berhasil didamaikan kemudian dibacakan suratpermohonan Pemohon tertanggal 26 Mei 2015 yang isinya tetap dipertahankanoleh Pemohon.Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohonmenyampaikan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut;Bahwa permohonan Pemohon point 1 sampai 3 benar, namun point 4 tidakbenar, karena sebelum Termohon berangkat kerja semua kebutuhan rumahtangga sudah Termohon siapkan, Termohon bekerja adalah untukmembantu kebutuhan rumah tangga, karena Pemohon pernah di PHK

Pemohon.Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun namunsejak Termohon mulai bekerja pada tahun 2012 sering terjadipertengkaran yang penyebabnya adalah karena antara Pemohondengan Termohon sering terjadi beda pendapat dalam hal mengaturrumah tangga, perbedaan masalah pekerjaan dimana Termohon seringtidak pulang sampai 1 minggu tanpa seizin Pemohon yaitu pada tahun2014 dan Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan anakPemohon dan Termohon.Bahwa memeng pada tahun 2012 Pemohon pernah di PHK

di XXXXXXXXXX Jakarta PusatBahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalahkakak kandung Termohon.Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Pemohon dan telah dikaruniai 5 orang anak, sekarangtinggal bersama Pemohon dan ibu kandung Pemohon.Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah 2 tahunbelakangan ini sudah tidak rukun, karena Termohon sering pulang kerumah orangtuanya.Bahwa semula Termohon tidak bekerja, namun pada tahun 2012Pemohon di PHK

Selain itu karena adanya wanita idaman lain yang mengganggukeutuhan rumah tangga.Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalamrepliknya pada intinya menyatakan benar member nafkah Rp 300.000,0 setiapbulan dan pernah di PHK, namun sejak bulan Oktober 2013 Pemohon sudahbekerja lagi dan setengah gaji Pemohon diserahkan kepada Termohon.Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No. 0531/Pdt.G/2015/PAJPDisamping itu benar Pemohon mengakui ada WIL, tetapi sebenarnya hanyateman biasa.

telah melakukan pencurain tanpa adabukti, kecuali hanya berdasarkan dari SMS yang tidak jelas pengirimnyaMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pemutusan Hubungan Kerjasecara lisan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dikarenakan tuduhanpencurian Hp dan berupa uang, oleh karena itu harus ditundukkan pada pasal 158UU No 13 tentang Ketenagakerjaan oleh putusan MK RI No. 012/PUUI/2003,dandalam putusan tersebut mensyaratkan harus ada putusan pidana berkekuatan hukumtetap, jika pekerja di PHK

SE. 13/MEN/SJHKVV2005 yang pada intinya mengatur bahwaPengusaha dapat melakukan PHK kepada pekerja karena alasan keselahan berattetapi setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yangmenyatakan bahwa pekerja yang bersangkutan telah melakukan kesalahan berat;Menimbang, setelah mengamati secara cermat, Majelis Hakim berkesimpulanbahwa tindakan Tergugat melakukan PHK secara lisan dengan tuduhan pencuriaanHp dan berupa uang sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) kepadaPenggugat

tidak dapat dibuktikan secara hukum pidana sehingga Penggugat dikategorikan di PHK tanpa kesalahan berdasar pasal 156 UU No 13 Tahun 2003 Jopasal 164 ayat (8) UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan sehinggaPenggugat berhak mendapatkan Konpensasi pengantian hak akibat pemutusanhubungan kerja yang dilakukan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sudah cukup bagiMajelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat point 5 yang menyatakanPenggugat berhak atas uang pengantian

Saksi IMRON DAULAI, di bawah sumpah di persidanganmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut;Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja diMaju Jaya dan sekarang saksi tidak bekerja disitu lagi;Bahwa Penggugat saat ini tidak bekerja lagi karena sudah di PHkK;Bahwa Penggugat di PHK karena mereka menuntut Jamsostek karenamereka masih bekerja pada CV. Maju Jaya, saksi yang mengurus;Bahwa pimpinan di CV.

Maju Jaya Dulu bapaknya sekarang diganti olehanaknya;Bahwa Penggugat dan kawankawannya tidak melakukan aksi, Tergugat tidakmau menandatangani peraturan baru, Penggugat dan kawankawannya diusirdan perusahaan tersebut tutup, setelah satu bulan baru keluar pengumumanmenerima karyawan baru umur + 25 tahun;Bahwa Penggugat dan kawankawannya pernah melakukan Mediasi bersamasama dikantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;halaman 21Putusan Nomor : 45/G/2013/PHI.Mdn2dBahwa saksi di PHK oleh CV.

