Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-12-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Ksp
Tanggal 30 April 2019 — Penuntut Umum:
1.TEDDY LAZUARDI SYAHPUTRA
2.YUNASRUL, SH
3.HELFANDRA BUSRIAN, SH
4.ABDUL BASIR, SH
Terdakwa:
RINALDI NASUTION ALIAS NALDI
110 — 11
  • Pelawi Darat Kab.Langkat (Sumatera Utara);Bahwa Pada saat tertangkap saksi sedang dalam perjalanan pulangkerumah dari pulau kampai dalam rangka kegiatan pertemuan denganmasyarakat, dan waktu tertangkap saksi bersamasama dengan rekananggota partai Nasdem yang bersamasama melaksanakan kegiatantersebut;Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNN karena terlibat kasus narkotikatersebut, dimana saksi bersama saksi IBRAHIM Als JAMPOK yangmerupakan orang kepercayaan saksi, akan menerima narkotika milikBURHAN
    Langkat (Sumatera Utara);Bahwa saksi adalah orang kepercayaan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG dan hubungan saksi dengan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG samasama sebagai Anggota Partai NASDEM ;Bahwa sekira bulan Juni 2018, saksi pernah ditawarkan dan disuruh olehsaksi IBRAHIM Bin HASAN Als HONGKONG untuk menerima Narkotikajenis sabu milik BURHAN untuk diedarkan di kawasan Aceh Timur danSumatra Utara;Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara menjemputNarkotika ditempat yang telah
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 10-12-2010 — Putus : 01-12-2011 — Upload : 13-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 720/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 1 Desember 2011 —
54 — 37
  • Organisasi IWAPIdari 3 ( tiga ) Provinsi ;Biodata dari Ketua, Sekretaris Jenderal, danBendahara organisasi IWAPIFoto Copy KTP dari Ketua , Sekretaris Jenderal,Bendahara organisasi IWAPIPas Photo dari Ketua, Sekretaris Jenderal, Bendaharaorganisasi IWAPINomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) organisasi IWAPIPhoto Kantor Sekretariat Organisasi IWAPISurat Keterangan Domisili Organisasi IWAPISurat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik InternalOrganisasi, tertanggal 12 Maret 2010Surat Pernyataan tidak berafiliasi partai
    Surat Keterangan tidak afiliasi partai politikPendaftaran Merk IWAPI kepada Direktorat JenderalHKI , dengan klasifikasi sebagai berikut:e Merek dan Logo " IWAPI " Kelas 41, denganNomor Agenda J 00. 2010 01 3939, tanggal 16April 2010, untuk Jasa Pendidikan, memberikanTraining, kegiatan olahraga dan budayae Merek dan logo " IWAPI " Kelas 45, denganNomor Agenda JOO. 2010.013938, tanggal 16April 2010, untuk jasa Perkumpulan PengusahaWanita Indonesia, Jasa Sosialn..34 Bukti T I/ PR 34n..35 Bukti Tl/ PR35n
Pengadilan PA PANGKAJENE Perdata Waris
Register : 19-04-2016 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PA PANGKAJENE Nomor Nomor 398/Pdt.G/2014/PA Pkj
Tanggal 17 Februari 2016 — Penggugat dan Tergugat
87 — 46
  • Materai juncto pasal 2 Ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai DanBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, buktibuktitersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, merupakan Surat KeteranganPernyataan, yang dibuat oleh Xxxxxx, Xxxxxx dan Xxxxxx, tanggal 1 Januari 2001,dengan mengetahui Lurah Xxxxxx dan Camat Xxxxxx, surat tersebut berbentuk tertulis,dibuat secara partai
    dibuat sesuaidengan hukum, sehingga bukti T.12 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kKekuatanpembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Xxxxxx (Tergugat)merupakan pemilik sah atas sebidang tanah, sebagaimana dalam isi Sertifikat Hak MilikNomor 5 tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.13, merupakan Surat Pernyataan yangdibuat dan ditandatangani oleh Xxxxxx bin Ame, tanggal 31 Oktober 1989, denganmengetahui Camat Xxxxxx, surat tersebut berbentuk tertulis, dibuat secara partai
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 11 Februari 2016 — JAMAL ABDILLAH Bin ABU ZAKIR
140 — 113
  • Dalam pengajuan proposal tersebut, untukkelompok masyarakat mereka melalui perantara yaitu Wiwid (pegawaiSekwan di Bengkalis), Edi Surya (Pengurus Partai Hanura diBengkalis) dan untuk yayasan biasanya diantarkan langsung olehketua yayasannya seperti Zulfikar di Duri, Reda Mailiya Zapitri di Duri;Halaman 157 dari 526 halaman Putusan Nomor 66/Fid.Sus Tpk/2015/PN.
