana konteks di atastelah mempertimbangkan aspek dan dimensi LEGAL JUSTICE, MORAL JUSTICEdan SOCIAL JUSTICE atau lebih tegasnya lagi putusan dan pertimbangan Hakim telah20mempertimbangkan dimensi TEORETIS, NORMATIF dan PRAKTIK antara das
sollendengan das sein ;Menimbang, bahwa karena Majelis menerapkan pidana bersyarat kepadaterdakwa, maka perlu pula dicantumkan lamanya pemidanaan bersyarat tersebutdijalani, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pula pidana denda, maka perluditetapkan pidana pengganti apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan yaitu sepertiyang diisyarakatkan pada pasal 28 ayat (2) dan (3) undangundang No. 3 tahun 1997tentang Pengadilan Anak jika tidak
993 — 540 — Berkekuatan Hukum Tetap
sangat dirugikan, Para Penggugat tidak pernah memberikan izin(rekomendasi) untuk dieksprolari Pulau botiong, maka pada tanggal 29 Apriltahun 2012 Penggugat menanyakan dasar Pjs Kades ILZAM memasukan alatberat untuk mengambil batu dan pasir dipulau botiong dan dijawab ini atasperintah Bupati/Tergugat dan tidak ada izin, sehingga pada tanggal 16 Mei 2012Para Penggugat melaporkan Pjs Kades Terantang Ilzam, ke Pihak KepolisianResort Kampar, atas tindakan mengambil batu dan pasir di daerah air sungai(DAS
Kampar) dilokasi Pulau Botiong, yang mana hasil peninjauan lokasi telah terjadi kerusakanpada pulau botiong, Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat pengambilan pasir danbatu, bahwa pulau botiong tidak layak untuk diterbitkan izin untuk diambil batudan pasirnya, karena telah merusak fisik akibat hilangnya pulau botiong sebagaiyang menahan derasnya air sungai, tidak ada lagi batu dan pasir yang menahanderas air, serta tenggelamnya pandan pekuburan orang Tuatua dari masyarakatdan para Penggugat, perbuatan
76 — 19
Sianturi Alumni Ahaem, Petehaem, Jakarta, 1996, hal 166 :(Das Sollen Teori kehendak dan teori perkiraan) yang mengatakan bahwakesengajaan adalah merupakan kehendak (de wil), ditunjukan kepadaperwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan olehundangundang, jika kehendak itu ditujukan kepada perbuatan, makadisebut kesengajaan formal.
Menurut Moeljatno dalam Asasasas HukumPidana, Bina Aksara, Jakarta 1987, hal 171 menerangkan : (Das Solen :Teori Kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan padaterwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet.Menimbang, bahwa yang disebut dengan permainan judi adalah tiaptiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untungbergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebihterlatih atau lebih mahir.
45 — 4
narkotika golongan I jenis sabusudah pasti harus memiliki atau menguasai, terlebih dahulu namun karenaHalaman 19 dari 21 Halaman, Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2016/PNKtnkepemilikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut bukan untuk diperdagangkankembali oleh Terdakwa maka kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu tersebutharus dipandang untuk dipergunakan sendiri.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakimharuslah mengkongkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das
sollen) yangbersifat umum dengan mengingat dan memperhatikan peristiwa konkrit (das sein)sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga sangat tidak tepatbila perbuatan Terdakwa tersebut diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaankesatu dan kedua sehingga jika Majelis Hakim menerapkan pasal tersebut secaratekstual maka sudah pasti
1.MUHAMMAD JAKA TRISNADI, SH
2.JEFRI SATRIA ANDREAS SITORUS, SH
Terdakwa:
RISKI ANUAR Alias DABUN Bin MISRAN
61 — 17
paketNarkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat bersih0,20gram;
dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone OPPO A3s warna ungu dengan No Imei 1 : 864022046804778 dan No Imei 2 : 860422046804760 dengan No terpasang : 082154877618;
dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dengan Nopol : DA 6171 DAS
10 — 1
sebagai suami isteri;Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terbukti diatas Majelis berpendapatbahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 1 huruf (e) PP Nomor 9Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu syarattalik talak yang pernah diucapkan oleh Tergugat telah terpenuhi, maka dapatditerapkan ketentuan fiqih sebagaimana dalam kitab AsySyarqowi alat Tahrir yangberbunyi :Shall) (cide, Das
9 — 1
agle gl leas jl das jl Ase) a ae stl lalArtinya: Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, makahakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talaksatu;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaunsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruff Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi,oleh karenanya gugatan Penggugattersebut
9 — 1
Apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini tetap dipertahankan,maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakankewajibannya masingmasing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan34 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat(2), (8) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;das Fllard VN no) Le call jl pe) Col 8) eal celal yo lb ol de ol SI~ Ne Lelie
14 — 0
1741/Pdt.G/2018/PA.Bmsmewujudkan tujuan perkawinan yaitu. untuk membentuk keluarga atau rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( videPasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yangsakinah, penuh mawaddah dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam),sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam AlQuran surat ArRum ayat21;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290;das
8 — 0
ri das 5 jl di qosclall gil lal ca Cut hal.aaa Lea Lagi pS ge paalall jac.
7 — 0
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai denganketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi:dla 2 Lill Agle Sle gag das ji Axe) @ ce okt 3 Artinya: Jika ist sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkantalak suami terhadap istrinya.
11 — 5
(broken marriage), dan mempertahankan suatu ikatan perkawinanyang sudah pecah tersebut tidak akan membawa maslahat bahkan akanmenyebabkan madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yangpaling tepat sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islamdalam Kitab Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 248 sebagai berikut :GUE Los YY GIS 5 & 9 jl Gl fied gl das
12 — 0
tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halanganyang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggilsecara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,perkara a quo diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akanmenjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR,dan Kitab lanatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang diambil sebagaipendapat majelis yang berbunyi;das
13 — 6
Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembaili;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;das Flare YI Ino) ke cal slp Cos! 13) peisll gall ye le 5 de gill Lelie!
169 — 50
Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembaili;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;das Flr Vil aol le razil lao) Cool la) seal golall ve lbs i de oil!
13 — 1
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;Apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini tetap dipertahankan,maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakankewajibannya masingmasing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan34 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat(2), (8) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;das Glare Yin) ke cas) le) Cool 13) geal olill