Apabila tanah tersebut lakuterjual Kurang lebih satu miliyar akan dibagi sebagai berikut:1. Mengeluarkan pembelian awal Rp. 200.000.000, (Dua RatusJuta Rupiah), uang Alm. Bapak Ardani bin Sadri.2. Membayar hutang Almarhum kurang lebih Rp. 100.000.000,(Seratus Juta Rupiah).3. Sisa uang tersebut dibagi antara ahli waris (anakanak Alm.Ardani bin Sadri) dan Isteri Alm. Ardani bin Sadri yaitu Siyami dimanasertifikat tanah tersebut atas nama Siyami.4.

Termohon melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan perpajakan PT.Duta Sembilan Kartika Termohon untuk tahun pajak 2006 dan 2007.Berdasarkan pemeriksaan tersebut, Termohon menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar serta sanksi dan denda administrasi yangsampai saat ini sebesar Rp 50,267,933,383, (Lima Puluh Miliyar Dua RaturEnam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga RatusDelapan Puluh Tiga Rupiah);2.

dansaksi tidak mau menerimanya; e Bahwa Terdakwa menjumpai saksi setelah (satu) minggu korban meninggal;Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa DONNY DWIPUTRA menyatakan membenarkannya akan tetapi ada yang keberatan atas keterangan saksitersebut yaitu : = Bahwa korban ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;* Bahwa korban sudah masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh pihakkepolisian; = Bahwa saksi meminta kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu miliyar

sehingga sebesar Rp6.736.000.000,00(enam miliyar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah);Halaman 25 dari 54 hal.Put. Nomor 684 K/Pdt/20178. Bahwa total seluruh kerugian secara materiil berupa sisa pembayaran +bunga moratoir + kerugan akibat fluktuasi pasaran harga tanah = Rp115.000.000 + Rp 151.800.000 + Rp 6.736.000.000 = Rp6.966.800.000,00(enam mliyar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus riburupiah);9.

kesalahannya untukmengganti kerugian tersebut;Bahwa yang benar adalah fakta bahwa Tergugat tidak pernah melakukanperbuatan melawan hukum, karena penguasaan Tergugat atas sebagiantanah seluas 2.200 M2 yang terdapat dalam SHM No. 52/1995 denganluas keseluruhan 7.975 M2 berdasarkan alas hak yang ada dan tidakmerugikan kepentingan pihak Penggugat;Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apabila dihukum untukmembayar ganti kerugian beik secara Materiil maupun immateriil dengantotal sebesar Rp. 1.200.000.000, (satu miliyar

Putusan Nomor 03/G/2016/PTUNSRG2324Imenyatakan Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,(lima miliyar rupiah), badan hukum yang mengalihfungsikan prasarana,sarana, dan utilitas umum diluar fungsinya sebagaimana dimaksud dalamPasal 144;Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan MenteriPerumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan danKawasan Permukiman dengan

Umumyang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa HARDIN Als UDIN Bin BASTIAN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotikasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahandan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.0000.000, (satu miliyar

Terpidana HENDRARAHARDJA dan seolaholah penangannya telah optimal denganhanya menerima pembayaran hutang dari Penggugat sebesarRp. 20.000.000.000, (dua puluh miliyar rupiah) saja padahalpotensi penerimaan dari tanah + 45 Ha tersebut lebih besar darinilai tersebut.

Buru dan hasilpembahasan tersebut disetujui untuk anggaran Panwaslih kab.Buru sebesar Rp. 6.000.000.000, (Enam Miliyar Rupiah) danselanjutnya Pemerintah Kab. Buru membuat Naskah perjanjianHibah Daerah sebagai dasar hukum pemberian dana Hibahtersebut.Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa yang Saksi ketahui terkaitpengertian Dana Hibah adalah Pemberian dengan Pengalihan Hakatas sesuatu dari pemberi Hibah yakni Pemerintah Kab. Burukepada Penerima Hibah yakni Panwaslin Kab.

Buru akan tetapi Saksi tidak ingat jumlah pastinyasekitar Rp. 8.000.000.000, (Delapan Miliyar Rupiah) tersebutSaksi tidak buatkan dalam bentuk data rincian Rasio anggaranhanya saja Saksi menyampaikan secara lisan dengan membuatperbandingan dengan rasio anggaran Panwas Kab. Buru Selatansedangkan yang disetujui oleh pemerintan Kab. Buru dan jugaDPRD Kab. Buru sebesar Rp. 6.000.000.000, (Enam MiliyarRupiah) tersebut Saksi ketahui juga hanya lewat informasi daripihak keuangan Kab.