    Bengkalis dari Partai KeadilanSejahtera (PKS) terhadap dana aspirasi tersebut digunakan untukmemenuhi aspirasi masyarakat yang ada di daerah pemilihan saksi (konstituen) di Kecamatan Mandau;Bahwa yang menetapkan besarnya aspirasi untuk satu orang anggotaDPRD Kab. Bengkalis sebesar + Rp. 3.000.000.000, (tiga milyarrupiah) tersebut adalah unsur pimpinan DPRD Kab.
    Bengkalis yaitu Jamal Abdillah dari PartaiKeadilan Sejahtera (PKS), dan Suhendri Asnan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); Bahwa saksi mengetahui akan adanya bantuan dana hibah dariPemda Kab.
    Bengkalis JamalAbdillah dari Partai Keadilan Sejahtera di kantor DPRD Kab. Bengkalismenyerahkan rekapan + 30 namanama kelompok tersebut, lalu saksijuga ada menemui Suhendri Asnan menyerahkan rekapan 3 namakelompok masyarakat.
    Por34.Alanur, dan marhaban anissa mereka bayar sendiri pajaknya.Sedangkan sisanya sebesar Rp. 151.500.000, (seratus lima puluhsatu juta lima ratus ribu rupiah) ada pada saksi dan sebagian dari uangtersebut saksi gunakan untuk kepentingan partai, tidak ada berupauang cash/tunai yang saksi berikan pada kedua orang dewan tersebut,yang ada hanya untuk kegiatan partai yang saksi berikan kemasyarakat dalam rangka untuk kepentingan membesarkan namakedua anggota Dewan tersebut untuk persiapan Caleg 2014;
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 09-06-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 114/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 18 Nopember 2014 — KOMUNITAS CILIWUNG CONDET (KCC);GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
148 — 63
  • BuktiT10a : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 465 Tahun 2013, tertanggal 26 Maret 2013 TentangPenetapan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan DalamBentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat,Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, PemerintahDaerah Lain dan Pemerintah Serta Partai Politik pada AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.(fotokopi dari fotokopi) ;16.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 27-06-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 153/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 27 September 2016 — DR. H. SULAIMAN ZAKARIA, Dipl.PS, M.Si ; PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (DKPP) REPUBLIK INDONESIA, dkk
69 — 52
  • Perbaikan syarat pasangan calon dari partai politik/gabunganpartai politik dan perorangan tanggal 47 Agustus 2015;Huruf h angka 3). Penelitian perbaikan syarat calon, tanggal 814Agustus 2015;Huruf j. Penetapan pasangan calon, tanggal 24 Agustus 2015.