Maju tidak ada membuat lamaran dan tidakada training, datang dibawa teman saja;Bahwa CV. maju Jaya tidak ada menyatakan karyawan tetap;Bahwa Tidak ada surat PHK terhadap Penggugat;Bahwa Tidak ada perjanjian kerja namun peraturan kerja ada;Bahwa Penggugat dan temantemannya menuntut Jamsostek;Pada waktu saksi maupun temanteman saksi tidak bekerja di CV. Maju Jaya,tidak diberikan gaji;Pada waktu saksi maupun temanteman saksi bekerja di CV.

Maju Jaya tidak ada mengeluarkan surat PHK;Bahwa pada waktu kami bekerja di CV. Maju tidak ada membuat lamaran dantidak ada training, datang dibawa teman saja;Bahwa CV. Maju Jaya tidak ada menyatakan karyawan tetap;Bahwa tidak ada surat PHK terhadap Penggugat;Bahwa tidak ada perjanjian kerja namun peraturan kerja ada;Bahwa Penggugat dan temantemannya menuntut Jamsostek;Pada waktu saksi maupun temanteman saksi tidak bekerja di CV.

Maju Jaya tidak ada mengeluarkan surat PHK;Bahwa pada waktu saksi dan temantemannya bekerja di CV. Maju tidak adamembuat lamaran dan tidak ada training, datang dibawa teman saja;Bahwa CV. Maju Jaya tidak ada menyatakan karyawan tetap;Bahwa tidak ada surat PHK terhadap Penggugat;Bahwa tidak ada perjanjian kerja namun peraturan kerja ada;Bahwa Penggugat dan temantemannya menuntut Jamsostek;Pada waktu saksi maupun temanteman saksi tidak bekerja di CV.

TOYIB
8.LUKMAN AL HAKIM
9.JONI
10.MAHMUD didalam surat PHK tertulis MACHMUD
11.DENY YATININGSIH
12.SITI JUWARIYAH
13.ABDULLOH SUFAKIH, Dkk
Tergugat:
PT. Hair Star Indonesia

sebagaimanadalam Pasal 155 ayat 2 dan pengganti uang cuti karena Penggugatmengalami keguguran kandungan sebagaimana dalam Pasal 82 ayat 2Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang belum dibayar oleh Tergugat;Bahwa terhadap perkara antara Penggugat dengan Tergugat MediatorDinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau telahmengeluarkan putusan anjuran sebagai berikut: Pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) dengan masa terhitungdari tanggal 18 Juli 2012 s/d 19 Januari 2016 (Surat PHK

, karenaPenggugat sudah jelas tidak akan bersedia pindah (mutasi) ke Jakartamengingat Penggugat adalah Istri dari seorang Polri dan merupakan ibu dari2 (dua) orang anak yang masih kecil atau balita;Bahwa berdasarkan halhal tersebut dia atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbarumemberikan putusan sebagasi berikut:Primair:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK

Menghukum Tergugat membayar untuk Kompensasi Pemutusan HubunganKerja (PHK) kepada Penggugat secara tunai, seketika, sekaligus sebagaiberikut: Uang pesangon Rp 4.700.000,00 x 2x4 (Rp37.600.000,00 Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 4.700.000,00 x 2 Rp 9.400.000,00 c Tunjangan Perumahan dan Rp 37.000.000,00 x 15% Rp 7.050.000,00Pengobatan 15% d Pengganti Cuti karena gugur Rp 4.700.000,00 x 10/25 Rp 1.680.000,00 kandungane Upah bulan Februari, Maret dan Rp 4.700.000,00 x 3 Rp14.100.000,00April 2016Total

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dengantegas jenis perselisihan yang diajukan kepada Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, apakah gugatan a quoadalah atas perselisihan tentang Hak, Kepentingan, PHK atau antaraSerikat Pekerja di dalam satu Perusahaan;2. Bahwa mengacu pada Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:a. Perselisihan hak;b.

Termohon Kasasi karena alasan disharmoni sudahtidak dapat digunakan sebagai dasar PHK (vide Putusan MahkamahAgung Nomor 173 K/Padt.Sus/2012);Bahwa Judex Facti keliru mendasarkan perhitungan hak TermohonKasasi berupa uang pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2) UndangHalaman 26 dari 29 hal.