Buru T.A 2016 dan T.A 2017 dengan jumlah total danasebesar Rp. 6.000.000.000, (Enam miliyar Rupiah) akan tetapisaksi tidak tahu berapa jumlah dana di Tahun 2016 yang diberikanmaupun di tahun 2017.Bahwa saksi jelaskan bahwa dalam hal Pemberian dana hibahtersebut didahului dengan adanya Naskah Perjanjian HibahDaerah ( NPHD ) dari pihak pemberi dalam hal ini PemerintahKab. Buru dan Pihak Penerima yakni Panwaslih Kab.

Buru T.A2016 dan T.A 2017 dalam rangka Penyelenggaraan Pengawasanpemilinan Bupati dan Wakil bupati Buru tahun 2017 yakni sebelumterbentuknya Panwaslin kabupaten Buru awalnya Bawaslumembuat Perencanaan Anggaranuntuk Panwaslih KabupatenBuru sebesar Rp. 9 Miliyar sampai dengan Rp. 10 Miliyar danmengirimkan ke Pemda Kab. Buru setelah itu Pemda kab.

Buru menyetujui sebesar Rp. 6 miliyar dimana NPHD ditandatangani di bulan September 2016 sedangkan PanwasilihPutusan Nomor : 12 /Pid.SusTPK/2020/PN Amb halaman 539 dari 840 halamanKabupaten dibentuk di bulan Juni 2016 sehingga untuk membiayaioperasional Panwaslih maka Ketua Panwaslih Kab.

PT Hafair Mas,Nama Penanggung Jawab Soeharto Puluhulawa,SE (Direktur),Modal danKekayaan Bersih Perusahaan: Rp.1.500.000.000, (satu miliyar lima ratus jutarupiah).1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: W3100016 HT.01.01TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatasa.n.PT Hafair Mas, NPWP: 02.394.686.6822.000 berkedudukan di Gorontalo.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemda Kota Gorontalo Kantor Pelayanan PerizinanTerpadu Kota Gorontalo, tentang Tanda Daftar Perusahaan

Bandung dengan nilai Passing Grade 98.86 dan nilai Harga Penawaran sebesarRp 5.788.750.000 (Lima miliyar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)sebagai pemenang, diserahkan kepada PA dan KPA dalam dokumen pra kontrak bersamadokumen penawaran dari calon penyedia.

Bahwa pengadaan alat kesehatan bersumber dari DPID (Dana Penyesuaian InfrastrukturDaerah) Gorontalo Utara TA. 2011 yang masuk ke APBD pemerintah Kabupaten GorontaloUtara TA. 2011 dengan besar anggaran yakni Rp. 9.900.000.000, (sembilan miliyar sembilanratus juta rupiah) sebagai berikut:a) Anggaran Alkes Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki sebesar Rp. 5.900.000.000 (limamiliyar Sembilan ratus juta rupiah).b) Anggaran Alkes Puskesmas sebesar Rp 4.000.000.000, (empat miliyar).

PT Hafair Mas,Nama Penanggung Jawab Soeharto Puluhulawa,SE (Direktur),Modal dan KekayaanBersih Perusahaan: Rp.1.500.000.000, (satu miliyar lima ratus juta rupiah).1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: W3100016HT.01.01TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas a.n.PTHafair Mas, NPWP: 02.394.686.6822.000 berkedudukan di Gorontalo.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemda Kota Gorontalo Kantor Pelayanan PerizinanTerpadu Kota Gorontalo, tentang Tanda Daftar Perusahaan

PT Hafair Mas,Nama Penanggung Jawab Soeharto Puluhulawa,SE (Direktur),Modal dan KekayaanBersih Perusahaan: Rp.1.500.000.000, (satu miliyar lima ratus juta rupiah);1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: W3100016HT.01.01TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas a.n.PTHafair Mas, NPWP: 02.394.686.6822.000 berkedudukan di Gorontalo;1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemda Kota Gorontalo Kantor Pelayanan PerizinanTerpadu Kota Gorontalo, tentang Tanda Daftar Perusahaan

kegiatan Politeknik Aceh tahun2011 dan tahun 2012 yang pekerjaannya telah selesai 100% namun belumdibayarkan oleh saksi Elfina selaku Bendahara Satuan Pelaksanan KegiatanPoliteknik Aceh sebesar Rp2.357.444.197,00 terdiri dari tahun 2011 sebesarRp491.465.534,00 dan tahun 2012 sebesar Rp1.865.978.663,00 ;Setelah penandatanganan kontrak, selanjutnya dana hibah untuk tahun2011 di transfer masuk ke Rekening Giro BNI Cabang Banda Aceh atasnama UPHP Nomor Rekening 0148087643 sebesar Rp5.065.938.000,00(lima miliyar

