Ditemukan 11447 data
89 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
LALU KELAN, SPd. dari semua DakwaanPenuntut Umum tersebut ;3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya ;4 Memerintahkan kepada Penuntut Umum membebaskan Terdakwa dari tahananseketika setelah putusan diucapkan ;5 Menetapkan barang bukti berupa :e (satu) buah celana polos warna oren ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara lain ;e (satu) unit mobil Toyota Kijang Nopol DR 1231 S warna kuning ;Dikembalikan kepada Partai GOLKAR melalui Terdakwa
1.YAATULO HULU, SH
2.ERWINTA TARIGAN, SH
Terdakwa:
SARIPUL IKHWAN TANJUNG
152 — 13
Nias Selatan adalahKepala Sub Bidang (Kasubbid) Organisasi Kemasyarakatan yang manatanggungjawab saksi adalah mendata partai politik, LSM dan OrganisasiKemasyarakatan (Ormas) yang ada di wilayah Kab.
146 — 127
Melakukan tindakan meresahkan sekelompok Masyarakat desa ;f, Melakukan kolusi, korupsi dan Nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memempengaruhi Keputusanatau tindakan yang akan dilakukakannya;Menjadi pengurus partai politik;Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badanpermusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan Rakyat Indonesia,dewan perwakilan Rakyat daerah propinsi atau dewan perwakilan Rakyatdaerah
IFENTIAH DAELI
Tergugat:
Kepala Desa Hilinamazihono MoâÂÂale, Kecamatan OâÂÂoâÂÂu, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara
97 — 44
Menjadi pengurus partai politik;. Menjadi anggota dan/aytau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan rakyat RepublikHalaman 68PutusanPerkara Nomor : 144/G/2020/PTUNMDN.Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotadan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j.
65 — 11
Namun, demi lengkapnya suatu gugatan, maka mereka harus disertakan;Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata adalah:e Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa;e Sengketa terjadi di antara para pihak, paling kurang di antara dua pihak;e Gugatan perdata bersifat partai dengan komposisi pihak yang satu bertindak danberkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang lain berkedudukan sebagai Tergugat;Putusan Mahkamah Agung Nomor 3097 K/Sip/1983 tertanggal 26 Maret 1987
80 — 136
Benar saksi kenal dengan Rahmad Aminsyah, karena pernah ikutpartai politik PPP, karena saat itu pengurus Partai. Bahwa Nirwansyah menjabat sebagai Kepala Sekolah SPPSPMAsejak Juli 2006. Bahwa tahun 2009 ada bantuan dari provinsi sumut ke SPPSPMAAsahan saksi tidak pernah dengar, apalagi saat itu saksi belummenjabat sebagai kepala dinas perternakan.25 Bahwa dibolehkan saja mengangkat bendahara dari pihak luar demimembantu kelancaran tugas asal dilaporkan kedinas pertanian.
36 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrakHal 6 dari 44 hal. Put.
113 — 17
narkotika;Bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 2012, terdakwa berhubungankembali dengan Wahyu (DPO) dan awalnya Wahyu (DPO) menitipkanganja sebanyak 3 (tiga) kilogram untuk diedarkan;Bahwa terdakwa berhasil mengedarkan ganja tersebut sehinggaWahyu (DPO) mempercayai terdakwa dan Wahyu (DPO) bertanyaapakah terdakwa sanggup untuk mengedarkan ganja dalam paketbesar;Bahwa terdakwa menyanggupi permintaan Wahyu (DPO) dankemudian Wahyu (DPO) meminta agar terdakwa mencari tempat untukmenyimpan ganja dalam partai
81 — 28
, terdiridari karyawan tetap dan karyawan lepas (kontrak) ; Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pembayaran pada saat disetoribahan baku ; Bahwa semua pegawai dibayar mingguan oleh Perusahaan ; Bahwa yang membuat pembukuantoko Kimhwa adalah Kasiyati ; Bahwa saksi bekerja dibagian produksi dari awal sampai dengan selesai,dan hasil produksi tersebut hasilnya naik turun ; Bahwa bahan baku untuk membuat kue dan mie adalah tepung terigu ; Bahwa pada saat sekarang penjual ada yang dijual eceran dan partai
Ir. JUNAIM NASUTION
Tergugat:
BUPATI TAPANULI SELATAN
90 — 58
Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDNa. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan
Rio Ferdion Hutabarat
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
467 — 287
sewenang wenang merujukpasal 87 ayat (4) karena isinya sebagai berikut:Pasal 87 ayat (4) PNS Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena:1) Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2) Dihukum Penjara atau kurungan berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanayang ada hubungannya dengan Jabatan dan atau PidanaUmum;3) Menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai
1.DHARMANSYAH PRAEMBAWA
2.SYAMSUL BAHRI
3.M. IQBAL MUTHALIB
4.KHAIRUDDIN
Tergugat:
KEPALA DESA PENYARING KABUPATEN SUMBAWA
393 — 213
kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atauJasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yangakan dilakukannya;menjadi pengurus partai
BLASIUS HARUM, SE
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
100 — 96
Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ;2.4.4. Dihukum penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana denganpidana penjara paling singkat 2 ( dua ) tahun danpidana yang dilakukan dengan terencana .