Dan ditambah lagi pasal 1373,1377 KUHPerdata maka wajar dan layak PenggugatPenggugatmenuntut ganti kerugian ;Bahwa oleh karena Tergugat sama sekali tidak memiliki dalil,argumentasi hukum untuk mem PHK, memitnah/menghina PenggugatPenggugat maka cukup alasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim yangmenangani, memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwaPengakhiran Hubungan Kerja secara sepihak, dan fitnah/menghina yangdilakukan Tergugat terhadap PenggugatPenggugat dan perbuatanTergugat tersebut merupakan

perbuatan melawan hukum ;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medanagar memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan permohonan dan tuntutan PenggugatPenggugat untuk seluruhnya ;Menetapkan dan menyatakan tindakan Tergugat untuk MengakhiriHubungan Kerja dengan PenggugatPenggugat adalah PHK sepihak danperbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;.

Mdn, tanggal 18 Desember 2007 yang menolakGugatan Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima, sebab Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutusperkara ini telah bertindak hanya performa belaka dalam memeriksa,mengadili dan memutus perkara ini ; Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukumnya nyatanyata telahmengabaikan prinsipprinsip hukum khususnya yang terkait denganpokok perkara yakni Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukanPT.

Nomor 521 K/Pdt.SusPHI/2017loyalitas yang tinggi dan belum pernah melanggar peraturan perusahaan;Bahwa akan tetapi, pada awal Mei 2016 Tergugat telah memutus hubungankerja tanpa alasan yang jelas, di mana Penggugat tidak pernah menerimasurat peringatan dan atau surat pemutusan hubungan kerja (PHk);Bahwa setiap orang, perusahaan dan karyawan yang bekerja di dalamnyaharus tunduk dan taat kepada undangundang yang berlaku di NegaraRepublik Indonesia termasuk Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan

dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Hubungan Industrial;Dalam Provisi:1.Bahwa Penggugat belum pernah menerima Surat Peringatan , SuratPeringatan Il, Surat Peringatan III dan atau surat pemutusan hubungankerja (PHK), tetapi Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerjasecara sepihak dimana Tergugat tidak lagi memperkenankan Penggugatuntuk melakukan pekerjaan karena nama Penggugat sudah tidak ada lagi didaftar karyawan.

memerintahkan Tergugat memberikan hakhak Penggugat yang tidak diterima/dibayarkan antara lain yaitu membayarupah/gaji sebagaimana tersebut dalam provisi di atas dan tetap membayarupah/gaji selanjutnya (@ Rp3.000.000,00)/bulan selama proses penyelesaianperselisihan hubungan industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1.Bahwa Penggugat diputus hubungan kerja secara sepihak tanoa menerimaSurat Peringatan I, Surat Peringatan Il, Surat Peringatan III dan suratpemutusan hubungan kerja (PHK

pengiriman sudah Pemohon Kasasi ajukan di mukapersidangan sebelumnya dalam perkara a quo menjadi suatu bukti denganditandai dengan bukti T3;Oleh karena surat peringatan tersebut sudah diketahui oleh TermohonKasasi dahulu Penggugat, maka sejatinya Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar seharusnya dalampertimbangan hukumnya tidaklah menyatakan:Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada surat peringatan dari Tergugatkepada Penggugat, maka pemutusan hubungan kerja (PHK

GUGATAN PENGGUGAT KABUR KARENA TELAH MENCAMPUR ADUKSUATU PERMOHONAN DALAM BENTUK GUGATAN ;1.Bahwa dalam Titel Gugatan jelas tertulis, perinal gugatan adalahmenyangkut Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) namun isigugatan sebagaimana tercantum dalam posita gugatan halaman 4 butir12, ternyata Penggugat baru hendak mengajukan permohonanPemutusan Hubungan Kerja ;Hal.9 dari 17 hal. Put.No. 411 K/PDT.SUS/20112.

411 K/PDT.SUS/2011kerja melainkan sakit pengapuran tulang yang diakibatkan oleh faktor usiadimana saat ini Termohon Kasasi sudah berusia + 70 tahun, dalam hal iniseharusnya Termohon Kasasi mengajukan permohonan pensiun, akan tetapiTermohon Kasasi rupanya menyadari betul jika Termohon Kasasimengundurkan diri/meminta pensiun maka Termohon Kasasi tidak akanmendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan sehingga TermohonKasasi menggunakan alasan sakit karena faktor usianya tersebut untukmengajukan PHK

dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 172 UU No.13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa dalam persidangan PHI juga terbukti bahwa selama Termohon Kasasisakit dan tidak masuk kerja, Pemohon Kasasi selalu membayarkan gajiTermohon Kasasi sesuai dengan ketentuan, ini menunjukkan bahwasesungguhnya Pemohon Kasasi selalu ingin menjaga hubungan baik denganseluruh karyawannya ;Bahwa sesungguhnya PHK ini terjadi karena kemauan Pekerjanya sendiri(Termohon Kasasi) yang mau beristirahat karena usianya

sudah lanjut(usia pensiun) dan karena mengalami sakit pengapuran tulang yang bukandisebabkan oleh kecelakaan kerja, maka tidak tepat jika pemutusanhubungankerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi didasarkan padaketentuan Pasal 172 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa di dalam perusahaan Pemohon Kasasi, yang bekerja ratarata beradadi atas usia pensiun (55 tahun) dimana karyawan Pemohon Kasasi hanyaterdiri dari 9 (sembilan) orang dan apabila kesembilan orang tersebutmengajukan PHK