immaterial, karena mengeluarkan biaya operasional dalampenelusuran dokumen asli dan kerugian karena menggunakan JasaKonsultan Hukum sebesar Rp. 500.000.000,Tergugat menanggapinya sebagai berikut:Bahwa sesungguhnya dengan berdasarkan halhal dan penjelasanpenjelasan Tergugat tersebut di atas, maka tidak ada satupun kerugianyang Tergugat timbulkan bagi Penggugat, sehingga tuntutan ganti kerugianmateriil sebesar Rp. 640.000.000, (enam ratus empat puluh juta rupiah) dansebesar Rp. 2.130.000.000, (dua miliyar

seratus tiga puluh juta rupiah)ditambah ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratusjuta rupiah) dengan total kerugian Materiil maupun Immateriil sebesar Rp.3.270.000.000, (tiga miliyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimanatertuang dalam Posita Gugatan No. 42 maupun Petitum No. 8 kepadaTergugat adalah merupakan Tuntutan yang IMAJINER ATAU TUNTUTANYANG PENUH DENGAN KHAYALAN (IMAJINASI) DENGAN DIBUAT OLEHPENGGUGAT TANPA DASAR.Halaman 45 dari 116 halaman, Putusan No.204/PDT

Biaya jasa Advokat sebesar Rp 250.000.000, (dua ratus limapuluh juta rupiah)Total kerugian yang dialami Penggugat : Kerugian Materiil : Rp 750.000.000, Biaya Honor Advokat : Rp 250.000.000,Halaman 18 dari 61 HalamanPutusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin Kerugian Immateriil : Rp 500.000.000, Tota Kerugiaan sebesar : Rp 1.500.000.000,(satu miliyar lima ratus juta rupiah)10.

Batal Demi Hukum.Sedangkan sanksi pidananya berdasarkan UndangUndang Nomor 8 tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah:Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalampasal 8 pasal 9 pasal 10 pasal 13 ayat (2) pasal 15 Pasal 17 ayat 1 huruf aHalaman 29 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.SusBPSK/2017/PN Simhuruf b huruf c huruf e ayat (2) dan Pasal 18 dipidanan dengan PidanaPenjara Paling Lama 5 tahun atau Pidana denda paling banyakRp.2.000.000.000, (dua miliyar

denganmelibatkan Lembaga Penilai (dalam hal ini KJIPP) yang berkompetensehingga segala bentuk kompensasi adalah sudah sesuai denganpehitungan dan ketetapan oleh pihak pihak yang berkompeten danprofessional agar kompensasi yang diabayarkan kepada paraPENGGUGAT adalah yang seadil adil dan tanpa kesemena mena.Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT poin 8yang menyatakan bahwa PENGGUGAT menderita kerugianImmateriil berupa tekanan batin dan psikologis yang ditaksir sebesarRp. 3.000.000.000, (Tiga Miliyar

dapat menghapuskan kesalahanTerdakwa maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya danharus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan KEDUA pertama dan kedua;Menimbang, bahwa dalam requisitornya Penuntut Umum meminta MajelisHakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengandikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwatetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu miliyar

yaitu KantorAkuntan Publik (Eko Fatah Yasin) melakukan audit terhadap KoperasiJaladri Plaka Yonzipur 10/2 Kostrad, dan setelah dilakukan Audit olehpihak yang berwenang Kantor Akuntan Publik (Eko Fatah Yasin) jumlahkebocoran dana keseluruhan sebesar Rp. 2.014.846.300, (dua miliyarempat belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah)yang terdiri dari jenis simpanan pokok Rp. 15.825.000, (lima belasdelapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), simpanan wajib Rp.1.976.708.800, (Satu miliyar

PENGGUGAT d.K telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum terhadap dan membawa kerugian kepadaPenggugat d.R ;4.Menghukum TERGUGAT d.R/PENGGUGAT d.K untuk membayarkerugian materiel yang ditimbulkannya kepada Penggugat d.R secaratunai, seketika dan sekaligus sebesar Rp. 7.150.000.000 (tujuh miliyarseratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai, seketikadan sekaligus kepada Penggugat d.R ;5.Menghukum TERGUGAT d.R/PENGGUGAT d.K untuk membayarkerugian Immateriel sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliyar

Kompensasi dari 118 Karyawan PT YOU TEX sebesar Rp.8.638.025.929, (delapan miliyar enam ratus tiga puluh delapan jutadua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)yang juga harus TERMOHON PKPU bayarkan secara tunai dansekaligus;Halaman 35 dari 64 Putusan PKPU Nomor 187/Pdt.SusPKPU/2020/PN. Niaga. Jkt. Pst.c.

, sehinggakerugian PARA PENGGUGAT sejumlah Rp39.550.000.000, (tigapuluh Sembilan miliyar lima ratus lima puluh juta rupiah);.