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 21-01-2021 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 9/PDT/2021/PT KDI
Tanggal 11 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat I : BASTIAN Diwakili Oleh : Purwansyah Hakim
Pembanding/Tergugat II : SADIA Diwakili Oleh : Purwansyah Hakim
Terbanding/Penggugat : SAHARUDDIN
186 — 64
  • KUHPerdata, Pasal 286 RBG, menurut Pasal diatas, ABT: Tulisan atau akta yang ditandatangani dibawah tangan, Tidak dibuat dan ditanda tangani dihadapan pejabat yangberwenang (pejabat umum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorangatau para pihak,e Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibaut olehatau dihadapan pejabat, meliputi : SuratSurat, Registerregister, Suratsurat urusan rumah tangga, Lain lain tulisan yang dibuat permintaan pejabat umum.e Secara khusus ada ABT yang bersifat partai
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Waris
Putus : 20-01-2014 — Upload : 22-05-2014
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 23 / Pdt.G / 2013 / PN. Psp
Tanggal 20 Januari 2014 — TOLOPAN SIMANJUNTAK (Penggugat) RIMIN Boru PASARIBU, 2. RIKAT SIMANJUNTAK, 3. NAEK SIMANJUNTAK, 4. DINA MARIANA Boru SARAGI (Tergugat)
110 — 14
  • Pasal 288 RBg yang bunyinya dijelaskan pada pokoknyabahwa alat bukti akta di bawah tangan mempunyai nilai kekuatan pembuktianharus memenuhi syarat formil dan materil, yaitu dibuat secara sepihak atauberbentuk partai tanpa adanya campur tangan pejabat yang berwenang; ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya; dan isi dan tanda tangandiakul; sehingga apabila syaratsyarat tersebut teroenuhi maka alat bukti akta dibawah tangan tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan aktaauthentik
Pengadilan PN TUAL Pidana Khusus
Register : 25-05-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 30-07-2018
Putusan PN TUAL Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Tul
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
STEEVAN Mc LEWIS MALIOY, SH
Terdakwa:
RIYAD BOIRATAN Alias RIAD
93 — 38
  • calon tersebut dengan alasan karena Kepala Desa tidak tahu,sedangkan nama jalan adalah hasil kesepakatan bersama masyarakat desa;Bahwa hasil klarifikasi kemudian dirapatkan dan dituangkan dalam hasilKajian formulir A.8, yang menyatakan perkara tersebut sudah selesaiditingkat kecamatan;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;3.MOI SIRFEF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Saksi adalah Ketua DPC PKS kecamatan Kur Selatan, yang termasukdalam partai
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 06-09-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 1357/Pid.Sus/2021/PT MDN
Tanggal 28 September 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : NUR AINUN.SH
Terbanding/Terdakwa I : Novita Zahara S Alias Novi Sekber
Terbanding/Terdakwa II : Juliana Alias Juliana
353 — 342
  • Hak ini juga berhubungan dengankebebasan berserikat, yaitu hak membentuk dan bergabung dengan kelompok,perkumpulan, serikat pekerja, atau partai politik, serta kebebasan berkumpul secaradamai, seperti ikut demonstrasi damai atau pertemuan publik. Kebebasanberekspresi juga mendukung hak asasi manusia lainnya seperti hak atas kebebasanberpikir, berkeyakinan, dan beragama.2.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 12-04-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 19-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 3/P/FP/2017/PTUN-JKT
Tanggal 18 Mei 2017 — PERSAUDARAAN MUSLIMIN INDONESIA (PARMUSI), ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
134 — 86
  • dandiakui sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.Bahwa, menurut pendapat Ahli, dalam mengajukan Permohonan, harusjelas legal standingnya, kerugiannya dan kepentingannya.Bahwa, menurut Ahli, jika suatu ORMAS memang sudah ada sejak lamadan diakui keberadaannya, dan kemudian sekarang sudah ada aturanaturan baru, maka menurut Ahli ORMAS tersebut tetap sah dan punya hakuntuk mengajukan suatu Permohonan.Bahwa, menurut Ahli, PARMUSI sudah berbadan hukum karena padaawalnya adalah sebuah Partai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Hak Cipta