Syahroni selaku Terdakwa dalampasal 231 KUHP, bersalah dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan,dengan masa percobaan selama 12 bulan; Turunan Putusan P4P Pusat tanggal 15 Oktober 1996 Nomor923/582/102/PHK 101996, tentang PHK 160 orang pekerja dengan PT.Darko, beserta daftar namanama pekerja/karyawan PT. Darko yangdinyatakan putus hubungan kerja dengan PT.

Soasio untuk mengeksekusi Putusan P4P Pusat Nomor923/582/102/PHK 101996; Surat Pelimpahan Hasil Penetapan Ketua PN Jakpus tanggal 16Desember 1997 ke PN Soasio, beserta fotocopy berkas dan suratsuratlainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut; Berita Acara Penyitaan Eksekusi (executorial beslag) tanggal 05 Januari1998 yang dilaksanakan oleh saudara Ferry Leunufna, Sm.Hk selakuWakil Panitera PN.

2000/PT.Mdotertanggal 23 Januari 2001;Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara Kasasi PerdataNomor: 1543K/Pdt/2002 tertanggal 9 September 2002;Putusan Mahkamah Agung RI perkara Peninjauan Kembali PerdataNomor: 249 PK/Pdt/2006 tertanggal 24 April 2007;Berita Acara Nomor: 01/BA.Pdt.G/2005/PN.Btg tertanggal 14 April 2005;Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 179/Pid.B/2007/PN.Btgtertanggal 22 Nopember 2007;Turunan Putusan (Pemberitahuan Putusan) P4Pusat, dengan PutusanNomor 923/582/102/XXV/PHK

Telkom IndonesiaKupang pada tanggal, bulan dan tahun yang berbeda sampai dengan ParaPenggugat di PHK oleh Tergugat (PT. Shandy Putra Makmur WilayahKupang) pada tanggal 01 Februari 2009 secara sepihak dengan alasanPerampingan, jadi masa kerja Para Penggugat adalah 9 (sembilan) orang 9(Sembilan) tahun dan 8 (delapan) orang 8 (delapan) tahun, dengan upahterakhir Rp 875.000/bulan, dan Okto Jeck Ndolu menerima upah terakhirRp 960.000/bulan serta lebih jelasnya akan kami uraikan pada point 3;2.

Il mengalihkanPara Penggugat ke T. yang kemudian T. membuat Kontrak kerjadengan Para Penggugat sampai dengan Para Penggugat di PHK olehTergugat (PT.

Menyatakan hukum bahwa T.I telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) secara sepihak terhadap Para Penggugat dengan melanggarperaturan perundangundangan ketenagakerjaan;4. Menghukum Para Tergugat bertanggungjawab secara tanggung rentenguntuk membayar secara tunai hakhak Para Penggugat sebagai berikut:Uang PMK PH Tunjangan Tunjangan Kekurangan Tunjang JumlahNo.

No. 168 PK/PDT.SUS/201 1@Rp725.000, x 6/oulan x 17 = Rp73.950.000, (tujuh puluh tiga jutasembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sejak tanggal PHK sampai persoalanPHK memperoleh kekuatan hukum tetap;6. Menyatakan Sita Jaminan (conservatooir beslaag) oleh juru sita/PenggantiPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang atasbenda bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat adalah sah danberharga;7.

TelkomIndonesia Kupang ) pada tanggal, bulan dan tahun yang berbeda sampaidengan Para Penggugat di PHK;2. Bahwa pada awalnya Para Penggugat mengajukan lamaran tertulis kepadaTergugat , kemudian Para Penggugat diseleksi oleh Tergugat Il dan setelahdinyatakan lulus Para Penggugat langsung bekerja pada Tergugat Ilsebagai tenaga Satpam dengan status masa percobaan;3.