69 — 34
atau kuasanya sehubungan dengan permohonan,memeriksa bukti Surat atau saksi yang diajukan pemohon, tidak adatahapan replik duplik dan kesimpulan )landasan hukum yurisdiksiPermohonan atau gugatan voluntair adalan berdasarkan Pasal 2 danpenjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970yang diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 1999 yangdiubah kembali dengan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009.Sedangkan Gugatan atau Gugatan Contentlosa permasalahanperdata yang didalam perkaranya bersifat partai
STEVI UMBOH
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA DESA KALAIT SATU, KECAMATAN TOULUAAN SELATAN, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
207 — 73
Tidak berkedudukan sebagai Pengurus Partai Politik;b. Tidak berkedudukan sebagai anggota/ pengurus organisasi terlarang;c.
DINDIN FIRMANSYAH, SE
Tergugat:
Kuwu Gebang Kulon
161 — 84
pihak lain, dan/atau golongan tertentu;3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak,dan/atau kewajibannya;4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap wargadan/atau golongan masyarakat tertentu;5. melakukan tindakan meresahkan sekelompokHalaman 12 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG13.masyarakat Desa;6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerimauang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmemengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;7. menjadi pengurus partai
NY. SRI RACHMA CHANDRAWATI, SH.
Tergugat:
1.RADEN MAS ENDYTIOKUSUMO
2.BERNANDO ANDLIANO
117 — 88
Alwi Shihab (Partai PKB),yang merumuskan sebagai berikut: Ditinjau dari segi Hukum Acara Perdata, suatu gugatan perdatayang dalildalil gugatannya telah disangkal oleh pihak Tergugatdidalam persidangan, maka Penggugat menurut Pasal 163 HIRdibebani kewajiban oleh Hakim untuk membuktikan positagugatan yang disangkal oleh Tergugat tersebut. Didalam kasusini, pihak Penggugat tidak mengajukan buktibuktinya sehinggaHakim dalam putusannya : Menolak gugatan Penggugat,; b.
96 — 19
Iyus Dyjuher langsung mengikutirapat Partai Demokrat, dan setelah rapat sekitar jam 18.30 wib, menuju Bogordan tiba di Bogor sekitar 23.00 wib, dan sewaktu saksi akan ambil Sepedamotor akan pulang, H. Iyus Djuher memanggil saksi dan mengatakan initolong bawa lagi ke BPT titip ke Satpam, namun saksi mengatakan kepada H.Tyus Djuher bahwa Catur saja yang bawa ke Cibinong karna Catur lebihdekat.Bahwa saksi tidak mengetahui alasan H.
Iyus Djuher meminta bantuan kepadaBupati bahwa dia sedang mengurus ILOK PT Garindo Perkasa untuk TPBU.Barangkal ada rejekinya untuk membangun gedung Partai Demokrat.Adapun maksud dari kalimat: barang kali ada rejekinya untuk membangungedung Partai Demokrat. menurut saksi bahwa dengan membantupengurusan ILOK PT Garindo Perkasa yang dilakukan oleh H. Iyus Dyuhertersebut, H.
saksi menjawab seperti apayang ada ditunjukkan di persidangan namun terhadap sms yang dikirimkanTerdakwa II Listo Welly Sabu kepada saksi, saksi mengatakan bahwa saksitidak membaca sms tersebut.Bahwa dalam BAP saksi point 81 dalam berkas Terdakwa I Usep Jumenosaksi mengatakan bahwa saksi pernah mengirimkan sms kepada Bupatikurang lebihnya berbunyi: Assalamualaikum, punten yin lokasi PT GarindoPerkasa sudah selesai di proses, mohon ditandatangani mudahmudahan adarejeki untuk pembangunan gedung DPD Partai
Bogor (Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kab.130Bogor).Bahwa benar atas BAP No. 81 tersebut, dalam persidangan saksi mengakuibahwa saksi mengirimkan sms kepada Bupati Bogor Rahmat Yasin Mudahmudahan ada rezek?
namun saksi mengatakan bahwa sms yang mengatakanbahwa kalau ada rezeki untuk Partai Demokrat adalah tidak benar.Bahwa BAP tersebut saksi paraf setiap halamannya dan sebelummembubuhkan paraf tersebut saksi membaca selewat dan saksi dalammemberikan keterangan tidak ada tekanan dan paksaan.Bahwa benar atas pemberian uang Rp.800.000.000,00 ataupunRp.600.000.000,00 bukan saksi yang meminta, waktu itu Terdakwa II ListoWelly Sabu datang ke rumah saksi dan menyampaikan uangRp.600.000.000,00 tersebut.Bahwa
395 — 11
yang dipakai oleh Bapak RudiHartono, selaku Pimpinan/Ketua DPRD Kab.Dharmasraya, yang menjadi barang bukti dalam perkaraini;Bahwa Plat Dinas/merahnya mobil Fortuner itu adalahBA 2 V dan untuk plat rahasianya/plat hitam BA 1022BS;Bahwa statusnya mobil Fortuner tersebut adalah milik/aset sebagai Pemerintah Daerah kabupaten Dharmasraya,dengan hak pakai sebagai fasilitas jabatan untuk MobilDinas Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya;Bahwa benar Ketua DPRD Dharmasraya adalah BapakRudi Hartono, S.Sos, dari Partai
157 — 31
Dalamgugatan Penggugat adalah gugatan Contentiosa yang mengandung sengketadiantara pihak yang berpekara pemeriksaan penyelesaiannya diajukan kepadaPengadilan dengan posisi para pihak :Ada yang bertindak sebagai Penggugat.Ada pihak lawan yang bertindak sebagai Tergugat.Permasalahan hukum yang diajukan kepengadilan mengandung sengketa.Sengketa teijadi antara para pihak, setidaknya ada 2 (dua) pihak.Bersifat partai, yang satu berkedudukan dan bertindak selaku Penggugat dan lainberkedudukan sebagai Tergugat.Berdasarkan