Register : 06-11-2014 — Putus : 19-03-2015 — Upload : 26-05-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/PDT.SUS-HAK CIPTA/2014/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 19 Maret 2015 — DR. MUCHTAR PAKPAHAN, SH., MH. >< Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DEN KSBSI), DKK
1126 — 458
  • Pada saat itu diputuskan untuk menggunakan Logo SBSI, Tridarma SBSIdan Mars SBSI sama seperti hasil kongres Pertama (III).Bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan alasanberkeinginan memimpin dan mendirikan Partai Buruh dan akan ikut pemlihanUmum pada 2004 Tergugat Rekonvensi mempercepatan kongres SBSI yangseharusnya dilangsungkan pada tahun 2004 dimajukan menjadi tanggal 27 April 01 Mei 2003 yang disebut kongres SBSI ke Empat (IV).Bahwa pada kongres ke empat (IV), para peserta
Pengadilan PN SOASIU Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 28-11-2013 — Upload : 02-12-2013
Putusan PN SOASIU Nomor 62-PID.B-2013-PN –SS
Tanggal 28 Nopember 2013 — - MARKUS TIDORE Alias MARKUS; - YOHANES PAPARANG Alias NANI; - ESKOL PAPARANG Alias ESKOL; - ZET MATAHARI Alias BUANG; - MAX PAPARANG Alias MAX; - ADOLOF TIDORE Alias DOLOF;
90 — 38
  • MAX PAPARANG Alias MAX memukulSaudara LIBRET menggunakan kepalan tangan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara bergantian;Bahwa peristiwa tersebut terjadi di tempat umum/terbukan yang dapatdilihat oleh orang lain;Bahwa antara Terdakwa dengan Para Terdakwa lain mempunyaihubungan sebagai simpatisan Partai Golkar dan sebelumnya telahdilakukan pemilinan kepala daerah Kabupaten Halmahera Tengah;.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 02-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 27/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 12 Juni 2014 — HAMBIT BINTIH
104 — 73
  • ./ TPK /2014/PT.DKI.2424Nl(satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas namaDrs.Hambit Bintih;l(satu) buah kartu tanda penduduk nomor09.5004.150258.0724 atas nama Dedy Riyadi alamatJl .Kramat Pulo GG IX RT/RW 003/004 Kramat,Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat ;l(satu) buah kartu anggota partai demokrasi indonesiaperjuangan nomor 000933.018.10.003.06.2006 atas namaDrs.Hambit Bintih,MM;l(satu) buah kartu coca restaurants atas nama DannyGhandama;l(satu) buah kuitansi tanggal 1 Oktober 2013 senilaiRp
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 26-10-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 481/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 1 Desember 2021 — Pembanding/Tergugat : HULMAN TAMPUBOLON Diwakili Oleh : Jamot Samosir,SH
Terbanding/Penggugat : EDDY SUSANTO Diwakili Oleh : GUSFEN ALEXTRON SIMANGUNSONG, S.H., M.H.
85 — 64
  • ., M.H. dan kawankawan, Advokat,berkantor di Kantor Badan Bantuan Hukum dan AdvokasiRakyat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Kabupaten Deli Serdang di Jalan Tirta Deli Nomor7, Lubuk Pakam (Kompleks Pemkab DS), emailjasamosir@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 10 Februari 2021, yang telah didaftarkan diKepaniteraan PN Sei Rampah dengan NomorW2U19.29/Pdt/SK/2021/PN Srh, selanjutnya disebut sebagaiPembanding semula Tergugat;LAWANEddy Susanto, berlamat berkedudukan
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Pidana Umum Penipuan
Putus : 05-12-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 340/Pid.B/2016/PN Psp
Tanggal 5 Desember 2016 — MUHAMMAD GANI HASIBUAN, S.ST
69 — 13
  • HARAHAP, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan : Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah satu kantor saat samasamamenjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dari partai PPRNperiode tahun 2009 s/d 2014; Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara im yaitu. sehubungan dengan masalahpengurusan CPNS tahun 2013 di Kabupaten Padang Lawas Utara; Bahwa berawal pada waktu itu ada kesepakatan sesama fraksi Saksi saat
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 12-11-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 699/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 13 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : PROF DR O C KALIGIS S H M H
Terbanding/Tergugat I : MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ir. H. Joko Widodo
95 — 54