No. 806 K/Pdt.SusPHI2012Bahwa Penggugat pada tanggal 18 Desember kembali menghadap dengan harapandapat diperkerjakan kembali, tertapi Tergugat bersedia dengan catatan Penggugatharus tandatangani pernyataan ;6 Bahwa Penggugat tidak bersedia sebab pernyataan itu berisi memberatkanPenggugat, sebab apabila Penggugat sakit akan di PHK tanpa pasangon ;7 Bahwa Tergugat mengatakan apabila Penggugat tidak tanda tangan pernyataanmaka diberi waktu berpikir sampai jam 17.00 tetapi sampai batas waktu tersebutPenggugat

Saat itu juga Tergugat menyuruhpulang Penggugat dan diberhentikan (PHK).

Mutahangselaku Ketua Pimpinan Daerah FSPRTMM SPSI Sulawesi Utara untuk mewakili hakdan kepentingan Saudara Ven Boe di depan Pengadilan PH pada Pengadilan NegeriManado adalah tertanggal 27 April 2009.2 Bahwa dalam Surat Kuasa tersebut disebutkan khusus :"Untuk mewakili Pemberi Kuasa sepenuhnya sebagai Penggugat dalam PerkaraPerselisihan PHK yang dilakukan Pimpinan PT. Agro Makmur Raya yangberalamat di Kel. Pateten I Kec.

Aer Tembaga untuk selanjutnya disebutsebagai Tergugat atas permasalahan Perselisihan PHK" ;3 Bahwa Surat Kuasa tersebut tidak jelas dan kabur, dan tidak dapatdipergunakan dalam Perkara PHI dengan alasan tidak jelas di Pengadilan PHI padaPengadilan Negeri mana (apakah PHI di Medan atau di Riau atau di Lampung, tidakjelas Pengadilan PHI mana) (Vide Pasal 14 Jo. 55 Jo. 81 UndangUndang No. 2 Tahun2004 tentang PPHI) ;4 Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut di atas terang dan jelas Surat KuasaKhusus tertanggal

selaku HRD kepadaanak baru yang di ambil dari Operator (bagian Assembling).Pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 pukul 15.00 WIB SaudariLisa mengatakan kepada Penggugat bahwa hari itu adalah hariterakhir Penggugat bekerja pada Tergugat dan seterusnyaPenggugat tidak diperbolehkan masuk kerja.10.11.12.13.14.15.16.17.Bahwa apa yang disampaikan oleh saudari Lisa terhadap Penggugatadalah perintah yang tidak mendasar dan merupakan interuksi yangmenyesatkan.Bahwa jikalau perintah tersebut dimaknai sebagai PHK

olehTergugat, maka hal tersebut merupakan PHK sepihak yang tidakmendasar.Bahwa pada hari selasa tanggal 15 April 2014 pukul 17.00 WIB, saatPenggugat akan mengambil gaji periode bulan Maret 2014, melaluiLisa (Acounting) dan Titi (HRD baru) disampaikan bahwa gajidipegang oleh Mr.

Serta flashdisk yang berisi datadata HRDtelah dikembalikan melalui saudari Kristin (accounting) pada tanggal21 April 2014 yang disaksikan oleh saudari Titik (HRD baru).Bahwa sampai saat ini hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat tidak ada kejelasan, namun sejak tanggal 29 Maret 2014Penggugat sudah tidak diperbolehkan masuk kerja oleh Tergugattanpa adanya surat Keputusan PHK dari Tergugat.Bahwa Tergugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidangmanufacturing.Bahwa menurut jenis dan sifat

Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat adalahhubungan kerja yang berdasarkan perjanjian kerja waktu tidaktertentu, maka apabila terjadi PHK terhadap Penggugat, Tergugatwajib membayarkan pesangonnyaBahwa adapun pesangon yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalahsebagai berikut :a.Uang Pesangon (Vide Pasal 156 ayat 2 huruf g UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan)2x 1x Rp. 2.692.190, = Rp. 5.384.380,Uang Penggantian Hak (Vide Pasal 156 ayat 4 huruf c)Penggantian perumahan dan pengobatan

Bahwa semua dalildalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah benar,kecuali posita nomor 4 dan 5; Bahwa benar Tergugat sering pergi ke rumah orang tua karena ibuTergugat sudah tua dan Tergugat harus membantu mengerjakan sawah ibunamun sore hari Tergugat sudah pulang; Bahwa benar Tergugat kurang bisa memberi nafkah kepada Penggugatsetelah Tergugat kena PHK, meskipin telah di PHK Tergugat masihmemberi nafkah kepada Penggugat walaupun semampu Tergugat namunsebelum di PHK Tergugat mencukupi kebutuhan

tanggal 1Nopember 2016 Tergugat pulang ke orang tuanya sehingga terjadi pisah rumahselama kurang lebih 3 minggu dimana Penggugat berkediaman di rumahbersama dan Tergugat berkediaman di rumah orang tuanya;Menimbang, bahwa atas dalildalil gugatan Penggugat tersebut,Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui pulang kerumah orang tuanya karena ibu Tergugat sudah tua dan membantumengerjakan sawah dan mengakui pula Tergugat kurang bisa memberi nafkahkepada Penggugat setelah Tergugat kena PHK

Oleh karenanya pendapat majelis yangmenyatakan Para Penggugat dan Tergugat samasama mendalilkan adanya PHK,merupakan pertimbangan yang sesat;Dengan demikian, pada dasarnya pertimbangan seperti itu adalah pertimbanganyang tidak cukup pertimbangan, tidak saksama dan rinci menilai danmempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan;9.

Bahwa pada alinea 7 halaman 33, Menurut Majelis Hakim landasan atau pijakanhukum dalam PHK ini, adalah pemutusan hubungan kerja tanpa adanya kesalahandari Para Penggugat.

Dan sekiranya majelis berpendapat bahwa PHK dalam putusan ini tanpakesalahan, maka seharusnya majelis konsisten dengan memberikan uang pesangon 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sebesar (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (4), atau memerintahkan kepada Para Penggugat untukbekerja kembali.

Oleh karenanya Pemohon Kasasi berkeyakinan bahwa MajelisHakim yang memutus perkara ini telah salah menerapkan hukum;Bahwa selain itu, Majelis Hakim tidak bisa menunjukkan pasal berapa yangmengatur ketentuan PHK tanpa kesalahan??

Bahwa perkara PHI Nomor 06/G/2014/PHI.Smg dan Nomor 07/G/2014/ PHI.Smgdisatu sisi landasan hukum PHKnya adalah PHK tanpa kesalahan, di sisi lainperkara PHI Nomor 08/G/2014/PHI.Smg pertimbangan PHKnya menggunakanketentuan Pasal 161 ayat (3) UU No. 13/2003 yaitu PHK karena ada pelanggaran.Bahwa ketiga perkara PHI tersebut layak diajukan ke pemeriksaan tingkat Kasasiolah Pemohon Kasasi, karena perbedaan landasan hukum penjatuhan PHKnyatersebut padahal materi gugatannya/pokok perkaranya sama;13.

Bahwa ternyata dalam pertimbangan hukum yang berbunyi MenimbangAW elms anae memes antrmoee Selanjutnya, Majelis Hakim akan memeriksa dankarenanya mengabulkan petitum subsider (ex aequo et bono) Penggugatdengan menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugatkarena PHK Sepihak oleh Tergugat.

; Namun dalam hubungan kerja yang didasarkan Perjanjian Kerja WaktuTertentu sejak tanggal 07 Oktober 2006 dan berlangsung selama 3 tahun 1bulan merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yangbertentangan dengan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4) demi hukum menjadiPerjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sesuai Pasal 59 ayat (7)UndangUndang No.13 Tahun 2003 ; Termohon telah melaksanakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ataumelaksanakan bekerja sebagai Pekerja Tetap selama 2 bulan di PHK

olehPemohon atas kehendak Pemohon tanpa ada kesalahan dan tidakberdasarkan Penetapan PHI batal berdasarkan Pasal 155 (1) UndangUndang No.13 Tahun 2003.Tetapi mengingat Pemohon telah menghendaki mem PHK Termohon, danhubungan kerja sudah sedemikian tidak dapat dipertahankan sertaTermohon semula Penggugat tidak keberatan sepanjang hakhaknyadibayar sesuai undangundang yang berlaku, maka PHK dapat dilakukanPemohon dengan mewajibkan Pemohon membayar hak Termohon sesuaiketentuan Pasal 27 Kep.Menaker No

.150 Tahun 2000 yang masih berlakuberdasarkan Pasal 191 UndangUndang No.13 Tahun 2003 yang mengaturjika Pengusaha menghendaki PHK terhadap Pekerja tanpa alasankesalahan dan Pekerja dapat menerima, mewajibkan Pengusaha membayarUang Pesangon 2 X ; Uang Penghargaan Masa Kerja ; Uang PenggantianHak yo 2 X pasal 156 (2) ; (3) ; (4) UndangUndang No.13 Tahun 2003ditambah Upah selama proses sampai dengan putusan PHI diputuskanHal. 16 dari 18 hal.

biayabiaya yangtimbul dalam Perkara ini;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka PARA PENGGUGATmohon agar Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya padaPengadilan Negeri Surabaya, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;Menyatakan Surat Anjuran DISNAKER Kota Surabaya Nomor:122/PHI/XII/2018 tertanggal 27 Desember 2018 kuat dan mengikat;Menyatakan Putus Hubungan Kerja (PHK