  • Bahwa beberapa tahun yang lalu, sebelum mencalonkan diri sebagaiKandidat Presiden RI, ketika Pak presiden Joko Widodo masihmenjabat sebagai walikota solo, PENGGUGAT datang menemuiTERGUGAT II, disambut dengan penuh keramahan, sedikit ngobrol.PENGGUGAT mengagumi Beliau sebagai pemimpin pemerintahanyang jujur, sederhana, peduli tegaknya hukum dan tegas terhadappenyalahgunaan wewenang.Itulah sebabnya ketika partai menunjuk PENGGUGAT sebagai salahseorang tim sukses Jokowi untuk wilayah Sulawesi Utara
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 17-05-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 01-08-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 199/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 29 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : HARTAWAN HASTAN Diwakili Oleh : HARTAWAN HASTAN
Terbanding/Tergugat : PT. COMMEASURE SOLUTION INDONESIA
148 — 83
  • Dalam hal ini apabila Pihak Pertama apapuntidak memenuhi kewajiban tersebut, maka Pihak Kedua akansegera menghentikan Perjanjian Kerjasama ini sehubungan denganproperty Pihak Pertama atau, dalam kasus Partai Korporat yaituseluruh property, setelah pemberitahuan tertulis kepada propertyPihak Pertama. sehingga berdasarkan Pasal 11, paragraf 2 huruf bmengenai Pengakhiran Perjanjian pada Perjanjian Kerjasama06/2018, TERGUGAT berhak menghentikan Perjanjian Kerjasama06/2018 sepihak.Walaupun kuat dugaan
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum
Register : 15-06-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 376/Pid.B/2020/PN Blb
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
R.NUR RURI.A,SH
Terdakwa:
DEWI NURHAYATI Binti TRISNO Alm
43 — 4
  • Bahwa mengapa terdakwa melakukan hal demikian karena uang tersebutdigunakan untuk jasa transport pengambilan barang ke BC namun tidakdituliskan karena takut dimarahi oleh owner/pemilik dan juga terdakwaanggap sebagai uang lembur terdakwa karena terdakwa sering ditugaskan untuk anter jemput anak dan mengerjakan tugas kuliah,menagihnunag kontrakan dan mengerjakan tugas partai.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2013 — Putus : 09-10-2013 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 79/ Pid.Sus/ TPK/ 2013/ PN.Bdg
Tanggal 9 Oktober 2013 — -USEP JUMENO -LISTO WELLY SABU
96 — 19
  • Iyus Dyjuher langsung mengikutirapat Partai Demokrat, dan setelah rapat sekitar jam 18.30 wib, menuju Bogordan tiba di Bogor sekitar 23.00 wib, dan sewaktu saksi akan ambil Sepedamotor akan pulang, H. Iyus Djuher memanggil saksi dan mengatakan initolong bawa lagi ke BPT titip ke Satpam, namun saksi mengatakan kepada H.Tyus Djuher bahwa Catur saja yang bawa ke Cibinong karna Catur lebihdekat.Bahwa saksi tidak mengetahui alasan H.
    Iyus Djuher meminta bantuan kepadaBupati bahwa dia sedang mengurus ILOK PT Garindo Perkasa untuk TPBU.Barangkal ada rejekinya untuk membangun gedung Partai Demokrat.Adapun maksud dari kalimat: barang kali ada rejekinya untuk membangungedung Partai Demokrat. menurut saksi bahwa dengan membantupengurusan ILOK PT Garindo Perkasa yang dilakukan oleh H. Iyus Dyuhertersebut, H.
    saksi menjawab seperti apayang ada ditunjukkan di persidangan namun terhadap sms yang dikirimkanTerdakwa II Listo Welly Sabu kepada saksi, saksi mengatakan bahwa saksitidak membaca sms tersebut.Bahwa dalam BAP saksi point 81 dalam berkas Terdakwa I Usep Jumenosaksi mengatakan bahwa saksi pernah mengirimkan sms kepada Bupatikurang lebihnya berbunyi: Assalamualaikum, punten yin lokasi PT GarindoPerkasa sudah selesai di proses, mohon ditandatangani mudahmudahan adarejeki untuk pembangunan gedung DPD Partai
    Bogor (Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kab.130Bogor).Bahwa benar atas BAP No. 81 tersebut, dalam persidangan saksi mengakuibahwa saksi mengirimkan sms kepada Bupati Bogor Rahmat Yasin Mudahmudahan ada rezek?
    namun saksi mengatakan bahwa sms yang mengatakanbahwa kalau ada rezeki untuk Partai Demokrat adalah tidak benar.Bahwa BAP tersebut saksi paraf setiap halamannya dan sebelummembubuhkan paraf tersebut saksi membaca selewat dan saksi dalammemberikan keterangan tidak ada tekanan dan paksaan.Bahwa benar atas pemberian uang Rp.800.000.000,00 ataupunRp.600.000.000,00 bukan saksi yang meminta, waktu itu Terdakwa II ListoWelly Sabu datang ke rumah saksi dan menyampaikan uangRp.600.000.000,00 tersebut.Bahwa