Kepentingan para Penggugat mendesak dan buktibukti yangdiajukan oleh para Penggugat tidak terbantahkan lagi kebenarannya,agar diputus Uit Voorbard Bij Voorrad Karena gugatan diajukan karena Tergugat tidak membayar hak,maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar biayaperkara.Bahwa petitum gugatan para Penggugat adalah sebagai berikut : Menyatakan surat anjuran disnaker ............... kuat dan mengikat.Menyatakan putusan hubungan kerja (PHK) antara para Penggugatdan Tergugat Menghukum Tergugat

Nomor 16/Pdt.SusPHI/2019/PN Sby10.11.12.13.14.15.16.Dalihdalih posita para Penggugat dalam surat gugatannya tidakmendukung atau ada hubungannya dengan petitum gugatnnya, yangmenuntut hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugatputus (PHk).Oleh karena surat gugatan para Penggugat tidak menguraikanalasanalasan atau dasardasar gugatan, maka gugatan paraPenggugat haruslah ditolak seluruhnya.Bahwa oleh karena antara posita dan petitum gugatan para Penggugattidak saling mendukung, maka gugatan

alasan.Oleh karena gugatan Penggugat tidak memiliki alasan dan daar hukum,maka haruslah ditolak seluruhnyaBahwa ditolak dengan tegas dan keras petitum para Penggugat angka2 yang menuntut agar anjuran Disnaker dinyatakan kuat dan mengikatAnjuran Mediator dari Disnaker Kota Surabaya, tidak memiliki dayamengikat bagi pihakpihak yang diberi anjuran, sebagaimana yangTergugat sampaikan dalam dalildalil Tergugat diatas.Bahwa demikian halnya Petitum gugatan para Penggugat angka 3,yang menyatakan putus hubungan (PHK

) antara Para Penggugatdengan Tergugat, dengan tegas dan keras Tergugat menolak petitumgugatan Para Penggugat tersebut.Petitum gugatan para Penggugat selain tidak didukung alasan ataudasar dalam posita gugatan para Penggugat, juga karena Tergugattidak pernah melakukan PHK terhadap para Penggugat.Bahwa oleh karena para Penggugat dalam posita gugatannya tidakmendalihkan apa yang menjadi alasan, sehingga para Penggugatmemutuskan diri untuk mengakhiri hubungan kerja dengan Tergugat,maka petitum gugatan

TLWAYAN SUARTANA; Bahwa saksi pernah bekerja sebagai House Keeping di Balisani Padma Hoteldan Balisani Suites secara bergantian diantara kedua hotel tersebut, sejak tahun1992 2006 dan bcrhenti tahun 2006 karena di PHK secara sepihak olchpengelola hotel yaitu Soehardjo Gondo yang menjabat sebagai PresidedDirektur; Bahwa jumlah karyawan hotel yang di PHK bersama saksi sebanyak 36 prangdari jumlah 148 orang karyawan yang hingga saat ini belum mendapatpesangon; Bahwa setahu saksi pemilik Balisani Padina

I MADE SUBAGIA : Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Security di Balisani Padma Hotel danBalisani Suites secara rolling sejak tahun 1991 s/d 2006 dan berhcnti karena diPHK. secara sepihak oleh pengelola hotel yaitu Soehardjo Gondo yangmenjabat sebagai Presiden Direktur ; Bahwa saksi di PHK karena tidak mau mengikuti kcniauan Soehardjo Gondoyang menghitung masa kerja saksi dari nol terhitung sejak masa ambil alih yaitutahun 2001 ; Bahwa jumlah karyawan hotel yang di PHK bersama saksi sebanyak 36 orangdari

dan Balisani Suites secara bergantian sejak tahun 1993 s/d 2006 dan berhentikarena di PHK secara sepihak oleh pengelola hotel yaitu Soehardjo Gondo yangmenjabat sebagai Presiden Direktur;Bahwa jumlah karyawan hotel yang di PHK bersama saksi sebanyak 36 orangdari jumlah 148 orang karyawan yang hingga saat ini belum mendapatpesangon;Bahwa setahu saksi pemilik Balisani Padma Hotel dan Balisani Suites ada 3(tiga) orang, yaitu Lie Thien Ping, Soehardjo Gondo dan Hendy Setiawankarena menang lelang dari

:Bahwa saksi pernah bekerja sebagai House Keeping di Balisani Padma Hoteldan Balisani Suites secara bergantian sejak tahun 1993 s/d 2006 dan berhentikarena di PHK secara sepihak oleh pengelola hotel yaitu Soehardjo Gondo yangmenjabat sebagai Presiden Direktur;40Bahwa saksi di PHK karena tidak mau mengikuti kemauan Soehardjo Gondoyang menghitung masa kerja nol tahun dihitung sejak masa ambil alih hotel,yaitu tahun 2001 ;Bahwa ratarata jumlah pesangon yang dimenangkan sekitar Rp.13.000.000,00 (tiga

LWAYAN SUARNATA : Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Enginering di Balisani Padma Hotel danBalisani Suites secara bergantian sejak Agustus 1998 s/d 2006 dan bcrhentikarena di PHK secara sepihak oleh pengelola hotel yaitu Soehardjo Gondo yangmenjabat sebagai Presiden Direktur; Bahwa saksi di PHK karena tidak mau mengikuti kemauan Soehardjo Gondoyang menghitung masa kerja nol tahun dihitung sejak masa ambil alih hoteltahun 2001 ; Bahwa jumlah karyawan hotel yang di PHK bersama saksi sebanyak 36orang

perundingansebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benarbenar tidak menghasilkanpersetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerjadengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial .Bahwa Pasal 155 ayat 1 menyebutkan Pemutusan hubungan kerjatanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3)adalah batal demi hukum.Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 42 /Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PST25.26.27.28.Penjelasan pasal 151 ayat (1)Karena PHK

sepihak yang dilakukan TERGUGAT kepada PARAPENGGUGAT belum ada penetapan dari lembaga penyelesaianperselisinan hubungan industrial sampai dengan saat ini, maka PHKtersebut jelas batal demi hukum.Bahwa Pasal 155 ayat (2) Selama putusan lembaga penyelesaianperselisinan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusahamaupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.Penjelasan pasal 155 ayat (2)Bahwa Tergugat telah melakukan PHK sepihak kepada Para Penggugatdan tidak mengijinkan

Suroyo tertanggal17 Maret 2017 adalah sah menurut hukum, dan menyatakan PutusHubungan Kerja (PHK) antara Penggugat Dalam Rekonpensi denganTergugat Dalam Rekonpensi.Berdasarkan dalildalil yang telah diuraikan diatas, mohon kepada yangterhormat Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:DALAM KONPENSIDALAM EKSEPSI1. Menerima Eksepsi dan jawaban Tergugat seluruhnya;2. Mengembalikan Gugatan Penggugat kepada Penggugat:3.

Menyatakan sah menurut hukum Surat Tergugat No.2O0/III/HPP/2017 s/d No.23/III/HPP/2DI7 tertanggal Il Maret 2DI7 kepada masingmasing ParaPenggugat dan Surat Nomor: 46/III/HPP/2DI7 kepada Penggugat Sdr.Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 42 /Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PSTSuroyo tertanggal 17 Maret 2017 dan Menyatakan Putus Hubungan Kerja(PHK) antara Penggugat dengan Tergugat;3.

Suroyo tertanggal 17 Maret2017, sah menurut hukum Putusan Hubungan Kerja (PHK) antaraPenggugat Dalam Rekonpensi dengan Tergugat Dalam Rekonpensi;4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi untukmembayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat DalamRekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi secara tunai dan sekaligus, denganrincian sebagai berikut:a.

ratus tujuh puluh ribu rupiah)Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu meskipunterdapat perlawanan atau upaya hukum dari Tergugat (Uitvoerbaar BijVoorraad);Dalam Pokok PerkaraMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimanadimaksud Pasal 169 ayat (1) huruf c, d dan e UndangUndang Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugatberakhir atau putus karena PHK

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSemarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa panggilan Tergugat kepada Penggugat bukan untuk bekerjakembali melainkan untuk menghadap personalia sehingga Penggugat tidakdapat dikualifikasi mangkir;Bahwa rencana mutasi ke bagian penjahitan atau cleaning serviceditolak oleh Penggugat mengingat penghasilan akan berkurang jika di mutasipadahal dikenai hukuman disiplin/demosi;Bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan PHK

alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti memori kasasi tanggal 27 Maret 2018 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahawa alasan alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Factidalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan dalam pertimbangannya telah tepat dan benar,;Bahwa alasan pemutusan hubungan kerja (PHK

) oleh Tergugatterhadap Penggugat karena dikualifikasikan sebagai mengundurkan dirisesuai Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak terbuktikarena tidak memenuhi syarat syarat Pasal 168 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003, maka Penggugat berhak atas kompensasi pemutusanhubungan kerja (PHK) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh JudexFact.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan dalam perkara ini